Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza

Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza


Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza
Warga Palestina memeriksa kerusakan yang terjadi akibat serangan udara Israel di kawasan al-Zeitoun di Gaza City, Jalur Gaza.(AFP/BASHAR TALEB)

DELAPAN negara Eropa mengecam keras rencana pemerintah Israel untuk menduduki sepenuhnya Jalur Gaza dan dengan tegas menolak segala perubahan demografis maupun teritorial.

Dalam pernyataan bersama, Minggu (10/8), para menteri luar negeri dari Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, Slovenia, dan Spanyol mengatakan mereka mengecam keras pengumuman terbaru Pemerintah Israel mengenai intensifikasi pendudukan dan serangan militer di Jalur Gaza, termasuk di Kota Gaza.

“Keputusan ini hanya akan memperdalam krisis kemanusiaan dan semakin membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan,” tegas pernyataan bersama dari delapan negara Eropa tersebut.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Jalur Gaza yang diajukan Kepala Otoritas Benjamin Netanyahu pada Jumat (8/8) pagi, yang kemudian ditentang luas.

Para menteri luar negeri tersebut mencatat bahwa rencana pendudukan tersebut akan menyebabkan jumlah kematian yang sangat tinggi dan tidak dapat diterima dan pengusiran paksa hampir 1 juta warga sipil Palestina.

“Kami dengan tegas menolak segala bentuk perubahan demografis atau teritorial di Wilayah Pendudukan Palestina,” tegas mereka, sembari menambahkan bahwa tindakan seperti itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.

Para menteri tersebut juga memperingatkan bahwa intensifikasi serangan militer dan pendudukan Kota Gaza merupakan hambatan serius terhadap upaya penerapan solusi dua negara.

“Jalur Gaza harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Palestina bersama Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur,” kata pernyataan itu, seraya menyebutkan bahwa pengakuan Palestina dan Israel merupakan jaminan keamanan terbaik bagi keduanya dan akan menjamin stabilitas seluruh kawasan Timur Tengah.

“Kami terus menyerukan gencatan senjata segera dan penghentian permusuhan secara permanen, pembebasan segera seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas, dan masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat, tanpa hambatan, dan dalam skala besar,” tambah mereka.

Serangan militer Israel di Jalur Gaza kembali dilanjutkan pada 18 Maret dan sejak itu, sebanyak 9.862 orang telah tewas dan 40.809 lainnya luka-luka, menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sempat berlaku pada Januari.

Israel sedang menghadapi kecaman internasional yang meningkat akibat perang mematikan di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 61.400 orang sejak Oktober 2023. Kampanye militer itu telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan membuatnya berada di ambang kelaparan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah kantong tersebut. (Ant/Z-1)

Inggris Tegaskan Dukungan untuk Negara Palestina Sesuai Perbatasan 1967

Inggris Tegaskan Dukungan untuk Negara Palestina Sesuai Perbatasan 1967



loading…

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Foto/Simon Dawson/No 10 Downing Street

LONDON – Pemerintah Inggris merilis detail baru mengenai rencananya mengakui negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB bulan September. Dalam nota kesepahaman yang baru diterbitkan dengan Otoritas Palestina, pemerintah menyatakan Inggris berkomitmen pada “solusi dua negara berdasarkan garis 1967” dan “tidak mengakui Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagai bagian dari Israel.”

“Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Gaza, harus dipersatukan kembali di bawah otoritasnya sendiri,” ungkap pernyataan Inggris dalam memorandum tersebut.

Dalam pernyataan penting dukungan Inggris terhadap Otoritas Palestina, dokumen tersebut menegaskan, “Otoritas Palestina harus memiliki peran sentral dalam fase selanjutnya di Gaza terkait tata kelola, keamanan, dan pemulihan dini.”

Para pejabat Inggris sebelumnya telah menuntut agar Hamas melucuti senjata dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.
Langkah ini membuka jurang pemisah yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kebijakan Inggris dan Israel serta terjadi setelah Inggris menjatuhkan sanksi kepada dua menteri Israel.

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dijatuhi sanksi atas “hasutan berulang mereka untuk melakukan kekerasan terhadap komunitas Palestina” pada bulan Juni.

