Tompi kembali melontarkan kritik tajam soal sistem pembagian royalti musik di Indonesia. Menurutnya, aturan yang berjalan saat ini justru merugikan para musisi. Foto/Instagram Tompi
JAKARTA – Penyanyi sekaligus dokter, Tompi, kembali melontarkan kritik tajam soal sistem pembagian royalti musik di Indonesia. Menurutnya, aturan yang berjalan saat ini justru merugikan para musisi, bahkan sampai pada titik yang ia sebut mengerikan.
Dalam pernyataannya, Tompi mengungkapkan bahwa banyak musisi kini merasa terbebani dengan aturan royalti. Ia mencontohkan, bahkan penyanyi yang hanya tampil di acara pernikahan dengan bayaran kecil tetap dikenakan kewajiban membayar royalti.
“Orang sekarang banyak teman-teman nyanyi kawinan aja jadi takut. Udah nyanyi kawinan dibayar Rp750 ribu masih diminta bayar lagi,” kata Tompi dikutip dari RRI Net Official, Rabu (20/8/2025).
Baca Juga: Tompi Sentil Pengelola Royalti: yang Duduk Orangnya Itu Lagi, Kapan Berubah?
Nyanyi Lagu Sendiri Tetap Kena Bayar
Lebih lanjut, Tompi menilai sistem royalti saat ini tidak masuk akal. Pasalnya, ia sendiri sebagai pemilik lagu tetap diwajibkan membayar saat ingin menyanyikan karyanya.
“Tapi yang paling mengerikan dari isu royalti ini tahu nggak apa? Saya mau nyanyi lagu sendiri, saya pun harus bayar,” jelasnya.
Caketum ILUNI UI Boni Hargens usai bertemu Rektor UI Heri Hermansyah di Plataran Darmawangsa, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025. Foto: Ist
JAKARTA – Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 Boni Hargens menegaskan siapa pun yang terpilih menjadi Ketua Umum ILUNI UI harus memiliki komitmen untuk memperkuat UI, alumni, dan bangsa Indonesia.
Menurut dia, keberadaan IlUNI harus bermanfaat baik bagi dirinya sendiri tetapi juga terutama bagi bangsa dan negara termasuk mendukung langkah-langkah mewujudkan dan merawat Indonesia cerah.
Hal ini disampaikan Boni seusai bertemu Rektor UI Heri Hermansyah bersama 6 kandidat Ketum ILUNI UI lainnya di Plataran Darmawangsa, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
“Jadi siapa pun yang menang nanti harus memikirkan UI dan juga alumni dan Indonesia sebagai payung besar kita, rumah kita. Nah itu aja sih intinya. Karena dari tujuh kandidat ini kan banyak sekali pilihan, tetapi semua diarahkan supaya setidaknya gagasan atau komitmen moralnya mengarah kepada keberpihakan pada kepentingan UI dan bangsa,” ujar Boni.
Dia juga kembali menegaskan visi-misinya menjadikan ILUNI UI sebagai laboratorium gagasan untuk mengkawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mewujudkan Indonesia berdaulat, sejahtera dan cerah.
Menurut Boni, alumni UI bisa terlibat langsung menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan yang kurang.
“Nah kita berharap nanti lulusan UI ini, dia bukan hanya menjadi bagian dari lapangan pekerjaan, tapi dia juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pemerintah di dalam menciptakan kesejahteraan umum,” katanya.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai lebih dari sekadar bebas dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), benar-benar merasakan pemerataan pembangunan.
“Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak,” kata Sultan Baktiar Najamudin dalam pernyataannya, Minggu (17/8).
Sultan menyoroti bahwa kebebasan politik tidak cukup bila tidak diikuti oleh keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Sultan mencontohkan semangat dari gagasan demokrasi hijau yang termuat dalam bukunya berjudul Green Policing.
Baca juga : DPD RI: Sekolah Rakyat Implementasi Asta Cita untuk Bangun SDM Unggul
“Demokrasi kita harus lebih substansial: tidak hanya prosedural, melainkan berpihak pada daerah, ekologi, dan generasi mendatang,” kata Sultan.
Menurutnya, di tengah krisis iklim global, arah pembangunan Indonesia mesti memasukkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
Salah satu prioritas yang diusung DPD, lanjut Sultan, adalah masuknya RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ke dalam Prolegnas Prioritas sebagai instrumen penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah.
Baca juga : Hadiri HUT Ke-17 Partai Gerinda, Sultan: Suasananya Sejuk dan Penuh Kekeluargaan
“RUU Pemda harus memastikan pemerataan fiskal, perbaikan layanan dasar, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Banyak daerah masih merasakan ketertinggalan dari pusat, kewenangan dan anggaran harus jelas agar pembangunan terasa nyata,” ujar Sultan.
