Pekerja memeriksa valve dan blind flange di kawasan Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL), Gresik, Jawa Timur.(Antara/Rizal Hanafi)
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyampaikan pasokan gas sudah membaik untuk memenuhi kebutuhan industri, khususnya di wilayah Jawa bagian barat dan sebagian Sumatra.
“Tambahan pasokan gas saat ini telah membantu meningkatkan keandalan infrastruktur gas,” ucap Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Rabu (20/8).
Saat ini, lanjut dia, tekanan gas dalam jaringan pipa telah normal dan dijaga stabilitasnya. Seiring dengan stabilisasi tersebut, industri yang terdampak dan merupakan konsumen PGN di sejumlah wilayah Jawa Bagian Barat telah kembali beroperasi.
Baca juga : 700 Karyawan Dirumahkan Dampak dari Pembatasan Gas
Fajriyah menyampaikan bahwa seluruh Direksi PGN secara aktif memantau perkembangan operasional di wilayah Jawa Bagian Barat dan sebagian Sumatra secara real-time melalui Integrated Monitoring Center yang berbasis digital di Jakarta.
Pemantauan ini menjadi bagian dari upaya PGN dalam memastikan kelancaran distribusi gas. PGN, lanjut dia, juga konsisten melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keandalan penyaluran energi bagi konsumen.
“Alhamdulillah, kami bersyukur atas dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina, serta seluruh pemangku kepentingan. Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan pengertian pelanggan dalam mengelola konsumsi gas, yang berperan penting dalam mendukung upaya stabilisasi sistem,” ujar Fajriyah.
Baca juga : DSLNG Pasok Gas Domestik untuk Dukung Ketahanan Energi Nasional
Ia menambahkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi konsumen tetap menjadi prioritas utama PGN.
Dalam tahap ini, Fajriyah menyatakan komitmen PGN agar terus memperkuat keandalan dan keamanan infrastruktur untuk memastikan penyaluran gas bumi berjalan optimal.
Seluruh langkah mitigasi, tutur dia, dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan perusahaan yang baik serta memperhatikan aspek HSSE.
“PGN memahami bahwa energi adalah bagian dari fondasi utama produktivitas pelanggan. Karena itu, kami terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan dan memperkuat infrastruktur gas, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Fajriyah. (Ant/E-1)
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief(Dok. Kementerian Perindustrian)
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan keprihatinan atas pengetatan penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang kembali menjadi keluhan serius pelaku industri. Menurut Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief, pihaknya menerima banyak surat dan laporan dari industri pengguna HGBT yang merasakan dampak langsung kebijakan tersebut.
“Seolah-olah ini menjadi masalah klasik yang berulang. Padahal, HGBT adalah keputusan Presiden, yang sudah menetapkan baik harga US$6,5 per MMBtu dan keberlanjutan pasokannya. Tidak seharusnya ada pihak atau lembaga yang mencoba melakukan subordinasi terhadap perintah Presiden tersebut dalam bentuk menaikkan harga di atas US$6,5 dan membatasi pasokannya,” tegasnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (15/8).
Febri menjelaskan, pengetatan pasokan gas dengan harga murah itu akan berimbas luas terhadap keberlangsungan industri manufaktur.
Gangguan suplai dan tingginya surcharge gas, seperti tarif yang dikenakan PT PGN sebesar US$16,77 per MMBTU, memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor padat energi seperti industri keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia.
“Biaya energi merupakan komponen signifikan dalam struktur biaya produksi pada industri-industri tersebut. Kenaikan harga atau berkurangnya pasokan HGBT akan langsung menggerus margin keuntungan, menurunkan utilisasi pabrik, dan dalam jangka panjang menekan minat investor untuk menanamkan modal di sektor manufaktur, terutama pada industri di sektor pengguna padat energi,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemenperin, lanjut Febri, beberapa sektor industri saat ini mulai menunjukkan penurunan utilisasi akibat kendala pasokan gas. Misalnya, industri keramik nasional yang pada semester I 2025 baru mampu mencapai tingkat utilisasi sekitar 70%-71%, meski telah membaik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jika pasokan gas terus terganggu, capaian ini bisa tergerus lagi, terutama industri pupuk yang akan memasok kebutuhan pupuk dalam program swasembada pangan Presiden Prabowo,” tambahnya.
