PRESIDEN RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Singapura pada Sabtu untuk menghadiri Parade Hari Nasional 2025. Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden beserta rombongan terbatas bertolak menuju Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base (PLAB), Singapura, sekitar pukul 13.10 WIB.
Pelepasan keberangkatan Presiden dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto, Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi, serta Danrem 051 Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso.
Kehadiran Presiden Prabowo di acara ini menjadi bentuk penghormatan dan dukungan Indonesia atas peringatan kemerdekaan Singapura. Selain itu, kunjungan ini juga merepresentasikan hubungan persahabatan yang erat antara kedua negara.
Parade Hari Nasional 2025 yang digelar di the Padang, Singapura, melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Tahun ini, parade mengusung tema “Majulah Singapura”, yang menandai 60 tahun perjalanan bangsa dengan merefleksikan masa lalu serta menatap masa depan dengan keberanian dan persatuan.
Dalam penerbangan menuju Singapura, Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto. (Ant/P-4)
Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa menghadiri pengarahan dan pelepasan retret anggota Kadin Indonesia oleh Presiden Prabowo di kediaman pribadinya Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (8/8/2025). Foto: Ist
JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menegaskan komitmen dan kesiapan penuh untuk mengawal dan mendukung program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Andi Rukman Karumpa usai menghadiri pengarahan dan pelepasan retret anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia oleh Presiden Prabowo di kediaman pribadinya Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (8/8/2025).
Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai elemen pelaku usaha nasional ini menjadi momentum penting bagi Gapensi sebagai Anggota Luar Biasa Kadin untuk menunjukkan sinergi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional.
“Gapensi merasa terhormat dapat mengikuti acara retret yang dilepas langsung Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah bentuk pengakuan atas peran penting pelaku usaha jasa konstruksi dalam pembangunan bangsa,” ujar Andi yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan bidang Infrastruktur Kadin Indonesia.
Dalam arahannya, Prabowo memberikan penekanan khusus pada pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk sektor konstruksi, dalam merealisasikan Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintah. Salah satu yang disoroti adalah penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Andi yang juga menjabat Ketua Umum Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) memandang program pembangunan hunian sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks tersebut, pihaknya menyatakan siap mengerahkan sumber daya dan keahlian anggota untuk menyukseskan program perumahan rakyat, infrastruktur dasar, dan proyek padat karya yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo.
Tak hanya itu, Andi menyampaikan Gapensi dan FKJKI senantiasa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan agenda pembangunan, termasuk dalam hal menjaga kualitas dan daya saing sektor konstruksi nasional.
Lembaga Kesehatan MUI mengapresiasi Presiden Prabowo atas pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK. Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA – Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) merupakan langkah positif dan strategis. Langkah itu adalah jawaban bagi ketimpangan distribusi dokter di Indonesia.
Sebelumnya, aturan ini dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis , Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).
Baca juga: Prabowo Terbitkan Perpres, Tunjangan Dokter Spesialis di Perbatasan-Tertinggal Rp30 Juta per Bulan
Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan besaran tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian. Pada tahap awal, tunjangan ini akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis yang saat ini berpraktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpres Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI. Foto/SindoNews
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam Perpres itu, Prabowo mengukuhkan Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL), Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD), dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara sebagai perwira tinggi TNI bintang tiga.
Dari dokumen yang dilihat, Perpres itu diteken pada 5 Agustus 2025 lalu. Dalam Perpres Nomor 84/2025 itu, Presiden Prabowo turut mengubah penamaan pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat yang semula disebut Komandan Jenderal (Danjen) dengan pangkat bintang dua menjadi Panglima dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan itu termuat dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta bagian lampiran Perpres No. 84/2025.
Baca juga: Gelar Upacara Kehormatan Militer, Pangkopassus, Pangkormar, dan Pangkorpasgat Bakal Sandang Bintang 3
Dalam Perpres tersebut, Presiden juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022. Kohanudnas dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, yang juga perwira bintang tiga TNI AU. Adapun aturan mengenai Komando Pertahanan Udara Nasional tertuang dalam Pasal 55A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
“Komando Pertahanan Udara Nasional bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasi (Kotama Ops) lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari NKRI, dan melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur pertahanan udara dalam jajarannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI,” bunyi Pasal 55 ayat 1.
Baca juga: 10 Pati Bintang 1 dan 2 Tinggalkan TNI usai Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto, Ini Nama-Namanya
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.(MI/Lina Herlina)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan dukungan penuh partainya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengisyaratkan akan melakukan evaluasi terhadap dukungan tersebut dalam 1-2 tahun ke depan.
