Ralat Ucapannya, Pimpinan DPR Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji dan Tunjangan Beras

Ralat Ucapannya, Pimpinan DPR Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji dan Tunjangan Beras



loading…

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan tak ada kenaikan gaji wakil rakyat hingga tunjangan para anggota legislator. Foto/SindoNews

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan tak ada kenaikan gaji wakil rakyat hingga tunjangan para anggota legislator. Hal itu setelah memastikan ke Setjen DPR RI terkait gaji yang didapat para anggota legislator.

Hal ini meluruskan pernyataan sebelumnya yang mengungkap adanya kenaikan tunjangan yang diperoleh para anggota DPR.

“Kemudian saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data, setelah saya cek di kesetjenan, ternyata, tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

Baca juga: Gaji dan Tunjangan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Disorot karena Blokir Rekening Nganggur

Adies juga meluruskan soal tunjangan yang diterima anggota DPR, salah satunya tunjangan beras. Ia mengkkaim tak ada kenaikan tunjangan beras. Menurut Adies, besaran tunjangan beras anggota DPR hanya Rp200.000 per bulan.

“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar Rp200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi,” ujar Adies.

Baca juga: Panglima TNI Tunjuk Letjen Muhammad Saleh Mustafa Jadi Wakasad

Trump Tegaskan Tak Akan Kirim Pasukan AS ke Ukraina, Hanya Buka Opsi Dukungan Udara

Trump Tegaskan Tak Akan Kirim Pasukan AS ke Ukraina, Hanya Buka Opsi Dukungan Udara


Trump Tegaskan Tak Akan Kirim Pasukan AS ke Ukraina, Hanya Buka Opsi Dukungan Udara
Presiden AS Donald Trump tegaskan tidak kirim pasukan darat ke Ukraina. Tapi membuka kemungkinan berikan dukungan udara.(Media Sosial X)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Washington tidak akan mengirim pasukan darat ke Ukraina sebagai bagian dari jaminan keamanan dalam potensi kesepakatan damai dengan Rusia. Namun, ia membuka kemungkinan memberikan dukungan udara untuk menegakkan perjanjian tersebut.

“Ya, saya pastikan. Amerika tidak akan menurunkan pasukan di Ukraina, dan saya presiden,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News, merespons kekhawatiran kelompok pendukungnya yang menganut kebijakan isolasionis America First.

Meski menolak opsi pengerahan militer, Trump menyebut AS bersedia membantu melalui jalur udara. Sementara negara-negara Eropa yang tergabung dalam koalisi diharapkan menyediakan pasukan darat jika gencatan senjata atau perjanjian damai tercapai. “Akan ada bentuk keamanan tertentu. Tidak bisa NATO. Mereka (Eropa) siap menurunkan pasukan, kami siap membantu terutama lewat udara,” ujarnya.

Gedung Putih melalui juru bicara Karoline Leavitt mengonfirmasi baik Vladimir Putin maupun Volodymyr Zelensky telah menyatakan kesiapan untuk bertemu. Sejumlah opsi lokasi termasuk Hungaria dan Jenewa tengah dibahas.

Namun, Kremlin sejauh ini baru menyebut siap “meningkatkan level delegasi” dalam perundingan dengan Ukraina, tanpa menyebut apakah Putin bersedia bertemu langsung dengan Zelensky. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga menegaskan pertemuan semacam itu harus dipersiapkan “sangat hati-hati”.

Sementara itu, Eropa mendorong Trump agar bersikap lebih tegas terhadap Moskow. Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, hingga Presiden Dewan Eropa António Costa terlibat dalam rangkaian diplomasi yang bertujuan memperkuat jaminan keamanan bagi Kyiv.

Jaminan Keamanan

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menekankan jaminan keamanan adalah “isu utama” menuju akhir perang. Ia berharap komitmen itu dapat diformalisasi dalam waktu dekat. Namun, Kyiv menolak syarat Rusia yang menghendaki pengurangan kekuatan militer maupun penyerahan wilayah.

