Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkap peluang Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) naik tingkat menjadi kementerian cukup besar. Foto/Dok SindoNews
JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkap peluang Badan Penyelenggara Haji ( BP Haji ) naik tingkat menjadi kementerian cukup besar. Komisi VIII DPR RI akan membahas revisi UU Haji dalam waktu dekat.
Marwan mengatakan, Pemerintah Arab Saudi telah mendesak Indonesia untuk mengambil keputusan perihal area di Arafah. Sementara itu, ia berkata, payung hukum UU Haji masih belum rampung.
“Kita sudah dalam keadaan darurat nih, karena Saudi sudah mendesak kita segera untuk mengambil kepastian area Arafah itu di mana. Nah, sementara UU-nya nggak ada,” kata Marwan, Selasa (19/8/2025).
Baca Juga: Usulan BP Haji Naik Tingkat Jadi Kementerian Haji dan Umrah, DPR Bakal Gelar Rapim
Marwan mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) dan BP Haji tengah menyodorkan usulan. Untuk itu, Marwan menyatakan bakal membahas RUU Haji dalam waktu dekat.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyangkal isu rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bakal mengatur masa jabatan Presiden RI menjadi 1 periode delapan tahun. Foto/mpr.go.id
JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menyangkal isu rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bakal mengatur masa jabatan Presiden RI menjadi 1 periode delapan tahun. Ia memastikan bahwa tak ada pembahasan periodesasi jabatan Presiden RI di MPR RI.
“Nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Itu asli itu sesuatu yang mengada-ada, nggak ada sama sekali,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8/2025).
Muzani menegaskan, tak pernah ada pembahasan dan rencana di MPR RI untuk merubah masa jabatan presiden. “Nggak ada pembahasan, nggak ada pemikiran. Di MPR nggak ada pandangan, pemikiran, nggak ada sama sekali,” tegas Muzani.
Baca juga: Pimpinan MPR Terima Hasil Kajian PPHN Akhir Juli 2025
Kendati demikian, Muzani meminta agar tak membuat isu perunahan masa jabatan Presiden RI. Apalagi, kata dia, MPR RI tak pernah terbesit untuk merubah periode jabatan Presiden.
“Itu jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pikiran kami saja nggak terpikir sama sekali,” pungkasnya.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa dijadikan solusi cepat untuk setiap persoalan bangsa. Menurutnya, setiap upaya perubahan konstitusi harus dilakukan melalui proses panjang dengan keterlibatan masyarakat luas.
“Amendemen bukan jalan pintas untuk mengatasi semua masalah,” ujar Muzani dalam pidatonya pada peringatan Hari Konstitusi sekaligus HUT ke-80 MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam, 18 Agustus 2025.
Proses Panjang dan Transparan
Muzani menekankan, pembahasan amandemen harus dilandasi transparansi. Masyarakat, katanya, perlu mengetahui secara jelas alasan dan tahapan yang melatarbelakangi setiap usulan perubahan konstitusi.
Baca juga : Parpol Bereaksi Keras soal Putusan MK, Pakar: Aneh dan tidak Paham Hukum
“Prosesnya harus partisipatif. Akademisi, tokoh masyarakat, hingga rakyat umum perlu diberi ruang untuk ikut menyampaikan pandangan. Prinsipnya, perubahan konstitusi harus berangkat dari konsensus nasional yang luas,” tutur politisi Gerindra itu.
Ia mengingatkan agar amandemen UUD 1945 tidak ditunggangi kepentingan segelintir pihak. Menurut Muzani, konstitusi merupakan milik seluruh bangsa, sehingga arah perubahan harus benar-benar mencerminkan kesepakatan kolektif.
“Perubahan UUD tidak boleh lahir dari keinginan kelompok kecil. Ia harus menjadi buah kesepahaman bersama seluruh elemen bangsa,” tegasnya.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai lebih dari sekadar bebas dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), benar-benar merasakan pemerataan pembangunan.
“Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak,” kata Sultan Baktiar Najamudin dalam pernyataannya, Minggu (17/8).
Sultan menyoroti bahwa kebebasan politik tidak cukup bila tidak diikuti oleh keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Sultan mencontohkan semangat dari gagasan demokrasi hijau yang termuat dalam bukunya berjudul Green Policing.
Baca juga : DPD RI: Sekolah Rakyat Implementasi Asta Cita untuk Bangun SDM Unggul
“Demokrasi kita harus lebih substansial: tidak hanya prosedural, melainkan berpihak pada daerah, ekologi, dan generasi mendatang,” kata Sultan.
Menurutnya, di tengah krisis iklim global, arah pembangunan Indonesia mesti memasukkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
Salah satu prioritas yang diusung DPD, lanjut Sultan, adalah masuknya RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ke dalam Prolegnas Prioritas sebagai instrumen penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah.