Pada 23 Juli, parlemen Israel mengesahkan mosi tidak mengikat yang menyerukan pemerintah Israel untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki.

3 Negara Pendukung Setia Israel, Salah Satunya Mayoritas Berpenduduk Islam

3 Negara Pendukung Setia Israel, Salah Satunya Mayoritas Berpenduduk Islam



loading…

Israel memiliki banyak pendukung setia. Foto/X/@Ostrov_A

GAZAIsrael mendapatkan dukungan dari banyak negara, umumnya Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Namun, Israel juga meraih dukungan dari banyak negara lainnya, termasuk di Asia.

Israel memiliki pendukung setia ketika Tel Aviv diguncang isu kelaparan Gaza dan perang terus menerus di Palestina. Zionis tetap memberikan kontribusi besar kepada aliansinya yang memberikan jaminan diplomasi dan keamanan.

3 Negara Pendukung Setia Israel, Salah Satunya Mayoritas Berpenduduk Islam

1. Amerika Serikat

Beberapa menit setelah David Ben-Gurion, yang kelak menjadi perdana menteri pertama Israel, mengumumkan berdirinya Negara Israel pada 14 Mei 1948, Presiden AS Harry Truman secara resmi mengakui negara baru tersebut. Tiga hari kemudian, Uni Soviet juga mengakuinya, dan setahun kemudian, Israel menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah Perang Dunia II, Truman awalnya ragu untuk mengirimkan senjata ke Israel, karena khawatir hal itu dapat memicu perlombaan senjata di Timur Tengah dan mendorong negara-negara Arab untuk mencari senjata Soviet.

Namun, ketika Uni Soviet mendukung gerakan nasionalis yang mendapatkan momentum di negara-negara Arab dari tahun 1950-an hingga 1970-an, Israel dan AS mengembangkan tujuan bersama: melawan pengaruh Soviet dan membendung penyebaran komunisme.

Pengiriman senjata AS sangat penting ketika konflik pecah antara Israel dan negara-negara tetangganya. Misalnya, selama Perang Yom Kippur 1973, ketika Suriah dan Mesir menyerang Israel, Amerika Serikat mengirimkan sejumlah besar perlengkapan militer, senjata, tank, dan jet ke Israel karena negara tersebut menderita banyak korban dan kehilangan peralatan.

Fenomena One Piece, Menko Polkam Boleh Selama Tidak Mencederai Simbol Negara


Fenomena One Piece, Menko Polkam: Boleh Selama Tidak Mencederai Simbol Negara
Ilustrasi Bendera One Piece(Dok.Istimewa)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan merespon soal beredarnya narasi pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece jelang HUT Ke-80 RI.

Menurut Budi Gunawan, gerakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat bendera merah putih.

“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” kata pria yang akrab disapa BG dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, hari ini.

Menurut BG, pemerintah sangat mengapresiasi segala bentuk kreativitas warga dalam berekspresi selama itu tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara.

Namun jika pemerintah melihat adanya upaya kesengajaan dalam menyebarkan narasi tersebut, BG memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas.

“Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan ‘Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun’ Ini adalah upaya kita untuk melindungi martabat dan simbol negara,” kata BG.

Karenanya, BG berharap dalam momentum HUT ke-80 ini, masyarakat bisa menghargai dan menghormati jasa para pahlawan dengan tidak merendahkan bendera merah putih yang telah menjadi simbol dan identitas negara.(Ant/P-1)

Siapa Putri Reema? Cucu Mendiang Raja Faisal Saudi yang Menyatakan Solusi 2 Negara untuk Akhiri Perang Gaza

Siapa Putri Reema? Cucu Mendiang Raja Faisal Saudi yang Menyatakan Solusi 2 Negara untuk Akhiri Perang Gaza



loading…

Putri Reema menyerukan solusi dua negara untuk akhiri perang Gaza. Foto/IG/Arab News

RIYADH – Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat, Putri Reema binti Bandar, mengatakan bahwa solusi dua negara yang mengakui Palestina dan Israel adalah “satu-satunya kerangka kerja yang dapat mengakhiri pertumpahan darah, membangun kembali Gaza, dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan.” Itu sebagai penegasan sikap Kerajaan Arab Saudi.