Dalam konteks sinergi pusat-daerah, Sultan menekankan perlunya langkah terpadu pada bidang ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kita harus mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin akses fasilitas kesehatan dasar, dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas internet. Sinergi pusat-daerah harus berbasis kolaborasi, bukan sekadar retorika,” tegas Sultan.
Sultan juga menyoroti Asta Cita sebagai peta pemerataan yang harus diimplementasikan sampai ke level daerah. “Asta Cita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan,” katanya.
Sultan menegaskan DPD berperan sebagai pengawas dan pengawal agar janji-janji tersebut terwujud.
“Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum mempercepat pemerataan dan menjadikan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan bersatu bagi seluruh wilayah,” tutup Sultan. (P-4)
Presiden Prabowo Subianto (kanan, bawah) dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Ta(ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto)
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengkritik keras praktik pengelolaan BUMN yang dinilainya tidak efisien dan penuh pemborosan.
Hal itu ia ungkapkan saat menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat (15/8). Dalam pidatonya, Prabowo mengajak publik melihat BUMN dengan kacamata bisnis.
“Dalam dunia bisnis kita mengenal istilah return on asset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12%. Katakanlah konservatif 10%, katakanlah untuk Indonesia cukup 5%,” ujarnya.
Baca juga : Prabowo Pamer Peran Aktif Indonesia di Panggung Dunia dari Palestina hingga BRICS
Menurutnya, aset yang dimiliki BUMN Indonesia bernilai sangat besar, mencapai lebih dari US$1.000 triliun. Dengan hitungan sederhana, jika dikelola dengan baik, BUMN seharusnya mampu memberikan kontribusi minimal US$50 miliar per tahun. “Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit,” kata Prabowo.
Untuk mewujudkan target itu, ia telah memberi mandat khusus kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia guna membenahi pengelolaan BUMN. Ia mengaku prihatin dengan model pengelolaan yang dinilai tidak masuk akal dan terlalu membebani negara.
Prabowo mengungkapkan, ia memangkas jumlah komisaris di BUMN menjadi maksimal enam orang, bahkan idealnya hanya empat atau lima. Selain itu, ia menghapus pemberian tantiem yang menurutnya hanya akal-akalan. “Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti,” katanya.
Baca juga : Sidang Tahunan MPR Digelar Jumat 15 Agustus
Ia mencontohkan kasus di mana seorang komisaris hanya rapat sebulan sekali namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun.
Tantiem, atau bonus kinerja, selama ini diberikan kepada direksi dan dewan komisaris BUMN sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian target keuntungan perusahaan. Namun, Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
“Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tutur Prabowo.
Presiden juga tidak segan memberikan pilihan tegas bagi direksi dan komisaris yang keberatan dengan kebijakan tersebut. “Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti,” ujarnya.
Dia memastikan banyak generasi muda yang siap menggantikan mereka. Prabowo menegaskan, reformasi pengelolaan BUMN adalah langkah serius yang tidak boleh setengah-setengah. Ia ingin memastikan setiap rupiah yang dihasilkan BUMN benar-benar menjadi manfaat bagi negara, bukan sekadar memperkaya segelintir pihak. (P-4)
Kabar kurang mengenakkan datang dari artis Fahmi Bo. Usai mengalami serangan jantung, ia mengungkapkan tubuhnya mengalami penurunan fungsi yang signifikan. Foto/YouTube Intens Investigasi
JAKARTA – Kabar kurang mengenakkan datang dari artis Fahmi Bo yang kini tengah berjuang melawan kondisi kesehatan serius. Usai mengalami serangan jantung, ia mengungkapkan bahwa tubuhnya mengalami penurunan fungsi yang signifikan.
Bahkan, untuk sekadar berjalan atau berdiri, Fahmi harus dibantu oleh dua orang. Dalam kondisi tertentu, ia terpaksa merangkak jika ingin pergi ke kamar mandi sendirian.
“Aku sekarang melangkah sudah nggak bisa. Berdiri pun harus dibopong dua orang. Jadi kalau kamar mandi, aku merangkak ya kalau mau sendiri sendiri,” kata Fahmi dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (13/8/2025).
Meski begitu, Fahmi mengaku sudah terbiasa menjalani hidup mandiri sejak berpisah dari pasangannya hampir enam tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa selama ini sudah terbiasa melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.
Baca Juga: Fahmi Bo Menangis Cerita Diusir dari Kosan, Merasa Dapat Mukjizat Allah lewat Nikita Mirzani
Foto/YouTube Intens Investigasi
Karena itulah, meskipun situasi sekarang sangat sulit, artis 52 tahun tersebut mencoba menerima dengan lapang dada. Kebiasaan hidup mandiri membuatnya sedikit lebih siap menghadapi kenyataan, meski tetap diiringi rasa sedih dan keprihatinan mendalam.
