BAZNAS Perkuat Kemitraan CSR untuk Pemberdayaan Masyarakat

BAZNAS Perkuat Kemitraan CSR untuk Pemberdayaan Masyarakat


BAZNAS Perkuat Kemitraan CSR untuk Pemberdayaan Masyarakat
Baznas ungkap potensi CSR di Indonesia mencapai Rp80 triliun. Potensi itu bisa memperkuat dana sosial keagamaan.(Baznas)

BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menegaskan besarnya potensi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp80 triliun. Potensi ini dapat diarahkan untuk memperkuat dana sosial keagamaan (ZIS-DSKL) dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam BAZNAS Development Forum yang digelar di Gedung BAZNAS Institute, Jakarta, Selasa (19/8/2025). Hadir dalam kesempatan tersebut, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM., Deputi I Bidang Pengumpulan, H. M. Arifin Purwakananta, Direktur Pengumpulan Badan, H. Faisal Qosim, serta Direktur Pengumpulan Perorangan, H. Fitriansyah Agus Setiawan.

Dalam sambutannya, Rizaludin Kurniawan menegaskan, BAZNAS hadir bukan sekadar meminta bantuan kepada perusahaan, melainkan menawarkan kemitraan strategis.

“Semangat kita adalah bagaimana BAZNAS bisa menjadi mitra terbaik perusahaan dalam menjalankan CSR. Kita bukan meminta-minta, tapi ingin hadir sebagai mitra bisnis yang memberikan pelayanan, pengalaman, dan perubahan nyata. Dari zakat, infak, sedekah, maupun CSR, orientasi kita adalah membantu perusahaan mencapai target sosialnya sekaligus memberikan dampak nyata bagi mustahik,” ujarnya.

Rizaludin juga menekankan, perusahaan memiliki banyak alasan untuk mempercayakan CSR maupun zakat perusahaannya melalui BAZNAS.

“Perusahaan melihat BAZNAS sebagai lembaga terpercaya, bereputasi, dengan jaringan luas di masyarakat. BAZNAS bisa membantu penetrasi ke konsumen muslim, memfasilitasi promosi, hingga meng-customize program sesuai kebutuhan perusahaan. Bahkan, logo Taat Zakat yang melekat pada produk bisa menjadi nilai tambah bagi brand mereka, sejajar dengan logo halal,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi I Bidang Pengumpulan, H. M. Arifin Purwakananta, menegaskan bahwa CSR merupakan peluang yang harus dijemput dengan serius oleh BAZNAS.

“CSR di perusahaan bisa kita pandang sebagai infak atau sedekah perusahaan. Karena itu, BAZNAS siap menjadi mitra terpercaya. Kita tidak sekadar menyalurkan dana, tapi juga punya kekuatan program, jaringan, serta kemampuan sinergi dengan pemerintah dan masyarakat. Inilah yang menjadikan CSR bersama BAZNAS lebih berdaya guna dan berkelanjutan,” tutur Arifin.

Arifin juga mengungkapkan bahwa BAZNAS tengah mengembangkan paradigma “GRID (Green, Resilient, Inclusive, and Durable)” yang akan diluncurkan pada Rakernas mendatang.

“Paradigma GRID akan memperkuat positioning BAZNAS dalam kemitraan CSR. Dengan pendekatan ini, setiap program tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung pencapaian SDGs,” jelasnya.

Melalui sinergi CSR bersama perusahaan, BAZNAS berharap dana sosial yang besar di Indonesia dapat dikelola secara profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (RO/Z-2)

Perkuat Pertahanan Negara, Komisi I DPR Usul Pembentukan Cyber Command TNI

Perkuat Pertahanan Negara, Komisi I DPR Usul Pembentukan Cyber Command TNI



loading…

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengusulkan, pembentukan Cyber Command TNI dan Komando Pertahanan Pangan Nasional. Foto/SindoNews

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengusulkan, pembentukan Cyber Command TNI dan Komando Pertahanan Pangan Nasional. Usulan itu ditujukan sebagai langkah konkret memperkuat pertahanan negara di sektor strategis.

“Mengusulkan pembentukan Cyber Command TNI dan Komando Pertahanan Pangan Nasional sebagai langkah konkret memperkuat pertahanan negara di sektor-sektor strategis,” kata Sukamta, Rabu (20/8/2025).

