Gedung Putih meluncurkan akun TikTok, di tengah perdebatan mengenai keberadaan aplikasi milik perusahaan Tiongkok, ByteDance, di Amerika Serikat.(Media Sosial X)
GEDUNG Putih resmi meluncurkan akun TikTok, di tengah perdebatan mengenai keberadaan aplikasi milik perusahaan Tiongkok, ByteDance, di Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan meski undang-undang federal mewajibkan penjualan atau pelarangan TikTok atas alasan keamanan nasional.
Unggahan perdana akun resmi Gedung Putih berupa video berdurasi 27 detik dengan keterangan, “America we are BACK! What’s up TikTok?”. Hanya satu jam setelah diunggah, akun tersebut saat ini mengantongi sekitar 21 ribu pengikut.
Sementara itu, akun pribadi Presiden Donald Trump di TikTok memiliki lebih dari 110 juta pengikut. Meski terakhir kali aktif pada 5 November 2024, bertepatan dengan hari pemilu.
Baca juga : Bersama Menjaga Privasi Data di Ruang Digital
Penjualan TikTok
Sebelumnya, undang-undang yang mewajibkan TikTok untuk dijual kepada pihak non-Tiongkok atau menghadapi pelarangan penuh dijadwalkan berlaku sehari sebelum pelantikan Trump pada 20 Januari lalu. Namun, Trump yang selama kampanye 2024 sangat bergantung pada media sosial, menunda penerapan aturan tersebut.
Pada pertengahan Juni, Trump memperpanjang tenggat waktu 90 hari bagi TikTok untuk mencari pembeli baru. Masa perpanjangan itu akan berakhir pada pertengahan September.
Meski awalnya mendukung pelarangan, Trump kemudian berbalik arah. Ia justru berkomitmen membela TikTok, meyakini platform dengan hampir 2 miliar pengguna global ini berperan besar dalam meraih dukungan pemilih muda di pemilu November lalu.
Selain TikTok, Trump juga aktif di berbagai platform media sosial. Akun resminya di X (sebelumnya Twitter) memiliki 108,5 juta pengikut. Namun, platform favoritnya tetap Truth Social dengan sekitar 10,6 juta pengikut.
Sementara itu, akun resmi Gedung Putih di X dan Instagram tercatat memiliki 2,4 juta dan 9,3 juta pengikut. (AFP/Z-2)
Dengan memiliki dan memanfaatkan kartu kredit MNC Bank kamu dapat dengan mudah menyiasati kondisi finansial saat kondisi darurat. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA – Musim hujan di Indonesia saat ini kerap datang tanpa bisa diprediksi. Kadang di tengah teriknya matahari, tiba-tiba langit berubah mendung dan hujan deras pun turun. Cuaca yang tidak menentu ini selain dapat memengaruhi kondisi kesehatan fisik, juga bisa berdampak pada kondisi finansial kamu tentunya.
Misalnya saja, kamu atau salah anggota keluarga sakit akibat perubahan cuaca ini, sehingga perlu merogoh kocek untuk biaya pengobatan dan membeli vitamin. Semua pengeluaran tak terduga ini bisa saja mengganggu anggaran bulanan sekaligus kondisi finansial kamu.
Baca Juga: Tarik dan Setor Tunai Makin Gampang, Nikmati Benefit di Tabungan Motion Cuan
Untungnya, ada cara untuk tetap tenang dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Dengan memiliki dan memanfaatkan kartu kredit dari PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, kamu dapat dengan mudah menyiasati kondisi finansial saat kondisi darurat.
Pasalnya saat ini MNC Bank tengah bekerjasama dengan Prodia, salah satu penyedia layanan kesehatan, khususnya laboratorium klinik, yang terkemuka di Indonesia. Hingga 30 Juni 2026, kamu dapat memanfaatkan berbagai macam layanan kesehatan dari Prodia dengan tetap hemat, tentunya dengan menggunakan semua jenis kartu kredit MNC Bank saat bertransaksi di Prodia.
INDUSTRI nikel Sulawesi Selatan tengah menghadapi tekanan berat akibat penurunan ekspor hingga 20,94%. Namun, di tengah kondisi yang menantang ini, PT Vale Indonesia Tbk justru menunjukkan ketahanan luar biasa dengan terus meningkatkan produksi selama tiga tahun berturut-turut.
Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Sulsel periode Januari-Mei 2025 anjlok menjadi US$636,65 juta, dan khusus ekspor nikel menyusut US$56,07 juta (13,97%), PT Vale Indonesia justru mencatatkan tren positif yang mengagumkan.
