Pendukung Jokowi, Ade Armando menuturkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa 26 video ke polisi terkait pencemaran nama baik dan fitnah dalam kasus tudingan ijazah palsu. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA – Pendukung Jokowi, Ade Armando menuturkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa 26 video ke polisi terkait pencemaran nama baik dan fitnah dalam kasus tudingan ijazah palsu . Dengan bukti video itu, Jokowi tidak pernah menyebut satu nama pun yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya.
“Pak Jokowi tidak pernah menyebut yang mencemarkan nama baik saya adalah Roy Suryo, dia cuma bilang nama baik saya tercemar, oleh apa, dia bawa 26 video kalau nggak salah, dibawa ke polisi oleh kuasa hukumnya untuk ditonton polisi,” ujar Ade dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (19/8/2025).
Baca juga: Ijazah Jokowi Tak Ditunjukkan, Roy Suryo Anggap Pengacara Pakai Logika Srimulat
Dia menegaskan dalam kasus ini boleh saja Jokowi tak menyebut seorang yang dianggap telah mencemari nama baiknya. Menurut dia, nama-nama terlapor itu muncul setelah tim penyelidik memeriksa bukti video yang diberikan Jokowi.
“Pertanyaan besarnya kan adalah, boleh nggak itu? Kasusnya seperti itu, jadi Pak Jokowi tidak menyebut nama Roy Suryo, tapi setelah polisi mempelajari videonya, polisilah yang menentukan salah satu yang dijadikan terlapor adalah Roy Suryo,” ungkap Ade.
Selama mengikuti kasus tudingan ijazah palsu, argumentasi dirinya terkait Jokowi tidak perlu menyebut nama dalam kasus ini juga dipertegas dengan dokumen yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA).
“Saya pelajari ini bahkan ada sebuah dokumen yang ada di websitenya Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa tidak perlu disebut namanya,” tambahnya.
Bupati Pati Sudewo saat menemui warga yang melakukan aksi demo.(MI/Akhmad Safuan)
KETUA Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal, Sugiono, telah memberikan pembinaan kepada Bupati Pati Sudewo. Pembinaan ini dilakukan menyusul penilaian sebagian warga yang menilai Sudewo yang merupakan kader Gerindra, bersikap arogan, sehingga memicu aksi protes besar di Pati pada Rabu (13/8).
Prasetyo juga menyebut telah membina secara langsung Bupati Sudewo. “Gerindra secara internal, kebetulan karena kami juga berada di partai yang sama, itu kami lakukan. Pembinaan itu kita lakukan baik dari Pak Sekjen, Pak Sugiono, maupun melalui Ketua DPP, kami sendiri pun juga selaku ketua organisasi juga melakukan proses pembinaan,” kata Prasetyo Hadi di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (13/8).
Pembinaan itu, kata Prasetyo, salah satunya imbauan agar sebagai seorang pejabat publik, setiap kader partai harus untuk selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata di depan publik, apalagi terkait kebijakan yang memancing reaksi masyarakat.
Baca juga : Termasuk Fraksi Gerindra, DPRD Sepakati Hak Angket dan Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Pati
Ia menambahkan, Sudewo sudah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang memicu dinamika politik di Pati.
Prasetyo juga menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Presiden Prabowo Subianto, memantau langsung perkembangan situasi di Pati. Kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang memicu protes akhirnya dibatalkan. Prabowo, kata Prasetyo, turut menyayangkan ketegangan yang terjadi.
Pada Rabu (13/8), ratusan ribu massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati jalanan di depan Kantor Bupati Pati untuk menuntut Sudewo mundur.
Aksi yang awalnya damai berubah ricuh ketika Sudewo muncul di hadapan massa. Kehadirannya justru memicu kemarahan, ditandai dengan lemparan sandal dan botol plastik ke arahnya. Polisi yang mengamankan lokasi membubarkan aksi dan menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. (P-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi pada Rabu (13/8) untuk mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sebuah mobil dari sebuah rumah yang digeledah.
“Diamankan satu unit kendaraan roda empat serta beberapa aset,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).
Budi tidak merinci siapa pemilik rumah tersebut. Lokasi hunian itu ada di Depok, Jawa Barat.
Baca juga : Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Geledah Kantor Ditjen PHU Kemenag
Sementara untuk penggeledahan kedua dilakukan di Kantor Kemenag. Dari kantor tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. “Tim mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik,” ujar Budi.
Dugaan korupsi ini muncul karena pembagian kuota tambahan haji tidak sesuai aturan. Indonesia sebelumnya mendapat tambahan 20 ribu kuota untuk mempercepat antrean.
