Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2025. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra
JAKARTA – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2025. Sementara, Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan konfirmasi.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR RI ) Siti Fauziah, pihaknya sudah menyampaikan undangan kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025).
“Undangan resmi sudah diantarkan kepada presiden dan wakil presiden terdahulu dan konfirmasi kehadiran masih berlanjut,” kata Siti saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Baca Juga: Prabowo Kerap Bersama SBY dan Jokowi, Demokrat Singgung Megawati
Siti menyampaikan bahwa MPR telah mendapat konfirmasi bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memenuhi undangan. Demikian juga Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 Boediono.
“Tapi yang sudah confirm hadir adalah Pak SBY, lalu ada Pak Try Sutrisno, Pak Jusuf Kalla, dan Pak Boediono,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan sudah menerima undangan. Hanya saja, hingga saat ini MPR belum menerima konfirmasi kehadiran kedua tokoh tersebut. “Kalau Pak Jokowi dan Bu Mega masih dalam konfirmasi,” tuturnya.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mewakili Fraksi NasDem dan Eddy Soeparno mewakili Fraksi PAN memberikan penjelasan seusai mengantarkan udangan sidang tahunan MPR/DPR RI kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/8/2025).(MI/Widjajadi)
POLITIKUS senior Partai NasDem Lestari Moerdijat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI bersama pimpinan MPR RI Eddy Suparno berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedatangan kedua sosok itu bertujuan untuk menyampaikan undangan sidang tahunan MPR/DPR RI yang bakal diselenggarakan pada Jumat (15/8).
“Saya bersama Pak Eddy (Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN) Eddy Suparno mewakili unsur pimpinan lain, datang ke Solo untuk menyampaikan undangan sidang tahunan MPR/DPR,” ungkap Rerie, panggilan akrab Lestari Moerdijat usai bersama Eddy Suparno diterima selama satu jam oleh Jokowi di kediamannya, Selasa (12/8).
Dia mengaku hanya berdua ke rumah Jokowi karena jadwal kerja yang padat. Para pimpinan MPR RI lain pun berbagi tugas untukmenyampaikan undangan kepada para mantan presiden lainnya.
Baca juga : 2 Menteri Era Jokowi Dipanggil KPK Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025
“Jadi berbagi tugas. Saya sama Pak Eddy mengantar undangan kepada Pak Jokowi,” imbuh satu-satunya politikus perempuan yang duduk sebagai unsur pimpinan MPR RI itu dengan senyumnya yang lembut.
Eddy Suparno menambahkan, pembagian tugas pengantaran surat undangan untuk para mantan presiden itu, antara lain Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengantar undangan kepada Megawati Soekarnoputri.
“Lalu Mas Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan Ketua (Ketua MPR RI) Pak Muzani kepada Presiden Prabowo dan Wapres Gibran,” terang politisi PAN ini menggenapi penjelasan Rerie.
Baca juga : Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Prabowo Disebut Makin Berjarak dengan Jokowi
Terkait bagaimana tanggapan Jokowi ketika menerima pengantaran undangan sidang tahunan MPR/DPR RI, Eddy menjelaskan, bahwa presiden ke-7 RI itu mengucapkan terima kasih dan akan mengonfirmasikan kehadiran kepada mereka selaku pengantar
“Pak Jokowi menyatakan terima kasih, dan akan memberitahukan ke kita, untuk konfirmasi kehadirannya. Yang penting kami sudah menyampaikan,” lugas politikus PAN ini dengan mimik senyum tipis.
Baik Lestari Moerdijat maupun Eddy Suparno menggambarkan pertemuan mereka dengan Jokowi sebagai momen temu kangen, dan tidak membahas politik atau isu tertentu secara spesifik.
Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan TPPU yang menjerat artis Nikita Mirzani kembali memanas. Nikita bersikeras meminta rekaman diputar di ruang sidang. Foto/Instagram Nikita Mirzani
JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pencucian uang (TPPU) yang menjerat artis Nikita Mirzani kembali memanas. Bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (7/8/2025), suasana persidangan berubah tegang setelah Nikita bersikeras meminta rekaman dugaan suap diputar di ruang sidang.
Nikita Mirzani kembali mengajukan permintaan agar bukti rekaman percakapan yang diduga melibatkan pihak Reza Gladys dalam upaya menyuap hakim dan jaksa, dapat ditayangkan di ruang sidang. Permintaan tersebut langsung memicu perdebatan dengan hakim ketua.
“Mohon Yang Mulia izin sebelum saya duduk di sebelah kuasa hukum saya. Izinkan saya memutar rekaman ini Yang Mulia,” kata Nikita di ruang sidang.
