Israel Setujui Proyek Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Ancam Hancurkan Solusi Dua Negara

Israel Setujui Proyek Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Ancam Hancurkan Solusi Dua Negara


Israel Setujui Proyek Permukiman Kontroversial di Tepi Barat, Ancam Hancurkan Solusi Dua Negara
Israel menyetujui pembangunan permukiman besar di kawasan E1, wilayah strategis yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan Tepi Barat.(Media Sosial X)

ISRAEL telah memberikan persetujuan akhir untuk pembangunan permukiman besar di kawasan E1, wilayah strategis yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan Tepi Barat. Proyek ini dipandang berpotensi memutus wilayah Palestina menjadi dua dan meruntuhkan harapan solusi dua negara.

Rencana pembangunan 3.400 unit rumah di E1 disetujui Komite Perencanaan Tinggi Kementerian Pertahanan Israel, Rabu (21/8). Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, tokoh sayap kanan pro-pemukim, menyatakan proyek ini adalah langkah nyata untuk “menghapus gagasan negara Palestina.” Ia bahkan mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera meresmikan aneksasi Tepi Barat.

Kecaman

Palestinian Authority (PA) mengecam keras keputusan tersebut, menyebutnya ilegal dan akan “menghancurkan prospek solusi dua negara.” Menurut PA, proyek E1 akan memisahkan Yerusalem dari lingkungan Palestina, memecah Tepi Barat menjadi kantong-kantong terisolasi, serta memperdalam penderitaan rakyat Palestina.

Sejumlah negara juga menentang rencana ini. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyebutnya “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” dan mendesak Israel untuk membatalkannya. Raja Yordania Abdullah II menegaskan hanya solusi dua negara yang dapat membawa perdamaian. Jerman juga menilai pembangunan permukiman melanggar hukum internasional dan menghambat proses perdamaian.

Kelompok pemantau Peace Now menuduh Smotrich menggunakan momentum perang Gaza untuk mempercepat agenda perluasan permukiman yang justru akan “menggiring Israel menuju negara apartheid binasional.”

Pemukiman Ilegal

Sejak 1967, Israel telah membangun sekitar 160 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang kini menampung lebih dari 700.000 warga Yahudi. Sementara itu, sekitar 3,3 juta warga Palestina hidup berdampingan di wilayah yang sama. Permukiman ini dianggap ilegal menurut hukum internasional, termasuk dalam pendapat penasihat Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024, meski Israel menolak anggapan itu.

Pemerintahan Netanyahu, yang kembali berkuasa sejak akhir 2022, diketahui mempercepat ekspansi permukiman, terutama setelah pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023. (BBC/Z-2)

4 Jenderal Israel Paling Kejam Sepanjang Sejarah, Salah Satunya Menjabat PM

4 Jenderal Israel Paling Kejam Sepanjang Sejarah, Salah Satunya Menjabat PM



loading…

Moshe Dayan dikenal sebagai salah satu jenderal Israel terkejam sepanjang sejarah. Foto/X/@VanHipp

GAZA – Para panglima militer Israel dikenal sebagai pemimpin paling kejam dalam sejarah peradaban manusia. Mereka bukan hanya membunuh pejuang Hamas, tetapi membunuh ribuan warga Palestina tanpa darah.

Berbagai kekejaman para jenderal Israel itu merupakan bentuk pelanggaran kejahatan perang. Tapi, mereka umumnya tak tersentuh hukum internasional karena dilindungi oleh Amerika Serikat (AS).

4 Jenderal Israel Paling Kejam Sepanjang Sejarah,Salah Satunya Menjabat PM

1. Moshe Dayan

Dengan penutup mata hitam dan senyum miringnya, Moshe Dayan tak diragukan lagi merupakan salah satu tokoh Israel yang paling dikenal luas di pertengahan abad ke-20. Ia adalah seorang pejuang, komandan, politisi, dan negarawan, sekaligus lambang keberanian, kegigihan, dan kebaruan, selama tahun-tahun pembentukan Negara Israel yang masih muda.

Melansir Foz Museum, Moshe Dayan lahir pada 20 Mei 1915, anak kedua di Degania Alef, kibbutz (komunitas kolektif) pertama di negara Yahudi yang sedang berkembang tersebut. Saat pindah bersama keluarganya pada tahun 1921, ia tumbuh besar di Nahalal, sebuah moshav (koperasi pertanian) di utara negara itu.

Di usia muda, Dayan bergabung dengan Haganah, sebuah pasukan pertahanan Yahudi ilegal dan kemudian ditangkap dan dipenjarakan (1939–1941) oleh otoritas Inggris yang berkuasa saat itu. Setelah dibebaskan, ia memimpin pasukan Yahudi melawan Vichy Prancis di Suriah, di mana ia kehilangan mata kirinya dalam pertempuran, dan kemudian mengenakan penutup mata hitam yang menjadi ciri khasnya. Salah satu pahlawan militer Dayan adalah perwira intelijen Zionis Kristen Inggris, Orde Wingate, yang di bawahnya ia bertugas dalam beberapa operasi Pasukan Malam Khusus.

Setelah pengalamannya dengan Wingate, Dayan naik pangkat dengan cepat di Haganah dan — setelah deklarasi Negara Israel pada tahun 1948 — di Pasukan Pertahanan Israel yang baru dibentuk.

Sebagai komandan Front Yerusalem dalam Perang Arab-Israel 1948 dan akhirnya Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (1953–58) selama Krisis Suez 1956, serta Menteri Pertahanan selama Perang Enam Hari pada tahun 1967, Dayan menjadi simbol pertempuran Negara Israel yang baru bagi dunia. Ia juga merupakan tokoh kontroversial karena pendekatannya yang independen terhadap peperangan dan diplomasi, yang tidak selalu sejalan dengan atasannya. Setelah Perang Yom Kippur tahun 1973, Dayan dituduh sebagai Menteri Pertahanan karena kurangnya kesiapan; ia mengundurkan diri setelah beberapa waktu.

Pada tahun 1977, setelah terpilihnya Menachem Begin sebagai Perdana Menteri, Dayan dikeluarkan dari Partai Buruh karena ia bergabung dengan pemerintahan Likud yang dipimpin Begin sebagai menteri luar negeri, memainkan peran penting dalam negosiasi perjanjian damai antara Mesir dan Israel. Dayan mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Oktober 1979 karena ketidaksepakatan dengan Begin mengenai apakah wilayah Palestina merupakan urusan internal Israel.

Moshe Dayan meninggal dunia pada 16 Oktober 1981, dalam usia 66 tahun di Tel Aviv. Ia dikenang sebagai seorang prajurit dan negarawan yang memimpin Israel meraih kemenangan dramatis atas negara-negara tetangga Arabnya dan menjadi simbol keamanan bagi rakyat senegaranya. Nama Dayan diabadikan di banyak jalan dan bulevar di kota-kota Israel yang dinamai menurut namanya.

Israel Sepakat Guyur Mesir dengan Pasokan Gas Terbesar dalam Sejarah, Nilainya Rp563 Triliun

Israel Sepakat Guyur Mesir dengan Pasokan Gas Terbesar dalam Sejarah, Nilainya Rp563 Triliun



loading…

Pemerintah Israel siap menyelesaikan kesepakatan pasokan gas terbesar dengan Mesir, yang melibatkan ekspor 22% dari sumber daya dari Leviathan, ladang gas terbesar di Israel. Foto/Dok Rogtec

JAKARTA – Pemerintah Israel siap menyelesaikan kesepakatan pasokan gas terbesar dengan Mesir , yang melibatkan ekspor 22% dari sumber daya dari Leviathan, ladang gas terbesar di Israel. Dalam beberapa tahun terakhir tercatat 13% dari total gas alam Israel mengalir ke Kairo.

Kesepakatan ini datang setelah dua tahun penundaan dan diperkirakan bakal ditandatangani dalam dua minggu ke depan. New Energy, mitra kilang Leviathan menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai yang “terbesar” dalam sejarah negara Ibrani.