Tambahan kuota sebanyak 20 ribu anggota jemaah, sesuai dengan undang-undang, seharusnya dibagi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru membaginya sama rata yaitu 10 ribu untuk reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Sejumlah pejabat Kemenag dan pelaku usaha travel umrah telah dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (7/8). (P-4)
Indonesian Corruption Watch (ICW) telah membuat laporan dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2025 ke KPK. Foto/Dok ICW
JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2025. Kata dia, persoalan tersebut telah dilakukan klarifikasi.
“Sudah diklarifikasi, sudah diklarifikasi,” ujarnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (10/8/2025).
Meski demikian, dia tak merincikan lebih lanjut. Dia hanya menyampaikan, tak ada masalah tentang pengelolaan dana haji tahun 2025. “Sudah, sudah, enggak ada masalah,” katanya.
Indonesian Corruption Watch (ICW) membuat laporan dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2025 ke KPK. Dalam laporannya, mereka menduga adanya praktik korupsi dalam layanan masyair dan katering bagi jemaah haji.
Bareskrim Polri menetapkan 3 petinggi PT FS sebagai tersangka di kasus penjualan beras oplosan. Foto/SindoNews
JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan 3 petinggi PT FS sebagai tersangka di kasus penjualan beras tidak sesuai standar mutu sebagaimana mestinya. Penetapan tersangka itu dilakukan polisi pascagelar perkara kasus tersebut.
“Penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan barang bukti untuk meningkatkan status 3 karyawan PT FS sebagai tersangka,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf, Jumat (1/8/2025).
Menurut Helfi, ketiga tersangka tersebut berinisial KG selaku Direktur Utama PT FS, lalu RL selaku Direktur Operasional PT FS, dan RP selaku Kepala Seksi Qualiti Kontrol PT FS. Modus operandinya, pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI.
“Beras premium nomor 61282020 yang ditetapkan pemerintahan Nomor 31 Tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan badan pangan nasional berbadan Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras,” tuturnya.
Pemain West Ham United Lucas Paqueta.(AFP/VINCENT CARCHIETTA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
GELANDANG West Ham United Lucas Paqueta akhirnya dapat bernapas lega setelah dinyatakan tidak bersalah atas dugaan pelanggaran aturan taruhan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA).
“Komisi Regulasi independen tidak menemukan adanya bukti pelanggaran oleh pemain West Ham Lucas Paqueta terkait empat dugaan pelanggaran peraturan FA E5,” jelas FA di laman daring resmi mereka, Kamis (31/7).
Keputusan ini diumumkan setelah sidang independen yang berlangsung selama beberapa bulan, menyusul investigasi yang dimulai pada Agustus 2023.
Baca juga : West Ham Pecahkan Rekor Transfer Klub untuk Datangkan Paqueta
Paqueta, sebelumnya, didakwa pada Mei 2024 dengan empat pelanggaran aturan FA E5.1, terkait dugaan sengaja mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan Liga Primer Inggris melawan Leicester City (November 2022), Aston Villa (Maret 2023), Leeds United (Mei 2023), dan Bournemouth (Agustus 2023) untuk memengaruhi pasar taruhan.
FA juga menuduhnya melanggar aturan F3 karena diduga tidak mematuhi permintaan informasi selama investigasi. Tuduhan ini berpotensi membuat Paqueta mendapatkan larangan bermain seumur hidup.
Dalam pernyataan resminya, Paqueta mengungkapkan kelegaan dan syukur atas putusan tersebut.
Baca juga : West Ham Ajukan Penawaran untuk Paqueta
“Saya tidak bisa berkata lagi sekarang, tetapi saya juga tidak bisa mengekspresikan rasa bersyukur saya kepada Tuhan dan betapa saya ingin
kembali bermain sepak bola dengan senyuman,” ungkap Paqueta di akun Instagramnya.
Panel independen yang menangani kasus ini menyatakan tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Paqueta sengaja memengaruhi hasil pertandingan demi keuntungan taruhan.
Laporan menyebutkan bahwa taruhan yang mencurigakan, yang sebagian besar berasal dari akun-akun di Brasil, tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan sang pemain.
Selain itu, tidak ditemukan bukti bahwa Paqueta menerima keuntungan finansial dari aktivitas tersebut.
Keputusan ini juga membuka kembali peluang bagi Paqueta untuk menarik perhatian klub-klub besar, setelah transfer senilai 80 juta pound sterling ke Manchester City batal pada 2023 akibat investigasi ini.