Namun, permintaan itu ditolak hakim dengan tegas. Menurutnya, agenda sidang belum memasuki tahap pembuktian dari pihak terdakwa, sehingga tidak memungkinkan bagi ibu tiga anak tersebut untuk memutar bukti secara sepihak.
Baca Juga: Kronologi Nikita Mirzani Cekcok dengan Jaksa di Sidang TPPU, Ogah Dibawa ke Tahanan
Foto/Instagram Nikita Mirzani
“Sebagaimana sudah kita sampaikan oleh majelis hakim sejak awal persidangan. Manakala ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silakan secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib,” ucap hakim.
Bintang film Nenek Gayung yang merasa keberatan dengan penolakan tersebut, menilai proses pelaporan justru akan memakan waktu lama. Ia bahkan menyindir bahwa laporan hanya diproses cepat jika dirinya yang menjadi terlapor.
Ilustrasi: Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
PRESIDEN RI Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8). Sidang ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.
Ini merupakan sidang kabinet kedelapan sejak Prabowo dan Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024, dan kali ini difokuskan pada persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Berikut arahan lengkap Presiden Prabowo dalam sidang tersebut:
Baca juga : Arahan Prabowo soal Tidak Ada yang Kebal di Kabinet Merah Putih: Singgung Pejabat Malas
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, Saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara-saudara para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan.
Tentunya sebagai insan yang bertakwa marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan maha kuasa bagi umat Islam Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia, kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita dan bangsa kita.
Saudara-saudara saya kumpulkan saudara-saudara melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 dalam pemerintahan kita. Ini menjelang sepuluh bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. Sepuluh bulan ini kita rasakan bersama adalah sepuluh bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nakhoda, saya sebagai Presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya, dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara.
Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk memberikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar.
Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia. Perempuan, anak-anak kecil, puluhan ribu dibantai.
Kita juga lihat konflik Israel-Iran di mana negara adikuasa pun, ikut. Kita lihat konflik India dan Pakistan. Kita lihat di kawasan kita sendiri konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai, walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di tetangga kita. Belum lagi kita lihat sekarang muncul lagi konflik bersenjata antara sesama anggota ASEAN, Kamboja dan Thailand. Belum lagi kita hadapi kondisi geoekonomi dunia, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang.
Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi semua melaksanakan, Menteri Luar Negeri dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar, tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga mereka. Untuk itu, kita telah mencapai satu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini, walaupun kita tidak akan berhenti untuk selalu mencari kondisi yang lebih baik untuk ekonomi kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita.
Saudara-saudara, kita paham dan kita mengerti bahwa kondisi ini akhirnya menguji strategi besar kita, menguji strategi transformasi yang sudah saya canangkan di awal bahkan sebelum saya dilantik sebagai Presiden. Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme yang berdasarkan kondisi nyata, bangsa dan regional dan global. Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme benar, idealisme itu perlu tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah.
Saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apa pun terjadi bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita setiap hari, setiap Minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka, kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri, tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makanannya sendiri. Karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis.
Selalu bangsa kita diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat.
Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerja sama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan Polisi juga Kejaksaan. Karena dalam ekonomi, kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa, bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa menghisap kekayaan kita bagaikan menghisap darah, ada, ini namanya realisme.
Kita bukan anak kecil, kita duduk di sini di kabinet ini, saya sebagai Presiden, Wakil Presiden dan semua kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus.
Saudara-saudara, alhamdulillah arah kita di bidang pangan cukup berhasil. Cadangan yang ada di pemerintah sekarang terbesar sepanjang sejarah. Nilai tukar petani meningkat dan nanti menteri-menteri akan laporan masing-masing. Ini sebagai pembukaan. Tetapi di sini saya tekankan bahwa strategi kita ternyata berada di arah yang sudah benar.
Saudara-saudara sekalian, dengan demikian tentunya kita sekarang saya persilakan beberapa menteri untuk melaporkan kondisi di sektor masing-masing. Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sektor, sebagai leading, katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas, pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan kemudian pembangunan SDM, kesehatan, perumahan, saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mengatur laporan masing-masing.
Nikita Mirzani kembali meluapkan emosinya saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang kasus pemerasan dan TPPU, Kamis (31/7/2025). Foto/Ravie Mulia Wardani
JAKARTA – Nikita Mirzani kembali meluapkan emosinya saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan Reza Gladys, Kamis (31/7/2025). Ia tampak kesal setelah tubuhnya terjepit di tengah kerumunan massa yang memadati area sidang, meski telah dikawal ketat oleh petugas kejaksaan.
Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut menghadirkan beberapa nama, salah satunya adalah dokter kecantikan Oky Pratama. Nikita Mirzani, yang berstatus sebagai terdakwa, tiba di lokasi sekitar pukul 10.27 WIB dengan pengawalan ketat dan menggunakan mobil tahanan.
