Ari Lasso kembali menyulut perhatian dengan pernyataannya soal Wahana Musik Indonesia (WAMI). Ia mengungkap anggota DPR berinisial B siap melakukan audit. Foto/Instagram @ari_lasso
JAKARTA – Ari Lasso kembali menyulut perhatian publik dengan pernyataannya soal Wahana Musik Indonesia (WAMI). Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengungkap bahwa seorang anggota DPR berinisial B siap turun tangan melakukan audit terhadap lembaga pengelola royalti tersebut.
Pernyataan ini muncul di tengah pro kontra terkait transparansi dan distribusi royalti yang dilakukan WAMI. Dalam unggahannya, Ari Lasso menjelaskan bahwa dirinya mendapat telepon dari anggota DPR tersebut.
“Andaikan mas @adiadrian22 mengizinkan saya merekam pembicaraan via telepon. Dan seorang anggota DPR berinisial B menelepon saya sekian puluh menit berjanji mau menerjunkan audit atau pemanggilan,” kata Ari dikutip dari Instagram @ari_lasso, Kamis (21/8/2025).
Mantan vokalis Dewa 19 itu menambahkan, ia berharap anggota DPR tersebut bisa amanah dalam menjalankan tugasnya.
Baca Juga: WAMI Tak Gentar Hadapi Petisi Audit Ari Lasso, Klaim Selalu Transparan
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan tak ada kenaikan gaji wakil rakyat hingga tunjangan para anggota legislator. Foto/SindoNews
JAKARTA – Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan tak ada kenaikan gaji wakil rakyat hingga tunjangan para anggota legislator. Hal itu setelah memastikan ke SetjenDPR RI terkait gaji yang didapat para anggota legislator.
Hal ini meluruskan pernyataan sebelumnya yang mengungkap adanya kenaikan tunjangan yang diperoleh para anggota DPR.
“Kemudian saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data, setelah saya cek di kesetjenan, ternyata, tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
Adies juga meluruskan soal tunjangan yang diterima anggota DPR, salah satunya tunjangan beras. Ia mengkkaim tak ada kenaikan tunjangan beras. Menurut Adies, besaran tunjangan beras anggota DPR hanya Rp200.000 per bulan.
“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar Rp200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi,” ujar Adies.
Baca juga: Panglima TNI Tunjuk Letjen Muhammad Saleh Mustafa Jadi Wakasad
Advokat Razman Arif Nasution (kanan) menyebutkan, dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Eggi Sudjana sejatinya tak ikut terlibat bersama Roy Suryo Cs. Sebab, persoalan yang dipermasalahkan itu berbeda. Foto/Ari Sandita
JAKARTA – Advokat Razman Arif Nasution menyebutkan, dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ), Eggi Sudjana sejatinya tak ikut terlibat bersama Roy Suryo Cs. Sebab, persoalan yang dipermasalahkan itu berbeda.
“Kasus posisi Bapak Eggi Sudjana terkait laporan polisi dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi di Bareskrim Polri dan atau di Polda Metro Jaya, dalam hal ini ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM, saya selaku perwakilan Bapak Eggi Sudjana menyatakan Bapak Eggi Sudjana tidak pernah terlibat sama sekali,” ujar Razman kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, setelah berdiskusi dengan Eggi Sudjana, diketahui bahwa Eggi itu seolah di-framing berada dalam kubu yang sama dengan Roy Suryo Cs yang mempersoalkan ijazah S1 Jokowi yang diterbitkan UGM. Faktanya, Eggi Sudjana hanya mempersoalkan ijazah SMA Jokowi.
“Faktanya, Bang Eggi kalau istilah hukum tempus dan delik, yang dipersoalkan Bang Eggi adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Ini pun posisi Bang Eggi sebagai kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Gus Nur,” tuturnya.
Baca Juga: Pitra Romadoni Sentil Kubu Roy Suryo Cs: Burung Berkicau Terus Sudah Saatnya Ditempatkan di Kandang
Soal ijazah SMA Jokowi yang dipersoalkan itu juga telah berproses hukum, telah disidangkan, hingga akhirnya berujung vonis oleh PN Solo pada Bambang Tri dan Gus Nur sampai akhirnya mendapatkan amnesti.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melapor kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) hampir mencapai 20 juta orang. Foto/Dok SindoNews
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melapor kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendekati 20 juta orang. Dia juga mengungkap bahwa 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif melayani MBG.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan Insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” kata Dadan kepada awak media di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Dadan mengungkapkan bahwa sebanyak 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif melayani MBG. Selain itu, Dadan mengatakan bakal ada 14.000 SPPG yang sedang dalam proses untuk beroperasi.
Baca Juga: Prabowo Gelar Rapat Perluasan Cakupan Makan Bergizi Gratis
“Yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami, dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan,” ujarnya.