Febri menekankan bahwa penerima manfaat terbesar dari program HGBT selama ini justru berasal dari sektor BUMN, seperti PLN dan Pupuk Indonesia.
Baca juga : Kemenperin Dorong Transisi Industri Hijau Berkelanjutan melalui AIGIS
“Di sisi lain, perusahaan industri swasta yang menjadi tulang punggung manufaktur nasional kerap mendapat perlakuan berbeda. Ini menciptakan ketimpangan yang tidak sehat dan berpotensi mengganggu iklim usaha,” ungkapnya.
Kebutuhan gas industri secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 2.700 MMSCFD, sementara volume HGBT yang tersedia hanya sekitar 1.600 MMSCFD. Dari jumlah tersebut, sekitar 900 MMSCFD atau 50 persennya dialokasikan untuk BUMN.
“Jika porsi untuk industri swasta semakin kecil, dampaknya akan langsung terasa pada penurunan kapasitas produksi, efisiensi usaha, dan bahkan potensi PHK massal,” beber dia.
Berdasarkan data Kemenperin, total pekerja yang saat ini menggantungkan nasib pada keberlanjutan pasokan HGBT di sektor industri mencapai 134.794 orang. Apabila pasokan HGBT diketatkan menjadi hanya 48% dari kebutuhan, sebagian besar pekerja ini berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dirinya pun memerinci jumlah tenaga kerja yang terancam PHK tersebut, yakni industri pupuk (10.420 pekerja), industri petrokimia (23.006 pekerja), industri oleokimia (12.288 pekerja), industri baja (31.434 pekerja), industri keramik (43.058 pekerja), industri kaca (12.928 pekerja), dan industri sarung tangan karet (1.660 pekerja).
“Angka ini adalah alarm serius. Setiap kebijakan yang menyangkut pasokan gas industri harus mempertimbangkan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha dan kesejahteraan ratusan ribu keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor ini,” tegas Febri.
Oleh karena itu, Kemenperin berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat segera dilakukan untuk memastikan ketersediaan HGBT yang adil dan merata.
“Gas bumi adalah sumber energi strategis. Kebijakan terkait HGBT harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan BUMN dan industri swasta, sehingga daya saing industri nasional tetap terjaga,” pungkas Febri. (Fal/E-1)
Chief Customer Success Officer Ramco Systems Ltd, Subbaraman Ramaswamy,(Dok Ramco Systems )
PEMERINTAH Indonesia telah menetapkan logistik sebagai sektor kunci yang akan mendapat banyak dukungan. Untuk membuat sektor logistik lebih kompetitif, baik di tingkat lokal maupun global, diperlukan solusi yang mampu melacak proses mulai dari pemesanan hingga pengiriman lastmile, dari gudang hingga stok akhir.
Seluruh rantai pasok dapat dipantau secara digital dari ujung ke ujung, memberikan visibilitas penuh yang akan mengubah cara kerja logistik. Chief Customer Success Officer Ramco Systems Ltd, Subbaraman Ramaswamy, menyampaikan bahwa dari laporan terbaru dari World Economic Forum, 83% perusahaan di Indonesia menyatakan keinginan untuk mengadopsi transformasi digital pada tahun 2030, jauh di atas rata-rata global yang hanya 60%.
“Inilah salah satu aspek penting dari transformasi di industri logisitk, kami memiliki kemitraan dengan pemain lokal dan telah berinvestasi secara mendalam, baik pada solusi logistik maupun produk payroll untuk pasar Indonesia. Jika melihatnya secara menyeluruh, khususnya di sektor logistik, rangkaian solusi end–to-end yang dihadirkan Ramco akan menjadi gamechanger bagi perusahaan logistik di Indonesia. Inilah yang menjadi aspirasi kami berada di garis depan transformasi digital di Indonesia,” ungkapnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (14/8).
Indonesia, sambung dia, berada di garis depan dalam adopsi teknologi. Negara ini ingin mengadopsi inovasi dan perubahan global, serta menerapkan praktik terbaik dunia yang disesuaikan dengan konteks lokal.
“Karena itu, Ramco menghadirkan solusi, khususnya di bidang logistik, yang menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan dukungan besar ini diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor logistik nasional,” tambahnya.
Sementara itu, President & Chief Operating Officer at Ramco Systems Ltd, Sandesh Bilagi, mengatakan bahwa transformasi digital adalah kebutuhan mendesak di Indonesia dan global dan semua dituntut untuk bisa beradaptasi dengan era digital.