Baca juga : Hadiri HUT Ke-17 Partai Gerinda, Sultan: Suasananya Sejuk dan Penuh Kekeluargaan
“RUU Pemda harus memastikan pemerataan fiskal, perbaikan layanan dasar, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Banyak daerah masih merasakan ketertinggalan dari pusat, kewenangan dan anggaran harus jelas agar pembangunan terasa nyata,” ujar Sultan.
Dalam konteks sinergi pusat-daerah, Sultan menekankan perlunya langkah terpadu pada bidang ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kita harus mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin akses fasilitas kesehatan dasar, dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas internet. Sinergi pusat-daerah harus berbasis kolaborasi, bukan sekadar retorika,” tegas Sultan.
Sultan juga menyoroti Asta Cita sebagai peta pemerataan yang harus diimplementasikan sampai ke level daerah. “Asta Cita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan,” katanya.
Sultan menegaskan DPD berperan sebagai pengawas dan pengawal agar janji-janji tersebut terwujud.
“Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum mempercepat pemerataan dan menjadikan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan bersatu bagi seluruh wilayah,” tutup Sultan. (P-4)
Kandidat Caketum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) nomor urut 3, Ivan Ahda, menaruh perhatian yang tinggi terhadap topik kesehatan dan kesejahteraan para alumni. Foto/Istimewa.
Menurutnya, The Commoners, istilah para alumni UI bagi Ivan, berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang diwadahi oleh Iluni UI.
Ivan menjelaskan, banyak alumni UI yang menjadi pelita harapan para keluarganya di dunia kehidupan. Makanya banyak dari mereka yang bekerja ekstra keras dan kadang-kadang lupa dengan kesehatan diri sendiri demi memenuhi harapan dan kebutuhan keluarganya.
Baca juga: Ivan Ahda Tawarkan 3 Pilar Advokasi Kebijakan Publik di Pemilihan Caketum ILUNI UI
Untuk mewujudkan cita-cita akses layanan kesehatan bagi para alumni UI, Ivan menyempatkan diri untuk bertukar pandangan dengan manajemen Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) yaitu Direktur Utama RSUI, dr. Kusuma Januarto, Sp.OG., Subsp.Obginsos dan Direktur Transformasi & Pengembagan Usaha, Dr. Novita Dwi Istanti, S.K.M., M.A.R.S beberapa waktu lalu di Depok.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap adanya sejumlah pihak yang diduga meraup keuntungan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Ia menyebut, pihak-pihak tersebut seperti agen travel, mulai dari skala kecil hingga besar.
Temuan ini terkuak setelah penyidikan kasus dugaan korupsi dana dan kuota haji resmi dimulai. Menurut Setyo, keterlibatan perusahaan tidak hanya dari kelompok usaha besar, tetapi juga menengah dan kecil. Namun, ia enggan membeberkan detail identitas perusahaan yang dimaksud.
“Karena terkait masalah keuntungan apa semuanya. Memang ada beberapa travel,” kata Setyo Budiyanto di FakultasHukum Universitas Gadjah Mada di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (12/8).
Baca juga : KPK Sebut Biro Perjalanan Haji Patok Harga Berbeda untuk Dapatkan Tambahan Kuota
Setyo menyebut setidaknya ada sekitar 10 agen travel yang terlibat. “Iya, lebih kurang. Lebih kurang sekitar segitu lah (10 agen travel),” katanya.
KPK sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji.
Mereka ialah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mantan stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz dan bos travel Maktour Fuad Hasan Masyhur.
Baca juga : Telusuri Aliran Dana Korupsi, KPK Usut Pembagian Kuota Haji ke Biro Perjalanan
Tambahan kuota sebanyak 20 ribu anggota jemaah, sesuai dengan undang-undang, seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, sejumlah pihak justru membaginya sama rata: 10 ribu untuk reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Sejumlah pejabat Kemenag dan pelaku usaha travel umrah telah dimintai keterangan, termasuk Ustaz Khalid Basalamah. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun telah diperiksa pada Kamis (7/8).
“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut usai pemeriksaan. (P-4)
Ketua DPW Partai Perindo Sulut Rudy Meyvo Rumengan menyerahkan SK Plt Ketua DPD Partai Perindo Minahasa Utara kepada Anthoni Pusung. Foto/SindoNews
MINAHASA UTARA – Surat Keputusan (SK) Plt Ketua DPD Partai Perindo Minahasa Utara resmi diserahkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Utara (Sulut) Rudy Meyvo Rumengan kepada Anthoni Pusung.
Meyvo mengatakan, kepengurusan yang baru diharapkan ke depan minimal bisa mendapatkan fraksi utuh dari dua kursi anggota dewan dari Partai Perindo yang ada sekarang di Minahasa Utara. Meyvo juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo agar rajin-rajin turun ke lapangan untuk membantu masyarakat.