Menurut Dadan, SPPG yang telah beroperasi merupakan hasil dari kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Kepolisian, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, dan lain-lain. Bahkan, kata Dadan, biaya pembangunan SPPG itu berasal dari uang para mitra tersebut.
Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, mengkritik keputusan Presiden Donald Trump ambil alih kepolisian dan pengerahan Garda Nasional. (Media Sosial X)
WALI Kota Washington DC, Muriel Bowser, mengkritik keputusan Presiden Donald Trump yang menempatkan Kepolisian DC di bawah kendali federal dan mengerahkan Garda Nasional. Ia menyebut langkah itu “mengusik dan belum pernah terjadi sebelumnya,” namun mencoba menjaga nada diplomatis dalam konferensi pers.
Bowser dan Kepala Polisi DC, Pamela Smith, disebut tidak mengetahui rencana ini sebelum diumumkan Trump. Menurut Bowser, pandangan Trump kemungkinan dipengaruhi pengalamannya pada masa pandemi covid-19 ketika tingkat kejahatan melonjak, meski kini data menunjukkan tren menurun.
Sekitar 800 personel militer akan diaktifkan, dengan 100–200 di antaranya bertugas mendukung kepolisian setiap saat, terutama di bidang administrasi, logistik, dan patroli. Seorang pejabat Angkatan Darat memastikan pasukan tidak akan membawa senapan secara terbuka, dan semua aparat federal akan mengenakan seragam atau tanda pengenal jelas.
Baca juga : Trump Kerahkan Garda Nasional dan Ambil Alih Kepolisian Washington DC
Respons terhadap langkah ini terbelah. Ketua Serikat Polisi DC, Greggory Pemberton, mendukung keputusan Trump dengan alasan perlunya tindakan terhadap kriminalitas. Sebaliknya, Asosiasi Wali Kota Partai Demokrat menyebutnya sebagai “pertunjukan politik.”
Penyalahgunaan Kekuasaan
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, juga mengecam kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai “penyalahgunaan kekuasaan presiden.” Menurutnya, rasa aman warga harus dijawab dengan kebijakan yang tepat, bukan pengerahan militer.
“Jika data menunjukkan kejahatan menurun, mengapa mengerahkan tentara hanya karena orang merasa takut? Itu bukan caranya,” kata Bass kepada CNN, seraya menilai langkah itu lebih mirip “stunt politik” dibanding solusi nyata. (CNN/Z-2)
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan Jambore Kader Posyandu 2025.(MI/Djoko Sardjono)
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan Jambore Kader Posyandu 2025. Kegiatan jambore ini dalam rangka memperkuat kapasitas dan kebersamaan kader posyandu,
Penyelenggaraan jambore kader posyandu di Pendapa Kabupaten Klaten, Kamis (7/8), diikuti jajaran kepala puskesmas dan ratusan kader posyandu dari seluruh 401 desa/kelurahan di Kabupaten Klaten.
Jambore Kader Posyandu 2025, dihadiri Bupati Klaten yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Slamet; Kepala Dinas Kesehatan Anggit Budiarto, Ketua Tim Penggerak PKK Fahrani Hamenang, dan Ketua Dharma Wanita Klaten Efi Jajang.
Baca juga : Rayakan HUT ke-80 RI dan Kabupaten, Klaten Gelar Festival Dalang Anak 2025
Kepala Dinas Kesehatan Klaten, Anggit Budiarto, melaporkan penyelenggaraan Jambore Kader Posyandu Kabupaten Klaten 2025, dengan tema “Bangkit dan maju bersama kader posyandu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat”.
Adapun tujuan penyelenggaraan jambore untuk konsolidasi kader posyandu, dengan harapan melalui kegiatan ini bisa menambah pemahaman dan pengetahuan dalam menjalankan tugas sosial di masyarakat.
“Jadi, kegiatan jambore ini untuk meningkatkan peran serta dan aktualisasi para kader, sehingga kemampuan yang dimiliki kader posyandu sebagai pendamping masyarakat semakin baik dan sesuai harapan,” imbuhnya.
Dalam jambore kader posyandu, Dinas Kesehatan Klaten memberikan piala kepada pemenang lomba posyandu berprestasi dan kader posyandu berprestasi tingkat Kabupaten Klaten 2025.
Bupati Klaten dalam sambutan yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Slamet, mengatakan kader posyandu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di masyarakat.
Kader posyandu tidak hanya memberikan layanan di masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan, penyambung informasi, dan sekaligus penggerak perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Klaten mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada kader posyandu, baik pelatihan, penyediaan sarana prasarana, maupun peningkatan insentif.
“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan rasa hormat kepada seluruh kader posyandu Kabupaten Klaten. Terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan dengan penuh cinta dan tulus,” ujarnya.
