Penyidikan - My Blog

KPK Segera Tingkatkan Perkara Korupsi Kuota Haji ke Penyidikan

ilb3h Uncategorized Agustus 7, 2025Haji, Korupsi, KPK, Kuota, Penyidikan, Perkara, Segera, Tingkatkan 0 Komentar

loading…

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya akan segera meningkatkan perkara korupsi kuota haji ke penyidikan. Foto/SindoNews

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah rampung memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024. KPK menyebut perkara ini akan segera memasuki tahap baru.

“Terkait dengan pemeriksaan (mantan) Menteri Agama. Tadi pertanyaannya, apakah ini babak akhir dari penyelidikan? Ini sudah mendekati penyelesaian,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Kamis (7/8/2025).

Menurut Asep, KPK berencana meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Asep memastikan proses tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau tidak melewati bulan Agustus akan kami tingkatkan ke penyidikan,” jelasnya.

Baca juga: Diperiksa KPK Hampir 5 Jam, Gus Yaqut: Terima Kasih Mendapatkan Kesempatan Mengklarifikasi

Gus Yaqut sapaan akrab Yaqut Cholil Qoumas diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (7/8/2025) dan berada di dalam selama lima jam. Usai diperiksa, Yaqut hanya mengatakan dia dimintai keterangan soal kuota haji. Gus Yaqut enggan membeberkan lebih lanjut isi pertanyaan penyidik.

Merasa Dikriminalisasi, Hasto Ajukan Uji Materi Pasal Perintangan Penyidikan di UU Tipikor

ilb3h Uncategorized Juli 28, 2025Ajukan, Dikriminalisasi, Hasto, Materi, Merasa, Pasal, Penyidikan, Perintangan, Tipikor, Uji 0 Komentar

loading…

Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan uji materi UU Nomor 31 Tahun 1999. Foto/sindoNews/isra triansyah

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan uji materi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.

Permohonan uji materi yang dilakukan Hasto ini dibenarkan oleh Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail. Maqdir menyampaikan bahwa uji materi itu dimohonkan pada Kamis (24/7) satu hari sebelum putusan perkara kliennya diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun pasal yang diuji ialah Pasal 21 UU Tipikor, pasal yang mengatur tentang perintangan penyidikan alias obstruction of justice. Maqdir menyampaikan salah satu latar belakang diajukannya uji materi ini lantaran Hasto dinilai dikriminalisasi.

“Ya itulah salah satu argumen yang kita sampaikan bahwa penetapan pak Hasto sebagai tersangka melanggar Pasal 21 itu tidak tepat, karena gak ada bukti,” kata Maqdir saat dihubungi, Senin (28/7/2025).

Baca juga: Djarot PDIP Sebut Hasto Kristiyanto Tahanan Politik: Karena Berbeda dengan Penguasa