Hingga kini, masih ada jurang besar antara tuntutan Rusia dan posisi Ukraina. Meski Trump dan sekutu Eropa menyampaikan optimisme, sejumlah pengamat menilai kemajuan yang dicapai masih minim. Gérard Araud, mantan duta besar Prancis untuk AS, bahkan menyebut hasil pembicaraan terbaru sebagai “kemenangan dari kekosongan—janji tanpa makna.” (The Guardian/Z-2)

4 Kemenangan Rusia dalam Negosiasi, dari Krimea Diserahkan ke Rusia hingga Ukraina Tak Akan Bergabung dengan NATO

4 Kemenangan Rusia dalam Negosiasi, dari Krimea Diserahkan ke Rusia hingga Ukraina Tak Akan Bergabung dengan NATO



loading…

Rusia mendapatkan kemenangan dalam negosiasi. Foto/X

WASHINGTON – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Washington, DC, dan akan bergabung dengan para pemimpin Eropa ketika ia bertemu Donald Trump. Namun, beberapa hasil kesepakatan sudah direncanakan.

Trump meningkatkan tekanan pada Ukraina untuk menyetujui persyaratan guna mengakhiri perang dengan Rusia, yang tampaknya menggemakan beberapa poin pembicaraan Moskow dua hari setelah bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

4 Kemenangan Rusia dalam Negosiasi, dari Krimea Diserahkan ke Rusia hingga Ukraina Tak Akan Bergabung dengan NATO

1. Krimea Diserahkan ke Rusia

Minggu malam, Trump memberikan pratinjau pesan yang akan ia sampaikan kepada para tamu Gedung Putih: Zelensky harus menyetujui beberapa persyaratan Rusia agar perang di Ukraina berakhir. Persyaratan yang ia maksud — Ukraina harus menyerahkan Krimea, yang dianeksasi Rusia secara ilegal pada tahun 2014.

BacaJuga: Myanmar Akan Gelar Pemilu pada Desember 2025

2. Ukraina Tak Akan Bergabung dengan NATO

Selain itu, Ukraina setuju untuk tidak pernah bergabung dengan NATO — termasuk di antara persyaratan yang ditetapkan Putin untuk mengakhiri perang.

Gedung Putih telah mengisyaratkan momentum menuju kesepakatan damai potensial untuk mengakhiri perang Rusia, dengan utusan AS Steve Witkoff mengatakan kepada CNN bahwa Putin telah setuju untuk mengizinkan jaminan keamanan AS untuk Ukraina dan membuat konsesi terkait “pertukaran lahan”.

Namun, masih banyak poin penting dan pertanyaan yang masih tersisa. “Konstitusi Ukraina melarang penyerahan wilayah atau perdagangan lahan,” kata Zelensky pada hari Minggu, mengulangi garis merahnya terkait wilayah.

Mendagri Minta Kenaikan PBB di Berbagai Daerah Dibatalkan jika Ekonomi Warga Tak Baik

Mendagri Minta Kenaikan PBB di Berbagai Daerah Dibatalkan jika Ekonomi Warga Tak Baik



loading…

Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan soal kenaikan PBB di berbagai daerah usai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). Foto: Felldy Utama

JAKARTAMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons soal maraknya sejumlah daerah yang membuat kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini belakangan menimbulkan keresahan masyarakat.

Dia telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Kepala Daerah. Ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan sebelum mengambil kebijakan ini.

Baca juga: Demo Jilid II Pati Tuntut Bupati Sudewo Lengser, Mendagri: Jangan Anarkistis!

“Setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PPB, sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang pertama,” ujar Tito usai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).

Kedua, setiap pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi publik sebelum menerapkan kebijakan ini. Hal tersebut penting agar tidak ada komunikasi yang terputus dengan masyarakat.

Koperasi Merah Putih Tak Pakai Uang APBN, Zulhas Ungkap Skemanya

Koperasi Merah Putih Tak Pakai Uang APBN, Zulhas Ungkap Skemanya



loading…

Menko Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Foto/Dok

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) secara langsung.Ia menyatakan bahwa pemerintah memilih pendekatan yang berbeda, yakni berbasis platform pinjaman melalui bank-bank milik negara (Himbara) agar koperasi lebih mandiri dan berorientasi pada model bisnis yang berkelanjutan.

“Ini kita pengalaman, koperasi-koperasi dari dulu anggarannya urusannya uang. Anggaran bagi duit, setahun tutup, bagi uang, berapa tahun tutup. Oleh karena itu kita melakukan dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah. Anggaran pemerintah ditempatkan di Himbara,” jelasnya, Jumat (15/8/2025).