Dricus du Plessis membuat pengakuan mengejutkan tentang lawan terbaik yang pernah ia hadapi justru menuai pro dan kontra dari para penggemar / Foto: MMA Mania
Juara bertahan kelas menengah UFC , Dricus du Plessis, dikenal dengan gaya bertarungnya yang unik dan efektif. Meskipun kerap dicibir, Stillknocks kini dianggap sebagai salah satu petarung pound-for-pound terbaik. Namun, pengakuan terbarunya tentang lawan terbaik yang pernah ia hadapi justru menuai pro dan kontra dari para penggemar.
Dalam wawancara dengan Betway Afrika Selatan, du Plessis mengejutkan banyak pihak saat menyebut Israel Adesanya sebagai lawan terbaiknya sejauh ini. Padahal, ia mengalahkan Adesanya dengan relatif mudah melalui submission di ronde keempat pada UFC 305. Kemenangan itu adalah salah satu pertarungan UFC-nya yang paling nyaman, berbanding terbalik dengan duel sengit melawan Sean Strickland atau pertarungan berat melawan Darren Till.
Meski menang meyakinkan, du Plessis mengakui bahwa pertarungan melawan Adesanya adalah yang paling membuatnya gugup. Hal ini dikarenakan kehebatan Adesanya dalam striking dan kemampuannya untuk menghukum lawan dengan mudah.
Baca Juga: Khabib Nurmagomedov Sebut Muhammad Ali sebagai GOAT
“Harus saya akui, mungkin Adesanya adalah petarung terbaik yang pernah saya hadapi di area spesifiknya,” kata du Plessis. “Itu mungkin pertarungan yang paling membuat saya gugup, mengingat betapa hebatnya dia. Dia bisa menyerang Anda dengan apa pun, kapan pun. Saya selalu mengagumi dan mempelajarinya, karena dialah patokan. Mengetahui kemampuannya, saya pikir dia petarung terbaik yang pernah saya hadapi.”
Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap orang besar yang dianggap bekingi isu ijazah palsu. Foto/SindoNews
JAKARTA – Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berjiwa ksatria dengan mengungkap orang besar yang dianggap bekingi isu ijazah palsu. Bila tak menyebut sosok orang besar itu, Rismon menilai Jokowi pengecut.
Hal itu diungkap Rismon dalam program Interupsi bertajuk “Sebut Ada Orang Besar, Jokowi di Somasi,” yang disiarkan iNews Tv, Kamis (7/8/2025).
Rismon menilai, Jokowi bukan hanya terkenal sebagai pemimpin tukang bohong, tetapi juga pemgecut. “Kalau dia mantan Presiden dan jiwa ksatrianya ada, sebutkan saja siapa gitu loh. Jangan pendukungnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar itu siapa, sebutkan nama! Gitu saja kok repot,” ujar Rismon.
Baca juga: Bantah Jokowi Ada Orang Besar Jadi Beking di Kasus Ijazah Palsu, Roy Suryo: Bekas Presiden Kok Celometan
Selain itu, Rismon menilai, Jokowi merupakan Presiden RI terkorup. Hal itu dilandasi dari nominasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Rismon menilai, isu orang besar bekingi ijazah palsu sengaja digulirkan agar publik tak fokus.
Bupati Kolaka Timur Abdul Azis konferensi pers bersama Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Foto/Istimewa
JAKARTA – Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membantah secara tegas bahwa Bupati Kolaka Timur Abdul Azis terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sahroni menghormati hukum dan proses penyelidikan yang dilakukan KPK.
Namun, dia meminta lembaga antirasuah itu tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum. “Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya,” kata Sahroni di Makassar, Rabu (7/8/25)
Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengungkapkan bahwa OTT semestinya terjadi dalam satu tempat dan waktu saat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, kata dia, pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak sesuai fakta karena Abdul Azis sedang berada di Jakarta, mengikuti agenda partai secara resmi.
Baca juga: OTT KPK di Sulawesi Tenggara, Bupati Kolaka Timur Diamankan
Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut dipanggil KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji tahun anggaran 2024 di Kementerian Agama. Foto/Arif Julianto
JAKARTA – Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dipanggil KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji tahun anggaran 2024 di Kementerian Agama. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu akan menjelaskan berkaitan dengan pembagian kuota haji.
“Jadi di dalam(KPK) beliau akan memberikan keterangan dan menjelaskan soal proses bagaimana kuota itu dibagi karena pembagian kuota itu memang hal yang cukup rumit. Jadi harus ada penjelasan yang menyeluruh,” kata Juru Bicara Yaqut Cholil, Anna Hasbie, di Kantor KPK, Kamis (7/8/2025).
Baca juga: Setelah Nadiem, Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Juga Penuhi Panggilan KPK
Anna menyampaikan bahwa pembagian kuota haji yang telah dilakukan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Anna menyebut kedatangan Gus Yaqut merupakan salah satu itikad baik.