“PT Vale dalam tiga tahun terakhir justru produksinya meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun tidak terlalu signifikan ya, tapi meningkat dari tahun ke tahun,” ungkap Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale, Abu Ashar, beberapa waktu lalu di Sorowako, Luwu Timur.
Produksi nikel PT Vale tiga tahun terakhir dalam bentuk matte pada 2022 sebanyak, 60.090 ton, 2022 naik jadi 70.728 ton, dan 2024 naik lagi sebanyak 71.311 ton.
Lalu, yang membuat bagian perusahaan tambang anggota MIND ID ini berbeda dari kompetitor lainnya adalah kepemilikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai energi baru terbarukan (EBT).
Perusahaan yang berbasis di Sorowako, Luwu Timur, Sulsel ini, punya tiga PLTA, yaitu PLTA Larona, dengan kapasitas 165 MW (Megawatt) beroperasi sejak tahun 1979.
PLTA Balambano berkapasitas 110 MW yang beroperasi sejak tahun 1999 dan PLTA Karebbe berkapasitas 90 MW, beroperasi sejak tahun 2011. Keunggulan ini menjadi fondasi kuat perusahaan untuk bertahan di tengah gejolak harga nikel global.
“PT Vale mempunyai PLTA yang merupakan energi baru terbarukan yang belum tentu perusahaan lain memiliki itu. Ini keunggulan pertama PT Vale bahwa kami punya smelter, kami punya energi baru terbarukan dari PLTA yang bisa kami optimalkan dengan baik,” jelas Abu Ashar.
Berkat efisiensi energi dari PLTA tersebut, meskipun harga nikel melemah akibat oversupply global dan perlambatan ekonomi Tiongkok, PT Vale mampu melakukan efisiensi operasional yang memungkinkan perusahaan tetap untung.
Sementara banyak smelter di Sulsel terpaksa menghentikan operasi dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), PT Vale justru memberikan jaminan kepastian kerja bagi karyawannya.
“Walaupun harga nikel menurun, kami bisa lakukan efisiensi dengan baik untuk bisa tetap bertahan dan tidak ada rencana untuk PHK,” tegas Abu Ashar.
Kebijakan ini kontras dengan kondisi industri nikel secara umum yang mengalami tekanan margin keuntungan dan terpaksa merumahkan sebagian tenaga kerja. PT Vale juga memiliki keunggulan dalam hal kepastian pasar. Seluruh produksi nikel perusahaan disalurkan ke dua mitra strategis di Jepang dengan kontrak jangka panjang yang terjamin.
“Produksi kami kan dikirim ke Jepang. Ada dua, 20%-nya ke Sumitomo, Jepang. 80%-nya ke Vale Japan Limited. Demand selalu ada jangka panjang,” ungkap Abu Ashar.
Strategi ini memberikan kepastian permintaan yang tidak dimiliki oleh banyak produsen nikel lainnya yang bergantung pada fluktuasi pasar spot internasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, mengakui bahwa gejolak ekonomi global masih berlanjut dan memberi dampak pada perlambatan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.
“Ekonomi global kini masih bergejolak. Dampaknya semua negara mengalami perlambatan, tidak terkecuali Sulsel,” ujar Rizki dalam diskusi Sulsel Talk di Kantor BI Perwakilan Sulsel, Selasa (12/8).
Salah satu sumber tekanan terbesar datang dari sektor pertambangan, khususnya nikel. Komoditas ini selama ini menjadi salah satu penopang utama ekspor Sulsel. Namun, harga dan permintaan nikel di pasar internasional tengah melemah.
Rizki menjelaskan, penurunan harga nikel dipicu oleh tiga faktor utama, yakni kondisi oversupply di pasar global, perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai konsumen terbesar nikel, serta pergeseran teknologi baterai dari berbahan nikel ke litium.
“Data International Nickel Study Group (INSG) menunjukkan kondisi oversupply sudah berlangsung sejak 2021 hingga 2025. Permintaan stainlesssteel di Tiongkok melemah akibat perlambatan ekonomi, sementara permintaan baterai berbasis nikel juga mengalami penurunan,” kata Rizki.
Namun, PT Vale telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, efisiensi operasional, dan kemitraan strategis jangka panjang, sebuah perusahaan dapat tetap tumbuh bahkan di tengah kondisi industri yang sulit. Meski
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan PDRB Sulsel hanya berada di kisaran 4,8-5,6% pada 2025, keberhasilan PT Vale menunjukkan bahwa dengan manajemen yang tepat dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, industri nikel masih memiliki peluang untuk tumbuh.