Pemain berusia 27 tahun tersebut kini diharapkan kembali fokus memperkuat West Ham United di Liga Primer Inggris dan timnas Brasil di kancah internasional. (Ant/Z-1)
WASHINGTON – Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Tammy Bruce ditanya terkait pembunuhan aktivis Palestina Awdah Hathaleen, yang diduga dilakukan seorang pemukim Israel yang sebelumnya dijatuhi sanksi oleh pemerintah AS. Bruce berkelit dari pertanyaan wartawan.
Dalam jumpa pers pada hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menolak ketika ditanya apakah tersangka dalam kematian Hathaleen, Yinon Levi, akan dimintai pertanggungjawaban.
“Israel sedang melakukan investigasi terkait situasi seperti ini,” ujar Bruce. “Saya tidak tahu hasil akhirnya, saya juga tidak akan berkomentar atau berspekulasi tentang apa yang seharusnya terjadi.”
Perdebatan sengit antara Bruce dan wartawan terjadi satu hari setelah beredar video yang menunjukkan Levi menembaki Hathaleen di desa Umm al-Kheir di Tepi Barat yang diduduki.
Aktivis Palestina berusia 31 tahun itu kemudian meninggal dunia akibat luka tembak di dadanya.
Levi adalah salah satu dari beberapa pemukim Israel di Tepi Barat yang sebelumnya dikenai sanksi di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden karena melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.
Namun, Presiden Donald Trump mencabut sanksi tersebut melalui perintah eksekutif tak lama setelah menjabat untuk masa jabatan kedua pada bulan Januari. Namun, Inggris dan Uni Eropa tetap mempertahankan sanksi terhadap Levi.
Hathaleen, penduduk Masafer Yatta, telah membantu menciptakan film dokumenter pemenang Academy Award, No Other Land, yang menggambarkan dampak permukiman Israel, yang ilegal menurut hukum internasional, dan serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Satgas P3TPK Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa tiga pihak produsen beras terkait kasus dugaan korupsi penyaluran subsidi beras (beras oplosan). Foto/Ist
JAKARTA – Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa tiga pihak produsen beras terkait kasus dugaan korupsi penyaluran subsidi beras (beras oplosan). Pemanggilan dilakukan untuk mengumpulkan data-data.
“Hari ini, dari 6 perusahaan yang hari kemarin kita jadwakan, kan hadir 2. Nah sekarang hadir 2, yang satu yang kemarin hadir, sekarang lagi, yang kedua yang PT Sentosa Utama Lestari dan PT Subur Jaya Indotama hari ini hadir,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna pada wartawan, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, dari enam perusahaan yang dipanggil Tim P3TPK Kejagung, hanya tiga perusahaan sudah hadir. Mereka adalah PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama, yang mana kedua produsen beras itu juga hadir saat diperiksa pada Senin, 28 Juli 2025 kemarin.
Kedua perusahaan itu, kembali hadir pada Selasa (29/7/2025) menjalani pemeriksaan. Selain itu, pihak dari PT Sentosa Utama Lestari juga hadir menjalani pemeriksaan pada Selasa (29/7/2025) ini.
Adapun 3 perusahaan lainnya, yakni PT Food Station yang seharusnya diperiksa kemarin mengajukan penundaan pemeriksaan pada Jumat, 1 Agustus 2025 mendatang, PT Wilmar Padi Indonesia yang juga seharusnya diperiksa kemarin menyampaikan penundaan sehingga bakal dilakukan penjadwalan ulang.
Kapal kargo ditenggelamkan Houthi di Laut Merah. Foto/iz
SANAA – Gerakan Ansar Allah (Houthi) yang menguasai Yaman utara, akan menyerang kapal-kapal perusahaan mana pun yang berinteraksi dengan pelabuhan-pelabuhan Israel, terlepas dari tujuan dan negara asal kapal-kapal tersebut. Pengumuman itu diungkap juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree.
“Angkatan Bersenjata Yaman memperingatkan semua perusahaan untuk menghentikan transaksi mereka dengan pelabuhan-pelabuhan musuh Israel sejak pernyataan ini diumumkan. Jika tidak, kapal-kapal mereka, terlepas dari tujuannya, akan ditargetkan di mana pun yang dapat dijangkau atau dalam jangkauan rudal dan drone kami,” tegas Saree.
Menurut juru bicara tersebut, langkah-langkah yang diambil Houthi ini merupakan “fase keempat blokade laut terhadap musuh” dengan latar belakang situasi di Jalur Gaza.
Ia menekankan gerakan tersebut akan menyerang kapal-kapal terlepas dari negara asal mereka.
Gerakan Houthi, yang menguasai sebagian besar pesisir Laut Merah Yaman, sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap Palestina dan niatnya menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel, serta mendesak negara-negara lain untuk menarik awak kapal mereka dan tidak mendekati mereka di laut.