Lebih lanjut, Menko yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan bahwa setiap koperasi akan mendapat platform pinjaman hingga Rp3 miliar, namun hanya dapat digunakan sesuai jumlah barang yang dibutuhkan dan dijaminkan. Baca Juga: 1,2 Juta AgenBRILink Siap Dukung Operasional Koperasi Desa Merah Putih

“Misalnya koperasi memerlukan gas 3 kilo sebanyak 2.000 tabung, nilainya Rp100 juta, maka dia hanya boleh mengambil Rp100 juta, yang dari perbankan nanti akan langsung dibayarkan kepada patra niaga, begitu juga Sembako dan lain-lain,” ujarnya.

Seluruh sistem operasional Kopdes Merah Putih juga disebut Zulhas didesain secara non-tunai (cashless) dan terintegrasi melalui sistem digital yang dikembangkan oleh Telkom, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara real-time.

Zulhas sendiri menekankan Kopdes Merah Putih dirancang untuk memangkas rantai pasok yang panjang dan menghapus peran tengkulak serta rentenir di tingkat desa. Lewat sistem yang tertata, koperasi akan langsung terhubung dengan pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat desa.

“Misalnya ada tujuh gerai yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Antara lain sembako, gas 3 kg, pupuk itu semua yang dibutuhkan desa. Kemudian ada juga layanan Brilink, Mandiri Link, dan BSI Link. Itu dari rentenir bisa langsung akses perbankan dengan cepat,” jelasnya.

Siaga Cuaca Tak Menentu, Jaga Kondisi Kesehatan dan Finansial Kamu Tetap Aman

Siaga Cuaca Tak Menentu, Jaga Kondisi Kesehatan dan Finansial Kamu Tetap Aman



loading…

Dengan memiliki dan memanfaatkan kartu kredit MNC Bank kamu dapat dengan mudah menyiasati kondisi finansial saat kondisi darurat. FOTO/dok.SindoNews

JAKARTA – Musim hujan di Indonesia saat ini kerap datang tanpa bisa diprediksi. Kadang di tengah teriknya matahari, tiba-tiba langit berubah mendung dan hujan deras pun turun. Cuaca yang tidak menentu ini selain dapat memengaruhi kondisi kesehatan fisik, juga bisa berdampak pada kondisi finansial kamu tentunya.

Misalnya saja, kamu atau salah anggota keluarga sakit akibat perubahan cuaca ini, sehingga perlu merogoh kocek untuk biaya pengobatan dan membeli vitamin. Semua pengeluaran tak terduga ini bisa saja mengganggu anggaran bulanan sekaligus kondisi finansial kamu.

Baca Juga: Tarik dan Setor Tunai Makin Gampang, Nikmati Benefit di Tabungan Motion Cuan

Untungnya, ada cara untuk tetap tenang dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Dengan memiliki dan memanfaatkan kartu kredit dari PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, kamu dapat dengan mudah menyiasati kondisi finansial saat kondisi darurat.

Pasalnya saat ini MNC Bank tengah bekerjasama dengan Prodia, salah satu penyedia layanan kesehatan, khususnya laboratorium klinik, yang terkemuka di Indonesia. Hingga 30 Juni 2026, kamu dapat memanfaatkan berbagai macam layanan kesehatan dari Prodia dengan tetap hemat, tentunya dengan menggunakan semua jenis kartu kredit MNC Bank saat bertransaksi di Prodia.

Silfester Matutina Belum Ditahan karena Ada Saudara di Kejari Jaksel, Kejagung: Tak Ada Hubungannya

Silfester Matutina Belum Ditahan karena Ada Saudara di Kejari Jaksel, Kejagung: Tak Ada Hubungannya



loading…

Kejagung menyangkal rumor Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina memiliki saudara di Kejari Jakarta Selatan. Hal inilah yang ramai diperbincangkan alasan Silfester belum ditahan. Foto: Dok Sindonews

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyangkal rumor Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina memiliki saudara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Hal inilah yang ramai diperbincangkan alasan Silfester belum ditahan.

Diketahui, Silfester telah dijatuhi vonis 1,5 tahun dalam kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap mantan Wapres Jusuf Kalla (JK).

Baca juga: Silfester Matutina Belum juga Dieksekusi, Mahfud MD Lontarkan 2 Pertanyaan ke Kejagung

“Kami sudah cek berdasarkan info dari Kejari Jakarta Selatan bahwa tidak ada hubungan persaudaraan dengan pegawai Kejari Jakarta Selatan,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriyanto, Rabu (13/8/2025).