Keberhasilan PT Vale ini menjadi contoh bagaimana inovasi dalam efisiensi energi dan kemitraan strategis dapat menjadi kunci bertahan dan berkembang di tengah tantangan global yang tidak mudah diprediksi. (LN/E-4)
JAKARTA – Sebuah mobil listrik BYD Song Plus mengalami pengalaman luar biasa ketika disambar petir tiga kali dalam hitungan detik saat berada di tempat peristirahatan di Tieshan, Beihai, Guangxi.
Rekaman kamera dasbor dari kendaraan di dekatnya mengabadikan momen dramatis tersebut, dengan kilatan cahaya dan busur listrik terlihat jelas setiap kali petir menyambar atap mobil.
Meskipun tersengat listrik yang dahsyat, pengemudi kendaraan tersebut tidak terluka.
Yang lebih mengesankan, “tiga sistem kelistrikan” utama, yaitu baterai, unit kontrol listrik, dan motor, ditemukan masih berfungsi normal.
Pemeriksaan menyeluruh oleh teknisi bersertifikat, sebagaimana dilaporkan oleh media Tiongkok Sanyan Tech, mengonfirmasi bahwa tidak ada tanda-tanda korsleting pada komponen inti mobil listrik tersebut.
Hanya dua sambaran petir yang terdeteksi di atap, sementara bagian eksterior lainnya tidak mengalami kerusakan.
Menurut para ahli, bodi logam kendaraan yang tertutup bertindak seperti “sangkar Faraday”, mengalirkan arus listrik ke tanah tanpa membahayakan penumpang di dalamnya karena mereka berada pada potensial listrik yang sama dengan bodi kendaraan.
KARYA cipta seperti lagu, buku, lukisan, hingga perangkat lunak kini semakin diakui sebagai bentuk harta tidak berwujud yang dapat diwariskan. Pemerintah menegaskan bahwa hak cipta atas karya tersebut tetap berlaku meski penciptanya telah meninggal dunia, dan berpindah ke tangan ahli waris atau penerima wasiat secara sah.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak gugur seiring wafatnya pencipta.
“Pelindungan hak cipta tetap berlanjut kepada ahli waris, penerima wasiat, atau pihak yang sah menerima hak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Kamis (31/7).
Baca juga : DJKI Tutup 15 Akun Penjual Buku Bajakan atas Laporan Gramedia
Dalam ketentuan UU tersebut, hak moral seperti pencantuman nama pencipta dan larangan pengubahan atau distorsi terhadap karya tetap dilindungi tanpa batas waktu. Hak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun dan tetap melekat meski pencipta telah tiada.
Sementara itu, hak ekonomi atas karya cipta dapat diwariskan secara sah melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian tertulis. Ahli waris seperti keluarga dekat atau pihak yang tercantum dalam wasiat berhak menerima manfaat ekonomi dari karya cipta tersebut.
Pasal 19 ayat (1) dalam UU Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa hak atas karya yang belum, telah, atau tidak dipublikasikan akan beralih kepada ahli waris atau penerima wasiat setelah pencipta meninggal dunia.
Baca juga : Yeay, Tarif Pencatatan Hak Cipta Turun Lebih dari 50%
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengimbau pemilik karya maupun ahli waris untuk segera mencatatkan hak cipta melalui laman resmi DJKI di hakcipta.dgip.go.id agar perlindungan hukum dapat dioptimalkan.
Adapun untuk karya seperti program komputer, masa perlindungan hak cipta berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Meski lebih pendek dibanding karya sastra atau musik, nilai ekonomi dari karya tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh ahli waris secara legal selama masa perlindungan masih berlaku.
“Kami mendorong para ahli waris untuk proaktif menjaga dan mengurus hak atas karya yang ditinggalkan. Negara hadir untuk memastikan kepastian hukum atas warisan intelektual ini,” tambah Agung.
Dengan adanya ketentuan ini, karya intelektual kini diakui sebagai aset penting yang bernilai ekonomi tinggi dan patut dijaga lintas generasi. (Z-10)
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah. Foto/Arif Julianto
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepolisian atau Polda Metro Jaya agar tetap membuka ruang untuk melakukan peninjauan kembali terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru Pangayunan (ADP). Diketahui, ADP ditemukan tewas terlilit lakban di kamar kos kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
Kasus ini telah menyita perhatian publik. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah melaporkan hasil pemantauan terhadap kasus kematian ADP. Anis menjelaskan pemantauan ini dilakukan lantaran memandang penting untuk memastikan bahwa penanganan peristiwa meninggalnya ADP oleh aparat penegak hukum berlangsung secara profesional, akuntabel, transparan, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan due process of law sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 18 dan 38 UU Nomor 39 Tahun 1999, dan Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016).
