SEJUMLAH negara miskin sepakat menerima deportasi dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kebijakan Presiden Donald Trump yang memperketat aturan terhadap migran ilegal. Negara-negara tersebut yaitu Uganda, Rwanda, Sudan Selatan, dan Eswatini, di Afrika serta El Salvador di Amerika Tengah.
Uganda menampung kasus kontroversial seorang pria asal El Salvador, Kilmar Armando Abrego Garcia, yang dideportasi secara keliru ke negaranya pada Maret. Garcia kemudian mengaku mengalami penyiksaan di penjara El Salvador sebelum akhirnya dikembalikan ke AS.
Departemen Luar Negeri menyebut Menteri Luar Negeri Marco Rubio berbicara dengan Presiden Uganda Yoweri Museveni sebelum deportasi Garcia diumumkan, meskipun kasus itu kini tertahan karena gugatan hukum. Uganda dikenal memiliki salah satu populasi pengungsi terbesar di dunia dengan bantuan internasional yang signifikan.
Negara ini juga bergantung pada dukungan AS, terutama untuk program HIV-AIDS. Pemimpin oposisi, Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine, menyebut pemerintahnya mungkin bersedia menampung individu dengan catatan kriminal sebagai imbalan atas dukungan politik, bantuan, dan kerja sama ekonomi.
Kriminal biadab
Di Sudan Selatan, negara sangat miskin di Afrika timur yang berada di ambang perang saudara baru itu menerima delapan orang dideportasi pada Juli lalu. Namun, hanya satu yang benar-benar warga negara Sudan Selatan. Imigran itu digambarkan sebagai kriminal yang biadab dan kejam.
“Sudan Selatan menanggapi secara positif permintaan dari otoritas AS sebagai isyarat niat baik, kerja sama kemanusiaan, dan komitmen terhadap kepentingan bersama,” kata kementerian luar negerinya saat itu. Setelah itu, AS mencabut sebagian pembatasan visa yang sebelumnya diberlakukan karena penolakan Sudan Selatan menerima deportasi.
Aktivis perempuan di ibu kota Juba, Lily Sukeji Michael, menilai pemerintah berharap pencabutan sanksi lebih luas, termasuk embargo senjata, meskipun belum terwujud.
250 migran
Rwanda juga menerima kesepakatan baru untuk menampung 250 migran dari AS. Kemarin, negara itu mengatakan tujuh orang pertama sudah tiba. Perinciannya belum diungkap. Akan tetapi, kesepakatan ini mirip dengan perjanjian Rwanda-Inggris pada 2022 yang menjanjikan ratusan juta pound bantuan, walaupun kemudian dibatalkan.
Presiden El Salvador Nayib Bukele menerima ratusan orang yang dideportasi, termasuk 252 warga Venezuela. Langkah itu mempererat hubungan dengan Trump yang dinilai menutup mata terhadap catatan hak asasi manusia Bukele.
Direktur LSM Cristosal, Noah Bullock, menyebut Bukele merasa dilindungi oleh hubungannya dengan pemimpin adikuasa itu.
Namun, di Eswatini, langkah serupa menuai perlawanan dari beberapa kelompok hak asasi manusia. Negara kecil dengan sistem monarki absolut itu menerima lima orang non-Afrika yang dideportasi pada Juli lalu.
Demokrasi lemah
Aktivis Melusi Simelane dari Southern Africa Litigation Centre menilai Trump sengaja menargetkan negara dengan demokrasi lemah yang tidak akan banyak bertanya. Dia menduga Eswatini mendapat janji insentif dagang atau pengurangan kritik terhadap catatan HAM-nya.
Meski demikian, Mzwandile Banele Masuku dari Eswatini Litigation Centre menegaskan hingga kini hal itu masih sebatas spekulasi. Menurut catatan Departemen Keamanan Dalam Negeri, sebanyak 1,6 juta orang meninggalkan AS selama 200 hari pertama masa jabatan Trump.
Kathleen Bush-Joseph dari Migration Policy Institute menilai kebijakan ini lebih berfungsi sebagai pesan pencegahan, agar orang tidak mencoba datang ke perbatasan AS-Meksiko atau secara sukarela meninggalkan negara tersebut.
Kebijakan baru
Untuk memperketat imigrasi legal, kemarin, pemerintahan Trump mengajukan kebijakan baru yang membatasi lama tinggal mahasiswa dan jurnalis asing. Dalam rancangan aturan itu, mahasiswa internasional hanya diizinkan tinggal hingga empat tahun dengan visa pelajar.
Wartawan asing diberi masa tinggal 240 hari dengan kemungkinan perpanjangan 240 hari lagi. Pengecualian berlaku bagi jurnalis asal Tiongkok yang diberikan izin tinggal 90 hari.
Selama ini, visa nonimigran di AS umumnya disesuaikan dengan durasi studi atau penugasan kerja. Perubahan ini dipublikasikan di Federal Register untuk mendapatkan masukan publik sebelum resmi diterapkan.
Departemen Keamanan Dalam Negeri menilai beberapa warga asing memanfaatkan visa pelajar untuk tinggal terlalu lama. “Ini menimbulkan risiko keamanan, menghabiskan dana pembayar pajak yang tak terhitung jumlahnya, dan merugikan warga negara AS,” katanya.
Sumbangan mahasiswa
Namun, pernyataan itu tidak menyebutkan secara spesifik tentang mahasiswa asing merugikan masyarakat AS. Sebaliknya, data Departemen Perdagangan menunjukkan mahasiswa internasional menyumbang lebih dari US$50 miliar bagi perekonomian negara pada 2023.
Adapun tahun akademik 2023-2024 mencatat lebih dari 1,1 juta mahasiswa asing menempuh pendidikan di AS, tertinggi dibanding negara lain. Sebagian besar membayar biaya kuliah penuh. Kritik langsung datang dari kalangan akademisi.
“Aturan yang diusulkan ini mengirimkan pesan kepada individu-individu berbakat dari seluruh dunia bahwa kontribusi mereka tidak dihargai. Hal ini tidak hanya merugikan mahasiswa internasional tetapi juga melemahkan kemampuan perguruan tinggi dan universitas AS untuk menarik talenta terbaik, sehingga mengurangi daya saing global kita,” sebut Miriam Feldblum, Presiden dan CEO Alliance of Higher Education and Immigration. (AFP/I-2)