Sukamta berharap, Indonesia dapat mengambil peran aktif menghadapi dinamika global. “Pondasi pertahanan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyeimbang dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik,” ucapnya.

Baca juga: Deklarasi Manifesto Filsafat Intelijen, Hendropriyono: Dunia Dilanda Gelombang Proxy War

Sukamta menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan HUT ke-80 RI yang menekankan percepatan modernisasi pertahanan berbasis teknologi serta penguatan sistem pertahanan siber. Apalagi, tantangan global kian kompleks.

Perkuat Kaderisasi Ulama, Majelis Masyayikh Gelar Pelatihan Asesor Ma’had Aly

Perkuat Kaderisasi Ulama, Majelis Masyayikh Gelar Pelatihan Asesor Ma’had Aly



loading…

Majelis Masyayikh menggelar Pelatihan Asesor Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Ma’had Aly di Tangerang, Banten pada 18–22 Agustus 2025. Foto/Ist

Majelis Masyayikh menggelar Pelatihan Asesor Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Ma’had Aly. Kegiatan yang digelar pada 18–22 Agustus 2025 di Tangerang ini menjadi momentum penting untuk memastikan sistem penjaminan mutu berjalan efektif sekaligus memperkuat peran Ma’had Aly sebagai pusat kaderisasi ulama.

Pelatihan ini diikuti oleh asesor Ma’had Aly dari berbagai daerah dan instansi. Hadir mewakili pemerintah Direktur Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Subdit Pendidikan Ma’had Aly, Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI) dan fasilitator Majelis Masyayikh.

Baca juga: Majelis Masyayikh: UU Pesantren Pengakuan Pemerintah Terhadap Kontribusi Ponpes

Selama lima hari, peserta mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus, diskusi kelompok, simulasi asesmen, serta praktik penggunaan instrumen penjaminan mutu melalui aplikasi SYAMIL. Materi pelatihan mencakup pemahaman regulasi, standar mutu, kode etik, hingga penyusunan laporan asesmen yang objektif, reflektif, dan solutif.

Ketua Majelis Masyayikh, KH Abdul Ghaffar Rozin menegaskan, keberadaan asesor Ma’had Aly berbeda dari asesor perguruan tinggi pada umumnya.

“Asesor bukan sekadar pemeriksa administratif, melainkan bagian dari keluarga pesantren. Hubungan kita bukan hakim dengan terdakwa, melainkan hubungan kekeluargaan, keilmuan, dan bathiniyyah. Asesor hadir untuk menjaga ruh pesantren sekaligus mendorong tumbuhnya budaya mutu,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).

Baca juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan Pesantren, Majelis Masyayikh Luncurkan Aplikasi Syamil

Gus Rozin menekankan Ma’had Aly memiliki amanat besar untuk melahirkan kader ulama yang mumpuni.

“Ma’had Aly diharapkan menjadi mercusuar keilmuan Islam yang mampu menyebarkan visi keulamaan dan tradisi intelektual ulama Nusantara berbasis kutubutturots. Lulusan Ma’had Aly bukan hanya mutafaqqih fi al-din, tetapi juga mutafaqqih fi masalih al-khalqi, yaitu ulama yang mendalami ilmu sekaligus memberi solusi atas persoalan bangsa,” tegasnya.

Perkuat Daya Tangkal Paham Radikal

Perkuat Daya Tangkal Paham Radikal


Perkuat Daya Tangkal Paham Radikal
Ilustrasi.(MI)

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono mengatakan pentingnya menitikberatkan fokus pencegahan terorisme di tingkat desa. Perlu kolaborasi semua pihak untuk menciptakan desa yang mempunyai ketahanan, daya cegah, dan daya tangkal terhadap paham radikal.

Salah satu program pencegahan yang digagas BNPT, kata dia, adalah Desa Siap Siaga dan sudah berjalan selama tiga tahun. Terdapat lima desa/kelurahan dari lima provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat/NTB) yang menjadi pilot project. Kemudian pada 2024 dilaksanakan di 50 desa/kelurahan di lima provinsi (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung).

“Sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, kemudian diwujudkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 di mana salah satunya adalah berangkat dari desa untuk melakukan pencegahan dan membangun kesejahteraan,” ujarnya saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (12/8).

