Israel akan Panggil 100.000 Tentara Cadangan untuk Rencana Pendudukan Kota Gaza

Israel akan Panggil 100.000 Tentara Cadangan untuk Rencana Pendudukan Kota Gaza



loading…

Tentara Israel berada di Gaza. Foto/X

TEL AVIV – Militer Israel berencana memanggil antara 80.000 dan 100.000 tentara cadangan untuk operasi potensial pendudukan Kota Gaza. Kabar itu diungkap media Israel pada hari Kamis (14/8/2025).

Menurut surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, diskusi lebih lanjut diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang mengenai sifat pendudukan yang direncanakan, termasuk strategi untuk bermanuver di dalam kota, menargetkan gedung-gedung tinggi di barat, dan menghadapi pasukan perlawanan yang disiapkan Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas.

Laporan tersebut menyatakan kampanye militer dapat berlanjut hingga tahun 2026 di Kota Gaza dan Jalur Gaza utara, tempat sel-sel Hamas diduga beroperasi.

Sebagai protes terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pendudukan kembali terhadap nyawa para tahanan Israel, keluarga tahanan dan tentara yang gugur merencanakan pemogokan nasional pada 17 Agustus.

Aksi ini diperkirakan akan mengganggu kehidupan sehari-hari, dengan partisipasi dari perusahaan dan universitas.

Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza

Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza


Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza
Warga Palestina memeriksa kerusakan yang terjadi akibat serangan udara Israel di kawasan al-Zeitoun di Gaza City, Jalur Gaza.(AFP/BASHAR TALEB)

DELAPAN negara Eropa mengecam keras rencana pemerintah Israel untuk menduduki sepenuhnya Jalur Gaza dan dengan tegas menolak segala perubahan demografis maupun teritorial.

Dalam pernyataan bersama, Minggu (10/8), para menteri luar negeri dari Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, Slovenia, dan Spanyol mengatakan mereka mengecam keras pengumuman terbaru Pemerintah Israel mengenai intensifikasi pendudukan dan serangan militer di Jalur Gaza, termasuk di Kota Gaza.

“Keputusan ini hanya akan memperdalam krisis kemanusiaan dan semakin membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan,” tegas pernyataan bersama dari delapan negara Eropa tersebut.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Jalur Gaza yang diajukan Kepala Otoritas Benjamin Netanyahu pada Jumat (8/8) pagi, yang kemudian ditentang luas.

Para menteri luar negeri tersebut mencatat bahwa rencana pendudukan tersebut akan menyebabkan jumlah kematian yang sangat tinggi dan tidak dapat diterima dan pengusiran paksa hampir 1 juta warga sipil Palestina.

“Kami dengan tegas menolak segala bentuk perubahan demografis atau teritorial di Wilayah Pendudukan Palestina,” tegas mereka, sembari menambahkan bahwa tindakan seperti itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.

Para menteri tersebut juga memperingatkan bahwa intensifikasi serangan militer dan pendudukan Kota Gaza merupakan hambatan serius terhadap upaya penerapan solusi dua negara.

“Jalur Gaza harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Palestina bersama Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur,” kata pernyataan itu, seraya menyebutkan bahwa pengakuan Palestina dan Israel merupakan jaminan keamanan terbaik bagi keduanya dan akan menjamin stabilitas seluruh kawasan Timur Tengah.

“Kami terus menyerukan gencatan senjata segera dan penghentian permusuhan secara permanen, pembebasan segera seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas, dan masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat, tanpa hambatan, dan dalam skala besar,” tambah mereka.

Serangan militer Israel di Jalur Gaza kembali dilanjutkan pada 18 Maret dan sejak itu, sebanyak 9.862 orang telah tewas dan 40.809 lainnya luka-luka, menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sempat berlaku pada Januari.

Israel sedang menghadapi kecaman internasional yang meningkat akibat perang mematikan di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 61.400 orang sejak Oktober 2023. Kampanye militer itu telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan membuatnya berada di ambang kelaparan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah kantong tersebut. (Ant/Z-1)

YLKI Desak PPATK Batalkan Rencana Pemblokiran E-Wallet

YLKI Desak PPATK Batalkan Rencana Pemblokiran E-Wallet


YLKI Desak PPATK Batalkan Rencana Pemblokiran E-Wallet
Ilustrasi(Antara)

SEKRETARIS Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membatalkan rencana pemblokiran dompet digital (e-wallet) yang menganggur. 

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan konsumen dan melanggar hak mereka, terutama jika e-wallet yang diblokir tidak terkait tindak pidana.

“YLKI meminta PPATK tidak kembali menyulitkan konsumen dengan memblokir akun e-wallet mereka. Sebaiknya rencana ini diurungkan,” tegas Rio.

Ia menilai langkah PPATK seharusnya difokuskan pada penindakan di hulu, yakni mengincar rekening milik pelaku judi online atau bisnis ilegal, bukan menindak di hilir dengan memblokir akun konsumen.

