NasDem Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo, Evaluasi Ulang dalam 1-2 Tahun ke Depan

NasDem Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo, Evaluasi Ulang dalam 1-2 Tahun ke Depan


NasDem Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo, Evaluasi Ulang dalam 1-2 Tahun ke Depan
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.(MI/Lina Herlina)

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan dukungan penuh partainya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengisyaratkan akan melakukan evaluasi terhadap dukungan tersebut dalam 1-2 tahun ke depan.

“Sejak 30 menit setelah KPU resmi mengumumkan Presiden Prabowo sebagai presiden yang terpilih, Nasdem telah memberikan sikapnya secara resmi memberikan dukungannya sepenuhnya atas pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo,” kata Surya Paloh usai membuka Rakernas I Partai NasDem, Jumat (8/8).

Surya Paloh menegaskan bahwa setelah 10 bulan berjalan, sikap NasDem tidak bergeser sedikit pun dalam mendukung pemerintahan Prabowo. Partainya bahkan menginginkan agar capaian kemajuan dan keberhasilan bisa terus bergerak ke arah yang diinginkan bersama.

Apresiasi Program Strategis Pemerintah

Ketua Nasdem ini mengapresiasi program-program kebijakan yang dinilainya ‘super strategis’ dan extraordinary, terutama dalam hal kemandirian energi dan kemandirian pangan.

“Program kemandirian energi ini luar biasa. Kalau ini bisa tercapai, memang ini yang dibutuhkan negeri ini. Kita sekarang menjadi net importer terbesar dalam hal BBM di seluruh negara yang ada di muka bumi ini,” ungkapnya.

Demikian pula dengan kemandirian pangan, Surya Paloh menyebut Indonesia sebagai negara agraris yang seharusnya mampu mencapai kemandirian pangan mengingat kontur, struktur tanah, dan iklim yang mendukung.

Meski memberikan dukungan penuh saat ini, Surya Paloh mengindikasikan akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

“Ini baru 10 bulan, 10 bulan kita mulai berbicara. Nanti Anda akan mendengar, kita lihat lagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau kesempatan kita baru 10 bulan kerja, wajar sekali belum mencapai sesuatu yang cukup signifikan,” jelasnya.

“Tapi setelah ini berjalan mungkin tahun kedua, itu lain lagi suasananya,” sambungnya politisi senior tersebut.

Komitmen terhadap Stabilitas Nasional

Surya Paloh juga menekankan komitmen NasDem untuk menjaga stabilitas nasional. Ia menegaskan bahwa partainya akan mengingatkan dan berhadapan dengan siapa saja yang ingin mengganggu stabilitas nasional.

“NasDem ingin mengingatkan dan ingin berhadapan dengan siapa saja yang ingin mengganggu stabilitas nasional. Bukan kita ikut dalam barisan untuk mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.

Ia menyebut dukungan NasDem adalah dukungan yang totalitas dengan kejujuran dan ketulusan hati, sembari melihat kompleksitas permasalahan dan beratnya beban yang dihadapi Presiden Prabowo yang harus dibantu oleh seluruh komponen dan elemen publik. (LN/E-4)

Harta Kekayaan Naik Rp10 Miliar, Pramono Anung Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan

Harta Kekayaan Naik Rp10 Miliar, Pramono Anung Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Transparan



loading…

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto/Dok SindoNews

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang berintegritas. Hal ini disampaikan sebagai bentuk respons atas publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN ) yang telah ia serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 April 2025.

Dalam laporan tersebut, total kekayaan Gubernur Pramono tahun 2024 tercatat sebesar Rp114.518.499.429 atau naik sekitar Rp10 miliar dibandingkan harta tahun 2023, saat ia masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet ( Seskab ). Kenaikan kekayaan ini berasal dari peningkatan nilai surat berharga, kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya.

“LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, tetapi salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat ikut serta mengawasi dan memastikan integritas pejabat publik, termasuk saya sebagai Gubernur,” kata Pramono dalam keterangannya, dikutip Selasa (29/7/2025).

Baca Juga: Resmi Maju Pilkada Jakarta, Harta Kekayaan Pramono Anung Capai Rp104 Miliar

Menurut Pramono, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, serta penerapan prinsip-prinsip good governance secara konsisten dan menyeluruh.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya, lanjut Pramono, akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, membuka akses informasi publik seluas-luasnya, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

“Saya percaya, kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun dengan keteladanan dan keterbukaan. Kita harus bekerja jujur, melayani dengan hati, dan tidak alergi terhadap pengawasan,” tegasnya.