Susunan Baru Komisaris Jakpro, Pramono Angkat Orang Dekat Anies hingga Politikus Golkar

Susunan Baru Komisaris Jakpro, Pramono Angkat Orang Dekat Anies hingga Politikus Golkar


Susunan Baru Komisaris Jakpro, Pramono Angkat Orang Dekat Anies hingga Politikus Golkar
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan)(Antara Foto)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) lewat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS).

VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti menuturkan pergantian jabatan ini merupakan penyegaran struktur pengawasan perusahaan demi memperkuat tata kelola dan efektivitas organisasi.

“Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta,” ujar Yeni dalam keterangannya dikutip Selasa (5/8).

Dalam hal ini, Pramono mengangkat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati menjadi Komisaris Utama menggantikan Hikmahanto Juwana.

Lalu, Politikus PDIP itu turut mengangkat Sahrin Hamid sebagai Komisaris Jakpro. Sahrin merupakan orang dekat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat ini juga pernah menjadi juru bicara Anies beberapa waktu belakangan. 

Selain itu, Ia juga mengangkat Kreshna Putra sebagai Komisaris Jakpro. Kreshna merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Selatan.

Lalu, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat turut diangkat sebagai Komisaris Jakpro.

Sahrin, Kreshna, dan Syaefuloh menggantikan posisi Komisaris Jakpro yang sebelumnya diemban Lusiana Herawati, Agus Susanto, dan Suhajar Diantoro.

“Kami percaya, sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan,” tutur Yeni.

Sebagai informasi, Jakpro ditugaskan melaksanakan sejumlah proyek prioritas oleh Pemprov DKI. Di antaranya adalah pembangunan LRT Jakarta, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

“Dengan susunan baru ini, Jakpro optimistis bahwa kolaborasi antara pengalaman pendahulu dan semangat pembaruan akan memperkuat arah strategis ke depan,” imbuh Yeni. (H-4)

Harta Kekayaan Naik Rp10 Miliar, Pramono Anung Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Harta Kekayaan Naik Rp10 Miliar, Pramono Anung Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan



loading…

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto/Dok SindoNews

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang berintegritas. Hal ini disampaikan sebagai bentuk respons atas publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) yang telah ia serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 April 2025.

Dalam laporan tersebut, total kekayaan Gubernur Pramono tahun 2024 tercatat sebesar Rp114.518.499.429 atau naik sekitar Rp10 miliar dibandingkan harta tahun 2023, saat ia masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet ( Seskab ). Kenaikan kekayaan ini berasal dari peningkatan nilai surat berharga, kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya.

“LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, tetapi salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat ikut serta mengawasi dan memastikan integritas pejabat publik, termasuk saya sebagai Gubernur,” kata Pramono dalam keterangannya, dikutip Selasa (29/7/2025).

Baca Juga: Resmi Maju Pilkada Jakarta, Harta Kekayaan Pramono Anung Capai Rp104 Miliar

Menurut Pramono, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, serta penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan menyeluruh.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya, lanjut Pramono, akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, membuka akses informasi publik seluas-luasnya, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

“Saya percaya, kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun dengan keteladanan dan keterbukaan. Kita harus bekerja jujur, melayani dengan hati, dan tidak alergi terhadap pengawasan,” tegasnya.