“Sejak 30 menit setelah KPU resmi mengumumkan Presiden Prabowo sebagai presiden yang terpilih, Nasdem telah memberikan sikapnya secara resmi memberikan dukungannya sepenuhnya atas pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo,” kata Surya Paloh usai membuka Rakernas I Partai NasDem, Jumat (8/8).
Surya Paloh menegaskan bahwa setelah 10 bulan berjalan, sikap NasDem tidak bergeser sedikit pun dalam mendukung pemerintahan Prabowo. Partainya bahkan menginginkan agar capaian kemajuan dan keberhasilan bisa terus bergerak ke arah yang diinginkan bersama.
Baca juga : Surya Paloh: Parpol tidak Boleh hanya Menikmati Hak Prerogatif Tanpa Menunaikan Kewajiban
Apresiasi Program Strategis Pemerintah
Ketua Nasdem ini mengapresiasi program-program kebijakan yang dinilainya ‘super strategis’ dan extraordinary, terutama dalam hal kemandirian energi dan kemandirian pangan.
“Program kemandirian energi ini luar biasa. Kalau ini bisa tercapai, memang ini yang dibutuhkan negeri ini. Kita sekarang menjadi net importer terbesar dalam hal BBM di seluruh negara yang ada di muka bumi ini,” ungkapnya.
Demikian pula dengan kemandirian pangan, Surya Paloh menyebut Indonesia sebagai negara agraris yang seharusnya mampu mencapai kemandirian pangan mengingat kontur, struktur tanah, dan iklim yang mendukung.
Baca juga : Surya Paloh Tegaskan Dukungan NasDem untuk Prabowo di Rakernas Partai NasDem
Meski memberikan dukungan penuh saat ini, Surya Paloh mengindikasikan akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.
“Ini baru 10 bulan, 10 bulan kita mulai berbicara. Nanti Anda akan mendengar, kita lihat lagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kesempatan kita baru 10 bulan kerja, wajar sekali belum mencapai sesuatu yang cukup signifikan,” jelasnya.
“Tapi setelah ini berjalan mungkin tahun kedua, itu lain lagi suasananya,” sambungnya politisi senior tersebut.
Komitmen terhadap Stabilitas Nasional
Surya Paloh juga menekankan komitmen NasDem untuk menjaga stabilitas nasional. Ia menegaskan bahwa partainya akan mengingatkan dan berhadapan dengan siapa saja yang ingin mengganggu stabilitas nasional.
“NasDem ingin mengingatkan dan ingin berhadapan dengan siapa saja yang ingin mengganggu stabilitas nasional. Bukan kita ikut dalam barisan untuk mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.
Ia menyebut dukungan NasDem adalah dukungan yang totalitas dengan kejujuran dan ketulusan hati, sembari melihat kompleksitas permasalahan dan beratnya beban yang dihadapi Presiden Prabowo yang harus dibantu oleh seluruh komponen dan elemen publik. (LN/E-4)
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru di sejumlah daerah. Foto/SindoNews
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru di sejumlah daerah. Peresmian tersebut akan dilakukan saat upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer (Gepaopshormil) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 10 Agustus 2025.
“Jadi, dalam momentum Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer tanggal 10 Agustus, Presiden RI direncanakan meresmikan enam Kodam baru,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Jumat (8/8/2025).
Enam Kodam yang akan diresmikan yakni:
1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang membawahi wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), 2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol membawahi wilayah Padang dan Jambi 3. Kodam XXI/Radin Inten membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu 4. Kodam XXII/Tambun Bungai membawahi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan 5. Kodam XXIII/Palaka Wira membawahi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat 6. Kodam XXIV/Mandala Trikora yang membawahi wilayah Merauke, Papua Selatan
Baca juga: 5 Kodam Baru Dibentuk untuk Bantu Percepat Program Pemerintah
Ilustrasi: Wisatawan mancanegara menjalani pemeriksaan keimigrasian setibanya di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali.(Antara/Fikri Yusuf)
PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Perhubungan untuk segera membuka jalur penerbangan internasional guna mendongkrak kinerja pariwisata nasional. Hal itu diharapkan dapat memompa pendapatan negara sekaligus menambah devisa di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (7/8).
“Presiden meminta Kementerian Perhubungan membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional dari luar negeri langsung ke daerah tujuan,” kata dia.