Meski telah divonis bersalah, hingga kini Silfester belum dilakukan penahanan. Anang menyampaikan bahwa terpidana rencananya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang menjeratnya.

Sekadar informasi, Silfester dilaporkan oleh keluarga JK ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah pada 2017 lalu. Laporan itu terkait tudingan masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK.

Silfester juga menuding JK mengintervensi Pilkada DKI Jakarta 2017. Lalu, Silfester divonis 1,5 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi nomor 287/K/Pid/2019.

(jon)

Wali Kota Washington DC Sebut Langkah Trump Ambil Alih Kendali Polisi Tak Lazim

Wali Kota Washington DC Sebut Langkah Trump Ambil Alih Kendali Polisi Tak Lazim


Wali Kota Washington DC Sebut Langkah Trump Ambil Alih Kendali Polisi Tak Lazim
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, mengkritik keputusan Presiden Donald Trump ambil alih kepolisian dan pengerahan Garda Nasional. (Media Sosial X)

WALI Kota Washington DC, Muriel Bowser, mengkritik keputusan Presiden Donald Trump yang menempatkan Kepolisian DC di bawah kendali federal dan mengerahkan Garda Nasional. Ia menyebut langkah itu “mengusik dan belum pernah terjadi sebelumnya,” namun mencoba menjaga nada diplomatis dalam konferensi pers.

Bowser dan Kepala Polisi DC, Pamela Smith, disebut tidak mengetahui rencana ini sebelum diumumkan Trump. Menurut Bowser, pandangan Trump kemungkinan dipengaruhi pengalamannya pada masa pandemi covid-19 ketika tingkat kejahatan melonjak, meski kini data menunjukkan tren menurun.

Sekitar 800 personel militer akan diaktifkan, dengan 100–200 di antaranya bertugas mendukung kepolisian setiap saat, terutama di bidang administrasi, logistik, dan patroli. Seorang pejabat Angkatan Darat memastikan pasukan tidak akan membawa senapan secara terbuka, dan semua aparat federal akan mengenakan seragam atau tanda pengenal jelas.

Respons terhadap langkah ini terbelah. Ketua Serikat Polisi DC, Greggory Pemberton, mendukung keputusan Trump dengan alasan perlunya tindakan terhadap kriminalitas. Sebaliknya, Asosiasi Wali Kota Partai Demokrat menyebutnya sebagai “pertunjukan politik.”

Penyalahgunaan Kekuasaan

Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, juga mengecam kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai “penyalahgunaan kekuasaan presiden.” Menurutnya, rasa aman warga harus dijawab dengan kebijakan yang tepat, bukan pengerahan militer.

“Jika data menunjukkan kejahatan menurun, mengapa mengerahkan tentara hanya karena orang merasa takut? Itu bukan caranya,” kata Bass kepada CNN, seraya menilai langkah itu lebih mirip “stunt politik” dibanding solusi nyata. (CNN/Z-2)

Tak Ingin Hubungan dengan Rusia Retak, India Pertahankan Impor Minyak 1,75 Juta Barel per Hari

Tak Ingin Hubungan dengan Rusia Retak, India Pertahankan Impor Minyak 1,75 Juta Barel per Hari



loading…

Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan penghargaan Order of St. Andrew the Apostle yang pertama kepada Perdana Menteri India Narendra Modi di Kremlin di Moskwa, Rusia, Selasa, 9 Juli 2024. FOTO/Sputnik/AP

JAKARTA – India tetap teguh mempertahankan impor minyak mentah dari Rusia sebesar 1,75 juta barel per hari, meski mendapat tekanan dan ancaman sanksi sekunder dari Amerika Serikat (AS). Pemerintah New Delhi menegaskan komitmennya untuk tidak mengorbankan hubungan strategis dengan Moskow yang telah terbangun puluhan tahun.

Kementerian Luar Negeri India menyatakan, kerja sama energi dengan Rusia bersifat “stabil dan telah teruji waktu”. Hubungan ini, menurut mereka, tidak seharusnya dipengaruhi oleh kepentingan negara ketiga, termasuk tekanan politik dari Washington.

