Trump Tegaskan Tak Akan Kirim Pasukan AS ke Ukraina, Hanya Buka Opsi Dukungan Udara

Trump Tegaskan Tak Akan Kirim Pasukan AS ke Ukraina, Hanya Buka Opsi Dukungan Udara


Trump Tegaskan Tak Akan Kirim Pasukan AS ke Ukraina, Hanya Buka Opsi Dukungan Udara
Presiden AS Donald Trump tegaskan tidak kirim pasukan darat ke Ukraina. Tapi membuka kemungkinan berikan dukungan udara.(Media Sosial X)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Washington tidak akan mengirim pasukan darat ke Ukraina sebagai bagian dari jaminan keamanan dalam potensi kesepakatan damai dengan Rusia. Namun, ia membuka kemungkinan memberikan dukungan udara untuk menegakkan perjanjian tersebut.

“Ya, saya pastikan. Amerika tidak akan menurunkan pasukan di Ukraina, dan saya presiden,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News, merespons kekhawatiran kelompok pendukungnya yang menganut kebijakan isolasionis America First.

Meski menolak opsi pengerahan militer, Trump menyebut AS bersedia membantu melalui jalur udara. Sementara negara-negara Eropa yang tergabung dalam koalisi diharapkan menyediakan pasukan darat jika gencatan senjata atau perjanjian damai tercapai. “Akan ada bentuk keamanan tertentu. Tidak bisa NATO. Mereka (Eropa) siap menurunkan pasukan, kami siap membantu terutama lewat udara,” ujarnya.

Gedung Putih melalui juru bicara Karoline Leavitt mengonfirmasi baik Vladimir Putin maupun Volodymyr Zelensky telah menyatakan kesiapan untuk bertemu. Sejumlah opsi lokasi termasuk Hungaria dan Jenewa tengah dibahas.

Namun, Kremlin sejauh ini baru menyebut siap “meningkatkan level delegasi” dalam perundingan dengan Ukraina, tanpa menyebut apakah Putin bersedia bertemu langsung dengan Zelensky. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga menegaskan pertemuan semacam itu harus dipersiapkan “sangat hati-hati”.

Sementara itu, Eropa mendorong Trump agar bersikap lebih tegas terhadap Moskow. Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, hingga Presiden Dewan Eropa António Costa terlibat dalam rangkaian diplomasi yang bertujuan memperkuat jaminan keamanan bagi Kyiv.

Jaminan Keamanan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menekankan jaminan keamanan adalah “isu utama” menuju akhir perang. Ia berharap komitmen itu dapat diformalisasi dalam waktu dekat. Namun, Kyiv menolak syarat Rusia yang menghendaki pengurangan kekuatan militer maupun penyerahan wilayah.

Hingga kini, masih ada jurang besar antara tuntutan Rusia dan posisi Ukraina. Meski Trump dan sekutu Eropa menyampaikan optimisme, sejumlah pengamat menilai kemajuan yang dicapai masih minim. Gérard Araud, mantan duta besar Prancis untuk AS, bahkan menyebut hasil pembicaraan terbaru sebagai “kemenangan dari kekosongan—janji tanpa makna.” (The Guardian/Z-2)

Jaksa Agung Tegaskan Kedaulatan dengan Penegakan Hukum Beradab dalam Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia

Jaksa Agung Tegaskan Kedaulatan dengan Penegakan Hukum Beradab dalam Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia


Jaksa Agung Tegaskan Kedaulatan dengan Penegakan Hukum Beradab dalam Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia
Ilustrasi(Dok Kejagung)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, hari ini, 17 Agustus 2025. Upacara dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana.

Asep membacakan amanat yang ditulis langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jaksa Agung menegaskan kemerdekaan sejati harus dibarengi dengan penegakan hukum yang beradab.

“80 tahun yang lalu, bangsa ini memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar, menjaga kedaulatan melalui penegakan hukum yang beradab,” kata Burhanuddin dibacakan Asep di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Minggu, 17 Agustus 2025.

Kejagung harus menjadi garda terdepan dalam memastikan hukum dilaksanakan atas adab yang berlaku. Dengan begitu, kedaulatan hukum di Indonesia bakal terjaga.

Burhanuddin juga mengingatkan bahwa Kejagung merupakan instansi yang memiliki keeratan dengan proklamasi kemerdekaan. Sebab, instansi itu dilahirkan pada 2 September 1945.

Jaksa Agung menegaskan bahwa Kejagung merupakan simbol bahwa kemerdekaan bukan hanya ilusi. Hukum harus terus dijaga agar makna kemerdekaan tidak hilang.

Burhanuddin juga mengingatkan bawahannya untuk terus menjaga taring dalam penegakan hukum. Kasus besar, seperti korupsi, tidak boleh diberikan ruang ampun sedikitpun.

“Tidak ada ruang bagi pengkhianat hukum di tubuh Kejaksaan. Junjung tinggi integritas, karena begitu integritasnya runtuh, seluruh kepercayaan akan roboh,” tegas Burhanuddin melalui Asep.