Buldoser militer Israel pabrikan CAT (Caterpillar) merobohkan sebuah rumah di kamp pengungsi Palestina Nur Shams, sebelah timur Tulkarem, di Tepi Barat, wilayah yang diduduki Israel.(AFP)
DI balik genosida Israel di Palestina, ada sejumlah perusahaan yang menikmatinya. Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, membongkar keterlibatan sejumlah perusahaan internasional dalam mendukung genosida Israel itu. Tidak hanya perusahaan asal Amerika Serikat, terdapat juga negara lain seperti Meksiko, Tiongkok, Jepang, Italia, dan Korea Selatan.
Laporan itu dipresentasikan Albanese di Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, awal Juli. “Perusahaan tidak lagi sekadar terlibat dalam pendudukan. Mereka tertanam dalam ekonomi genosida,” tulis laporan tersebut, dikutip Al-Jazeera, Rabu (23/7). Siapa saja perusahaan itu? Simak uraiannya.
Salah satu program pengadaan pertahanan terbesar Israel yaitu jet tempur F-35 yang dipimpin Lockheed Martin yang berbasis di AS bersama 1.600 perusahaan lain termasuk produsen Italia Leonardo S.p.A dan delapan negara bagian. Pasca-Oktober 2023 atau serangan Hamas ke Israel, F-35 dan F-16 menjadi bagian dalam kekuatan udara negeri Zionis itu untuk menjatuhkan sekitar 85.000 ton bom yang membunuh dan melukai lebih dari 179.411 warga Palestina serta meluluhlantakkan Gaza.
Baca juga : Biaya Genosida Gaza Terlalu Tinggi, Krisis Ekonomi Israel Memburuk
Sistem persenjataan
Drone yang sebagian besar dipasok perusahaan Israel, Elbit Systems dan IAI, telah lama mengawasi warga Palestina dan memberikan intelijen target. Dalam dua dekade terakhir, dengan dukungan dari perusahaan-perusahaan itu dan kolaborasi dengan institusi seperti Massachusetts Institute of Technology (MIT), drone Israel memperoleh sistem persenjataan otomatis.
Untuk memasok senjata, produsen bergantung pada jaringan perantara, termasuk firma hukum, audit, dan konsultan, serta pedagang senjata, agen, dan broker. Pemasok seperti FANUC Corporation dari Jepang menyediakan mesin robotik untuk lini produksi senjata. Perusahaan pelayaran seperti A.P. Moller-Maersk A/S dari Denmark mengangkut komponen, suku cadang, senjata, dan bahan baku, sehingga menjamin pasokan peralatan militer AS yang stabil pasca-Oktober 2023.
Lonjakan belanja militer Israel sebesar 65% dari 2023 hingga 2024 yang mencapai US$46,5 miliar menjadi salah satu belanja per kapita tertinggi di dunia. Ini pun menghasilkan lonjakan tajam dalam laba tahunan perusahaan tersebut.
Baca juga : Sejarawan Dunia asal Israel Simpulkan Negaranya Lakukan Genosida di Gaza
Teknologi pengawasan
Beroperasi di Israel sejak 1972, IBM melatih personel militer/intelijen untuk sektor teknologi dan perusahaan rintisan. Sejak 2019, IBM Israel mengoperasikan dan meningkatkan basis data pusat Otoritas Kependudukan, Imigrasi, dan Perbatasan (PIBA) yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data biometrik warga Palestina serta mendukung rezim perizinan diskriminatif Israel.
Sebelum IBM, Hewlett Packard Enterprises (HPE) mengelola basis data ini dan anak perusahaannya di Israel masih menyediakan server selama masa transisi. HP telah lama mendukung sistem apartheid Israel, memasok teknologi ke COGAT, layanan penjara, dan kepolisian.
Microsoft aktif di Israel sejak 1991, mengembangkan pusat terbesarnya di luar AS. Teknologinya tertanam di layanan penjara, kepolisian, universitas, dan sekolah, termasuk koloni. Sejak 2003, Microsoft mengintegrasikan sistem dan teknologi sipilnya di seluruh militer Israel sekaligus mengakuisisi perusahaan rintisan keamanan siber dan pengawasan Israel.
Pada 2021, Israel memberikan Alphabet Inc (Google) dan Amazon.com Inc. kontrak senilai US$1,2 miliar (Project Nimbus). Microsoft, Alphabet, dan Amazon memberikan akses Israel ke teknologi awan dan AI yang meningkatkan kapasitas pemrosesan data, pengambilan keputusan, dan pengawasan/analisis. Pada Oktober 2023, ketika awan militer internal Israel kelebihan beban, Microsoft Azure dan Konsorsium Project Nimbus turun tangan.