“Seharusnya PPATK memburu rekening hulu para perusahaan judi online atau pelaku usaha yang berbisnis ilegal,” tegas Rio

Selain itu, YLKI menuntut transparansi penuh dari PPATK terkait rencana pemblokiran e-wallet. Pasalnya, wacana tersebut mencuat setelah pemblokiran rekening dormant yang sebelumnya menuai protes banyak pihak.

Penjelasan konkret mengenai alasan pemblokiran, jumlah rekening atau akun e-wallet yang diblokir, serta total dana yang dibekukan harus disampaikan ke publik untuk menghindari spekulasi dan ketidakpercayaan.

“PPATK harus gamblang dan transparan alasan memblokir e-wallet, termasuk total uang yang ikut dibekukan,” pungkas Rio. (Ins)

NASA Percepat Rencana Bangun Reaktor Nuklir di Bulan, Target Meluncur pada 2030

NASA Percepat Rencana Bangun Reaktor Nuklir di Bulan, Target Meluncur pada 2030


NASA Percepat Rencana Bangun Reaktor Nuklir di Bulan, Target Meluncur pada 2030
NASA mempercepat rencananya untuk membangun reaktor nuklir bertenaga 100 kilowatt di Bulan pada 2030.(NASA)

NASA mempercepat rencananya untuk membangun reaktor nuklir di Bulan guna mendukung misi eksplorasi jangka panjang. Menurut laporan Politico, Plt. Kepala NASA Sean Duffy dalam waktu dekat akan mengumumkan arahan baru yang lebih ambisius, mendorong pengembangan reaktor fisi bertenaga 100 kilowatt yang ditargetkan bisa diluncurkan ke Bulan pada tahun 2030.

Sebelumnya, NASA telah mengembangkan sistem reaktor berdaya 40 kilowatt untuk diluncurkan awal 2030-an. Namun arahan terbaru akan meminta industri untuk mengajukan proposal sistem reaktor yang lebih kuat guna mendukung kehadiran manusia secara permanen di permukaan Bulan.

Reaktor nuklir dianggap penting untuk mendukung program Artemis, yang menargetkan pendaratan dan pembangunan pangkalan berawak di Bulan dalam dekade ini. Energi surya kurang efektif di Bulan karena malam di sana berlangsung selama dua minggu waktu Bumi, sehingga diperlukan sumber energi yang lebih andal dan berkelanjutan.

Persaingan global juga menjadi faktor pendorong. Tiongkok, bersama Rusia dan mitra lainnya, tengah merencanakan pembangunan pangkalan bulan sendiri. Arahan baru ini disebut sebagai langkah strategis untuk mencegah dominasi Tiongkok di Bulan. Jika Tiongkok lebih dulu mengoperasikan reaktor di Bulan, mereka bisa mengklaim “zona larangan masuk” yang berpotensi menghambat operasi Amerika Serikat di wilayah tersebut.

Sean Duffy, mantan pembawa acara Fox Business dan tokoh Real World: Boston, diangkat menjadi administrator sementara NASA oleh Presiden Donald Trump pada 9 Juli lalu. Penunjukan ini dilakukan setelah Trump mencabut pencalonan sebelumnya atas Jared Isaacman, miliarder dan astronot komersial, hanya beberapa hari sebelum Isaacman dijadwalkan dikonfirmasi oleh Senat AS. (Space/Z-2)

Rencana Pemakaman Raja Charles III Bocor, Nama Pangeran Harry-Meghan Markle Jadi Sorotan

Rencana Pemakaman Raja Charles III Bocor, Nama Pangeran Harry-Meghan Markle Jadi Sorotan


loading…

Rencana pemakaman Raja Charles III yang bocor ke publik baru-baru ini memicu kegemparan. Dokumen rahasia yang mengungkap detail dari Operasi Jembatan Menai. Foto/People

INGGRIS – Rencana pemakaman Raja Charles III yang bocor ke publik baru-baru ini memicu kegemparan besar di lingkungan Kerajaan Inggris. Dokumen rahasia yang mengungkap detail dari Operasi Jembatan Menai, protokol resmi kematian sang raja.

Di mana dokumen tersebut menyebutkan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle akan memainkan peran penting dalam upacara pemakaman Raja Charles III. Namun, hubungan mereka dengan keluarga kerajaan masih renggang.

Dilansir dari Geo TV, Senin (28/7/2025), laporan eksklusif yang diterbitkan oleh The Daily Telegraph menjadi awal dari krisis komunikasi internal istana.

Baca Juga: Terungkap Rencana Pemakaman Raja Charles III, Dikebumikan 9 Hari setelah Meninggal

Foto/People

Tak lama setelah berita itu muncul, muncul klaim bahwa kepala komunikasi Charles, Tobyn Andreae, melakukan tekanan terhadap media agar tidak memberitakan lebih lanjut soal bocoran tersebut.

Andreae disebut mengirimkan peringatan keras kepada para jurnalis Royal Rota. Ia memperingatkan bahwa media yang tetap menyoroti isu ini bisa kehilangan akses eksklusif dari istana.