Israel Setujui Proyek Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Ancam Hancurkan Solusi Dua Negara

Israel Setujui Proyek Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Ancam Hancurkan Solusi Dua Negara


Israel Setujui Proyek Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Ancam Hancurkan Solusi Dua Negara
Israel menyetujui pembangunan permukiman besar di kawasan E1, wilayah strategis yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan Tepi Barat.(Media Sosial X)

ISRAEL telah memberikan persetujuan akhir untuk pembangunan permukiman besar di kawasan E1, wilayah strategis yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan Tepi Barat. Proyek ini dipandang berpotensi memutus wilayah Palestina menjadi dua dan meruntuhkan harapan solusi dua negara.

Rencana pembangunan 3.400 unit rumah di E1 disetujui Komite Perencanaan Tinggi Kementerian Pertahanan Israel, Rabu (21/8). Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tokoh sayap kanan pro-pemukim, menyatakan proyek ini adalah langkah nyata untuk “menghapus gagasan negara Palestina.” Ia bahkan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera meresmikan aneksasi Tepi Barat.

Kecaman

Palestinian Authority (PA) mengecam keras keputusan tersebut, menyebutnya ilegal dan akan “menghancurkan prospek solusi dua negara.” Menurut PA, proyek E1 akan memisahkan Yerusalem dari lingkungan Palestina, memecah Tepi Barat menjadi kantong-kantong terisolasi, serta memperdalam penderitaan rakyat Palestina.

Sejumlah negara juga menentang rencana ini. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyebutnya “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” dan mendesak Israel untuk membatalkannya. Raja Yordania Abdullah II menegaskan hanya solusi dua negara yang dapat membawa perdamaian. Jerman juga menilai pembangunan permukiman melanggar hukum internasional dan menghambat proses perdamaian.

Kelompok pemantau Peace Now menuduh Smotrich menggunakan momentum perang Gaza untuk mempercepat agenda perluasan permukiman yang justru akan “menggiring Israel menuju negara apartheid binasional.”

Pemukiman Ilegal

Sejak 1967, Israel telah membangun sekitar 160 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang kini menampung lebih dari 700.000 warga Yahudi. Sementara itu, sekitar 3,3 juta warga Palestina hidup berdampingan di wilayah yang sama. Permukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional, termasuk dalam pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024, meski Israel menolak anggapan itu.

Pemerintahan Netanyahu, yang kembali berkuasa sejak akhir 2022, diketahui mempercepat ekspansi permukiman, terutama setelah pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023. (BBC/Z-2)

Israel Siap Setujui Proyek Permukiman Kontroversial E1 di Tepi Barat

Israel Siap Setujui Proyek Permukiman Kontroversial E1 di Tepi Barat


Israel Siap Setujui Proyek Permukiman Kontroversial E1 di Tepi Barat
Israel berencana menyetujui proyek permukiman E1 di Tepi Barat yang tertunda. Namun proyek ini menuai kecaman internasional.(Media Sosial X)

ISRAEL tampaknya akan memberikan persetujuan resmi bagi proyek permukiman E1. Pemukiman E1 ialah rencana pembangunan lebih dari 3.400 rumah baru di Tepi Barat yang telah tertunda selama puluhan tahun. 

Proyek ini menuai kecaman internasional karena dinilai dapat memisahkan wilayah Tepi Barat menjadi dua. Selain itu, pemukiman ini memutus koneksi antara Yerusalem Timur yang diduduki dan wilayah Palestina lainnya.

Rencana tersebut akan dibahas pekan depan oleh Dewan Perencanaan Tertinggi Israel, yang diperkirakan akan menyetujuinya setelah menolak keberatan dari sejumlah LSM Israel. Menteri Keuangan Israel sekaligus pejabat di Kementerian Pertahanan, Bezalel Smotrich secara terbuka mendukung proyek ini dan menyebutnya sebagai langkah yang akan “mengubur gagasan negara Palestina”.

Berdiri di lokasi rencana pembangunan di Ma’ale Adumim, Kamis (14/8), Smotrich mengklaim Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui kebangkitan proyek E1. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari keduanya.

“Dunia yang mencoba mengakui negara Palestina akan mendapat jawaban dari kami di lapangan, bukan melalui dokumen atau deklarasi, tapi lewat fakta: rumah, jalan, dan keluarga Yahudi yang membangun kehidupan mereka,” kata Smotrich.

Penolakan 

Proyek ini mendapat penolakan tegas dari Uni Eropa, Jerman, dan Norwegia. Uni Eropa menegaskan perubahan teritorial di luar kesepakatan politik adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. Norwegia menyebut langkah ini sebagai upaya “menghalangi solusi dua negara”.