“Sebagai upaya tindak lanjut, Komnas HAM melalui tugas dan kewenangan dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah melakukan langkah-langkah,” kata Anis dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).
Baca juga: Kemlu Sebut Arya Daru Dikenal sebagai Sosok Senior yang Mengayomi
Pertama, melakukan tinjauan lokasi tempat kejadian sebanyak 2 kali yakni pada 11 Juli 2025 dan 22 Juli 2025. Kedua, meminta keterangan kepada 12 orang saksi yang terdiri dari saksi di lokasi kejadian, istri ADP dan keluarga, rekan ADP, serta jajaran di Kemlu.
KONDISI air laut di sekitar Pelabuhan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, saat ini nampak tenang dan tidak ada gelombang yang cukup besar usai terjadinya gempa Rusia.
Tim Basarnas Manado menuturkan bahwa situasi di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam kondisi aman setelah BMKG memprediksi wilayah tersebut diterjang Tsunami akibat dampak gempa Rusia bermagnitudo 8,7 di pesisir timur Kamchatka, Rabu, (30/7) pagi waktu setempat.
“Hasil koordinasi dengan BPBD Kepulauan Talaud barusan situasi kondusif aman terkendali,” kata Humas Basarnas Manado, Nuriadin Gumeleng, Rabu (30/7).
Baca juga : Gempa Rusia, BNPB Imbau Warga di 5 Provinsi Ini Jauhi Pantai hingga Dua Jam setelah Tsunami
Terpisah, Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah mengatakan bahwa pihaknya telah meminta warga yang berada di daerah pesisir pantai untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman.
“Masyarakat saya yang berada di pinggiran pantai, untuk segera menjauh, kemudian sekolah-sekolah sudah saya kasih libur dulu,” kata Welly.
Menurutnya, aktivitas masyarakat di Talaud saat ini tetap berjalan normal dan lancar serta tidak ada gejolak yang terjadi. “Saat sekarang bagus semua, lancar. Aman-amanlah,” ujar Welly.
Sebelumnya, Kepala BPBD Talaud, Ordik Rampah menyebutkan, jika aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Talaud, diliburkan menyusul peringatan dini adanya potensi tsunami gempa Rusia tersebut.
Langkah cepat tersebut diambil oleh BPBD Kepulauan Talaud sebagai bentuk kewaspadaan. “Kebijakan libur sekolah diambil untuk menghindari kepanikan serta memastikan keselamatan anak-anak yang berada di wilayah pesisir,” tukas Ordik. (H-3)
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dipastikan akan melindungi dana masyarakat walau rekening terblokir. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan merespons soal rencana PPATK memblokir rekening yang sudah tidak aktif selama tiga bulan.
“Kemenko Polkam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan,” kata Budi Gunawan, Rabu (30/7).
Pria yang akrab disapa BG ini menjelaskan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat akan dampak dari kebijakan tersebut.
Oleh karena itu, walaupun rekening nasabah diblokir oleh PPATK karena tidak aktif selama tiga bulan, masyarakat tidak akan kehilangan uang di dalam rekening.
Baca juga : PPATK Sebut Pegawai Komdigi Sembunyikan Rekening dari Budi Arie
Pemblokiran itu dilakukan lantaran rekening yang tidak aktif rawan dipakai pihak-pihak tertentu untuk perbuatan kriminal. “Kemenko Polkam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat, atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan,” ujar BG.
Sebelumnya, PPATK mengungkapkan telah menghentikan sementara sebanyak 28.000 rekening dormant selama 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pemblokiran sementara juga dilakukan sebagai bagian dari upaya PPATK dalam melindungi kepentingan umum, serta menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.
“Penghentian sementara transaksi rekening dormant bertujuan memberikan perlindungan kepada pemilik rekening, serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Ivan, di Jakarta, Minggu (18/5).
Baca juga : Rekening Blokiran Dibobol, Bank Jago: Itu Dana Hasil Tindak Kejahatan
Menurutnya, rekening pasif yang dikendalikan pihak tidak bertanggung jawab dapat menjadi salah satu modus yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal, seperti deposit judi online atau daring (judol), tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, dan lainnya.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah meminta bank untuk memantau rekening dormant, agar tidak digunakan untuk kejahatan keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penanganan jual beli rekening
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, pihaknya telah meminta kepada bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK atas penggunaan rekening oleh terduga pelaku kejahatan serta menganalisis aliran dana.