Saat tiba, Nikita sempat menyampaikan pernyataan bernada sinis kepada awak media yang menantinya. Ia mengaku tetap menjalani aktivitas spiritual selama berada di rumah tahanan, meski enggan memamerkannya di media sosial.
“Aku di dalam rutan cuma salat, baca buku. Iya emang religius emangnya gue harus posting-posting salat. Kalau salat mah gue salat,” kata Nikita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025).
Baca Juga: Nikita Mirzani Adu Mulut dengan Reza Gladys di Sidang TPPU, Hakim Turun Tangan Redam Ketegangan
Roy Suryo menjawab pertanyaan wartawan saat jeda pemeriksaan di Polda Metro Jaya(ANTARA FOTO/Fauzan)
SIDANG perdana gugatan perdata terkait dugaan fitnah pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (29/7). Gugatan tersebut diajukan oleh mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo.
Namun, dari tujuh pihak tergugat yang dipanggil, hanya dua kuasa hukum yang hadir dalam persidangan, yakni dari tergugat Hermanto (tergugat VII) dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku turut tergugat III. Sementara itu, Roy Suryo yang tercatat sebagai tergugat II, tidak hadir dan juga tidak mengirim kuasa hukum.
Ketua Majelis Hakim, Sunoto, mengungkapkan bahwa enam tergugat lainnya, termasuk Roy Suryo, tidak hadir karena surat panggilan yang dikirimkan sebelumnya dikembalikan. Penyebabnya, dalam berkas gugatan yang diajukan kuasa hukum Paiman, Farhat Abbas, tidak dicantumkan alamat pribadi para tergugat secara lengkap.
Baca juga : Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah
“Alamat yang tertulis hanya satu, dan ketika dikirim, semua surat dikembalikan,” ujar Hakim Sunoto.
Majelis Hakim pun meminta Farhat Abbas segera memperbaiki berkas gugatan dengan mencantumkan alamat lengkap para tergugat. Revisi tersebut harus dilakukan melalui sistem e-court agar pemanggilan dapat dikirim ulang dan sidang lanjutan bisa dijadwalkan.
“Ya, kami ubah,” kata Farhat saat menanggapi permintaan hakim.
Baca juga : Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusus Soal Ijazah Jokowi
Hakim juga mengimbau para pihak tergugat yang telah hadir untuk segera mendaftar melalui PTSP e-court sebagai bagian dari kelengkapan administrasi perkara.
Dalam perkara ini, terdapat tujuh tergugat yang terdiri atas:
Eggi Sudjana (Tergugat I)
Roy Suryo (Tergugat II)
dr. Tifauzia Tyassuma (Tergugat III)
Kurnia Tri Royani (Tergugat IV)
Rismon Hasiholan Sianipar (Tergugat V)
Bambang Suryadi Bitor (Tergugat VI)
Hermanto (Tergugat VII)
Sementara itu, turut tergugat dalam perkara ini adalah:
Kepolisian Republik Indonesia cq. Bareskrim (Turut Tergugat I)
Presiden Joko Widodo (Turut Tergugat II)
Rektor Universitas Gadjah Mada (Turut Tergugat III)
Dalam salinan gugatan, Farhat Abbas menyebut kliennya, Paiman Raharjo, difitnah sebagai dalang pemalsuan dan pencetak ijazah palsu Presiden Jokowi. Tuduhan itu, menurutnya, disebarkan oleh para tergugat melalui media sosial pada periode Mei hingga Juli 2025.
Farhat menegaskan bahwa gugatan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum serta memulihkan nama baik Paiman atas tudingan yang dianggap tidak berdasar tersebut. (Metrotv/P-4)
Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono bakal menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dalam kasus suap hakim pada hari ini, Senin (28/7/2025). Foto/Dok SindoNews/Jonathan Simanjuntak
JAKARTA – Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono bakal menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dalam kasus suap hakim pada hari ini, Senin (28/7/2025). Dalam laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agenda sidang akan berlangsung pukul 10.00 WIB.
Sidang akan digelar di Ruang Wirjono Projodikiro 2. “Agenda sidang: pembacaan tuntutan, Senin 28 Juli 2025,” tulis data di laman SIPP PN Jakarta Pusat,Senin (28/7).
Dalam perkara ini, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Rudi Suparmono menerima suap senilai 43.000 dolar Singapura. Hal itu berkaitan dengan kasus korupsi yang berujung vonis bebas dalam perkara pembunuhan terdakwa Gregorius Ronald Tannur.
Baca juga: Profil Rudi Suparmono, Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Kasus Suap Hakim Pembebas Ronald Tannur
...
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
►
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.