“Terlebih khusus semua pengurus yang ada, pengurus DPD, DPC maupun ranting, kita harus kompak dan harus bekerja dengan hati karena target Partai Perindo untuk Minahasa Utara mendapatkan fraksi utuh,” katanya saat penyerahan SK tersebut bersamaan dengan peresmian Sekretariat Partai Perindo Minahasa Utara di Jalan Arnold Mononutu, Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (11/8/2025).
Baca juga: Anggota DPRD Kota Kupang dari Perindo Otniel Benyamin Dorong Perbaikan Infrastruktur di Manutapen
Plt Ketua DPD Partai Perindo Minahasa Utara Anthoni Pusung menyampaikan, saat ini Partai Perindo memiliki dua kursi di DPRD Minahasa Utara dan menargetkan satu fraksi utuh di pemilu mendatang. “Kursi yang ada sekarang adalah Dapil Kauditan-Kema satu kursi dan Dapil Wori-Likupang Barat – Likupang Timur satu kursi,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto merapikan baret yang dikenakan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin saat upacara Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung. Foto/SindoNews
BANDUNG – Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian saat menghadiri upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus Kopassus), Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
Sebelum upacara dimulai, langkah Prabowo tampak terhenti ketika menyalami sejumlah pejabat negara yang hadir. Prabowo dengan sigap merapikan baret yang dikenakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Aksi spontan itu terjadi saat Prabowo menyalami jajaran pejabat yang kompak mengenakan seragam loreng ala prajurit TNI. Ketika melihat baret Cak Imin sedikit miring, Prabowo langsung membetulkannya. Hal serupa dia lakukan pada Ketua DPD Sultan Najamudin, menggeser posisi baret agar lebih rapi. Adegan ini sontak membuat sejumlah pejabat di sekitar mereka tersenyum hingga tertawa kecil.
Baca juga: 6 Grup Kopassus Diresmikan Presiden di Pusdikpassus Batujajar, Ini Nama Komandannya
Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan alasan para tokoh nasional, mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, hingga menteri kabinet Merah Putih mengenakan loreng. Menurutnya, pakaian itu menjadi simbol keterlibatan dan kesediaan mereka untuk bersama rakyat mempertahankan negara dalam konsep pertahanan rakyat semesta.
Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa menghadiri pengarahan dan pelepasan retret anggota Kadin Indonesia oleh Presiden Prabowo di kediaman pribadinya Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (8/8/2025). Foto: Ist
JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menegaskan komitmen dan kesiapan penuh untuk mengawal dan mendukung program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Andi Rukman Karumpa usai menghadiri pengarahan dan pelepasan retret anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia oleh Presiden Prabowo di kediaman pribadinya Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (8/8/2025).
Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai elemen pelaku usaha nasional ini menjadi momentum penting bagi Gapensi sebagai Anggota Luar Biasa Kadin untuk menunjukkan sinergi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional.
“Gapensi merasa terhormat dapat mengikuti acara retret yang dilepas langsung Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah bentuk pengakuan atas peran penting pelaku usaha jasa konstruksi dalam pembangunan bangsa,” ujar Andi yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan bidang Infrastruktur Kadin Indonesia.
Dalam arahannya, Prabowo memberikan penekanan khusus pada pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk sektor konstruksi, dalam merealisasikan Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintah. Salah satu yang disoroti adalah penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Andi yang juga menjabat Ketua Umum Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) memandang program pembangunan hunian sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks tersebut, pihaknya menyatakan siap mengerahkan sumber daya dan keahlian anggota untuk menyukseskan program perumahan rakyat, infrastruktur dasar, dan proyek padat karya yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo.
Tak hanya itu, Andi menyampaikan Gapensi dan FKJKI senantiasa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan agenda pembangunan, termasuk dalam hal menjaga kualitas dan daya saing sektor konstruksi nasional.
Mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono memohon maaf kepada MA karena menjadi terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA – Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono memohon maaf kepada Mahkamah Agung (MA). Permintaan maaf itu dia sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/8/2025).
“Secara institusional, kelembagaan, saya memohon maaf kepada pimpinan Mahkamah Agung dan juga mohon maaf kepada institusi PN Surabaya sebagai pusat yang telah menimbulkan kecewa bagi mereka karena perilaku saya,” ujar Rudi.
Baca juga: Mantan Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Kasus Suap Ronald Tannur
“Saya sangat mencintai Mahkamah Agung dan ternyata cinta saya berakhir seperti ini karena perilaku saya,” sambungnya.
Rudi siap menerima tanggung jawab apa pun terkait perkara yang menjeratnya. Dia kemudian menyinggung masa baktinya yang mencapai 33 tahun di lembaga peradilan dan mengklaim telah mencoba melakukan yang terbaik.