Baca juga : Langkah Strategis Pelita Air Ekspansi Buka Rute Singapura mulai 18 Agustus
Pembukaan jalur internasional itu dinilai bakal menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut juga akan memangkas waktu para pelancong asing lantaran tak perlu transit begitu tiba di Indonesia.
Namun Hasan menyatakan, sejauh ini pembukaan jalur internasional itu dilakukan melalui pembaruan bandara-bandara yang telah ada dan dianggap layak. “Jadi bandara-bandara yang sudah ready, sudah siap, itu diminta oleh Presiden untuk segera dibuka bagi penerbangan internasional,” tuturnya.
Hasan menambahkan, arahan presiden tersebut mencerminkan kesadaran bahwa potensi pariwisata di dalam negeri cukup besar untuk bisa mengerek perekonomian nasional. “Sektor wisata ini akan banyak sekali menciptakan lapangan kerja dan juga potensi untuk penerimaan negaranya luar biasa besar,” pungkasnya. (Mir/E-1)
Ilustrasi: Suasana sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
PRESIDEN RI Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8). Sidang ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.
Ini merupakan sidang kabinet kedelapan sejak Prabowo dan Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024, dan kali ini difokuskan pada persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Berikut arahan lengkap Presiden Prabowo dalam sidang tersebut:
Baca juga : Arahan Prabowo soal Tidak Ada yang Kebal di Kabinet Merah Putih: Singgung Pejabat Malas
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden, Saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara-saudara para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan.
Tentunya sebagai insan yang bertakwa marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan maha kuasa bagi umat Islam Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia, kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita dan bangsa kita.
Saudara-saudara saya kumpulkan saudara-saudara melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 dalam pemerintahan kita. Ini menjelang sepuluh bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. Sepuluh bulan ini kita rasakan bersama adalah sepuluh bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nakhoda, saya sebagai Presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya, dari hati saya paling dalam saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara.
Saudara-saudara, kita semua punya pengalaman yang berbeda-beda tapi kita semua punya pengalaman sebagai pemimpin. Dan kita mengerti betapa sulitnya untuk mengkoordinasikan, untuk memberikan, untuk memimpin manusia. Manusia dengan segala keyakinan masing-masing, segala pengalaman, segala pendapat harus kita jadikan satu tim. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar.
Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia. Perempuan, anak-anak kecil, puluhan ribu dibantai.
Kita juga lihat konflik Israel-Iran di mana negara adikuasa pun, ikut. Kita lihat konflik India dan Pakistan. Kita lihat di kawasan kita sendiri konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai, walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di tetangga kita. Belum lagi kita lihat sekarang muncul lagi konflik bersenjata antara sesama anggota ASEAN, Kamboja dan Thailand. Belum lagi kita hadapi kondisi geoekonomi dunia, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang.
Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi semua melaksanakan, Menteri Luar Negeri dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar, tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga mereka. Untuk itu, kita telah mencapai satu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini, walaupun kita tidak akan berhenti untuk selalu mencari kondisi yang lebih baik untuk ekonomi kita, untuk bangsa kita, untuk rakyat kita.
Saudara-saudara, kita paham dan kita mengerti bahwa kondisi ini akhirnya menguji strategi besar kita, menguji strategi transformasi yang sudah saya canangkan di awal bahkan sebelum saya dilantik sebagai Presiden. Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme yang berdasarkan kondisi nyata, bangsa dan regional dan global. Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme benar, idealisme itu perlu tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah.
Saudara-saudara, sejak lama saya berkeyakinan bahwa apa pun terjadi bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita setiap hari, setiap Minggu, setiap bulan, setiap tahun. Saya tidak pernah percaya bahwa suatu bangsa bisa merdeka, kalau dia tidak bisa produksi pangannya sendiri, tidak ada dalam sejarah manusia. It does not happen. It will not happen. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makanannya sendiri. Karena itu produksi pangan bagi saya adalah strategis.
Selalu bangsa kita diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat.
Terima kasih kepada semua pihak yang mencapai ini. Ini juga hasil kerja sama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan Polisi juga Kejaksaan. Karena dalam ekonomi, kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa, bila perlu rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa menghisap kekayaan kita bagaikan menghisap darah, ada, ini namanya realisme.
Kita bukan anak kecil, kita duduk di sini di kabinet ini, saya sebagai Presiden, Wakil Presiden dan semua kita di sini bukan anak-anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin baik, kita ingin beri kesempatan kepada semua tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus.
Saudara-saudara, alhamdulillah arah kita di bidang pangan cukup berhasil. Cadangan yang ada di pemerintah sekarang terbesar sepanjang sejarah. Nilai tukar petani meningkat dan nanti menteri-menteri akan laporan masing-masing. Ini sebagai pembukaan. Tetapi di sini saya tekankan bahwa strategi kita ternyata berada di arah yang sudah benar.
Saudara-saudara sekalian, dengan demikian tentunya kita sekarang saya persilakan beberapa menteri untuk melaporkan kondisi di sektor masing-masing. Kita prioritaskan tentunya para menteri sebagai leading sektor, sebagai leading, katakanlah sebagai ketua satgas di bidang masing-masing yang prioritas, pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan kemudian pembangunan SDM, kesehatan, perumahan, saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mengatur laporan masing-masing.
Sugiono resmi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani. Foto/Instagram Sugiono.
JAKARTA – Sugiono resmi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani. Sugiono saat ini juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan berikut riwayat pendidikannya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan penunjukkan Sugiono sebagai Sekjen Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (1/8/2025).
Baca juga: Roy Suryo Lulusan Mana? Riwayat Pendidikannya Disorot setelah Kritisi Ijazah Jokowi
Adapun Ahmad Muzani telah menjabat sebagai sekjen partai berlambang burung garuda itu selama lebih dari 17 tahun. Muzani diberi Amanah baru sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra.
Foto/Instagram @sugiono_56
Sementara Sugiono di akun Instagram resminya menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada Ahmad Muzani yang menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra selama lebih dari 17 tahun.
“Panutan kita semua dalam perjuangan dan pengabdian. Beliau adalah guru saya di tiap langkah. Fondasi kokoh telah dibuatnya bagi kita semua untuk melangkah ke depan,” tulisnya.
Riwayat Pendidikan Sugiono
Sugiono lahir di Takengon, Aceh Tengah, 11 Februari 1979 dan masuk sekolah pertamanya di kota ini. Kemudian ia lanjut ke SMP Negeri 3 Banda Aceh.
IM57+ Institute mengkritik pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Keputusan ini dinilai sebagai upaya mengakali hukum.
“Ini adalah bentuk terang benderangnya upaya mengakali hukum yang berlaku,” ujar Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito dalam keterangannya pada Jumat (1/8).
Ia menilai pemberian amnesti dan abolisi terhadap terdakwa kasus korupsi sangat berbahaya. Hal tersebut mengingat penyelesaian kasus korupsi pada akhirnya dilakukan melalui kesepakatan politik dalam meja negosiasi yang mengkhianati rakyat.
Baca juga : DPR Kabulkan Penghapusan Hukuman Hasto dan Tom Lembong, Menteri Hukum: Sama-Sama Berjasa untuk Negara
“Ini bisa menjadi preseden buruk bagi proses penegakan hukum di negeri ini dan merupakan pengkhianatan atas janji pemberantasan korupsi yang diungkap oleh Presiden sendiri,” tutur Lakso.
Pemberian amnesti dan abolisi pada perkara korupsi dapat menimbulkan konsekuensi dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dan menciptakan impunitas bagi pelaku korupsi.
“Ke depan, politisi tidak akan takut melakukan korupsi karena penyelesaian dapat dilakukan melalui kesepakatan politik,” imbuhnya.
Baca juga : Terima Surat Presiden, DPR Setuju Pengampunan Hukuman Hasto dan Tom Lembong
Selain itu, Lakso menyebut keputusan memberi amnesti dan abolisi sangat bertentangan dengan klaim komitmen pemberantasan korupsi yang sering digaungkan oleh Presiden Prabowo. Terlebih, mengenai amnesti terhadap Hasto, sangat disayangkan lantaran kasus tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ditangani karena rawan intervensi.
“Ini menandakan Presiden sama sekali tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan hanya omon-omon saja. Di tengah upaya serius KPK dalam membongkar kasus yang menjadi tunggakan, Presiden malah memilih mengampuni,” tukasnya.
Lebih lanjut, Lakso menyerukan agar masyarakat luas menolak keputusan Presiden memberi amnesti dan abolisi terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi.
“Tindakan ini harus ditolak secara masif karena apabila dibiarkan akan berakibat pada runtuhnya bangunan rule of law dan bergantinya menjadi rule by law atas proses penegakan hukum di negeri ini,” ungkap Lakso.
Lakso menjelaskan Rule by law merupakan konsep yang merujuk pada penggunaan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.
“Pembiaran akan meruntuhkan secara jelas bangunan dan fondasi penegakan hukum di negeri ini,” pungkasnya. (E-3)