“Kami telah mengubah cara organisasi memberikan layanan dan bagaimana pengguna dapat menikmatinya. Salah satu produk unggulan yang kami tawarkan berfungsi sebagai ERP lengkap bagi perusahaan logistik, termasuk penyedia layanan 3PL dan 4PL. Solusi ini mencakup pengelolaan transportasi, pergudangan, penentuan tarif dan penagihan, keuangan, serta rantai pasok, yang seluruhnya terintegrasi end–to–end. Sistem ini juga dilengkapi kapabilitas digital seperti electronicsign–off, pertukaran data langsung, hingga penerapan teknologi robotik di beberapa area operasional,” terangnya.
Ramco Systems adalah perusahaan global yang bergerak di bidang perangkat lunak enterprise yang menawarkan solusi berbasis cloud multi-penyewa dan perangkat mobile di bidang payroll global, ERP, logistik, serta M&E MRO untuk industri penerbangan.
“Ramco saat ini telah hadir di hampir seluruh negara di kawasan Asia Pasifik. Dalam beberapa kuartal terakhir, kami telah melakukan lokalisasi perangkat lunak kami dan proses itu sudah selesai, beserta semua hal lain yang telah kami rencanakan untuk Indonesia,” tutur dia. (E-4)
Industri pertahanan Indonesia dinilai telah memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang menjadi kekuatan regional. Namun, tantangan besar masih membayangi, terutama dalam penguasaan teknologi kunci, integrasi riset, dan pengelolaan sumber daya manusia.
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan sejumlah BUMN pertahanan seperti PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad), dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah membuktikan kapasitas produksinya.
Bahkan di beberapa proyek, Indonesia sudah menerapkan skema offset transfer teknologi dan joint production. Salah satunya, pembuatan kapal selam yang sebagian prosesnya dilakukan di PT PAL.
Baca juga : Naval Group dan PT PAL Bentuk Energy Research Lab Kembangkan Mesin Kapal Selam
“PT PAL ini termasuk yang paling oke. Proses pembangunan kapal selam dari Korea pun sebagian dilakukan di sana. Artinya, transfer teknologinya berjalan dan kemampuan dasar kita sudah ada,” ujar Fahmi, Kamis (14/8).
Menurutnya, untuk sektor perkapalan, Indonesia tergolong aman. Selain fasilitas milik PT PAL, terdapat banyak galangan kapal swasta yang bisa dilibatkan untuk produksi maupun perawatan kapal militer.
“Tidak kalah PT PAL. Sekarang ada proyek fregat (kapal perang) Merah Putih, kapal selam baru, kapal patroli cepat, dan kapal bantu logistik. Industri swasta juga sudah bikin kapal angkut personel dan kapal serbu cepat. Jadi kalau bicara kemampuan dasar, kita aman dan siap,” terangnya.
Baca juga : Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Inovasi Berbasis SDM
Meski begitu, Fahmi menekankan kemandirian pertahanan tidak berarti menutup pintu impor sepenuhnya. Pembelian alutsista dari luar negeri juga memiliki peran strategis. “Ibaratnya, kita belanja di warung tetangga untuk menjaga hubungan baik,” katanya.
Ia menyoroti sektor drone sebagai salah satu kebutuhan pertahanan yang potensinya besar namun belum tergarap optimal. Hambatan utamanya adalah keterbatasan akses terhadap teknologi kunci seperti sistem persenjataan, radar, dan sensor. “Tanpa penguasaan teknologi kunci, kita hanya jadi perakit. Bodinya kita buat, tapi komponennya beli dari luar,” jelasnya.
Kondisi kekuatan udara pun tak luput dari perhatian. Walau jumlah pesawat tempur Indonesia relatif banyak, lebih dari separuhnya sudah tua dan mendekati batas usia pakai. Menurut Fahmi, peremajaan alutsista udara sangat mendesak, apalagi tren peperangan modern semakin bergantung pada teknologi jarak jauh dan drone.
Ia memandang pembentukan holding BUMN pertahanan, Defend ID, sebagai langkah positif untuk memusatkan kekuatan industri dan memperjelas arah pengembangan. Namun, hal itu harus dibarengi roadmap yang jelas, ekosistem riset lintas sektor, dan pendanaan memadai.