Ia mencatat bahwa kesepakatan ini akan melipatgandakan ekspor Israel pada tahun 2028. Perusahaan mengumumkan bahwa Mesir akan membeli 130 miliar meter kubik gas Israel hingga 2040, nilainya mencapai USD35 miliar atau setara Rp563 triliun (dengan kurs Rp16.087 per USD).

Baca Juga: Israel Beri Izin Eksplorasi Gas di Wilayah Maritim Palestina

Proyek ini adalah amandemen dari kesepakatan 2019 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, yang menetapkan ekspor sekitar 60 miliar meter kubik pada awal 2020-an. Proyek ini memungkinkan Israel untuk meningkatkan produksi gas alam dan mengekspornya ke pasar Asia dan Eropa.

Lalu pada saat yang sama menjamin pasokan yang stabil kepada Mesir untuk pembangkit listriknya dan mendukung sektor gas alam cair (LNG) negara tersebut. NewMed Energy (sebelumnya dikenal sebagai Delek Drilling) mengonfirmasi bahwa kesepakatan akan dilakukan secara bertahap.

Pada tahap awal, Kairo pertama-tama membeli gas melalui importir Mesir, Blue Ocean Energy, dengan jumlah 20 miliar meter kubik yang dimulai pada paruh pertama tahun 2026. Selanjutnya ditambah 110 miliar meter kubik setelah ekspansi produksi Leviathan selesai, menurut surat kabar Ibrani Globes.

Tolak Israel Raya, Menlu Mesir Kunjungi Perbatasan Gaza

Tolak Israel Raya, Menlu Mesir Kunjungi Perbatasan Gaza



loading…

Mesir tolak Israel Raya. Foto/X/@MustafaBarghou1

GAZA – Menteri Luar Negeri Mesir pada hari Senin menolak pernyataan resmi Israel tentang apa yang disebut “Israel Raya”. Itu ditegaskan dengan mengunjungi perlintasan perbatasan Rafah dengan Jalur Gaza yang diblokade.

“Kami menolak setiap pengusiran warga Palestina dari Gaza,” kata Badr Abdelatty dalam konferensi pers saat ia mengunjungi perlintasan Rafah bersama Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa, dilansir Anadolu.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada sebuah saluran berita bahwa ia merasa “sangat terikat” dengan visi “Israel Raya.” Ia mengatakan ia menganggap dirinya “dalam misi historis dan spiritual” bersama “generasi-generasi Yahudi yang bermimpi datang ke sini dan generasi-generasi Yahudi yang akan datang setelah kita.”

“Israel Raya” adalah istilah Alkitab yang digunakan dalam politik Israel untuk merujuk pada perluasan wilayah Israel yang mencakup Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan di Suriah, Semenanjung Sinai di Mesir, dan sebagian Yordania.

Abdelatty juga mencatat bahwa Israel membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Israel Siap Setujui Proyek Permukiman Kontroversial E1 di Tepi Barat

Israel Siap Setujui Proyek Permukiman Kontroversial E1 di Tepi Barat


Israel Siap Setujui Proyek Permukiman Kontroversial E1 di Tepi Barat
Israel berencana menyetujui proyek permukiman E1 di Tepi Barat yang tertunda. Namun proyek ini menuai kecaman internasional.(Media Sosial X)

ISRAEL tampaknya akan memberikan persetujuan resmi bagi proyek permukiman E1. Pemukiman E1 ialah rencana pembangunan lebih dari 3.400 rumah baru di Tepi Barat yang telah tertunda selama puluhan tahun. 

Proyek ini menuai kecaman internasional karena dinilai dapat memisahkan wilayah Tepi Barat menjadi dua. Selain itu, pemukiman ini memutus koneksi antara Yerusalem Timur yang diduduki dan wilayah Palestina lainnya.

Rencana tersebut akan dibahas pekan depan oleh Dewan Perencanaan Tertinggi Israel, yang diperkirakan akan menyetujuinya setelah menolak keberatan dari sejumlah LSM Israel. Menteri Keuangan Israel sekaligus pejabat di Kementerian Pertahanan, Bezalel Smotrich secara terbuka mendukung proyek ini dan menyebutnya sebagai langkah yang akan “mengubur gagasan negara Palestina”.

