PDIP Ungkap Alasan Hasto Kembali Jadi Sekjen Singgung soal Loyalitas

PDIP Ungkap Alasan Hasto Kembali Jadi Sekjen Singgung soal Loyalitas


PDIP Ungkap Alasan Hasto Kembali Jadi Sekjen: Singgung soal Loyalitas
Ilustrasi: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) bersama dengan Ahmad Basarah (kanan) dan Adian Napitupulu (kiri)( MI/ Moh Irfan)

WAKIL Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP untuk periode 2025–2030. Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena kinerja Hasto dinilai baik serta loyalitasnya telah teruji.

“Pertimbangan Bu Mega berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi Sekjen kita (PDIP) dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus,” kata Adian dikutip Antara, Jumat (15/8).

Adian menegaskan, meski kembali memegang jabatan strategis, Hasto diyakini tetap bersikap kritis. Ia menyebut sikap kritis adalah bagian yang melekat pada seorang intelektual.

Menurut dia, daya kritis melekat pada pada semua yang mengaku dirinya intelektual. Adian menilai intelektualitas seseorang akan berhenti jika ia berhenti mempertanyakan sesuatu.

“Jadi kalau sudah ada orang yang mengaku dirinya intelektual, tapi sudah berhenti bertanya, (maka) intelektualitasnya berhenti.”

Hasto resmi dilantik sebagai Sekjen PDIP dalam rapat pleno DPP pada Kamis (14/8), menyusul penetapan susunan pengurus DPP usai Kongres ke-6 PDIP di Bali. Sebelumnya, Megawati masih merangkap posisi Sekjen.

Hasto sempat mendekam di tahanan karena kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Pada akhir Juli 2025, Hasto menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga bebas dari seluruh hukuman tersebut. (P-4)

Amnesti kepada Hasto, PDIP Kami Bersyukur


Amnesti kepada Hasto, PDIP: Kami Bersyukur
Hasto Kristiyanto berpose saat akan menjalani pembacaan vonis oleh majelis hakim dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (25/7/2025)(MI/Usman Iskandar)

Juru Bicara PDI-P, Chico Hakim mengatakan langkah pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong dalam perkara tindak pidana korupsi dinilai tepat. 

“Kita bersyukur pak Prabowo merasa dengan keputusan ini artinya menunjukan bahwa beliau artinya betul-betul memperhatikan situasi dan apa-apa yang terjadi di bidang hukum di negara kita dan mengambil langkah yg dianggap tepat,” katanya dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, hari ini.

Menurut Chico, sejak awal penetapan Hasto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku oleh KPK merupakan hal yang janggal. “Yang memang sejak awal kami melihat banyak kejanggalan dalam proses hukum keduanya,” jelasnya. 

Selain itu, Chico menilai langkah yang diambil Presiden Prabowo dalam memberikan amnesti dan abolisi sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar dan tidak mengintervensi hukum 

“Kita memahami seorang presiden itu kan ada keterbatasan terkait hal-hal yang berkaitan yudisial, jadi memang sesuai tupoksinya saja sebagai seorang presiden dia tidak bisa mengintervensi ketika persidangan sedang berjalan, namun dia bisa mengambil langkah yang diberikan hak-hak undang-undang seperti abolisi amnesti,” pungkasnya. 

Pada hari ini (1/8), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto keluar dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 09.03 WIB dengan keadaan masih masih mengenakan rompi oranye tahanan dan tangan terborgol.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan DPR memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan Kepala Negara tidak melewati batasnya. “Itu kewenangan Presiden sesuai UUD 1945,” kata Setyo melalui keterangan tertulis, Kamis, (31/7).

Setyo mengatakan, Presiden berhak memberikan ampunan kepada siapapun. Termasuk Hasto, yang terjerat kasus suap pada proses PAW anggota DPR. (Dev/P-1)

Jelang Kongres PDIP, Puan Unggah Foto Bareng Megawati dan Prananda

Jelang Kongres PDIP, Puan Unggah Foto Bareng Megawati dan Prananda



loading…

Megawati Soekarnoputri dicium putra-putrinya, M Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Foto/Tangkapan layar Instagram @puanmaharaniri

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengunggah foto bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP M Prananda Prabowo. Foto itu diunggah Puan menjelang pelaksanaan Kongres ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (1/8/2025).

Dalam unggahan itu, Megawati diapit oleh kedua anaknya, Puan dan Prananda. Pada foto pertama, Puan yang mengenakan kemeja merah dan Prananda mengenakan kemeja hitam, tampak tersenyum lebar. Sementara di foto kedua, Prananda dan Puan terlihat mencium Megawati.

