Menteri LH Minta Percepat Operasional TPPAS Lulut Nambo

Menteri LH Minta Percepat Operasional TPPAS Lulut Nambo



loading…

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. Foto/Istimewa

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.

“Lulut Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq , Rabu (20/8/2025).

Diketahui, TPPAS adalah fasilitas yang digunakan untuk mengolah dan memproses sampah hingga mencapai tahap akhir sebelum dibuang atau dikembalikan ke lingkungan dengan aman. TPPAS merupakan tempat yang lebih modern dan terencana dibandingkan dengan Tempat Pemroses Akhir (TPA) konvensional, yang sering kali hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah tanpa pengolahan yang memadai.

Dalam kunjungannya ke lokasi TPPAS di Kecamatan Klapanunggal, Bogor, Menteri Hanif mengatakan, keterlambatan pengoperasian fasilitas ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Padahal, TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.

Baca Juga: TPA Cipayung Overload, Depok Siap Kirim 750 Ton Sampah ke TPPAS Lulut-Nambo

Menurut Hanif, penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sangat potensial di TPPAS Lulut Nambo. Dua industri semen besar di sekitar lokasi siap menyerap hasil olahan RDF, sehingga dapat mempercepat solusi pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif ramah lingkungan.

Hanif mengatakan, bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. “Katakanlah 3–4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari,” katanya.

Ridwan Kamil Minta Publik Hentikan Spekulasi usai Hasil Tes DNA Keluar

Ridwan Kamil Minta Publik Hentikan Spekulasi usai Hasil Tes DNA Keluar


Ridwan Kamil Minta Publik Hentikan Spekulasi usai Hasil Tes DNA Keluar
Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar.(Dok. Siti Yona Hukmana)

KUASA hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar, meminta masyarakat menghentikan segala bentuk spekulasi setelah hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokkes Polri memastikan bahwa CA, putri dari Lisa Mariana, bukan anak biologis dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

“Dengan keluarnya hasil tes DNA yang menegaskan CA bukan anak kandung Ridwan Kamil, maka persoalan ini sudah tuntas. Tidak perlu ada lagi perdebatan, baik di media sosial maupun di ruang publik lainnya,” kata Muslim di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (20/8).

Proses Hukum dan Hasil Tes DNA

Tes DNA itu dilakukan dalam rangka penyelidikan laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Laporan tersebut terkait tuduhan Lisa bahwa CA merupakan anak kandung Ridwan.

Muslim menegaskan, pemeriksaan DNA yang dikerjakan oleh Pusdokkes Polri berjalan transparan, independen, serta sah secara hukum. Oleh sebab itu, ia menilai sudah tidak ada alasan bagi pihak mana pun untuk meragukan hasil tersebut.

“Kami berharap masyarakat menghentikan spekulasi karena hasilnya sudah jelas. Mari kita sudahi polemik ini dan fokus menata kehidupan yang lebih baik ke depan,” ujarnya.

Sikap Ridwan Kamil

Lebih lanjut, Muslim menyampaikan bahwa Ridwan Kamil menghormati sepenuhnya proses hukum, termasuk hasil tes DNA tersebut.

“Pak RK sudah menegaskan beliau menerima apa pun hasil yang keluar dari proses hukum,” tambahnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pusdokkes Polri yang telah melaksanakan tugas secara profesional dan akuntabel, baik dari sisi medis maupun hukum.

Kasus ini bermula pada 26 Maret 2025 ketika Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya di Instagram. Dalam unggahan itu, Lisa mengklaim tengah mengandung anak dari sosok yang diduga sebagai Ridwan Kamil.

Merasa dirugikan, Ridwan Kamil kemudian melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri pada 11 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen elektronik. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dengan keluarnya hasil tes DNA, kuasa hukum menegaskan posisi hukum Ridwan Kamil semakin kuat dan berharap masyarakat tidak lagi terjebak dalam isu yang tidak berdasar. (Ant/Z-10)

 

Mendagri Minta Kenaikan PBB di Berbagai Daerah Dibatalkan jika Ekonomi Warga Tak Baik

Mendagri Minta Kenaikan PBB di Berbagai Daerah Dibatalkan jika Ekonomi Warga Tak Baik



loading…

Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan soal kenaikan PBB di berbagai daerah usai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). Foto: Felldy Utama

JAKARTAMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons soal maraknya sejumlah daerah yang membuat kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini belakangan menimbulkan keresahan masyarakat.