“Aku mah emang udah terbiasa sendiri ya. Selama pisah udah mau jalan enam tahun ini aku apa-apa sendiri kan. Apa-apa sendiri, jadi ya udah nggak perlu kaget sih. Maksudnya udah terbiasa,” jelasnya.
Jordi Amat menjalani debut resminya yang gemilang bersama Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS) / Foto: Tangkapan layar Instagram Jordi Amat (@jordiamat5)
Jordi Amat menjalani debut resminya yang gemilang bersama Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS). Dalam pertandingan melawan Persita Tangerang, Minggu (10/8/2025), Persija berhasil menang telak 4-0 tanpa kebobolan, berkat performa solid di lini belakang yang dikawal oleh Jordi dan Rizky Ridho.
Meski menikmati atmosfer stadion megah berkapasitas 82.000 penonton itu, Jordi memiliki satu harapan besar sekaligus kritik konstruktif untuk JIS. Ia sangat berharap Timnas Indonesia bisa bermain di sana, namun ada satu hal krusial yang harus diperbaiki terlebih dahulu: kualitas rumput.
“Tentu saja, itu akan sangat menyenangkan (Timnas bermain di JIS). Satu hal yang perlu ditingkatkan adalah rumputnya,” ujar Jordi.
Baca Juga: Nestapa Kurnia Meiga, Mantan Kiper Timnas Indonesia: Jualan Kerupuk untuk Bertahan Hidup
Pemain yang sarat pengalaman di Eropa ini menilai rumput JIS mudah terkelupas, sehingga mengganggu jalannya pertandingan. Menurutnya, kondisi ini harus segera dicarikan solusi terbaik agar stadion bisa menjadi kandang yang ideal bagi Timnas Indonesia.
Ombudsman RI mendorong pemerintah segera melepaskan cadangan beras yang dimiliki oleh Perum Bulog untuk mengisi pasar dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut sebagian beras di gudang sudah berumur lebih dari satu tahun. Menurutnya, beras yang paling lama tersimpan sejak Februari 2024 sehingga berpotensi menurun kualitasnya bahkan jadi beras busuk.
“Beras di gudang Bulog harus segera keluar mengingat masyarakat membutuhkan ketersediaan beras, sementara pelaku usaha pun perlu diyakinkan dengan mekanime yang menjamin rasa aman agar mau menyerap beras Bulog,” ujar Yeka dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (9/8).
Ombudsman RI menekankan bahwa ketersediaan pangan, khususnya beras, harus menjadi prioritas utama pemerintah, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan di tengah polemik perberasan yang terjadi belakangan ini.
Baca juga : Dorong Perlindungan Konsumen, Ombudsman RI Tinjau Hulu-Hilir Beras di Karawang
Yeka mengingatkan bahwa rasa aman dan nyaman bagi seluruh pelaku usaha perlu segera diwujudkan, demi menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, melindungi konsumen, serta memastikan kesejahteraan petani.
Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah persoalan di rantai tata niaga beras. Di tingkat petani, produktivitas padi saat ini di wilayah amatan mencapai rata-rata 5,5 ton per hektare. Angka itu meningkat dibanding dua hingga tiga musim sebelumnya yang kerap mengalami gagal panen.
“Namun, sangat disayangkan varietas padi yang digunakan oleh petani masih banyak yang ditemukan tidak tersertifikasi. Selain itu, harga gabah saat ini sudah mencapai di kisaran Rp7.500-Rp8.400 per kilogram. Hal ini tentu akan mendorong kenaikan harga beras juga, sehingga HET beras akan sulit patuhi,” papar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (9/8).
Baca juga : Ombudsman Temukan Harga Beras di Pasar Tradisional di atas HET dan Langka di Ritel Modern
Di tingkat penggilingan padi, persaingan untuk mendapatkan gabah semakin ketat, bahkan memicu banyak penggilingan padi kecil tidak beroperasi dan bahkan sudah ada yang tutup.
Gudang penggilingan padi banyak yang kosong tidak memiliki stok gabah maupun beras, akibat kekhawatiran para pelaku usaha terhadap kebijakan tata niaga perberasan saat ini.
Sementara itu, harga beras di pasar naik berkisar Rp2.000-Rp3.000 kenaikannya per kilogram. Mayoritas beras dijual dalam bentuk curah tanpa label mutu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ombudsman RI menekankan perlunya langkah mitigasi pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan beras yang kondusif agar stok beras pada Bulog dapat tersalurkan. (E-3)
KEPALA Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mendorong agar Indonesia mengedepankan upaya dialog dalam penanganan keamanan di Papua. Itu disampaikan menyusul TNI yang disebut melumpuhkan Mayer Wenda, Wakil Panglima Koda XII/Lanny Jaya Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Pendekatan keamanan untuk kelompok sipil bersenjata harus dilakukan secara terukur, negara harus bersedia berdialog,” kata Frits saat dihubungi, Kamis (7/8).
