JKN - My Blog

JKN, Penjaga Kesehatan Mahasiswa Perantau: Kisah Dea di Sanggau

ilb3h Uncategorized Agustus 13, 2025Dea, JKN, Kesehatan, Kisah, Mahasiswa, Penjaga, Perantau, Sanggau 0 Komentar

loading…

Dea Fatrika, seorang mahasiswi asal Sanggau, Kalimantan Barat penerima manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan terus menjadi andalan bagi masyarakat Indonesia, termasuk para mahasiswa yang merantau jauh dari rumah. Dea Fatrika, seorang mahasiswi asal Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi salah satu saksi nyata betapa berharganya program ini dalam menopang kesehatannya.

Dea sudah terdaftar sebagai peserta JKN sejak tahun 2014, berkat ayahnya yang bekerja sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) di sebuah perusahaan kelapa sawit. Pengalaman sejak kecil ini memberinya ketenangan, terutama ketika ia harus pindah ke luar kota untuk melanjutkan pendidikan. “Sebagai anak yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan sejak dini, saya merasakan manfaat besar, terutama saat saya merantau,” ungkapnya.

Dengan kartu JKN, Dea bisa mengakses layanan medis tanpa cemas soal biaya. Saat sakit di tanah rantau, ia bisa berobat dengan tenang, karena tahu seluruh perawatannya sudah terjamin. Pengalamannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik selalu berjalan lancar. “Pelayanan di FKTP sangat responsif dan efisien. Prosesnya mudah dan tanpa hambatan,” puji Dea.

Namun, ia juga memberikan masukan konstruktif. Dea berharap pelayanan administrasi di rumah sakit bisa lebih ditingkatkan, seperti di RS Untan. “Bagian administrasi surat sebaiknya diperbaiki agar prosesnya bisa lebih cepat dan nyaman bagi pasien,” ujarnya.

Meskipun lebih sering digunakan untuk pengobatan ringan seperti maag atau flu, pengalaman paling berkesan bagi Dea adalah saat ia dirawat inap di RSUD M.Th. Djaman, Sanggau. Ia harus dirawat selama lima hari karena demam berdarah dan tipes. Dea bersyukur, seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Korban Kekerasan Seksual Belum Dijamin JKN, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Pendukung

ilb3h Uncategorized Agustus 2, 2025Aturan, Belum, Desak, Dijamin, DPR, JKN, Kekerasan, Korban, pemerintah, Pendukung, Seksual, Terbitkan 0 Komentar

KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu membuat negara pun terkesan abai dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), terutama dari sisi layanan rehabilitatif dan kuratif.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menegaskan bahwa sejak awal pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Rancangan UU TPKS), urgensi layanan kuratif dan rehabilitatif bagi korban TPKS sudah menjadi perhatian utama.

Ia menekankan bahwa kehadiran negara dalam aspek ini adalah mutlak, namun belum sepenuhnya terwujud secara konkret karena belum adanya pengaturan teknis yang bisa dijadikan dasar implementasi.

“Sejak awal dialog dibangun dalam pengusulan RUU TPKS, hal ini sudah mencuat. Ide layanan rehabilitatif, termasuk kuratif korban TPKS ini adalah ide tentang menghadirkan rasa keadilan bagi korban. Kehadiran negara dirasa mutlak diperlukan. Namun harus diakui memang hal ini butuh pengaturan detail yang dapat menjadi pijakan implementasinya,” kata Willy saat dihubungi, Jumat (1/8).

Willy juga menyebut bahwa saat ini beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur penanganan korban kekerasan seksual. Ia menilai inisiatif daerah tersebut dapat dijadikan rujukan praktis secara nasional.

“Ide ini juga yang saya dan teman-teman Komisi XIII lanjutkan bersama LPSK dan BPJS. Faktanya ada beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan lainnya yang memberi alokasi untuk penanganan korban kekerasan seksual melalui Peraturan Daerah. Artinya kita sudah punya sumber pelajaran praktis yang bisa menjadi contoh,” ujarnya.

Willy juga menyoroti belum adanya peraturan pelaksana dari UU TPKS sebagai faktor penghambat utama. Menurutnya, tanpa aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP), maka keberadaan UU TPKS terancam menjadi “macan kertas”.

“Fakta-fakta bahwa masih cukup tingginya tindak pidana kekerasan seksual dan belum adanya peraturan pelaksana UU TPKS membuat semakin mendesaknya Peraturan Pemerintah tentang TPKS ini. Tentu DPR dan Pemerintah sebagai pembuat UU TPKS tidak ingin upaya-upayanya ini hanya menjadi macan kertas yang sulit diwujudkan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Willy mengatakan, Komisi XIII berkomitmen akan mendorong terbitnya aturan tentang penanganan kuratif dan rehabilitatif korban TPKS, termasuk pembiayaannya melalui JKN.

“Komisi XIII akan terus mengupayakan langkah yang tepat bersama pemerintah dan lembaga negara agar ada aturan segera tentang penanganan kuratif dan rehabilitatif bagi korban,” tuturnya.

“Penanganan cepat terhadap korban tentu bisa dilakukan oleh pemerintah melalui kewenangan diskresinya. Namun kita perlu produk aturan yang lebih pasti dan strategis untuk penanganan korban TPKS,” tambahnya. (H-3)