Burhanuddin mengingatkan semua jaksa di Indonesia untuk menjaga integritas. Sebab, kata Jaksa Agung, para penuntut umum bukan hanya bekerja, tapi menjadi pelindung rakyat.

“Kita adalah benteng terakhir keadilan, pelindung hak rakyat, dan penjaga martabat bangsa. Mari kita ukir sejarah dengan tinta emas integritas, keadilan, dan keberanian,” tegas Burhanuddin dalam amanatnya. (H-2)

Kemendikdasmen Tegaskan Siswa Ikut TKA Tidak Dipungut Biaya

Kemendikdasmen Tegaskan Siswa Ikut TKA Tidak Dipungut Biaya



Kemendikdasmen menetapkan bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) dilaksanakan secara gratis. Foto/SINDOnews.

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) menetapkan bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) dilaksanakan secara gratis. Murid dan orang tua tidak dibebankan biaya apa pun untuk mengikuti TKA.

TKA adalah program resmi pemerintah yang bertujuan untuk memetakan capaian akademik individu murid secara adil, terukur, dan kredibel. Semua murid berhak mengikutinya tanpa biaya, baik di jenjang SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, maupun SMA/MA/sederajat, dan SMK/MAK.

Baca juga: 22 Mata Pelajaran Wajib dan Pilihan yang Keluar di TKA 2025, Siswa Pelajari Ya

“Kami pastikan TKA tidak dipungut biaya. Dana pelaksanaan dibebankan kepada anggaran pemerintah. Satuan Pendidikan (sekolah/madrasah) dilarang membebankan biaya persiapan TKA kepada murid dan orang tua. Persiapan dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembelajaran, menggunakan sumber daya sekolah dan pemerintah,” ujarKepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, melalui siaran pers, Selasa (12/8/2025).

Materi serta kemampuan yang diukur pada TKA telah dipublikasikan melalui Peraturan Kepala BSKAP Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik jenjang SMA/MA/SMK sederajat serta Peraturan Kepala BSKAP nomor 47 tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat.

Sony Tegaskan Pasar Smartphone Masih Penting

Sony Tegaskan Pasar Smartphone Masih Penting



loading…

Sony Tegaskan Pasar Smartphone . FOTO/ DAILY

TOKYO – CFO Sony Group menegaskan bahwa bisnis ponsel pintar masih penting, dan teknologi komunikasi tetap menjadi komponen kunci strategi perusahaan.

Era Sony yang meluncurkan ponsel pintar baru setiap kuartal telah berakhir beberapa tahun yang lalu.

Sony kini hanya meluncurkan tiga ponsel pintar per tahun dan tidak lagi memproduksi perangkatnya sendiri, yang memicu masalah pasca-peluncuran Xperia 1 VII.

Masalah perangkat lunak Xperia 1 VII menyebabkan perangkat rusak sendiri; pelanggan yang terdampak menerima unit pengganti dan peluncuran di Malaysia tertunda.

Sony Mobile kini hanya meluncurkan tiga ponsel pintar per tahun tanpa tablet tambahan dan lebih fokus pada model unggulan.

Tahun ini Sony tidak akan lagi memproduksi ponselnya sendiri, yang memicu masalah pasca-peluncuran Xperia 1 VII.

Inggris Tegaskan Dukungan untuk Negara Palestina Sesuai Perbatasan 1967

Inggris Tegaskan Dukungan untuk Negara Palestina Sesuai Perbatasan 1967



loading…

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Foto/Simon Dawson/No 10 Downing Street

LONDON – Pemerintah Inggris merilis detail baru mengenai rencananya mengakui negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB bulan September. Dalam nota kesepahaman yang baru diterbitkan dengan Otoritas Palestina, pemerintah menyatakan Inggris berkomitmen pada “solusi dua negara berdasarkan garis 1967” dan “tidak mengakui Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagai bagian dari Israel.”

“Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Gaza, harus dipersatukan kembali di bawah otoritasnya sendiri,” ungkap pernyataan Inggris dalam memorandum tersebut.

Dalam pernyataan penting dukungan Inggris terhadap Otoritas Palestina, dokumen tersebut menegaskan, “Otoritas Palestina harus memiliki peran sentral dalam fase selanjutnya di Gaza terkait tata kelola, keamanan, dan pemulihan dini.”

Para pejabat Inggris sebelumnya telah menuntut agar Hamas melucuti senjata dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.
Langkah ini membuka jurang pemisah yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kebijakan Inggris dan Israel serta terjadi setelah Inggris menjatuhkan sanksi kepada dua menteri Israel.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dijatuhi sanksi atas “hasutan berulang mereka untuk melakukan kekerasan terhadap komunitas Palestina” pada bulan Juni.

Pada 23 Juli, parlemen Israel mengesahkan mosi tidak mengikat yang menyerukan pemerintah Israel untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki.