Hamas Bukan Pembunuh, tapi Gerakan Politik yang Sah

Hamas Bukan Pembunuh, tapi Gerakan Politik yang Sah



loading…

Jamas bukan pembunuh, tapi gerakan politik yang sah. Foto/Press TV

GAZA – Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, menekankan bahwa Hamas harus diakui sebagai gerakan politik yang sah, bukan sebagai kelompok pembunuh. Ia mencatat bahwa Hamas memainkan peran administratif dan pelayanan yang signifikan di Jalur Gaza, menegaskan bahwa organisasi tersebut berkuasa setelah memenangkan apa yang ia gambarkan sebagai pemilu paling demokratis di wilayah tersebut, tidak hanya di Palestina.

Albanese menunjukkan bahwa banyak individu mengulang narasi arus utama tentang Hamas tanpa pemahaman yang benar tentang perannya. Ia menyoroti bahwa gerakan tersebut telah mendirikan sekolah, lembaga publik, dan rumah sakit, memposisikan dirinya sebagai otoritas de facto di Gaza.

Menolak penggambaran Hamas hanya sebagai kelompok militan, Albanese menyatakan, “Hamas bukanlah sekelompok pembunuh atau pejuang bersenjata berat, seperti yang sering digambarkan dalam berbagai narasi.”

Baca Juga: Siapkan Perang Jangka Panjang dengan Israel, Houthi Siagakan Persenjataan Canggih di Laut Merah

Pelapor PBB tersebut sebelumnya juga menuduh lebih dari 60 perusahaan internasional, termasuk perusahaan senjata dan teknologi terkemuka, memfasilitasi operasi militer Israel di Gaza dan mendukung permukiman di Tepi Barat.

Melansir Middle East Monitor, Albanese mencirikan situasi yang sedang berlangsung di Gaza sebagai “kampanye genosida,” yang terutama didorong oleh motif keuntungan. Ia mendesak perusahaan-perusahaan untuk menghentikan hubungan bisnis mereka dengan Israel dan menuntut pertanggungjawaban para CEO mereka di bawah hukum humaniter internasional.

Tendensi pada Seseorang, bukan Partai Politik

Tendensi pada Seseorang, bukan Partai Politik



loading…

Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan angkat suara mengenai spekulasi baju biru di balik isu ijazah palsu Jokowi. Sebutan baju biru tidak merujuk partai politik (parpol) tertentu. Foto: Dok Sindonews

JAKARTA – Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan angkat suara mengenai spekulasi baju biru di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sebutan baju biru tidak merujuk partai politik (parpol) tertentu.

Dia meminta maaf jika ada yang tersinggung terkait masalah ini, termasuk partai politik. “Jadi kalau mengenai baju biru memang saya pun memakai baju biru dan baju biru itu tidak spesifik satu partai politik. Cuma kalau ada yang tersinggung, partai politik, ya mohon maaf,” ujar Ade dalam program Interupsi di iNews, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Demokrat Menyangkal Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Menurut Ade, narasi yang dibangun tidak dimaksudkan menyerang pihak tertentu melainkan merespons berbagai isu yang ramai diperbincangkan di media sosial.

“Artinya kalau kita membuat narasi itu tujuannya hanyalah untuk melihat dari pasal-pasal yang kita lihat di media sosial. Ada beberapa memang yang saya lihat bahwa memang ini di orkestras, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah salah satu partai tertentu,” ungkap Ade.