Pernyataannya muncul bersamaan dengan konferensi internasional tingkat tinggi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, yang berupaya memetakan jalan menuju kenegaraan Palestina.

Ia menekankan bahwa “Kerajaan Arab Saudi telah lama memperjuangkan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian abadi, yang menjamin martabat dan hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina sekaligus membangun fondasi keamanan dan stabilitas bagi Israel dan kawasan.”

Ia menekankan bahwa “Ini bukan sekadar posisi diplomatik; ini adalah kebutuhan moral, strategis, dan praktis yang didasarkan pada keadilan dan upaya mencapai masa depan bersama.”

Putri Reema menambahkan bahwa komitmen Arab Saudi terhadap perdamaian tertanam dalam visi nasionalnya: “Upaya kita untuk mencapai perdamaian dan keamanan bagi kawasan ini merupakan bagian dari sejarah kita dan merupakan inti dari tujuan modernisasi dan pertumbuhan dalam Visi 2030.”

Siapa Putri Reema? Cucu Mendiang Raja Faisal Saudi yang Menyatakan Solusi 2 Negarauntuk Akhiri Perang Gaza

1. Akan Menormalisasi Hubungan dengan Israel jika Palestina Jadi Negara Merdeka

Merujuk pada Inisiatif Perdamaian Arab 2002, ia mengatakan, “Kerajaan Arab Saudi telah memperjuangkan resolusi damai selama beberapa dekade… berdasarkan keyakinan bahwa perdamaian di kawasan ini tidak dapat dipisahkan dari keadilan bagi Palestina.”

Solusi dua negara akan menawarkan Israel kesempatan untuk normalisasi dengan negara-negara Arab dengan imbalan pembentukan negara Palestina, kata duta besar tersebut.

“Visi ini… menawarkan normalisasi penuh bagi Israel dengan dunia Arab sebagai imbalan atas status kenegaraan Palestina. Solusi dua negara sangat penting karena mengatasi akar penyebab konflik: pengingkaran terhadap hak penentuan nasib sendiri Palestina dan ketidakamanan yang memicu ekstremisme di kedua belah pihak,” kata Putri Reema, dilansir Al Arabiya.

4 Alasan Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara

4 Alasan Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara



loading…

LONDON – Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bersiap mengakui negara Palestina paling cepat pada bulan September. Dengan pengecualian jika Israel memenuhi persyaratan utama, termasuk mencapai gencatan senjata dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang.

Pengumuman perdana menteri pada hari Selasa menandai perubahan signifikan dalam posisi Inggris yang telah lama berlaku, yaitu mengakui Palestina sebagai bagian dari proses perdamaian pada titik dampak maksimum.

Downing Street mengatakan Starmer akan memutuskan sejauh mana Israel dan Hamas telah memenuhi persyaratannya sebelum ia membuat keputusan di hadapan Majelis Umum PBB pada bulan September.

4 Alasan Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara

1. Mewujudkan Solusi 2 Negara

Melansir Guardian, pengakuan ini merupakan langkah simbolis, tetapi akan membuat marah pemerintah Israel, yang berargumen bahwa hal itu akan mendorong Hamas dan memberi penghargaan kepada terorisme.

Pada dasarnya, ini merupakan pengakuan formal dan politis atas penentuan nasib sendiri Palestina – tanpa perlu terlibat dalam hal-hal praktis yang pelik seperti lokasi perbatasan atau ibu kotanya.

Pengakuan ini juga memungkinkan terjalinnya hubungan diplomatik penuh yang akan menghasilkan penempatan duta besar Palestina (alih-alih kepala misi) di London dan penempatan duta besar Inggris di Palestina. Para pendukung mengatakan bahwa ini adalah cara untuk memulai proses politik menuju solusi dua negara pada akhirnya.

Dari 193 negara anggota PBB, sekitar 140 negara telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara tersebut termasuk Tiongkok, India, dan Rusia, serta mayoritas negara Eropa seperti Siprus, Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Swedia. Namun hingga hari Kamis, ketika Prancis mengumumkan niatnya untuk mengakui Palestina, belum ada satu pun negara G7 yang berkomitmen.

