Kian

KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku berduka atas meninggalnya Kwik Kian Gie. Ekonom yang berpulang pada usia 90 tahun, Senin (28/7) malam, itu dinilai sebagai guru bangsa yang terus menyuarakan idealisme hingga akhir hayat. Selain itu, Said menilai Kwik Kian Gie merupakan nasionalis yang ingin perekonomian Indonesia bisa mandiri.

“Tidak sejengkal pun kita ragu atas nasionalismenya Pak Kwik, beliau meneruskan jalan pikiran Bung Karno dan Bung Hatta, yang menginginkan ekonomi kita sebagai bangsa bisa mandiri. Oleh sebab itu, beliau selalu memberi perhatian besar tentang bagaimana sumber daya alam dikelola, dan bagaimana cara mengelolanya,” kata Said melalui keterangannya, Selasa (29/7).

Baca juga : PDIP Gelar Puncak Peringatan Bung Karno di Blitar, Dihadiri Megawati dan Menag

Said bercerita, awal mula bertemu Kwik Kian Gie pada 1988. Ketika itu Said sebagai Sekretaris PDI Kabupaen Sumenep ikut rapat koordinasi di Kantor DPD PDI Jawa Timur. Saat itu Kwik Kian Gie hadir sebagai pembicara kunci, sekaligus Ketua Balitbangpus DPP PDI.

Baca juga : Pengamat Sebut Arah Angin PDIP Condong ke Pemerintah

Kala itu Kwik mengkritik keras maraknya impor untuk berbagai komoditas di Tanah Air. “Teringat dalam kenangan momen itu, Pak Kwik dengan cakapnya mengulas persoalan persoalan ekonomi bangsa. Ekonomi kita semuanya impor. Kita cuma menjadi bangsa perakit cetusnya lantang. Pikiran pikiran Pak Kwik selalu bernas dan kritis, terutama soal soal ekonomi dan politik. Tak peduli, di dalam dan di luar kekuasaan, sikap politik dan kepribadiannya tidak berubah. Idealisme menjadi rel penyangga sekaligus “hakim” untuk menentukan langkah langkahnya. Kecintaannya terhadap republik ini tidak surut dibarter oleh apapun,” katanya.

Said juga teringat saat krisis 1997/1998, Kwik Kian Gie menonjol sebagai figur terdepan mempersoalkan skema penyelesaian ala IMF terhadap utang para obligor. IMF dan sejumlah menteri di kabinet menyetujui skema pengambilalihan aset para obligor atas utang mereka di bank yang diambil alih oleh BPPN.

Kwik menilai sejumlah aset perusahaan yang disita BPPN jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah utang, sebab asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajibannya. “Pak Kwik kalah dalam keputusan ini, namun beliau tetap berdiri dengan kepala tegak,” katanya.

Lalu, pada 2004, Said teringat saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden RI memerintahkan Kwik Kian Gie selaku Kepala Bappenas untuk mengelola sendiri Blok Migas di Cepu dari Exxon Mobil (EM) yang berposisi sebagai Technical Assitance Contract (TAC) yang akan berakhir tahun2005.

“Pak Kwik bersama Pertamina membuat konsep kontrak kerjasama operasi di mana EM nantinya menjadi subordinat Pertamina. Desain ini sangat memberi nilai ekonomi yang besar bagi bangsa, namun belum terimplementasi, masa pemerintahan Ibu Mega berakhir,” katanya. (M-1)