PERBANYAK DIALOG

Pada tahun ini, pembentukan Desa Siap Siaga dilakukan di dua provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat. Sebelumnya, dia mengatakan kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, adalah kunci pencegahan terhadap intoleransi serta radikalisme.

Dia menyebut berdasarkan riset Setara Institute pada 2023, salah satu penyebab utama tumbuhnya intoleransi adalah minimnya ruang dialog dan diskusi antarwarga. “Karena itu, forum seperti ini harus terus diperbanyak. Dialog dapat menjadi sarana untuk mengatasi hambatan informasi dan mencegah permasalahan sejak dini,” terangnya.

Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris menambahkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai benteng dalam menghadapi paham radikal serta terorisme. “Kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta budaya, agar tidak mudah tergerus oleh pengaruh negatif dari luar,” imbuhnya.

ANCAMAN BARU

Sementara mantan narapidana terorisme Suryadi Masud mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang kini bertransformasi dalam bentuk-bentuk baru. Padahal, kata dia, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI seharusnya menjadi momentum untuk mengingat pengorbanan para pahlawan yang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

“Delapan dekade merdeka, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjaga persatuan dan keamanan bangsa. Ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme, meski tak selalu tampak di permukaan, tetap mengintai dan beradaptasi dalam bentuk baru,” kata Suryadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (12/8).

Suryadi merupakan residifis kasus terorisme yang sudah tiga kali keluar masuk penjara, pernah bergabung dengan Al Qaeda di Moro, Filipina, terlibat dalam Bom Bali I sebagai pengirim bahan baku, Bom McDonald Makassar, hingga serangan teroris di Sarinah, Thamrin, Jakarta.

DAERAH RAWAN

Dia mengingatkan beberapa daerah di Indonesia masih menjadi tempat tumbuhnya kelompok radikal yang mengancam stabilitas nasional.  Dia menegaskan kedaulatan sejati baru tercapai jika Indonesia mampu lepas sepenuhnya dari ancaman ideologi yang memecah belah.

Dia pun menyayangkan masih adanya narasi kelompok radikal yang seolah mendapat pembenaran dari sebagian pihak sehingga membelokkan persepsi masyarakat. Menurut dia, banyak orang terjerumus ke paham radikal karena minim pengetahuan sejarah bangsa dan hanya mendengar narasi sepihak.

Dia juga menyoroti masifnya penyebaran propaganda radikal di dunia maya dengan kemasan menarik dan kreatif yang menargetkan generasi muda, khususnya Gen Z.

NARASI TANDINGAN

Di sisi lain, lanjut dia, narasi tandingan tentang nasionalisme dan kebhinekaan masih disajikan secara monoton. “Anak-anak tidak bisa menerima narasi kebangsaan yang membosankan. Gaya penyampaiannya harus sesuai zaman. Kisah para pahlawan harus diangkat agar generasi muda mengerti pentingnya menjaga keutuhan bangsa,” ujarnya.

Dia mengingatkan pentingnya menyesuaikan pesan pencegahan radikalisme dengan kondisi budaya setempat. “Jangan memaksakan narasi umum yang tidak sesuai dengan lingkungan sasaran. Sayang sekali jika sumber daya sudah keluar, tapi pesannya tidak mengena,” pungkasnya. (Mir/Ant/P-3)

Pertajam Kualitas Komunikasi Perkuat Sisi Humanis Polri

Pertajam Kualitas Komunikasi Perkuat Sisi Humanis Polri


Pertajam Kualitas Komunikasi Perkuat Sisi Humanis Polri
Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar (tengah) bersama jajaran Divisi Humas Polri.(MI/M. Ilham Ramadhan Avisena)

Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya menjadi institusi yang humanis dan dekat dengan masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh oleh institusi keamanan tersebut ialah melalui penajaman kualitas komunikasi publik dan penyediaan data yang baik.

Karenanya, Media Indonesia bersama Divisi Humas Polri menyelenggarakan pelatihan kehumasan pada 11-13 Agustus 2025. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti oleh anggota Polri di Divisi Humas di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta.

Melalui pelatihan tersebut para Perwira Utama (Pama) dan Perwira Remaja (Paja) Divisi Humas Polri diharapkan mampu memahami dan menerapkan pemberian dan penyajian informasi kepada masyarakat secara tepat dan baik. 

Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial. 

