Momen Prabowo Batuk saat Sampaikan Pidato RUU APBN 2026 di Depan Wakil Rakyat

Momen Prabowo Batuk saat Sampaikan Pidato RUU APBN 2026 di Depan Wakil Rakyat



loading…

Presiden Prabowo Subianto batuk saat menyampaikan pidato Pengantar RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto/Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tampil bersemangat saat menyampaikan pidato Pengantar RUU APBN Tahun 2026 dan Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Saking semangatnya, di tengah pidato Prabowo sempat terbatuk-batuk.

Mulanya Prabowo membeberkan bahwa kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025, dari 4,82% tahun lalu, dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan.

Tingkat kemiskinan, kata Prabowo, dapat ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. “Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu,” kata Prabowo.

Setelah itu, Prabowo terbatuk-batuk. Prabowo kemudian mengambil saputangan yang ada di podium. “Maaf, tadi pagi agak semangat pidato saya,” ujar Prabowo merujuk pidato sebelumnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD.

Baca Juga: Prabowo Sebut Anggaran Pendidikan 2026 Rp757,8 Triliun, Terbesar Sepanjang Sejarah NKRI

Prabowo pun melanjutkan pidatonya bahwa inilah bukti nyata, dengan kerja keras dan kesungguhan maka mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti.

Pesan DPR untuk Wakil Panglima TNI: Bantu Merumuskan Kebijakan

Pesan DPR untuk Wakil Panglima TNI: Bantu Merumuskan Kebijakan



loading…

Kehadiran Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita merupakan bagian penting dari penguatan struktur komando dan efektivitas koordinasi di tubuh TNI. Foto: Dok Sindonews

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono berharap posisi Wakil Panglima TNI tidak hanya bersifat administratif saja, tapi juga membantu Panglima TNI untuk merumuskan suatu kebijakan bagi institusinya. Wakil Panglima TNI dijabat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita .

“Ke depan, kami berharap posisi Wakil Panglima tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis untuk mendukung Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, responsif, dan selaras dengan visi pertahanan negara,” ujar Dave, Senin (11/8/2025).

Baca juga: Profil Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Teman Seangkatan Jenderal Agus Subiyanto

Kehadiran Jenderal Tandyo Budi Revita merupakan bagian penting dari penguatan struktur komando dan efektivitas koordinasi di tubuh TNI.

Dalam konteks tantangan geopolitik dan dinamika kawasan yang semakin kompleks, peran Wakil Panglima TNI menjadi krusial untuk memastikan kesinambungan strategi pertahanan sekaligus memperkuat sinergi antarmatra.

DPR mengenal Jenderal Tandyo memiliki rekam jejak solid, kepemimpinan yang tenang, namun tegas serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan modernisasi dan interoperabilitas TNI.

“Kami di Komisi I DPR melihat beliau dapat menjadi katalisator dalam mendorong reformasi internal dan memperkuat postur pertahanan nasional,” kata Dave.

(jon)

Sempat Dihapus pada Era Gus Dur, Ini Daftar Wakil Panglima TNI dari Masa ke Masa

Sempat Dihapus pada Era Gus Dur, Ini Daftar Wakil Panglima TNI dari Masa ke Masa


Sempat Dihapus pada Era Gus Dur, Ini Daftar Wakil Panglima TNI dari Masa ke Masa
Ilustrasi: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalukan inspeksi pasukan saat gladi bersih upacara HUT ke-79 TNI di Silang Monas, Jakarta, Kamis (03/10/2024)(MI/Usman Iskandar)

SETELAH 25 tahun kosong, jabatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan kembali terisi. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik pejabat baru untuk posisi tersebut pada Minggu (10/8). Pelantikan akan berlangsung di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Bandung, Jawa Barat, bersamaan dengan pengangkatan sejumlah perwira tinggi TNI lainnya.

Jabatan Wakil Panglima TNI sempat dihapus pada era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden Nomor 65/TNI/2000 yang terbit pada 20 September 2000.

Namun pada 2019, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghidupkan kembali posisi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Terakhir kali, jabatan Wakil Panglima TNI dipegang oleh Jenderal TNI Fachrul Razi pada 2000 sebelum akhirnya dihapus.

1. Kolonel Inf Abdul Haris Nasution (Wakil Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat/TKR)

Menjabat sebagai Wakil Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dari 1948 hingga 1953. Saat itu, Nasution masih berpangkat kolonel.

2. Jenderal TNI Maraden Panggabean (Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI)

Jabatan Wakil Panglima TNI juga sempat mengalami kekosongan hingga 18 tahun. Jabatan ini kemudian dihidupkan kembali pada 9 September 1971 ketika TKR berubah menjadi ABRI. Panggabean menjabat Wakil Panglima ABRI pertama sejak 1971 hingga 28 Maret 1973.

3. Jenderal TNI Sumitro (Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI)

Jenderal TNI Sumitro menjabat pada April 1973 dan menjabat hingga 2 Maret 1974.

4. Jenderal TNI Surono Reksodimedjo (Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI)

Jenderal TNI Surono Reksodimedjo meenjabat sejak 2 Maret 1974 hingga 17 April 1978. 

5. Laksamana TNI Sudomo (Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI)

Laksamana TNI Sudomo menjabat sejak 17 April 1978 hingga 29 Maret 1983.

6. Laksamana TNI Widodo (Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI)

Jabatan ini kembali kosong selama 16 tahun. Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto kemudian ditunjuk pada 17 Juli 1999 hingga 26 Oktober 1999.

7. Jenderal TNI Fachrul Razi (Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia/TNI)

Setelah Reformasi, ABRI dilebur dengan mengeluarkan kepolisian sebagai institusi sendiri. Jabatan Wakil Panglima TNI dijabat oleh Jenderal Fachrul Razi sejak 26 Oktober 1999 hingga 20 September 2000. Itu menjadi Wakil Panglima TNI terakhir sebelum posisi ini dihapus.

(P-4)