Meski Smotrich gencar mendorong rencana ini, pengambilan keputusan akhir untuk memulai pembangunan fisik kemungkinan berada di tangan Netanyahu, mengingat konsekuensi diplomatiknya. Sejumlah pengamat menilai, sekalipun izin perencanaan keluar, proyek E1 mungkin tetap mandek karena risiko isolasi internasional yang semakin besar bagi Israel.

Proyek E1 pertama kali diusulkan pada 1990-an oleh PM Yitzhak Rabin, namun selama dua dekade terakhir terhambat oleh penolakan internasional, termasuk dari pemerintah AS terdahulu. Kelompok pemantau Peace Now memperingatkan bahwa langkah ini hanya akan memperdalam aneksasi Tepi Barat dan memperkecil peluang perdamaian. (The Guardian/Z-2)

Diguyur Hujan Deras, Permukiman di Kota Sukabumi Diterjang Banjir

Diguyur Hujan Deras, Permukiman di Kota Sukabumi Diterjang Banjir


Diguyur Hujan Deras, Permukiman di Kota Sukabumi Diterjang Banjir
Evakuasi korban banjir Sukabumi.(Dok. BPBD)

KOTA Sukabumi, Jawa Barat, kembali diterjang bencana hidrometeorologi, Sabtu (9/8) malam. Akibatnya, sejumlah lokasi terdampak, terutama yang diakibatkan banjir luapan.

Lokasi terparah berada di Kampung Ciseureuh RT 01/01 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunungpuyuh. Di wilayah itu terdapat puluhan rumah terendam banjir meluapnya aliran Sungai Ciseureuh saat hujan deras.

‎Berdasarkan informasi, setidaknya terdapat 20 kepala keluarga atau 60 jiwa yang terdampak. Ketinggian air sempat mencapai sepinggang lebih orang dewasa atau sekitar 60-100 sentimeter.

Warga terdampak pun terpaksa harus mengungsi. Hingga Minggu (10/8), upaya penanganan pascabanjir masih dilakukan yang melibatkan berbagai elemen berkompeten.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taupik, menuturkan banjir yang menerjang permukiman warga akibat tersumbatnya saluran air. Saat curah hujan tinggi, air dari Sungai Ciseureuh meluap.

‎”Penyumbatannya akibat sampah. Laporan di lapangan, sempat ada beberapa balita yang terjebak di dalam rumah. Semalam sudah bisa dievakuasi,” kata Novian, Minggu (10/8).

Data hingga Sabtu malam, ada 18 rumah yang terendam. Mereka terdiri dari 21 kepala keluarga dengan jumlah penghuni sekitar 60 jiwa.

“Sebagiannya balita sebanyak 8 orang dan lansia 4 orang,” tuturnya.

‎Petugas BPBD melakukan upaya penyurutan menggunakan alat penyedot. Upaya itu cukup efektif karena genangan air lambat laun mulai menyusut.

‎”Hingga tadi pagi (Minggu lagi), upaya pembersihan sampah dan lumpur dari dalam rumah warga masih dilakukan,” ungkap dia.

‎Novian menyayangkan masih ada oknum warga yang terus menerus membuang sampah ke aliran sungai. Fakta di lapangan bahkan ditemukan potongan batang pohon dan bambu yang turut menyumbat aliran air.

‎”Hasil analisa di lapangan, banjir limpasan karena mampet akibat sampah. Ini ulah oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Bisa-bisanya membuang batang pohon dan sampah ke Sungai Ciseureuh,” pungkasnya.

Penanganan Darurat

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kampung Ciseureuh. Pemkot ingin memastikan penanganan darurat berjalan cepat.

‎”Alhamdulillah, semalam BPBD telah bergerak cepat dibantu Dinas Sosial dan unsur masyarakat. Kami juga sekaligus mendistribusikan bantuan,” kata Bobby.

‎Bantuan mencakup tempat tidur, selimut, beras, bahan makanan, serta perlengkapan khusus bagi balita. Bobby menjelaskan, saat ini proses pembersihan sudah mulai dilakukan di setiap rumah warga terdampak, termasuk penyiraman dan pembersihan lumpur sisa banjir.

‎”Penanganan masih dilakukan dengan cara pembersihan dan penyiraman,” ungkap Bobby.

Di lapangan, penyebab banjir akibat penumpukan sampah di hulu sungai. Sampah yang menumpuk antara lain potongan kayu, plastik, dan berbagai jenis material lain sehingga menghambat aliran air.

‎”Ini yang kami takutkan. Imbauan dari Pak Menteri Lingkungan Hidup, sampah menjadi prioritas utama penanganan  negara bersama seluruh kepala daerah,” pungkasnya. (H-3)