Megawati dan Prananda terlihat mengenakan kartu pengenal Kongres ke-6 PDI Perjuangan. “Bismillah,” tulis Puan dalam postingannya dengan emotikon bendera Indonesia dan salam tiga jari.

Baca Juga: Said Abdullah Sebut Prananda-Puan Anak Biologis dan Ideologis Megawati

Kongres ke-6 PDIP ini akan menentukan ketua umum PDIP. Tema kongres ini adalah “Berderap Dalam Rampak Satu Barisan”.

Kongres digelar di BNDCC. Area di sekitar kongres terlihat dijaga ketat oleh Satgas Cakra Buana dan pecalang. Awak media belum diperkenankan masuk ke dalam hal tempat digelarnya kongres.

(zik)

PDIP Kwik Kian Gie Penerus Pikiran Soekarno dan Hatta

PDIP Kwik Kian Gie Penerus Pikiran Soekarno dan Hatta


PDIP: Kwik Kian Gie Penerus Pikiran Soekarno dan Hatta
Ekonom senior Kwik Kian Gie.(MI/ Ramdani.)

KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku berduka atas meninggalnya Kwik Kian Gie. Ekonom yang berpulang pada usia 90 tahun, Senin (28/7) malam, itu dinilai sebagai guru bangsa yang terus menyuarakan idealisme hingga akhir hayat. Selain itu, Said menilai Kwik Kian Gie merupakan nasionalis yang ingin perekonomian Indonesia bisa mandiri.

 

“Tidak sejengkal pun kita ragu atas nasionalismenya Pak Kwik, beliau meneruskan jalan pikiran Bung Karno dan Bung Hatta, yang menginginkan ekonomi kita sebagai bangsa bisa mandiri. Oleh sebab itu, beliau selalu memberi perhatian besar tentang bagaimana sumber daya alam dikelola, dan bagaimana cara mengelolanya,” kata Said melalui keterangannya, Selasa (29/7).

 

Said bercerita, awal mula bertemu Kwik Kian Gie pada 1988. Ketika itu Said sebagai Sekretaris PDI Kabupaen Sumenep ikut rapat koordinasi di Kantor DPD PDI Jawa Timur. Saat itu Kwik Kian Gie hadir sebagai pembicara kunci, sekaligus Ketua Balitbangpus DPP PDI.

 

Kala itu Kwik mengkritik keras maraknya impor untuk berbagai komoditas di Tanah Air. “Teringat dalam kenangan momen itu, Pak Kwik dengan cakapnya mengulas persoalan persoalan ekonomi bangsa. Ekonomi kita semuanya impor. Kita cuma menjadi bangsa perakit cetusnya lantang. Pikiran pikiran Pak Kwik selalu bernas dan kritis, terutama soal soal ekonomi dan politik. Tak peduli, di dalam dan di luar kekuasaan, sikap politik dan kepribadiannya tidak berubah. Idealisme menjadi rel penyangga sekaligus “hakim” untuk menentukan langkah langkahnya. Kecintaannya terhadap republik ini tidak surut dibarter oleh apapun,” katanya.

 

Said juga teringat saat krisis 1997/1998, Kwik Kian Gie menonjol sebagai figur terdepan mempersoalkan skema penyelesaian ala IMF terhadap utang para obligor. IMF dan sejumlah menteri di kabinet menyetujui skema pengambilalihan aset para obligor atas utang mereka di bank yang diambil alih oleh BPPN.

 

Kwik menilai sejumlah aset perusahaan yang disita BPPN jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah utang, sebab asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajibannya. “Pak Kwik kalah dalam keputusan ini, namun beliau tetap berdiri dengan kepala tegak,” katanya.

 

Lalu, pada 2004, Said teringat saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden RI memerintahkan Kwik Kian Gie selaku Kepala Bappenas untuk mengelola sendiri Blok Migas di Cepu dari Exxon Mobil (EM) yang berposisi sebagai Technical Assitance Contract (TAC) yang akan berakhir tahun2005.

 

“Pak Kwik bersama Pertamina membuat konsep kontrak kerjasama operasi di mana EM nantinya menjadi subordinat Pertamina. Desain ini sangat memberi nilai ekonomi yang besar bagi bangsa, namun belum terimplementasi, masa pemerintahan Ibu Mega berakhir,” katanya. (M-1)