Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani buka suara terkait rencana akuisisi mayoritas saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. Foto/Dok
JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani buka suara terkait rencana akuisisi mayoritas saham PT Bank Central Asia ( BCA ) Tbk. Ia memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.
“Enggak ada,” ungkap Rosan singkat saat dijumpai usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Saat dikonfirmasi apakah sudah ada pembicaraan terkait rencana itu, Rosan juga tidak memberikan jawaban. Ia tetap berjalan meninggalkan awak media.
Baca Juga: Ada Danantara, Menteri Rosan Pede Capai Target Investasi Rp1.905,6 Triliun
Untuk diketahui, sebelumnya ramai isu akuisisi 51% saham BCA secara paksa oleh negara melaui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Baca Juga: Prabowo Minta Danantara Setor Minimal Rp808 Triliun per Tahun ke Negara
Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan ikut mengomentari kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di sejumlah daerah yang memicu demo besar-besaran. Foto/Instagram Anies Baswedan
JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan ikut mengomentari kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di sejumlah daerah yang memicu demo besar-besaran. Namun di balik itu menurut Anies ada hal penting yang harus dihormati yakni Hak Asasi Manusia (HAM).
“Soal PBB atau pajak bumi dan bangunan. Jadi di luar soal besaran pajak, soal kebijakan keringanan, ada satu hal yang perlu kita pahami sama-sama. Yaitu perumahan, atau tempat tinggal, atau housing, itu sesungguhnya adalah hak asasi manusia,” ujar Anies melalui akun instagram pribadinya, Rabu (20/8/2025).
Baca juga: Imbas Didemo dan Diprotes Warga, 3 Kabupaten Ini Batalkan Kenaikan PBB
Dia menegaskan bahwa Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB telah menetapkan tempat tinggal seseorang merupakan hak asasi yang tak perlu dipajaki. Mengacu ketentuan PBB, dirinya pun menerapkan hal tersebut di Jakarta ketika menjabat sebagai gubernur.
“Di Jakarta misalnya, tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan bahwa 60 meter persegi pertama dari luas tanah dan 36 meter persegi pertama dari luas bangunan adalah hak asasi manusia. Hak dasar yang tidak boleh dikenai pajak,” kata Anies
“Ini diatur, ada pergubnya. Pergub nomor 23 tahun 2022 tentang PBB (pajak bumi bangunan), artinya apa? Semua unit rumah di Jakarta, ada sebagian dari lahan itu yang tidak dikenai pajak. Ini semua rumah, termasuk rumah mewah di kawasan mahal, Mengapa? Ya karena ini adalah hak asasi manusia,” imbuhnya.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyangkal isu rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bakal mengatur masa jabatan Presiden RI menjadi 1 periode delapan tahun. Foto/mpr.go.id
JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menyangkal isu rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bakal mengatur masa jabatan Presiden RI menjadi 1 periode delapan tahun. Ia memastikan bahwa tak ada pembahasan periodesasi jabatan Presiden RI di MPR RI.
“Nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Itu asli itu sesuatu yang mengada-ada, nggak ada sama sekali,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (19/8/2025).
Muzani menegaskan, tak pernah ada pembahasan dan rencana di MPR RI untuk merubah masa jabatan presiden. “Nggak ada pembahasan, nggak ada pemikiran. Di MPR nggak ada pandangan, pemikiran, nggak ada sama sekali,” tegas Muzani.
Baca juga: Pimpinan MPR Terima Hasil Kajian PPHN Akhir Juli 2025
Kendati demikian, Muzani meminta agar tak membuat isu perunahan masa jabatan Presiden RI. Apalagi, kata dia, MPR RI tak pernah terbesit untuk merubah periode jabatan Presiden.
“Itu jangan mengembangkan sesuatu yang dalam pikiran kami saja nggak terpikir sama sekali,” pungkasnya.
Andre Rosiade Klarifikasi ke STY soal Isu Arhan Pemain Titipan(tangkapan layar Instagram @andre_rosiade )
KABAR bahwa Pratama Arhan merupakan pemain titipan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, langsung dibantah oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY). Isu itu sempat ramai di media sosial lantaran Arhan kini menjadi menantu Andre Rosiade.
“Demi mempertaruhkan nyawanya Coach juga tidak ada satu persen pun kayak gitu ya. Jadi benar-benar Coach yang pilih,” kata STY menjawab pertanyaan Andre Rosiade saat bertemu di Korea Selatan (Korsel) beberapa hari lalu. Video klarifikasi tersebut diunggah melalui akun Instagram @andre_rosiade pada Kamis (31/7).
General Manager Seongnam Footbal Club ini menyatakan selama ini Arhan tak pernah menjanjikan sesuatu untuk bisa masuk ke skuat timnas. “Malah Arhan gak pernah kasih apa-apa ke Coach Shin, Coach Shin yang malah traktir banyak ke Arhan,” kata STY berseloroh.
Baca juga : Berani Potong Generasi Timnas, Ini Daftar Pemain yang Diorbitkan dan Bersinar di Era STY
Andre Rosiade yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarta Minang (IKM) ini ingin mengklarifikasi kabar yang menyebutkan selama ini jika Pratama Arhan adalah pemain titipan.
“Di Indonesia setiap saya sekarang mengkritik Patrick Kluivert dibilang Arhan itu pemain titipan saya Coach. Benar gak itu Coach?,” tanya penasihat Semen Padang FC ini.
Dengan penegasan STY tersebut, Andre meminta ke depan tidak ada lagi yang menggoreng perihal Arhan sebagai pemain titipan.
“Jadi itu gak benar Arhan pemain titipan saya ke Coach Shin. Jadi untuk buzzer jangan sebar fitnah terus,” harap Andre. (P-4)
Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto/Dok SindoNews
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab isu yang beredar di ruang publik terkait tuduhan bahwa Demokrat berada di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar.
“Istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami,” kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).
Dia menjelaskan, Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. “Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai,” tuturnya.