Dia telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Kepala Daerah. Ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan sebelum mengambil kebijakan ini.

Baca juga: Demo Jilid II Pati Tuntut Bupati Sudewo Lengser, Mendagri: Jangan Anarkistis!

“Setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PPB, sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang pertama,” ujar Tito usai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).

Kedua, setiap pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi publik sebelum menerapkan kebijakan ini. Hal tersebut penting agar tidak ada komunikasi yang terputus dengan masyarakat.

Menkomdigi Meutya Hafid Minta Roblox Ikuti Aturan di Indonesia

Menkomdigi Meutya Hafid Minta Roblox Ikuti Aturan di Indonesia



loading…

Menkomdigi Meutya Hafid bertemu dengan perwakilan pengembang gim Roblox, Kamis (14/8/2025). Meutya meminta Roblox memperbaiki sistem dalam platformnya sesuai dengan aturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Foto/Humas Kementerian Komdigi

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bertemu dengan perwakilan pengembang gim Roblox pada Kamis (14/8/2025). Meutya meminta agar Roblox memperbaiki sistem dalam platformnya sesuai dengan aturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

“Kami menekankan pentingnya menghormati dan menjalankan aturan perlindungan anak yang berlaku di sini,” kata Meutya dalam keterangannya seusai pertemuan dengan perwakilan Roblox Asia Pacific di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/08/2025).

Meutya menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir, muncul kekhawatiran dari orang tua dan pendidik di Indonesia mengenai paparan konten dan interaksi yang tidak layak di Roblox. Bahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sempat mengimbau siswa untuk tidak bermain Roblox.

Baca Juga: Pemblokiran Game Online Roblox dalam Perspektif Psikologi

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta Roblox membatasi akses komunikasi antarpengguna anak, menyaring konten user-generated yang vulgar, dan memperjelas fitur kontrol orang tua (parental control).

Masyarakat dan Mahasiswa Minta KPK Usut Izin Perusahaan Tambang di Halmahera Timur

Masyarakat dan Mahasiswa Minta KPK Usut Izin Perusahaan Tambang di Halmahera Timur



loading…

Ratusan orang yang terdiri atas mahasiswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat peduli lingkungan meminta KPK usut izin tambang di Halmahera Timur. Foto/SindoNews,

JAKARTA – Ratusan orang yang terdiri atas mahasiswa, tokoh masyarakat, dan masyarakat peduli lingkungan mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, hari ini. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas izin tambang di Halmahera Timur.

Koordinator aksi, Reza Syadik mengatakan bila aksi ini menuntut agar KPK mengusut tuntas izin tambang di Halmahera Timur dan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah tegas.

“Berdasarkan temuan lapangan, dokumen resmi, serta kesaksian masyarakat, kami menilai kuat adanya indikasi pelanggaran serius yang melibatkan penyelenggara negara, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang memberikan atau membiarkan keluarnya izin tambang yang cacat hukum, sarat konflik kepentingan, dan merugikan rakyat serta lingkungan,” katanya, Senin (11/8/2025).

Baca juga: Unjuk Rasa di Kementerian ESDM, BEM DKJ Desak Usut Tuntas Dugaan Tambang Ilegal di Halmahera Timur

Selain itu cacat prosedur dan tata kelola, lanjut Reza, pihaknya menduga ada tanda tangan pejabat publik dalam dokumen yang memuluskan proses tanpa partisipasi publik yang memadai.

Mantan Jenderal TNI Minta Pengadilan Militer Hukum Berat Penganiaya Prada Lucky

Mantan Jenderal TNI Minta Pengadilan Militer Hukum Berat Penganiaya Prada Lucky



loading…

Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Pengadilan Militer menghukum berat penganiaya Prada Lucky. Foto/SindoNews

JAKARTA – Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendesak kasus kematian Prada Lucky Namo yang diduga dianiaya empat prajurit senior agar diproses hukum melalui pengadilan militer. TB Hasanuddin meminta pelaku dijatuhi sanksi maksimal termasuk pemecatan sebagai prajurit TNI.

“Pengadilan Militer harus memproses kasus ini dengan serius, transparan, dan menjatuhkan hukuman yang setimpal,” kata TB Hasanuddin, Minggu (10/8/2025).

Seperti diberitakan, prajurit TNI dari Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Prada Lucky Namo (23) tewas diduga dianiaya senior sesama prajurit TNI.

Baca juga: Pomdam Udayana Tetapkan 4 Prajurit sebagai Tersangka Kasus Kematian Prada Lucky

Prada Lucky meninggal setelah menjalani perawatan intensif selama beberapa hari di ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aeramo, Kabupaten Nagekeo, NTT), Rabu, 6 Agustus 2025 siang. Suasana di RSUD Aeremo sempat tegang setelah Lucky dinyatakan meninggal dunia.

Putin Minta Seluruh Wilayah Oblast Donetsk sebagai Syarat Akhiri Perang Ukraina

Putin Minta Seluruh Wilayah Oblast Donetsk sebagai Syarat Akhiri Perang Ukraina


Putin Minta Seluruh Wilayah Oblast Donetsk sebagai Syarat Akhiri Perang Ukraina
Presiden Rusia Vladimir Putin.(Contributor/Getty Images)

PARA pejabat Amerika Serikat dan Rusia sedang mengupayakan kesepakatan potensial untuk mengakhiri perang di Ukraina yang akan meresmikan kendali Rusia atas wilayah yang direbut selama invasi militernya, menurut sumber-sumber yang mengetahui perundingan tersebut.

Rencana yang sedang dibahas dikaitkan dengan kemungkinan pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Rusia Vladimir Putin yang direncanakan paling cepat minggu depan, kata sumber tersebut.

Putin menawarkan Washington untuk mengakhiri permusuhan di Ukraina dengan imbalan Kyiv menyerahkan seluruh Oblast Donetsk, The Wall Street Journal melaporkan, Jumat (8/8), mengutip sumber-sumber diplomatik.

Laporan tersebut mengatakan proposal tersebut disampaikan kepada Utusan Khusus AS Steve Witkoff selama kunjungannya ke Moskow pada 6 Agustus.

Para pejabat Eropa telah menyuarakan keberatan serius, dengan mencatat bahwa rencana tersebut tidak akan memaksakan kewajiban apa pun kepada Rusia selain gencatan senjata yang sejati, sementara Ukraina harus menyerahkan sebagian besar wilayahnya.

Trump tampaknya telah mengonfirmasi hal itu, dengan mengatakan bahwa Ukraina harus menyerahkan sebagian wilayahnya berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang saat ini sedang disusun oleh Moskow dan Washington.

“Kami akan mendapatkan kembali sebagian wilayahnya, dan kami akan mendapatkan sebagian wilayah yang ditukar,” kata Trump.

“Akan ada pertukaran wilayah untuk kebaikan keduanya (Ukraina dan Rusia).”

Kiev belum mengeluarkan tanggapan resmi, tetapi otoritas Ukraina telah berulang kali mengatakan mereka tidak akan setuju untuk angkat kaki dari perbatasan mereka yang diakui secara internasional.

Sebelumnya pada hari yang sama, media AS melaporkan Trump dan Putin kemungkinan akan bertemu akhir pekan depan untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, tanpa keterlibatan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. (Kyiv Post/NV/B-3)

Minta TNI Usut Tuntas Kematian Prada Lucky, Komisi I DPR: Hukum Berat Pelakunya

Minta TNI Usut Tuntas Kematian Prada Lucky, Komisi I DPR: Hukum Berat Pelakunya



loading…

Prajurit TNI AD Prada Lucky Chepril Saputra Namo tewas akibat dianiaya seniornya di asrama. Foto/SindoNews

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak TNI mengusut tuntas kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo akibat dianiaya seniornya. Korban dianiaya di Asrama Teritorial Pembangunan 834 Wakanga, Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dia meminta kasus ini diusut secara transparan dan berikan hukuman berat kepada pelaku. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dan penyelidikan harus dilakukan secara transparan.

“Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Tidak boleh ada pembiaran. Pelakunya harus diadili dan dihukum setimpal. Kekerasan di tubuh TNI tidak boleh lagi terjadi,” katanya, Jumat (8/8/2025).

Baca juga: Polisi Militer Periksa Terduga Pelaku Penganiyaan Prada Lucky hingga Tewas

Menurut dia, kejadian semacam ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak citra dan kehormatan institusi TNI. Kematian Prada Lucky betul-betul mencoreng nama baik TNI AD.

Tarik Wisatawan Asing, Prabowo Minta Buka Jalur Internasional

Tarik Wisatawan Asing, Prabowo Minta Buka Jalur Internasional


Tarik Wisatawan Asing, Prabowo Minta Buka Jalur Internasional
Ilustrasi: Wisatawan mancanegara menjalani pemeriksaan keimigrasian setibanya di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali.(Antara/Fikri Yusuf)

PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Perhubungan untuk segera membuka jalur penerbangan internasional guna mendongkrak kinerja pariwisata nasional. Hal itu diharapkan dapat memompa pendapatan negara sekaligus menambah devisa di Tanah Air. 

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (7/8). 

“Presiden meminta Kementerian Perhubungan membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional dari luar negeri langsung ke daerah tujuan,” kata dia. 

Pembukaan jalur internasional itu dinilai bakal menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut juga akan memangkas waktu para pelancong asing lantaran tak perlu transit begitu tiba di Indonesia. 

Namun Hasan menyatakan, sejauh ini pembukaan jalur internasional itu dilakukan melalui pembaruan bandara-bandara yang telah ada dan dianggap layak. “Jadi bandara-bandara yang sudah ready, sudah siap, itu diminta oleh Presiden untuk segera dibuka bagi penerbangan internasional,” tuturnya. 

Hasan menambahkan, arahan presiden tersebut mencerminkan kesadaran bahwa potensi pariwisata di dalam negeri cukup besar untuk bisa mengerek perekonomian nasional. “Sektor wisata ini akan banyak sekali menciptakan lapangan kerja dan juga potensi untuk penerimaan negaranya luar biasa besar,” pungkasnya. (Mir/E-1)

Rieke Diah Pitaloka Minta PPATK Bongkar Permainan Data Bansos Fiktif

Rieke Diah Pitaloka Minta PPATK Bongkar Permainan Data Bansos Fiktif



loading…

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta PPATK membongkar permainan data bantuan sosial (Bansos) fiktif. Foto/istimewa

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar permainan data bantuan sosial ( Bansos ) fiktif. Sebab data bansos fiktif telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya @riekediahp, Rieke mengungkap data mencengangkan terkait jumlah penerima bansos fiktif yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. “Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara” kata Rieke Diah Pitaloka, Kamis (7/8/2025).

Rieke menyebut pada 2021, tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp126 triliun per tahun. Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif.

Baca juga: 3 Fakta Penyimpangan Rekening Nganggur: Dana Bansos Mengendap Rp2,1 Triliun

“Saat itu diyatakan data fiktif dihapus. Pertanyaannya, kemana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut? Saya mengapresiasi Presiden Prabowo yang mendukung penuh kepada PPATK untuk membongkar adanya indikasi permainan data bansos fiktif yang terkorelasi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, korupsi dana bansos yang diendapkan di beberapa rekening,” ujarnya.

Pada Sabtu, 5 Juli 2025, PPATK mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos. Kemudian pada Senin, 7 Juli 2025 PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme.

Baca juga: Mensos Cabut Bantuan bagi 200.000 Penerima Bansos karena Main Judol