Pemerintah bakal Beri Izin Masyarakat Kelola Sumur Minyak Tua

Pemerintah bakal Beri Izin Masyarakat Kelola Sumur Minyak Tua


Pemerintah bakal Beri Izin Masyarakat Kelola Sumur Minyak Tua
Ilustrasi(Antara)

Pemerintah bakal memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua. Setidaknya 25 ribu hingga 30 ribu sumur akan diberikan izin kelolanya agar masyarakat dapat mendukung perputaran ekonomi.

“Total sumur yang kita kasih izin nanti puncaknya itu 25 ribu hingga 30 ribu sumur,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada pewarta di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8).

Dia menerangkan, sumur-sumur tua yang akan dikelola oleh masyarakat itu masih mampu menghasilkan minyak mentah di rentang 1-5 barel per hari. Sumur tua dengan produksi paling rendah diperkirakan menghasilkan minyak 1-3 barel per hari.

Untuk satu sumur, kata Bahlil, lapangan kerja yang dibutuhkan ialah sebanyak 10 orang. Dengan asumsi-asumsi tersebut, pendapatan daei satu sumur diperkirakan berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta.

Pemberian izin pengelolaan sumur minyak kepada masyarakat juga disebut sebagai upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi. “Selama ini kan minyak bumi dipersepsikan (untuk) bisnis para konglomerat-konglomerat,” tutur Bahlil.

“Dengan peraturan menteri yang baru, UMKM, BUMD dan koperasi bisa mengelola sumur-sumur, tetapi sumur yang sudah lama yang sudah terjadi di masa lampau. Tujuannya apa? agar mereka bisa kelola dan lakukan perputaran ekonomi daerah,” tambahnya.

Lebih jauh, Bahlil turut menyampaikan realisasi lifting minyak bumi terus menunjukkan tren positif. Pada semester I 2025, lifting minyak tercatat rerata mencapai 608 ribu barel per hari, lebih tinggi dari asumsi di APBN 2025 yang sebesar 605 ribu barel per hari.

“Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini target APBN pertama yang bisa kita realisasikan di lifting. Selama ini sejak 2008-2024 lifting itu tidak pernah sampai capai target APBN sekarang alhamdullilah sudah 608 ribu,” pungkas Bahlil. (E-3)

2 Eks Tentara Israel Diduga Kelola Vila Mewah di Bali, Indonesia Diminta Bertindak

2 Eks Tentara Israel Diduga Kelola Vila Mewah di Bali, Indonesia Diminta Bertindak



loading…

Shachar Gonen dan Adi Chashmonai, mantan tentara Israel yang diduga mengelola vila mewah di Bali. Foto/Screenshot Instagram @gaza.editor

JAKARTA – Dua bekas tentara Zionis Israel diduga sedang mengelola vila mewah di Badung, Bali. Keduanya diduga masuk ke Indonesia menggunakan paspor Jerman.

Keduanya diketahui pria bernama Shachar Gonen dan wanita bernama Adi Chashmonai dengan status warga negara Jerman. Bukan rahasia lagi bahwa banyak tentara Zionis Israel berkewarganegaraan ganda.

Dua bekas tentara Israel itu telah telah mempromosikan sewa unit vila melalui akun telegram pribadi mereka.

Salah satu dari mereka diketahui masuk ke Indonesia pada 7 Februari 2025.

Baca Juga: Mantan Tentara Israel Diduga Kelola Vila di Bali, Menteri Imipas Buka Suara

Jurnalis dan peneliti Busan University of Foreign Studies, Dr Muhammad Zulfikar Rakhmat, dalam sebuah artikel di Middle East Monitor pada Kamis (7/8/2025) menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk bertindak.

BRI Raih Penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard, Bukti Komitmen Tata Kelola Unggul

BRI Raih Penghargaan ASEAN Corporate Governance Scorecard, Bukti Komitmen Tata Kelola Unggul



loading…

BRI terus menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Foto/Dok

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good Corporate Governance/GCG ). Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan prestisius sekaligus dalam ajang ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024, yaitu sebagai TOP 5 Public Listed Companies (PLC) Indonesia dan ASEAN Asset Class PLC.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Corporate Governance Conference and Awards yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) dan Minority Shareholders Watch Group (MSWG) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (24/7).

Baca Juga: PPATK Blokir Rekening Pasif, BRI Buka Suara

ASEAN Corporate Governance Scorecard merupakan inisiatif regional yang memberikan penilaian independen terhadap implementasi tata kelola perusahaan publik di negara-negara ASEAN. Pada tahun ini, proses penilaian dilakukan terhadap 569 perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar besar di kawasan ASEAN. Penilaian dilakukan secara ketat dengan metodologi terstandarisasi yang disepakati oleh seluruh regulator pasar modal di ASEAN.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai unggul dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta penerapan standar tata kelola yang tinggi. ACGS juga mendorong perusahaan untuk terus menyelaraskan kerangka kerja tata kelola dengan praktik terbaik di akui di level ASEAN.