“Humas dulu fungsinya hanya pembantu pimpinan, sekarang humas menjadi fungsi utama dalam operasi Kepolisian, sehingga diharapkan oleh Kadiv Humas maupun Polri, seluruh personel Polri itu mengemban fungsi kehumasan. Sebelum memulai itu, ada baiknya personel humas sendiri dibekali dengan pemahaman seputar media, jurnalistik, public speaking, dan crisis management,” ujarnya, Rabu (13/8).

Pada hari pertama, kegiatan pelatihan diisi dengan materi dan kegiatan interaktif seputar public speaking. Mater disampaikan oleh public speaker Naila Husna. AKP Tyan mengatakan, pada sesi tersebut para Paja dilatih untuk berani berbicara di depan publik.

“Sangat baik untuk perwira ini karena mereka di lini tengah dalam manajemen, jadi mereka harus menjembatani permintaan pimpinan dan bagaimana menerjemahkan kepada anggotanya,” tuturnya. 

Pada hari kedua, kegiatan pelatihan diisi dengan materi penulisan berita dan penulisan siaran pers yang diberikan oleh praktisi media Eko Suprihanto. Pada sesi ini, peserta pelatihan mendapatkan pemahaman dan metode yang tepat dalam memberikan informasi kepada publik melalui siaran pers maupun berita. 

Sedangkan pada hari ketiga, para peserta mendapatkan materi Media Relation/Media Handling, Handling krisis oleh Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar di sesi pertama. Sementara di sesi kedua para peserta mendapatkan materi pengolahan data untuk informasi oleh Redaktur Litbang Media Indonesia Gurit Adi Suryo. 

“Manajemen krisis, itu baik sekali. Divisi humas itu pasti berhadapan dengan krisis, karena dari 450 ribu Polri, pasti ada satu dua oknum yang membuat berita negatif, tetapi kewajiban Polri secara moril adalah memberitakan hal yang positif, humanis, dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” jelas AKP Tyan.

Dia berharap melalui pelatihan tersebut Divisi Humas Polri dapat meningkatkan kualitas pemberian informasi kepada masyarakat. Itu sekaligus menjadi bagian dari pembuktian bahwa Polri merupakan sahabat dari masyarakat. 

“Polri adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat adalah bagian dari Polri. Dengan komunikasi yang baik, hubungan yang baik dengan masyarakat, tokoh masyarakat, komunitas, apa pun media utamanya. Saat polisi dan masyarakat sepaham, itu sudah pasti keamanan akan dapat lebih terjaga dengan baik,” terang AKP Tyan. 

Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar menuturkan, kerja sama antara Media Indonesia dengan Divisi Humas Polri telah dilakukan secara berkelanjutan. Itu diharapkan mampu mengiringi perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bentuk pemberian informasi.

“Dalam paparan saya tekankan divisi humas polri harus proaktif untuk menyampaikan, tidak hanya narasi, gambar video, atau audio, tapi hal yang bisa dilihat dengan mata langsung, seeing is believing, misal, polisi dikatakan berubah, apa perubahannya, tolok ukurnya apa, bentuknya apa, itu harus banyak diproduksi oleh Polri,” kata dia. 

“Menghadapi situasi sekarang ini, banyak informasi di drive oleh media sosial, jangan defensif, tapi proaktif, memberikan penjelasan, membuat narasi alternatif, yang tidak kalah penting adalah menunjukkan hal itu dalam bukti nyata di lapangan. Latihan-latihan di kelas ini untuk me-remind kita bahwa polri merupakan bagian dari masyarakat, pengayom masyarakat,” pungkas Kohar. (Mir/P-1)

Perkuat Sektor Unggulan, Pendidikan, serta Kesehatan

Perkuat Sektor Unggulan, Pendidikan, serta Kesehatan



loading…

Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan sektor unggulan, serta pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM daerah. Foto/Istimewa

MERANGIN – Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Merangin , Provinsi Jambi menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan sektor unggulan, serta pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM daerah. Masukan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Merangin 2025-2029, Senin (11/8/2025).

Sekretaris Fraksi Partai Perindo Hasren Purja Sakti mengatakan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi andalan Merangin memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan yang lebih terarah diperlukan agar potensi ini memberikan nilai tambah yang maksimal.