Berdiri di lokasi rencana pembangunan di Ma’ale Adumim, Kamis (14/8), Smotrich mengklaim Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui kebangkitan proyek E1. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari keduanya.

“Dunia yang mencoba mengakui negara Palestina akan mendapat jawaban dari kami di lapangan, bukan melalui dokumen atau deklarasi, tapi lewat fakta: rumah, jalan, dan keluarga Yahudi yang membangun kehidupan mereka,” kata Smotrich.

Penolakan 

Proyek ini mendapat penolakan tegas dari Uni Eropa, Jerman, dan Norwegia. Uni Eropa menegaskan perubahan teritorial di luar kesepakatan politik adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. Norwegia menyebut langkah ini sebagai upaya “menghalangi solusi dua negara”.

Meski Smotrich gencar mendorong rencana ini, pengambilan keputusan akhir untuk memulai pembangunan fisik kemungkinan berada di tangan Netanyahu, mengingat konsekuensi diplomatiknya. Sejumlah pengamat menilai, sekalipun izin perencanaan keluar, proyek E1 mungkin tetap mandek karena risiko isolasi internasional yang semakin besar bagi Israel.

Proyek E1 pertama kali diusulkan pada 1990-an oleh PM Yitzhak Rabin, namun selama dua dekade terakhir terhambat oleh penolakan internasional, termasuk dari pemerintah AS terdahulu. Kelompok pemantau Peace Now memperingatkan bahwa langkah ini hanya akan memperdalam aneksasi Tepi Barat dan memperkecil peluang perdamaian. (The Guardian/Z-2)

Israel akan Panggil 100.000 Tentara Cadangan untuk Rencana Pendudukan Kota Gaza

Israel akan Panggil 100.000 Tentara Cadangan untuk Rencana Pendudukan Kota Gaza



loading…

Tentara Israel berada di Gaza. Foto/X

TEL AVIV – Militer Israel berencana memanggil antara 80.000 dan 100.000 tentara cadangan untuk operasi potensial pendudukan Kota Gaza. Kabar itu diungkap media Israel pada hari Kamis (14/8/2025).

Menurut surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, diskusi lebih lanjut diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang mengenai sifat pendudukan yang direncanakan, termasuk strategi untuk bermanuver di dalam kota, menargetkan gedung-gedung tinggi di barat, dan menghadapi pasukan perlawanan yang disiapkan Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas.

Laporan tersebut menyatakan kampanye militer dapat berlanjut hingga tahun 2026 di Kota Gaza dan Jalur Gaza utara, tempat sel-sel Hamas diduga beroperasi.

Sebagai protes terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pendudukan kembali terhadap nyawa para tahanan Israel, keluarga tahanan dan tentara yang gugur merencanakan pemogokan nasional pada 17 Agustus.

Aksi ini diperkirakan akan mengganggu kehidupan sehari-hari, dengan partisipasi dari perusahaan dan universitas.

Benjamin Netanyahu Ungkap Israel Siap Hancurkan 2 Benteng Hamas di Jalur Gaza

Benjamin Netanyahu Ungkap Israel Siap Hancurkan 2 Benteng Hamas di Jalur Gaza


Benjamin Netanyahu Ungkap Israel Siap Hancurkan 2 Benteng Hamas di Jalur Gaza
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyanhu.(AFP/OHAD ZWIGENBERG)

PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu memaparkan rencana militernya untuk menuntaskan perang di Jalur Gaza, di tengah meningkatnya kritik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. 

Rencana Netanyahu tersebut mencakup langkah memperluas operasi militer ke dua wilayah terakhir yang disebut sebagai benteng Hamas.

Dalam konferensi pers di Jerusalem, Netanyahu mengatakan militer Israel telah mendapat perintah untuk menghancurkan dua wilayah yang dianggap masih dikuasai Hamas, yakni Kota Gaza di bagian utara dan Al Mawasi di selatan.