“Kalau kapasitas bikin seribu unit, jangan cuma dipakai sepuluh. Bangun pasarnya, kembangkan rantai pasoknya. Presiden dan Menhan sudah mulai rintis, tapi pelaksananya harus kolaboratif, bukan saling bersaing,” tuturnya.
Fahmi juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia berkualitas, termasuk memanfaatkan diaspora Indonesia yang memiliki keahlian di bidang teknologi pertahanan. “Memanggil mereka pulang itu nggak cukup. Harus ada tempat yang layak dan tepat, jangan sampai malah menganggur,” pungkasnya. (E-3)
Industri pindar masih menghadapi tantangan serius akibat maraknya pindar ilegal, praktik joki, dan komunitas gagal bayar yang berpotensi mengganggu keberlanjutan ekosistem pindar.(Dok. Celios)
DALAM beberapa tahun terakhir, industri pinjaman daring (pindar) tumbuh pesat dan memberikan kontribusi signifikan bagi sektor keuangan nasional melalui penerapan regulasi yang inklusif. Dalam menjaga momentum perkembangan ekosistem industri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini meregulasi pindar dengan mengatur ketentuan terkait dengan manfaat ekonomi yang diperoleh lender dan borrower.
Meskipun demikian, industri pindar masih menghadapi tantangan serius akibat maraknya pindar ilegal, praktik joki, dan komunitas gagal bayar yang berpotensi mengganggu keberlanjutan ekosistem pindar.
Platform pindar sendiri beroperasi sebagai two-sided market yang menghubungkan borrower dan lender dengan kebutuhan berbeda.
Baca juga : Ini Rekomendasi Celios untuk Jaga Kondusivitas Pinjaman Daring
“Agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan keseimbangan insentif antara kedua pihak. Suku bunga yang terjangkau dapat menarik peminjam karena menawarkan cicilan yang terukur, namun bunga juga harus proporsional untuk mencerminkan risiko kredit agar lender memperoleh imbal hasil yang layak,” papar Rani Septyarini, Peneliti Ekonomi Digital Celios.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan operasional platform dan kepastian bagi lender saat menetapkan suku bunga. “Jika
bunga terlalu rendah, bukan hanya keuntungan lender yang tergerus, tetapi juga kelangsungan platform terancam, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan likuiditas dan terbatasnya akses kredit bagi masyarakat.”
Rani mengingatkan bahwa dalam situasi seperti itu, konsumen berisiko kembali terjebak pada praktik predatory lending seperti pindar ilegal. Oleh karena itu, penentuan bunga harus dilakukan secara hati-hati, cukup terjangkau untuk melindungi peminjam, namun tetap menarik bagi lender, dan memungkinkan platform menjaga keberlanjutan ekosistem P2P lending.
Baca juga : Utang Masyarakat di Pinjol terus Membengkak, Tembus Rp83,52 Triliun
Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Celios, menambahkan, pinjaman daring memberikan manfaat besar bagi borrower, terutama dalam memperluas akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan formal.
“Banyak pelaku UMKM dan masyarakat umum kesulitan mendapatkan pembiayaan karena prosedur perbankan yang rumit dan kebutuhan agunan. Pindar hadir dengan proses yang cepat, tanpa perlu jaminan, dan berbasis aplikasi, sehingga lebih mudah dijangkau,” jelasnya.
Huda juga menekankan bahwa tren masyarakat yang sebelumnya mengandalkan pinjaman dari kerabat kini mulai beralih ke platform digital karena kemudahan dan fleksibilitasnya.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa bagi lender, terutama investor individu maupun institusi, pindar menjadi instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan instrumen konvensional seperti deposito atau surat berharga negara.
“Tingkat pengembalian investasi di platform pindar bisa mencapai 15%–20% per tahun, jauh lebih menarik dibandingkan rata-rata suku bunga deposito. Tidak heran jika jumlah rekening lender terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa imbal hasil yang tinggi diikuti oleh risiko gagal bayar yang besar, sehingga regulasi dan transparansi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap industri ini.
Dyah Ayu, Peneliti Ekonomi Celios, menambahkan, regulasi yang lebih hati-hati dalam menetapkan suku bunga akan menjaga keberlanjutan sektor P2P lending, sambil tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan bagi konsumen dan daya tarik bagi investor.
“Diharapkan ada penetapan suku bunga berbasiskan risiko yang adil bagi lender dan borrower, serta memastikan kepastian dan transparansi suku bunga bagi platform melalui evaluasi berkala,” ujarnya.
