Menteri LH Minta Percepat Operasional TPPAS Lulut Nambo

Menteri LH Minta Percepat Operasional TPPAS Lulut Nambo



loading…

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. Foto/Istimewa

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta mempercepat operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.

“Lulut Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq , Rabu (20/8/2025).

Diketahui, TPPAS adalah fasilitas yang digunakan untuk mengolah dan memproses sampah hingga mencapai tahap akhir sebelum dibuang atau dikembalikan ke lingkungan dengan aman. TPPAS merupakan tempat yang lebih modern dan terencana dibandingkan dengan Tempat Pemroses Akhir (TPA) konvensional, yang sering kali hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sampah tanpa pengolahan yang memadai.

Dalam kunjungannya ke lokasi TPPAS di Kecamatan Klapanunggal, Bogor, Menteri Hanif mengatakan, keterlambatan pengoperasian fasilitas ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Padahal, TPPAS Lulut Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.

Baca Juga: TPA Cipayung Overload, Depok Siap Kirim 750 Ton Sampah ke TPPAS Lulut-Nambo

Menurut Hanif, penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sangat potensial di TPPAS Lulut Nambo. Dua industri semen besar di sekitar lokasi siap menyerap hasil olahan RDF, sehingga dapat mempercepat solusi pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif ramah lingkungan.

Hanif mengatakan, bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. “Katakanlah 3–4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari,” katanya.

Tokoh Muslimah Indonesia Bertemu Menteri Perempuan Muslim Pertama Australia

Tokoh Muslimah Indonesia Bertemu Menteri Perempuan Muslim Pertama Australia


Tokoh Muslimah Indonesia Bertemu Menteri Perempuan Muslim Pertama Australia
Ilustrasi(Dok Ist)

PERAN perempuan muslim Indonesia kembali mendapat sorotan positif di kancah internasional. Pada Senin, 4 Agustus 2025, Tokoh Muslimah Indonesia, Deva Rachman, mendampingi kunjungan resmi Minister for International Development, Small Business, and Multicultural Affairs Australia, Dr. Anne Aly MP, dalam rangkaian kegiatan diplomasi lintas budaya di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Kehadiran tokoh muslimah Indonesia dalam forum ini menjadi simbol nyata bahwa perempuan Indonesia memiliki kapasitas dan posisi strategis dalam memperkuat hubungan bilateral, membangun jembatan antarbangsa, sekaligus menjadi teladan diplomasi berbasis nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif.

Menurut Dr. Anne Aly MP, Masjid Istiqlal bukan hanya menjadi rumah ibadah, tetapi juga pusat dialog antaragama dan budaya.

“Berada di sini bersama rekan muslimah Indonesia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun jembatan persahabatan antara Australia dan Indonesia,” ungkapnya.

Kunjungan Dr. Anne Aly – yang juga seorang muslimah dan menteri di pemerintahan Australia – diwarnai interaksi hangat dan pertukaran gagasan mengenai pembangunan, kewirausahaan, serta multikulturalisme. 

Kedua tokoh perempuan ini memperlihatkan bagaimana nilai keberagaman dapat menjadi kekuatan diplomasi, terutama ketika diwakili oleh sosok-sosok yang menginspirasi dari komunitas muslim dunia.

“Pendampingan kami dalam kunjungan Dr. Anne Aly bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum penting untuk menunjukkan bahwa muslimah Indonesia memiliki kapasitas dan peran strategis di panggung diplomasi global. Kehadiran dua tokoh perempuan muslim di ruang yang sarat nilai toleransi ini menjadi pesan kuat bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan kerja sama antarbangsa dapat dibangun di atas rasa saling menghormati,” ungkap Deva.

Kunjungan ini disampaikan Deva bukan sekadar agenda resmi, tetapi juga cerminan kemajuan peran muslimah dalam membangun kerja sama internasional. Dari Jakarta, pesan persatuan, toleransi, dan pemberdayaan perempuan bergema hingga kancah global—membawa nama Indonesia sebagai contoh keberhasilan sinergi antara diplomasi, agama, dan keberagaman.

Dr. Anne Aly, didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, menyerahkan koleksi buku Australia sebagai dukungan terhadap Australian Reading Corner di Perpustakaan Masjid Istiqlal. Ini merupakan bagian dari inisiatif memperkuat hubungan antaragama serta meningkatkan pemahaman lintas budaya 

Ia juga berinteraksi langsung dengan pelajar madrasah, disertai momen kebersamaan memainkan bedug, menegaskan bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan seiring dalam membangun citra positif umat muslim di mata dunia.

Tidak lupa juga rombongan mengunjungi Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Kated

SKB 3 Menteri Terbit 18 Agustus Cuti Bersama bukan Libur Nasional

SKB 3 Menteri Terbit 18 Agustus Cuti Bersama bukan Libur Nasional


SKB 3 Menteri Terbit: 18 Agustus Cuti Bersama bukan Libur Nasional
ilustrasi(freepik)

PEMERINTAH resmi menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” ujar Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi dikutip Antara, Kamis (7/8).

SKB ini merupakan perubahan atas SKB sebelumnya, yakni Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

Perubahan tersebut menetapkan tambahan cuti bersama tepat sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Dari dokumen resmi yang ditandatangani ketiga menteri, tanggal 18 Agustus 2025 ditambahkan ke dalam daftar cuti bersama, bukan sebagai hari libur nasional.

Melalui Menko PMK Pratikno, selanjutnya SKB ditandatangani oleh tiga menteri yaitu Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan perayaan, seperti upacara bendera, lomba-lomba tradisional, pesta rakyat, hingga kegiatan budaya dan edukasi.

Selain memperkuat semangat nasionalisme, libur panjang ini diharapkan bisa menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi lokal melalui meningkatnya mobilitas masyarakat.

“Pemerintah mengimbau seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat luas untuk memanfaatkan momen ini secara produktif dan bertanggung jawab demi mempererat persatuan bangsa,” kata Deputi Kemenko PMK Warsito. (Ant/P-4)

 

Harta Kekayaan Nusron Wahid, Menteri ATR yang Ingin Sita Tanah Nganggur 2 Tahun

Harta Kekayaan Nusron Wahid, Menteri ATR yang Ingin Sita Tanah Nganggur 2 Tahun



loading…

Berdasarkan data LHKPN, Nusron Wahid melaporkan kepemilikan harta kekayaan pada 18 Januari 2025. Foto/Dok

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjadi sorotan setelah pernyataannya bahwa negara mempunyai hak untuk mengambil kepemilikan tanah nganggur selama 2 tahun. Di balik pernyataan yang bikin heboh itu, harta kekayaan Nusron Wahid ikut disorot.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) , Nusron Wahid tercatat memiliki total harta kekayaan Rp21.875.025.024 atau Rp21,8 miliar. Data LHKPN ini dilaporkan Nusron Wahid pada 18 Januari 2025.

Dalam laporan itu, harta kekayaan Nusron Wahid terdiri dari 16 aset tanah dan bangunan dengan nilai total mencapai Rp13.934.912.556 atau Rp13,9 miliar. Kemudian alat transportasi dan mesin tercatat jumlahnya mencapai Rp2.776.377.000.

Baca Juga: Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?

Harta bergerak lainnya tercatat dengan nilai Rp397.610.000 atau Rp397 juta. Kemudian surat berharga Rp3.103.600.713 dan kas atau setara kas senilai Rp4.062.524.755 atau Rp4 miliar.

Anemia Hambat Tumbuh Kembang Anak, Menteri PPPA Dorong Deteksi Dini dan Gizi Seimbang

Anemia Hambat Tumbuh Kembang Anak, Menteri PPPA Dorong Deteksi Dini dan Gizi Seimbang


Anemia Hambat Tumbuh Kembang Anak, Menteri PPPA Dorong Deteksi Dini dan Gizi Seimbang
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi(MI/INDRASTUTI)

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya penanganan anemia sebagai bagian dari upaya nasional menciptakan generasi sehat dan berkualitas. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya anemia pada anak, terutama di usia pertumbuhan.

“Ketika usia anak mengalami anemia, ini akan mempengaruhi perkembangan, tumbuh-kembang anak. Tidak hanya secara fisik, tetapi dalam pengetahuan juga itu berdampak luar biasa,” ujar Arifatul, Rabu (6/8). 

Anemia, yang kerap tidak terdeteksi sejak dini, menjadi salah satu penyebab utama gangguan tumbuh kembang. Menurut dia, kondisi ini berkontribusi terhadap rendahnya daya tahan tubuh, keterlambatan belajar, hingga penurunan prestasi akademik anak.

Sebagai bentuk konkret, Kementerian PPPA menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk skrining anemia, bagi seluruh keluarga besar kementerian dalam rangkaian peringatan HAN 2025.

“Kita bukan hanya mengajak, tetapi kita juga harus melakukan dulu baru kita bisa mengajak yang lainnya,” tegasnya.

Arifatul juga menyampaikan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam mengatasi persoalan ini. Kementerian PPPA terus mendorong kolaborasi dengan kementerian teknis lainnya, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan, agar program pencegahan dan penanganan anemia tidak berjalan sendiri-sendiri.

Selain edukasi kesehatan, kegiatan HAN 2025 juga dirancang untuk memperkuat fondasi fisik dan mental anak melalui pendekatan menyeluruh. Salah satunya dengan mengurangi waktu penggunaan gawai dan memperkenalkan kembali aktivitas fisik dan sosial seperti senam anak hebat, permainan tradisional, serta dongeng tentang pahlawan daerah.

Namun, menurut dia, masalah kesehatan anak seperti anemia juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi keluarga. “Pelonjakan kekerasan cukup tinggi untuk anak-anak, dan salah satu faktor penyebabnya adalah ekonomi, pola asuh dalam keluarga, gadget, dan lingkungan,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, Kementerian PPPA juga mendorong penguatan regulasi digital untuk melindungi anak dari konten negatif, sekaligus mengatur batasan usia penggunaan media sosial. Ini sejalan dengan misi membentuk anak yang sehat jasmani, rohani, dan digital. (H-2)