Baca Juga: India Tak Gentar Hadapi Tarif Trump, Modi Pilih Lindungi Nasib Petani

Ancaman sanksi AS muncul menyusul pembelian besar-besaran minyak Rusia oleh India sejak konflik Ukraina meletus. AS berargumen bahwa transaksi tersebut mendanai upaya perang Rusia, sekaligus berupaya membatasi pendapatan energi Moskow. Namun, India menolak tunduk, menyebut pembelian minyak sebagai kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Ketegangan ini terjadi dalam konteks dinamika kelompok BRICS, yang semakin menunjukkan resistensi terhadap dominasi ekonomi Barat. Aliansi ini, yang awalnya digagas sebagai konsep ekonomi oleh Jim O’Neill dari Goldman Sachs pada 2001, kini menjadi wadah kerja sama alternatif di luar sistem keuangan global yang didominasi AS.

Brasil, misalnya, tetap bertahan meski tarif impor AS terhadap produknya naik hingga 50%. Pemerintah Presiden Lula da Silva menolak intervensi Washington, termasuk dalam kasus mantan Presiden Jair Bolsonaro yang kini berada dalam tahanan rumah.

Sementara, Afrika Selatan juga menunjukkan ketahanan ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan menarik investasi asing, meski terkena tarif AS sebesar 30%. Dilansir dari Watcher Guru, Bank Sentral India (RBI) disebut-sebut mempertahankan level stabil USD/INR di kisaran 88 dengan fleksibilitas rupee yang meningkat seiring inflasi yang terkendali. Langkah ini memperkuat posisi India dalam menghadapi fluktuasi pasar global.

Mengapa Kecaman Global Pencaplokan Gaza Tak Berpengaruh pada Israel?

Mengapa Kecaman Global Pencaplokan Gaza Tak Berpengaruh pada Israel?



loading…

Kecaman global pencaplokan Gaza tak berpengaruh pada Israel. Foto/X/@QudsNen

GAZA – Adnan Hayajneh, profesor hubungan internasional di Universitas Qatar, mengatakan konferensi PBB atau pertemuan diplomasi apa pun mendatang kemungkinan besar tidak akan menghasilkan banyak perubahan menekan Israel . Padahal, puluhan negara, termasuk sekutu Israel di Eropa, pun ikut mengecam langkah Israel untuk menekan Israel.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan mengadakan sesi akhir pekan yang langka sekitar 35 menit lagi untuk membahas rencana Israel untuk merebut Kota Gaza.

“Saya pikir ini akan lebih mirip dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya,” ujarnya.

“Akan ada banyak kecaman terhadap perilaku Israel dan mungkin akan ada beberapa resolusi sebagai pengulangan sebelumnya. Dan pada akhirnya, semua resolusi, kecaman, dan pasal-pasal ini… tidak berpengaruh pada perilakunya.”

“Sekarang, masyarakat di seluruh dunia, orang-orang berunjuk rasa dalam jumlah yang lebih besar. Dan sebelumnya kita telah melihat laporan dari Amerika Latin yang menentang kebijakan pemerintah mereka sendiri terhadap Israel, yang menyerukan sanksi.”

Hayajneh juga merujuk pada “rencana Israel untuk tidak hanya mengambil alih Gaza, tetapi Netanyahu juga menyatakan [niat] Israel untuk mengendalikan seluruh Jalur Gaza pada hari Selasa”.

Ia mencatat bahwa “Donald Trump, presiden AS, mengatakan bahwa Israel sepenuhnya bergantung pada apakah akan menduduki Gaza, dan kemudian ketika ditanya keesokan harinya apakah ia memberi lampu hijau kepada Israel, ia malah mengalihkan pembicaraan ke serangan AS terhadap Iran.”

Baca Juga: Presiden Ukraina Tak Diundang dalam Pertemuan Putin dan Trump

Sebelumnya, ratusan ribu demonstran di negara-negara Eropa mengadakan demonstrasi dan pawai pada hari Sabtu dalam solidaritas dengan warga Palestina di Jalur Gaza, menuntut diakhirinya serangan Israel di wilayah tersebut.

Warga Inggris turun ke jalan di London untuk memprotes serangan tersebut dan menuntut gencatan senjata segera sebagai bagian dari Pawai Nasional ke-30 untuk Palestina.

Ratusan ribu orang berbaris menuju Kantor Perdana Menteri dari Russell Square di pusat kota dengan tema: “Hentikan Kelaparan Gaza.”