Dyah mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah komprehensif yang menjamin keberlanjutan ekosistem pindar dengan memitigasi risiko di sisi lender dan platform. Misalnya, melalui penguatan Pokja Pinjaman Daring dalam pemberantasan pindar ilegal, menangani isu gagal bayar (galbay) dengan membuat pedoman, serta mencegah fraud dari kehadiran komunitas maupun joki galbay.
“Dengan demikian, industri pindar dapat tumbuh sehat, lender percaya, platform berinovasi, dan borrower terhindar dari praktik
pinjaman yang merugikan,” tambahnya.
Selain itu, di balik potensi besar yang ditawarkan oleh pinjaman daring, perlu adanya perhatian khusus terhadap literasi keuangan di masyarakat. “Peningkatan literasi keuangan menjadi kunci agar konsumen dapat membuat keputusan finansial yang lebih baik dan mengurangi risiko terjebak dalam utang yang berlebihan,” ujar Dyah.
Ia menekankan pentingnya edukasi yang berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban dalam berpinjam, yang akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan layanan pinjaman daring oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (E-1)
Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi menetapkan perubahan signifikan dalam truktur kompetisi futsal nasional melalui Peraturan Nomor 015/FFI-LGL/VII-PER/2025 / Foto: MNC Media
Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi menetapkan perubahan signifikan dalam struktur kompetisi futsal nasional melalui Peraturan Nomor 015/FFI-LGL/VII-PER/2025. Peraturan ini akan mulai berlaku pada musim 2025/2026 untuk Pro Futsal League (PFL) dan pada musim 2026 untuk Women’s Pro Futsal League (WPFL).
Melalui kebijakan ini, sistem promosi dan degradasi yang selama ini menjadi bagian dari kompetisi resmi dihapuskan, dan digantikan oleh format liga tertutup berbasis lisensi partisipasi.
Perubahan ini merupakan bagian dari strategi besar FFI untuk memperkuat tata kelola olahraga futsal nasional, meningkatkan profesionalisme klub, serta mendorong terbentuknya ekosistem industri futsal yang lebih stabil dan bernilai secara ekonomi. Dalam sistem liga tertutup yang mulai diterapkan, keikutsertaan klub tidak lagi ditentukan berdasarkan hasil kompetisi semata, melainkan melalui proses evaluasi menyeluruh dan pemberian Lisensi Partisipasi oleh FFI.
Baca Juga: Debut Justin Hubner: Bikin Pemain Keturunan Vietnam Meringis Kesakitan, Fortuna Sittard Kalah
Skema ini dirancang untuk memastikan bahwa klub-klub yang berlaga di liga profesional benar-benar memenuhi standar kelayakan manajerial, finansial, teknis, dan legal yang telah ditetapkan.
Untuk musim 2025/2026, jumlah maksimal peserta PFL ditetapkan sebanyak 14 klub. Sepuluh klub teratas dari klasemen akhir PFL musim 2024/2025 akan otomatis memperoleh Lisensi Partisipasi.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto (kiri) dalam taklimat media Penguatan Riset untuk Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Foto/Diktisaintek.
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Kemendiktisaintek ) berkomitmen menguatkan riset yang berdampak dan menjawab permasalahan masyarakat melalui program-programnya.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto dalam taklimat media “Penguatan Riset untuk Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi” di kantor Kemdiktisaintek, Kamis (31/7/2025).
“Kami dorong riset-riset agar mampu menjawab tantangan riil masyarakat, dan hasilnya dapat dihilirisasi menjadi produk yang siap dimanfaatkan atau dikomersialisasikan,” tegasnya, melalui siaran pers, dikutip Jumat (1/8/2025).
Baca juga: Jawa Terlalu Padat Dokter, Pemerintah Gerak Cepat Sebar Ribuan Spesialis ke Daerah
Hal ini senada dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya terobosan di bidang sains dan teknologi untuk menjawab kebutuhan bangsa dan menjaga daya saing Indonesia di tengah perkembangan global.
Untuk dapat mencapai hal tersebut, riset dasar atau fundamental perlu dikuasai bersama dengan riset terapan yang akan memiliki hasil yang dibutuhkan masyarakat. Penguasaan ini dimulai dari pengembangan ekosistem riset yang diawali di perguruan tinggi, yang bersifat multidisipliner dan kolaboratif.
...
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
►
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