Adapun hingga Juni 2025, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap sekitar 17.026 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sebagai tindak lanjut, OJK melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan enhance due diligence (EDD). (Ant/P-2)
Ilustrasi: Warga belanja sayur mayur dan kebutuhan bahan pokok di Pasar Modern Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.(MI/RAMDANI)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memproyeksikan inflasi nasional tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% ±1% pada tahun 2025 dan 2026.
“Inflasi inti akan semakin rendah seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjaga,” ujarnya dalam konferensi pers berkala KSSK, di Jakarta, Senin (28/7).
Menkeu menjelaskan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat rendah, yakni 1,8% (yoy) pada Juni 2025. Inflasi inti pun mengalami penurunan menjadi 2,3% (yoy), mencerminkan efektivitas kebijakan suku bunga dalam menjaga ekspektasi inflasi tetap dalam sasaran.
Baca juga : Inflasi Jakarta Juni 2025 Tetap Terjaga
Komponen inflasi lainnya juga menunjukkan tren positif. Inflasi volatile food tercatat 0,37% yoy per Maret 2025, didukung oleh pasokan pangan yang stabil serta pengendalian inflasi yang konsisten oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sementara itu, lanjut Menkeu, inflasi administered prices terjaga pada level 1,34% (yoy), meskipun terdapat penyesuaian tarif air minum PDAM dan harga produk tembakau seperti sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan.
Kapasitas ekonomi nasional juga dinilai cukup memadai untuk mengakomodasi permintaan domestik, mengendalikan imported inflation, serta memanfaatkan dampak positif dari digitalisasi.
Baca juga : Inflasi DIY Juni 2025 0,23%, Penyumbang Tertinggi Makanan, Minuman dan Tembakau
“Ke depan, inflasi volatile food diperkirakan tetap stabil, dengan dukungan sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia,” kata Sri Mulyani.
Hingga semester I 2025, lanjutnya, pemerintah terus menjalankan peran counter cyclical untuk meredam tekanan ekonomi, serta tetap mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Melalui berbagai program strategis dan stimulus ekonomi yang didukung oleh APBN, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tercatat sebesar 4,87% (yoy). Ke depan, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Dalam kesempatan sama, Gubernur Bank (BI) Indonesia Perry Warjiyo menambahkan sejak tahun lalu, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak empat kali karena terkendalinya inflasi. Penurunan terakhir dilakukan masing-masing sebesar 25 basis poin pada Mei dan Juni 2025, sehingga suku bunga acuan kini berada di level 5,25%.
“Kami menurunkan suku bunga karena inflasi yang rendah dan diperkirakan akan tetap rendah. Inflasi hingga akhir tahun ini diproyeksikan berada di sekitar 2,5%,” tutur Perry.
Ia menerangkan stabilitas nilai tukar rupiah juga tetap terjaga sesuai fundamental, mendukung kelanjutan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia menyatakan masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga ke depan, dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan pencapaian sasaran inflasi.
Dari sisi kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) guna mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan oleh perbankan, termasuk dengan memperluas likuiditas dan mendorong penurunan suku bunga kredit.
“Jadi, kebijakan makroprudensial lebih diarahkan bagaimana perbankan lebih banyak mendorong kredit dan menurunkan suku bunga,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk mendorong transaksi ritel, one-time payments, serta memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
Kepercayaan dunia usaha
Dihubungi terpisah, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan inflasi nasional akan tetap terkendali pada kisaran 2%. Ia juga menilai bahwa sistem keuangan Indonesia masih akan berada dalam kondisi kondusif dan stabil, tanpa lonjakan capital outflow maupun kredit macet dalam waktu dekat.
Namun demikian, ia menyoroti tantangan utama yang dihadapi saat ini, yaitu masih rendahnya tingkat kepercayaan dunia usaha.
“Kebijakan moneter kita sudah cukup progresif. Tapi itu belum cukup. Kita juga butuh dukungan melalui kebijakan fiskal, sektoral, dan kepastian hukum yang lebih kuat,” tegasnya.
Wijayanto mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menghindari kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Ia mencontohkan rencana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk perumahan rakyat secara masif yang dinilainya berisiko memicu gelombang kredit macet.
Ia juga menyoroti rencana alokasi kredit bank-bank Himbara kepada 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. “Sektor perbankan perlu tetap diberikan keleluasaan untuk menjalankan analisis kredit secara profesional. Ini penting agar kita tidak menghadapi kredit macet massal dalam 2–3 tahun ke depan,” pungkasnya. (Ins/E-1)
...
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
►
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