Militer Israel mengembangkan sistem AI seperti Lavender, Gospel, dan Where’s Daddy? untuk memproses data dan menghasilkan daftar target yang membentuk kembali peperangan modern dan menggambarkan sifat ganda AI. Palantir Technology Inc., yang kolaborasi teknologinya dengan Israel berlangsung jauh sebelum Oktober 2023, memperluas dukungannya kepada militer Israel pasca-Oktober 2023.
Peralatan berat
Selama beberapa dekade, Caterpillar Inc. menyediakan peralatan untuk menghancurkan rumah dan infrastruktur Palestina. Israel mengembangkan buldoser D9 Caterpillar menjadi persenjataan inti militer Israel yang otomatis dan dikendalikan dari jarak jauh. Ini digunakan dalam hampir setiap kegiatan militer sejak 2000, membersihkan garis penyerangan, menetralkan wilayah tersebut dan membunuh warga Palestina.
Sejak Oktober 2023, peralatan Caterpillar didokumentasikan digunakan untuk melakukan pembongkaran massal, termasuk rumah, masjid, dan infrastruktur pendukung kehidupan, menyerang rumah sakit, dan menghancurkan warga Palestina hingga tewas. Pada 2025, Caterpillar mendapatkan kontrak multijuta dolar AS lebih lanjut dengan Israel.
HD Hyundai dari Korea dan anak perusahaannya yang sebagian dimiliki, Doosan, bersama dengan Volvo Group dari Swedia dan produsen mesin berat besar lain juga dikaitkan dengan penghancuran properti Palestina. Heidelberg Materials AG Jerman, melalui anak perusahaannya Hanson Israel, berkontribusi dalam penjarahan jutaan ton batu dolomit dari tambang Nahal Raba di tanah yang disita dari desa-desa Palestina di Tepi Barat.
Pemasok energi
Grup real estat global, Keller Williams, melalui, Home in Israel, menggelar pameran real estat di AS dan Kanada. Ia menawarkan ribuan apartemen di koloni pemukim Israel. Booking Holdings Inc. dan Airbnb, Inc. turut mengantongi laba dengan menyewakan properti dan kamar hotel di koloni Israel.
Drummond Company Inc. dan Glencore plc dari Swiss merupakan pemasok utama batu bara untuk listrik ke Israel yang sebagian besar berasal dari Kolombia. Chevron Corporation AS, dalam konsorsium dengan NewMedEnergy Israel mengekstraksi gas alam dari ladang Leviathan dan Tamar dan membayar pemerintah Israel sebesar US$453 juta dalam bentuk royalti dan pajak pada 2023.
Perusahaan minyak Inggris, BP p.l.c., memperluas keterlibatannya dengan mengeksplorasi wilayah laut Palestina yang dieksploitasi secara ilegal oleh Israel. BP dan Chevron juga merupakan kontributor terbesar impor minyak mentah Israel.
Pangan dan keuangan
Tnuva, konglomerat susu terbesar di Israel, yang kini mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bright Dairy & Food Co. Ltd, perusahaan asal Tiongkok, meraup keuntungan dari perampasan tanah. Ketergantungan Palestina pada industri susu Israel meningkat 160% dalam satu dekade setelah Israel diperkirakan menghancurkan industri susu Gaza senilai US$43 juta pada 2014.
Netafim, pemimpin global dalam teknologi irigasi, yang sekarang 80% sahamnya dimiliki oleh Orbia Advance Corporation Meksiko, merancang teknologi pertaniannya sesuai dengan keharusan ekspansi Israel.
BNP Paribas dan Barclays memungkinkan Israel menahan premi suku bunga obligasi pemerintah, meskipun terjadi penurunan peringkat kredit.
Perusahaan manajemen aset, termasuk Blackrock (US$68 juta), Vanguard (US$546 juta) dan anak perusahaan manajemen aset Allianz, PIMCO (US$960 juta), termasuk di antara 400 investor dari 36 negara yang membelinya. Development Corporation for Israel (DCI) melipatgandakan penjualan obligasi tahunannya untuk menyalurkan hampir US$5 miliar ke Israel sejak Oktober 2023.
Perusahaan asuransi global, termasuk Allianz dan AXA, juga berinvestasi dalam jumlah besar pada saham dan obligasi yang terlibat dalam pendudukan dan genosida. Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global (GPFG), setelah Oktober 2023, meningkatkan investasinya di perusahaan-perusahaan Israel sebesar 32% menjadi US$1,9 miliar. (I-2)
...
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
►
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