“Kami memiliki sekitar 70% hingga 75% wilayah Gaza di bawah kendali Israel, kendali militer. Tapi kami masih memiliki dua benteng yang tersisa, itu adalah Kota Gaza dan kamp-kamp pusat di Al Mawasi,” kata Netanyahu seperti dikutip AFP, Selasa (12/8).

Dia menyebut bahwa kabinet keamanan Israel telah menginstruksikan IDF untuk menghancurkan dua benteng Hamas yang tersisa di Kota Gaza dan kamp-kamp pusat.

“Langkah ini merupakan cara terbaik untuk mengakhiri konflik secara cepat,” sebutnya.

Netanyahu menambahkan, operasi tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu singkat, meski dia enggan memberikan jadwal pasti. 

“Saya tidak ingin membahas jadwal pastinya, tetapi kita berbicara dalam jangka waktu yang cukup singkat karena kita ingin mengakhiri perang,” tambahnya.

Menanggapi kritik dari sejumlah negara, termasuk Jerman yang berencana menangguhkan pengiriman senjata, Netanyahu menegaskan Israel siap melanjutkan operasi meski tanpa dukungan penuh sekutu. 

“Israel siap untuk melakukannya sendiri, jika diperlukan,” pungkasnya. (Z-1)

Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza

Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza


Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza
Warga Palestina memeriksa kerusakan yang terjadi akibat serangan udara Israel di kawasan al-Zeitoun di Gaza City, Jalur Gaza.(AFP/BASHAR TALEB)

DELAPAN negara Eropa mengecam keras rencana pemerintah Israel untuk menduduki sepenuhnya Jalur Gaza dan dengan tegas menolak segala perubahan demografis maupun teritorial.

Dalam pernyataan bersama, Minggu (10/8), para menteri luar negeri dari Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, Slovenia, dan Spanyol mengatakan mereka mengecam keras pengumuman terbaru Pemerintah Israel mengenai intensifikasi pendudukan dan serangan militer di Jalur Gaza, termasuk di Kota Gaza.

“Keputusan ini hanya akan memperdalam krisis kemanusiaan dan semakin membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan,” tegas pernyataan bersama dari delapan negara Eropa tersebut.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Jalur Gaza yang diajukan Kepala Otoritas Benjamin Netanyahu pada Jumat (8/8) pagi, yang kemudian ditentang luas.

Para menteri luar negeri tersebut mencatat bahwa rencana pendudukan tersebut akan menyebabkan jumlah kematian yang sangat tinggi dan tidak dapat diterima dan pengusiran paksa hampir 1 juta warga sipil Palestina.

“Kami dengan tegas menolak segala bentuk perubahan demografis atau teritorial di Wilayah Pendudukan Palestina,” tegas mereka, sembari menambahkan bahwa tindakan seperti itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.

Para menteri tersebut juga memperingatkan bahwa intensifikasi serangan militer dan pendudukan Kota Gaza merupakan hambatan serius terhadap upaya penerapan solusi dua negara.

“Jalur Gaza harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Palestina bersama Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur,” kata pernyataan itu, seraya menyebutkan bahwa pengakuan Palestina dan Israel merupakan jaminan keamanan terbaik bagi keduanya dan akan menjamin stabilitas seluruh kawasan Timur Tengah.

“Kami terus menyerukan gencatan senjata segera dan penghentian permusuhan secara permanen, pembebasan segera seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas, dan masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat, tanpa hambatan, dan dalam skala besar,” tambah mereka.

Serangan militer Israel di Jalur Gaza kembali dilanjutkan pada 18 Maret dan sejak itu, sebanyak 9.862 orang telah tewas dan 40.809 lainnya luka-luka, menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sempat berlaku pada Januari.

Israel sedang menghadapi kecaman internasional yang meningkat akibat perang mematikan di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 61.400 orang sejak Oktober 2023. Kampanye militer itu telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan membuatnya berada di ambang kelaparan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah kantong tersebut. (Ant/Z-1)

Mengapa Kecaman Global Pencaplokan Gaza Tak Berpengaruh pada Israel?