Baca Juga: Gempa Guncang Rusia, Ramalan New Baba Vanga Terbukti, Kiamat Sudah Dekat?

2. Tekanan Domestik yang Kuat di Inggris

Dua faktor internasional utama dan tekanan domestik yang besar berperan dalam penentuan waktu pengumuman Starmer.

2 Negara yang Terdampak Gempa Rusia, Salah Satunya Musuh Bebuyutan

2 Negara yang Terdampak Gempa Rusia, Salah Satunya Musuh Bebuyutan



loading…

Setidaknya dua negara terdampak gempa Rusia. Foto/X/@CeciTruman

MOSKOW – Gelombang tsunami menghantam sebagian wilayah Rusia , Jepang, dan Hawaii di Amerika Serikat setelah gempa bumi dahsyat di lepas pantai Rusia. Bahkan peringatan tsunami dikeluarkan untuk puluhan negara lain, termasuk Filipina dan Ekuador.

Gelombang yang berpotensi berbahaya diperkirakan akan terjadi di beberapa wilayah AS, sebagian besar wilayah pesisir Amerika Latin, dan sejumlah negara kepulauan di Asia dan Pasifik pada Rabu malam.

Gelombang setinggi 4 meter telah melanda wilayah Kamchatka Timur Jauh Rusia, kata Sergei Lebedev, menteri regional untuk situasi darurat, menyusul gempa berkekuatan 8,8 skala Richter, salah satu yang terbesar yang pernah tercatat.

Ketinggian gelombang tsunami di kota Severo-Kurilsk di Pasifik Rusia melebihi tiga meter (9,8 kaki), dan yang paling kuat mencapai lima meter (16,4 kaki), kantor berita Rusia RIA Novosti melaporkan pada hari Rabu, mengutip layanan darurat. Severo-Kurilsk, sebuah kota pelabuhan di wilayah Sakhalin di Kepulauan Kuril utara, terendam banjir, memaksa 2.000 penduduknya dievakuasi, kata Kementerian Darurat dan Bantuan Bencana Rusia.

Video yang diunggah di media sosial Rusia menunjukkan bangunan-bangunan di kota itu terendam air, sementara pihak berwenang mengumumkan keadaan darurat di seluruh Distrik Kuril Utara. Wali Kota Distrik, Alexander Ovsyannikov, mengatakan sudah cukup waktu untuk mengevakuasi semua orang di pulau-pulau terdampak. “Semua orang berada di zona aman tsunami,” ujarnya dalam rapat tanggap darurat.

2 Negara yang Terdampak Gempa Rusia, Salah Satunya Musuh Bebuyutan

1. Amerika Serikat

Pusat Peringatan Tsunami AS menyatakan gelombang setinggi 3 meter (9,8 kaki) dapat menghantam Ekuador dan Rusia, sementara gelombang setinggi 1 hingga 3 meter (3,3-9,8 kaki) mungkin terjadi di Hawaii, Chili, Peru, Kosta Rika, Jepang, dan beberapa pulau di Pasifik.

“Ini adalah zona subduksi yang berpotensi menimbulkan tsunami besar,” ujar Nathan Bangs, seorang profesor riset di Institut Geofisika Universitas Texas, kepada Al Jazeera. “Hal ini serupa dengan kondisi lain yang telah menghasilkan tsunami besar dalam beberapa tahun terakhir setelah gempa bumi, seperti Sumatra pada tahun 2004 dan Tohoku pada tahun 2011.”

Badan Meteorologi Nasional AS mengeluarkan “peringatan” tsunami untuk negara bagian Hawaii, Kepulauan Aleut Alaska, dan sebagian California, serta peringatan tsunami tingkat rendah untuk sebagian Washington dan Oregon, dengan gelombang diperkirakan tiba mulai sore hari pada hari Rabu.

Peringatan tsunami yang lebih ringan diberlakukan untuk seluruh Pantai Barat AS.

Departemen Manajemen Darurat Honolulu di Hawaii mendesak evakuasi penduduk dari beberapa wilayah pesisir.

