Kebakaran Sumur Minyak Blora Sulit Dipadamkan, Pemkab Dirikan Dapur Umum

Kebakaran Sumur Minyak Blora Sulit Dipadamkan, Pemkab Dirikan Dapur Umum


Kebakaran Sumur Minyak Blora Sulit Dipadamkan, Pemkab Dirikan Dapur Umum
Petugas Damkar Blora terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran sumur minyak rakyat yang hingga kini masih berkobar.(MI/Akhmad Safuan)

KEBAKARAN sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, belum dapat dipadamkan. Sebanyak 50 keluarga masih bertahan di pengungsian. Pemkab Blora pun membangun dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga.

Pemantauan Media Indonesia, Selasa (19/8) pagi, puluhan petugas gabungan terdiri dari Damkar, BPBD, kepolisian dan TNI masih terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran di sumur minyak yang terbakar sejak Minggu (17/8) lalu.

Wajah-wajah keletihan akibat kehabisan tenaga dan kurang tidur para petugas terlihat jelas setelah menangani kebakaran di sumur minyak rakyat sejak Minggu siang. Bahkan alat berat yang didatangkan untuk membantu pemadaman dengan menimbun tanah di lokasi kebakaran juga tidak dapat bekerja cepat karena kobaran api masih cukup besar.

“Kami terus berupaya melakukan pemadaman api dengan menyemprotkan air, meskipun belum langsung ke titik sumber api. Upaya dilakukan untuk melokalisir api agar tidak merambat ke kawasan yang lebih luas,” kata Kepala Satpol PP dan Damkar Blora Pujo Catur Susanto.

Upaya menjinakkan api kebakaran tersebut, lanjut Pujo, cukup berat karena sumber kebakaran banyak berupa minyak bumi baik, itu yang masih berada di dalam sumur maupun yang sudah ditambang. Selain itu banyaknya barang mudah terbakar seperti bangunan kayu di lokasi kejadian menambah kesulitan petugas.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora Mulyowati mengatakan, akibat kebakaran tersebut hingga saat ini sebanyak 50 keluarga Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, masih bertahan di pengungsian yang berada di Balai Desa Gandu.

Guna memenuhi kebutuhan para pengungsi, ungkap Mulyowati, Pemkab Blora telah menyiapkan dapur umum di lokasi pengungsian, sehingga logistik dan obat-obatan terus disalurkan di lokasi pengungsian tersebut. 

“Kami menjamin para pengungsi mendapatkan konsumsi cukup hingga situasi sudah terkendali,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polres Blora Ajun Komisaris Gembong Widodo secara terpisah mengatakan selain upaya pemadaman yang masih berlangsung, petugas kepolisian diturunkan ke lokasi kebakaran juga berupaya melakukan pengamanan terhadap rumah warga yang ditinggal mengungsi.

“Semalaman sejumlah petugas kita turunkan untuk berpatroli di pemukiman penduduk yang ditinggalkan mengungsi untuk menjaga keamanan kampung mereka,” ujar Gembong Widodo.

Selain memasang police line di lokasi agar tidak dimasuki warga, menurut Gembong Widodo, petugas juga mulai menyelidiki penyebab kebakaran sumur minyak rakyat tersebut yakni memeriksa sejumlah saksi termasuk pemilik sumur minyak tersebut. 

“Tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah akan diturunkan setelah kebakaran dapat dipadamkan,” imbuhnya. (AS/E-4)

Pemerintah bakal Beri Izin Masyarakat Kelola Sumur Minyak Tua

Pemerintah bakal Beri Izin Masyarakat Kelola Sumur Minyak Tua


Pemerintah bakal Beri Izin Masyarakat Kelola Sumur Minyak Tua
Ilustrasi(Antara)

Pemerintah bakal memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua. Setidaknya 25 ribu hingga 30 ribu sumur akan diberikan izin kelolanya agar masyarakat dapat mendukung perputaran ekonomi.

“Total sumur yang kita kasih izin nanti puncaknya itu 25 ribu hingga 30 ribu sumur,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada pewarta di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8).

Dia menerangkan, sumur-sumur tua yang akan dikelola oleh masyarakat itu masih mampu menghasilkan minyak mentah di rentang 1-5 barel per hari. Sumur tua dengan produksi paling rendah diperkirakan menghasilkan minyak 1-3 barel per hari.

Untuk satu sumur, kata Bahlil, lapangan kerja yang dibutuhkan ialah sebanyak 10 orang. Dengan asumsi-asumsi tersebut, pendapatan daei satu sumur diperkirakan berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta.

Pemberian izin pengelolaan sumur minyak kepada masyarakat juga disebut sebagai upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi. “Selama ini kan minyak bumi dipersepsikan (untuk) bisnis para konglomerat-konglomerat,” tutur Bahlil.

“Dengan peraturan menteri yang baru, UMKM, BUMD dan koperasi bisa mengelola sumur-sumur, tetapi sumur yang sudah lama yang sudah terjadi di masa lampau. Tujuannya apa? agar mereka bisa kelola dan lakukan perputaran ekonomi daerah,” tambahnya.

Lebih jauh, Bahlil turut menyampaikan realisasi lifting minyak bumi terus menunjukkan tren positif. Pada semester I 2025, lifting minyak tercatat rerata mencapai 608 ribu barel per hari, lebih tinggi dari asumsi di APBN 2025 yang sebesar 605 ribu barel per hari.

“Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini target APBN pertama yang bisa kita realisasikan di lifting. Selama ini sejak 2008-2024 lifting itu tidak pernah sampai capai target APBN sekarang alhamdullilah sudah 608 ribu,” pungkas Bahlil. (E-3)