Mengapa Kecaman Global Pencaplokan Gaza Tak Berpengaruh pada Israel?



loading…

Kecaman global pencaplokan Gaza tak berpengaruh pada Israel. Foto/X/@QudsNen

GAZA – Adnan Hayajneh, profesor hubungan internasional di Universitas Qatar, mengatakan konferensi PBB atau pertemuan diplomasi apa pun mendatang kemungkinan besar tidak akan menghasilkan banyak perubahan menekan Israel . Padahal, puluhan negara, termasuk sekutu Israel di Eropa, pun ikut mengecam langkah Israel untuk menekan Israel.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan mengadakan sesi akhir pekan yang langka sekitar 35 menit lagi untuk membahas rencana Israel untuk merebut Kota Gaza.

“Saya pikir ini akan lebih mirip dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya,” ujarnya.

“Akan ada banyak kecaman terhadap perilaku Israel dan mungkin akan ada beberapa resolusi sebagai pengulangan sebelumnya. Dan pada akhirnya, semua resolusi, kecaman, dan pasal-pasal ini… tidak berpengaruh pada perilakunya.”

“Sekarang, masyarakat di seluruh dunia, orang-orang berunjuk rasa dalam jumlah yang lebih besar. Dan sebelumnya kita telah melihat laporan dari Amerika Latin yang menentang kebijakan pemerintah mereka sendiri terhadap Israel, yang menyerukan sanksi.”

Hayajneh juga merujuk pada “rencana Israel untuk tidak hanya mengambil alih Gaza, tetapi Netanyahu juga menyatakan [niat] Israel untuk mengendalikan seluruh Jalur Gaza pada hari Selasa”.

Ia mencatat bahwa “Donald Trump, presiden AS, mengatakan bahwa Israel sepenuhnya bergantung pada apakah akan menduduki Gaza, dan kemudian ketika ditanya keesokan harinya apakah ia memberi lampu hijau kepada Israel, ia malah mengalihkan pembicaraan ke serangan AS terhadap Iran.”

Baca Juga: Presiden Ukraina Tak Diundang dalam Pertemuan Putin dan Trump

Sebelumnya, ratusan ribu demonstran di negara-negara Eropa mengadakan demonstrasi dan pawai pada hari Sabtu dalam solidaritas dengan warga Palestina di Jalur Gaza, menuntut diakhirinya serangan Israel di wilayah tersebut.

Warga Inggris turun ke jalan di London untuk memprotes serangan tersebut dan menuntut gencatan senjata segera sebagai bagian dari Pawai Nasional ke-30 untuk Palestina.

Ratusan ribu orang berbaris menuju Kantor Perdana Menteri dari Russell Square di pusat kota dengan tema: “Hentikan Kelaparan Gaza.”

2 Eks Tentara Israel Diduga Kelola Vila Mewah di Bali, Indonesia Diminta Bertindak

2 Eks Tentara Israel Diduga Kelola Vila Mewah di Bali, Indonesia Diminta Bertindak



loading…

Shachar Gonen dan Adi Chashmonai, mantan tentara Israel yang diduga mengelola vila mewah di Bali. Foto/Screenshot Instagram @gaza.editor

JAKARTA – Dua bekas tentara Zionis Israel diduga sedang mengelola vila mewah di Badung, Bali. Keduanya diduga masuk ke Indonesia menggunakan paspor Jerman.

Keduanya diketahui pria bernama Shachar Gonen dan wanita bernama Adi Chashmonai dengan status warga negara Jerman. Bukan rahasia lagi bahwa banyak tentara Zionis Israel berkewarganegaraan ganda.

Dua bekas tentara Israel itu telah telah mempromosikan sewa unit vila melalui akun telegram pribadi mereka.

Salah satu dari mereka diketahui masuk ke Indonesia pada 7 Februari 2025.

Baca Juga: Mantan Tentara Israel Diduga Kelola Vila di Bali, Menteri Imipas Buka Suara

Jurnalis dan peneliti Busan University of Foreign Studies, Dr Muhammad Zulfikar Rakhmat, dalam sebuah artikel di Middle East Monitor pada Kamis (7/8/2025) menyerukan pihak berwenang Indonesia untuk bertindak.