Dalam bidang pendidikan, Fraksi Partai yang dikenal dengan Partai Kita ini menyoroti perlunya pemerataan sarana dan prasarana di seluruh wilayah. Saat ini, masih ada sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai. “Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, anak-anak kita masih belajar tanpa fasilitas layak,” katanya.

Baca Juga: Gelar 2 Turnamen Voli, Legislator Partai Perindo Marthen Natonis Pacu Prestasi Pemuda dan Gairahkan Ekonomi Lokal

Sementara di sektor kesehatan, Fraksi Partai Perindo menilai keberhasilan program “Merangin Sehat” memerlukan dukungan fasilitas yang memadai. Hasren menyoroti kondisi RSUD Kolonel Abundjani Bangko yang masih menghadapi tantangan, mulai dari beban utang kepada pihak ketiga hingga keterbatasan sarana dan prasarana.

Perlu Kolaborasi Persatuan untuk Perkuat Demokrasi di Era VUCA

Perlu Kolaborasi Persatuan untuk Perkuat Demokrasi di Era VUCA



loading…

Dosen Hukum Tata Negara STIH IBLAM Radian Syam saat melaunching dan membedah bukunya berjudul Mendayung Demokrasi di Era VUCA di vOffice Event Space, Centennial Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Foto: Ist

JAKARTA – Dosen Hukum Tata Negara STIH IBLAM Radian Syam mengungkapkan demokrasi saat ini menghadapi tantangan besar. Pasalnya, demokrasi berada dalam pusaran kondisi yang dikenal sebagai VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, yaitu realitas global yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas tinggi.

Karena itu, perlu penguatan institusional dan kerja kolaboratif berbagai elemen bangsa untuk memperkuat demokrasi di era VUCA. Hal ini disampaikan Radian Syam saat melaunching dan membedah bukunya berjudul ‘Mendayung Demokrasi di Era VUCA’ di vOffice Event Space, Centennial Tower, Jalan Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Baca juga: INDEF: Demokrasi Indonesia Kini Brutal Politik Uang

Dalam launching dan bedah buku tersebut, hadir sebagai narasumber antara lain Sekjen HIPMI Anggawira; Ketua Yayasan LPIHM IBLAM Rahmat Dwi Putranto; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Asril; Politikus Sukmo Harsono; dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni.

“Dalam konteks ini, demokrasi sebagai sistem yang menjanjikan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan menghadapi tantangan besar. Jika demokrasi diibaratkan sebagai biduk yang sedang berlayar menuju pulau harapan, maka lautan VUCA adalah medan penuh gelombang yang harus dilalui dengan strategi dan daya tahan kelembagaan yang kuat,” ujar Radian.

Dia mengatakan demokrasi saat ini tidak cukup hanya dengan prosedur elektoral yang rutin melainkan membutuhkan adaptasi institusional yang kokoh agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian zaman.

“Kita sedang mendayung demokrasi dalam lautan yang tidak tenang. Institusi-institusi inti seperti ruang publik, pemilu, partai politik, dan hukum harus mampu bertransformasi, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk mengarahkan bangsa di tengah badai perubahan,” katanya.

Menko Polkam Perkuat Sinergi Kementerian dan Lembaga untuk Berantas Penyelundupan

Menko Polkam Perkuat Sinergi Kementerian dan Lembaga untuk Berantas Penyelundupan



loading…

Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan akan melaksanakan sinergi berkelanjutan antar Kementerian/Lembaga dalam mencegah dan memberantas penyelundupan di Tanah Air. Foto/istimewa

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan akan melaksanakan sinergi berkelanjutan antar Kementerian/Lembaga dalam mencegah dan memberantas penyelundupan di Tanah Air.

“Saya akan terus mendorong dan memastikan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan berkerja secara berkelanjutan dalam mensinergikan Kementerian/Lembaga guna memberantas penyelundupan di Indonesia,” katanya, Jumat (1/8/2025).

Mantan Wakapolri ini menyebut, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia, termasuk dalam penindakan penyelundupan yang kompleks dan terorganisir.

Baca juga: Menko Polkam Tanggapi Soal Pengibaran Simbol Pengganti Bendera Merah Putih

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan penegakan hukum, khususnya di wilayah laut yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan lintas batas,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan Penutupan Operasi Terpadu Semester I Tahun 2025 dan Launching Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan.

Baca juga: Menko Polkam Perkuat Penanganan dan Pencegahan Karhutla di Sumatera Selatan