10 Negara Calon Resmi Anggota BRICS, Tiga dari Asia Tenggara Tetangga Indonesia

10 Negara Calon Resmi Anggota BRICS, Tiga dari Asia Tenggara Tetangga Indonesia



loading…

BRICS sedang mempertimbangkan menambah 10 negara baru sebagai anggota. FOTO/Shutterstock

JAKARTA – BRICS sedang mempertimbangkan menambah 10 negara baru sebagai anggota. Proses evaluasi ini mencakup analisis terhadap kelebihan dan kekurangan yang dapat dibawa oleh masing-masing negara ke dalam aliansi.

Negara-negara yang sedang dipertimbangkan meliputi Bahrain, Malaysia, Turki, Vietnam, Belarus, Sri Lanka, Meksiko, Kuwait, Thailand, dan Uzbekistan. Bahrain dan Kuwait, sebagai dua negara penghasil minyak utama, menawarkan potensi ekonomi yang signifikan.

Dengan bergabungnya Meksiko, BRICS dapat memperluas jangkauannya ke pasar Amerika Latin, yang dapat memberikan keuntungan strategis bagi aliansi ini. Sementara itu, Belarus dapat membuka akses ke pasar Eropa Timur, yang akan semakin memperkuat posisi BRICS di kancah global.

Baca Juga: BRICS Tolak Pembayaran Dolar AS, 50% Transaksi Gunakan Yuan China

Keberadaan negara-negara seperti Turki, Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, dan Uzbekistan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Pembangunan Baru (NDB) yang merupakan lembaga keuangan milik BRICS. Dengan penambahan anggota baru, NDB berencana untuk memperluas penyaluran pinjaman dalam mata uang lokal, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara tersebut untuk pengembangan infrastruktur.

Negara-negara yang berpotensi bergabung ini tidak hanya menawarkan sumber daya alam, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang pesat. Misalnya, Vietnam dan Malaysia telah menunjukkan pertumbuhan PDB yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan mereka kandidat yang menarik untuk bergabung dengan BRICS.

Berdasarkan laporan Watcher Guru, proses penerimaan anggota baru ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar BRICS di panggung internasional. Dengan memperkuat aliansi, BRICS dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan global, termasuk isu-isu ekonomi dan politik yang kompleks.

10 Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ternyata Indonesia Juaranya

10 Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ternyata Indonesia Juaranya



loading…

Indonesia menjadi juara dalam negara paling malas jalan kaki di dunia. Foto/Dok SindoNews

JAKARTA – Universitas Stanford pernah melakukan studi yang mengungkapkan beberapa wawasan mengejutkan tentang ketidakaktifan penduduk di seluruh dunia. Para peneliti dari universitas tersebut menganalisis data dari lebih dari 700.000 orang di 46 negara. Studi ini menggunakan ponsel pintar untuk melacak langkah harian penduduk di wilayah tersebut.

Studi ini dipublikasikan di jurnal Nature yang menyoroti disparitas aktivitas fisik di seluruh dunia. Menurut studi tersebut, beberapa negara memiliki rata-rata langkah harian yang sangat rendah di antara warganya, yang menunjukkan gaya hidup yang sangat tidak aktif. Studi ini telah memeringkat semua negara berdasarkan aktivitas pejalan kaki harian mereka dan menempatkan mereka dalam daftar negara-negara paling tidak aktif.

10 Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ternyata Indonesia Juaranya

1. Indonesia

Melansir Business Standard, Indonesia menduduki puncak daftar negara paling tidak aktif dengan rata-rata langkah harian terendah, hanya mencatat 3.513 langkah rata-rata per hari. Negara ini menghadapi masalah kemacetan perkotaan dan keterbatasan infrastruktur pejalan kaki yang berkontribusi pada rendahnya tingkat aktivitas.

Studi ini menyoroti perlunya inisiatif kesehatan masyarakat yang lebih baik untuk mendorong lebih banyak aktivitas fisik di kalangan masyarakat Indonesia.