Dia mengatakan, selama ini pemerintah Indonesia belum betul-betul merealisasikan upaya dialog dengan kelompok sipil bersenjata di Papua. Padahal hal itu dinilai faktor yang penting untuk ditempuh.
Baca juga : Kronologi Tewasnya Tokoh OPM Mayer Wenda setelah Penyergapan TNI
Melalui dialog pula kemungkinan jatuhnya korban jiwa dapat ditekan dan penyelesaian masalah dapat dilakukan tanpa meneteskan darah. “Ini untuk menyelesaikan kasus kekerasan di Papua agar tidak menimbulkan dendam politik berkepanjangan,” jelas Frits.
Lebih lanjut, dia menyampaikan Komnas HAM belum menelusuri lebih dalam perihal Mayer Wenda.
Diketahui, prajurit TNI berhasil melumpuhkan salah satu pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, yang diketahui menjabat sebagai Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya, Selasa (5/8).
Dalam siaran pers resmi Mabes TNI yang diterima Antara, Kamis (7/8), dijelaskan Mayer Wenda tewas saat pasukan TNI ingin menangkap dirinya di Kampung Mukoni, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.
Saat proses penangkapan berlangsung, Wenda melakukan perlawanan sehingga kontak senjata pun tidak bisa dielakkan lagi. (P-4)
Anggota legislatif Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita, Marthen Luther Adji, menunjukkan kepeduliannya yang besar terhadap pendidikan anak-anak kurang mampu. Foto/Istimewa
SIKKA – Anggota legislatif Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita, Marthen Luther Adji, menunjukkan kepeduliannya yang besar terhadap pendidikan anak-anak kurang mampu. Pada Rabu (30/7/2025) siang, dia mendatangi SDI Watugong di Desa Gong Bekor, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka , Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengantarkan buku dan alat tulis kepada 12 anak asuhnya.
Dari 12 anak tersebut, 10 bersekolah di SDI Watugong dan 2 di SMPN Alok Timur. Mereka adalah anak-anak yatim, piatu dan miskin ekstrem yang sejak awal tahun ajaran telah dibantu biaya sekolah, uang komite dan seragamnya dengan dana pribadi Marthen.
“Ada 12 anak yang uang sekolah dan komitenya saya tanggung pakai uang pribadi, bukan pakai Pokir sebagai DPRD Sikka. Kemarin saat masuk sekolah saya beli seragam, lalu lunasi uang sekolah dan komite mereka,” ungkap Sekretaris Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka ini.
Baca Juga: Partai Perindo Tegaskan Komitmen Dukung Pembangunan Daerah, Fokus Kolaborasi dengan Pemkab Halmahera Selatan
Marthen tak sekadar datang memberi bantuan. Dia hadir membawa, membangun dan merawat harapan. Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Muhammadiyah Kupang ini tidak ingin satu pun anak-anak di Sikka kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena tidak mampu membeli buku atau seragam.
“Semua pakai uang pribadi saya. Saya hanya mau membantu mereka bisa tamat SD, SMP dan SMA. Mereka harus dapat perhatian biar dapat pendidikan yang layak,” kata pria yang 33 tahun mengabdi sebagai ASN sebelum terjun ke dunia politik ini.
Apakah kamu pernah mendengar atau mungkin melakukan detox mengganti makanan dengan meminum jus? Foto/MNC Media
JAKARTA – Apakah kamu pernah mendengar atau mungkin melakukan detox mengganti makanan dengan meminum jus? Detox dengan cara tersebut ternyata tidak dianjurkan dan memiliki efek samping, mari kita simak penjelasannya!
Melalui kanal YouTube Yava Bali, Dokter Andrew menyampaikan bahaya detox instan pada tubuh, salah satunya mengganti makanan dengan meminum jus. Ketika tubuh hanya menerima asupan dari jus tentu terdapat beberapa kebutuhan nutrisi tubuh yang tidak terpenuhi, seperti protein dan lemak-lemak baik.
“Kalau hanya kita konsumsi jus saja itu tidak memenuhi kebutuhan nutrisi kita loh, badan kita butuh protein, butuh lemak-lemak baik dan nutrisi lain yang lengkap dari makanan yang lain,” ujar Dokter Andrew pada kanal YouTube Yava Bali berjudul ‘Detox instan berbahaya untuk tubuh mitos atau fakta?’.
Meminum jus sebagai pengganti bahan bakar tubuh tidak dianjurkan karena belum ada bukti ilmiah mengenai detoks dengan cara tersebut. Detox selama beberapa hari dengan tujuan untuk membersihkan tubuh ini memiliki efek samping yakni, gangguan pencernaan.
“Buat saya belum ada bukti ilmiah yang mendukung hal itu,” tutur Dokter Andrew.
...
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
►
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