2. Arab Saudi

Negara kedua dalam daftar ini adalah Arab Saudi dengan rata-rata 3.807 langkah per hari. Alasan di balik rendahnya aktivitas fisik adalah iklim panas dan faktor budaya. Masyarakat di negara ini lebih suka tinggal di dalam ruangan, terutama selama musim panas yang terik, yang menyebabkan gaya hidup yang lebih tidak aktif.

Pemerintah berupaya untuk mempromosikan aktivitas fisik, olahraga luar ruangan, dan menyelenggarakan kampanye kesadaran publik untuk mengatasi masalah ini.

Baca Juga: Ditekan Dunia Internasional, Militer Israel Mulai Jeda Taktis di Gaza

3. Malaysia

Malaysia melaporkan rata-rata langkah harian sebesar 3.963 langkah karena urbanisasi dan preferensi mereka terhadap transportasi bermotor adalah alasan utama di balik tren ini. Ada kota-kota besar dengan kemacetan lalu lintas yang tinggi sehingga membuat berjalan kaki kurang menarik.

Laporan mengklaim bahwa inisiatif kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong berjalan kaki dan pengembangan infrastruktur yang ramah pejalan kaki membantu meningkatkan tingkat aktivitas fisik di Malaysia.

4. Filipina

Filipina mencatat rata-rata 4.008 langkah per hari, menempatkannya di antara negara-negara dengan tingkat aktivitas paling rendah. Urbanisasi dan faktor sosial ekonomi memainkan peran penting dalam tren ini.

Kota-kota seperti Manila dan Cebu menghadapi tantangan seperti kemacetan lalu lintas yang tinggi dan infrastruktur pejalan kaki yang terbatas. Para ahli menyarankan untuk mempromosikan jalan kaki dan bersepeda guna meningkatkan tingkat aktivitas fisik warga Filipina.

5. Afrika Selatan

Afrika Selatan berada di peringkat kelima dalam daftar dengan rata-rata langkah harian sebesar 4.105. Keragaman geografi dan disparitas sosial ekonomi negara ini berkontribusi pada beragamnya tingkat aktivitas fisik. Wilayah perkotaan menunjukkan aktivitas fisik yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah pedesaan.

6. Mesir

Melansir Business Standard, Mesir juga masuk dalam daftar negara paling tidak aktif di dunia dengan rata-rata 4.315 langkah per hari. Iklim yang panas dan urbanisasi juga memainkan peran penting dalam rendahnya tingkat aktivitas.

5 Alasan Jepang Tak Akui Negara Palestina, Salah Satunya Loyal pada AS

5 Alasan Jepang Tak Akui Negara Palestina, Salah Satunya Loyal pada AS



loading…

Palestina memiliki kantor perwakilan di Tokyo, yang dianggap sebagai kedutaan defacto-nya. Namun, Jepang belum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Foto/Wikipedia

JAKARTA – Jepang dikenal sebagai negara pencinta perdamaian, pendukung pembangunan global, dan pelopor diplomasi lunak. Namun di tengah gelombang solidaritas internasional terhadap Palestina, negeri sakura ini justru belum pernah secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Sikap ini membingungkan, terlebih karena Jepang secara konsisten memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, serta secara moral mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel–Palestina.

Mengapa Jepang, yang terkenal moderat dan humanis dalam urusan luar negeri, justru mengambil posisi abu-abu dalam isu kemerdekaan Palestina?

Baca Juga: 5 Negara Asia yang Tidak Mengakui Palestina sebagai Negara, Salah Satunya Tetangga

5 Alasan Jepang Tidak Akui Palestina sebagai Negara

1. Loyalitas Strategis ke Amerika Serikat

Sejak kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang menjadi sekutu erat Amerika Serikat (AS), baik secara militer, ekonomi, maupun politik. Hubungan ini bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan fondasi utama dari keamanan nasional Jepang.

AS adalah pendukung utama Israel, dan secara historis menolak pengakuan terhadap Palestina sebagai negara di luar kerangka perjanjian damai langsung.

Maka, pengakuan resmi terhadap Negara Palestina dari Jepang berisiko merusak hubungan dengan Washington, sebuah langkah yang tidak ingin diambil Tokyo, terutama di tengah ketegangan regional di Asia Timur dengan China dan Korea Utara.