Secara total, terdapat 91.028 guru PAI Dalam Jabatan (Daljab) yang mengikuti program PPG pada tahun ini. Foto/BKHM.
JAKARTA – Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama menetapkan sebanyak 69.313 guru mata pelajaran PAI sebagai peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan II Tahun 2025. Jumlah tersebut melengkapi 21.715 guru yang sebelumnya tergabung pada Angkatan I.
Secara total, terdapat 91.028 guru PAI Dalam Jabatan (Daljab) yang mengikuti program PPG pada tahun ini. Jika seluruh peserta dinyatakan lulus, mereka akan mulai menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pendidik, khususnya guru agama.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menargetkan penyelesaian sertifikasi guru melalui PPG secara tuntas dalam tahun ini. Ia menambahkan bahwa TPG untuk guru Non-ASN pun telah mengalami peningkatan.
“Kemenag mendukung penuh program prioritas nasional Presiden Prabowo. Ini bukan sekadar penting, tetapi juga mulia, karena kesejahteraan guru adalah fondasi keberkahan pendidikan. Saya berharap martabat dan kompetensi para guru semakin meningkat,” ujar Menag, melansir laman Kemenag, Selasa (19/8/2025).
Sesuai peraturan, guru yang lulus PPG pada tahun berjalan akan mendapatkan TPG di tahun berikutnya. Adapun besaran TPG untuk guru ASN (PNS dan PPPK) adalah senilai satu kali gaji, sedangkan guru Non-ASN akan menerima Rp2.000.000 per bulan, naik dari sebelumnya Rp1.500.000.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa meski ada kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan PPG PAI tetap ditargetkan selesai tahun ini. Skema pendanaannya bersumber dari APBN, APBD, dan Baznas.
Siswa MAN 1 Pidie, sedang mengikuti latihan jurnalistik pada Sabtu (9/8/2025).(MI/Amiruddin Abdullah Reubee)
ILMU jurnalistik tidak saja sekedar melukis suatu pemberitaan, melainkan lebih dari itu. Kemampuan jurnalistik yang bagus tentu akan membawa keterampilan berliterasi yang luar biasa. Itu sangat perlu untuk bekal kehidupan sosial dari hari ke hari.
“Bisa menjadi modal utama untuk meningkatkan pemahaman, berpikir kritis serta kemapuan berkomunikasi dan termotivasi semangat belajar sepanjang zama,n” demikian antara lain diungkapkan Kepala MAN 1 Pidie, Muhammad Thaifuri, di sela-sela pelatihan jurnalistik pada Sabtu (9/8).
Guna memperkaya literasi, sekitar 50 siswa dan siswi MAN 1 Pidie, Provinsi Aceh, belajar ilmu jurnalistik. Seni berliterasi dan keterampilan berkomunikasi yang dikemas dalam agenda ekstrakurikuler ini diasuh oleh guru tamu yakni seorang wartawan senior Media Indonesia, Amiruddin Abdullah Reubee.
Baca juga : Mengedukasi Warga Madrasah, MAN 1 Pidie Aceh Sembelih 8 Ekor Sapi Kurban
“Berlangsung di luar jam pelajaran pokok, 1 hingga 2 kali pertemuan dalam setiap pekan,” tutur Muhammad Thaifuri.
Di antara disiplin ilmu yang diajari kepada siswa adalah teknik menulis berita, merangkai artikel, memublikasikan fakta, dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat. Siswa juga diedukasi metode investigasi, teknik reportase, kerahasiaan atau keamanan mitra serta melindungi narasumber dan inteligensi pengungkapan peristiwa.
Amiruddin Abdullah Rubee, guru tamu pengasuh literasi dan jurnalistik, mengungkapkan dalam tempo tiga tahun sekali, The Organisation for Economi Co-operation and Development (OECD) melakukan survei uji kemampuan leterasi pelajar dunia melalui Programme for Internasional Student Assasment (PISA) yang mengukur tingkat kemampuan menulis, membaca, sains, dan matematika siswa berusia 15 tahun.
Baca juga : PGI Dorong Golf Jadi Ekstrakurikuler di Sekolah
Ternyata Indonesia selalu berada pada urutan nomor buncit kemampuan siswa berliterasi. Ketika PISA di gelar, posisi negera berpenduduk 270 juta jiwa ini bertengger pada peringkat 39 dari 41 negara yang dilakukan tes uji kemampuan.
Lebih pahit lagi, hasil PISA terbaru tahun 2022 menunjukkan keberadaan Indonesia pada peringkat 69 dari 80 negara yang diuji.
“Tidak diketahui apakah sering berganti kurikulum di sekolah kita, berdampak positif terhadap literasi bila ditengok dari peringkat negara lain. Ataukah metode edukasi yang harus diperkaya lagi,” tutur Amiruddin Abdullah.
Ditambahkan Amiruddin Abdullah Reubee, sesuai catatan The United Nations Educational, Scientific and Ciktural Organization (UNESCO) yang menyebutkan, indeks minat baca masyarakat Indonesia tidak lebih pada angka 0,001%. Itu perbandingannya adalah dari 1.000 warga Tanah Air ini, cuma satu jiwa saja yang memiliki minat dan rajin membaca.
“Karena itu Indonesia, termasuk Aceh khususnya pelajar di Pidie harus segera berbenah diri, sebelum kesiangan, guna membangkitkan literasi termasuk rajin membaca dan suka menulis. Literasi itu bukan sekedar membaca buku, artikel atau tulisan orang sebagainya. Lebih luas lagi literasi boleh dimaknai dengan kemampuan menulis suatu produk jurnalistik memahami informasi, lalu tercipta kemampuan baru sehingga berguna untuk kehidupan. Dalam edukasi jurnalistik sesuatu yang dilihat, didengar, berbicara atau menjelaskan hingga dipahamai banyak orang dengan benar juga berliterasi namanya,” tutup wartawan Media Indonesia yang akrab memberi materi di sekolah-sekolah unggul dan kampus di Aceh.
Adapun guru pembina latihan jurnalistik dan fotografer MAN 1 Pidie, Mutia Rahmi, mengatakan semangat murid-murid untuk menjadi penulis cukup tinggi. Itu terlihat dari jumlah yang mendaftar dari sebelumnya terus meningkat.
Apalagi tahun lalu ada di antara siswa peserta yang berhasil meraih juara 1 jurnalistik dan juara 2 fotografer di tingkat Kabupaten Pidie. Tinggal saja mereka menyisihkan sedikit waktu pada hari yang sudah terjadwal untuk mengikuti pelajaran ekstrakurikuler ini.
“Alhamdulillah semangat dan keingintahuan sangat tinggi. Itu setelah terbuka wahana betapa bermanfaatnya kemampuan literasi menumis dan menyuguhkan ke hadapan orang ramai. Apalagi di zaman teknologi informasi digital terkini,” tutur Mutia Rahmi. (MR/E-4)
KENDATI delapan organisasi SMA swasta telah melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, namun desakan agar Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk mencabut atau membatalkan kebijakan Kepgub Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 yang menambah jumlah rombongan belajar (rombel) dari 36 menjadi 50 siswa terus berjalan.
“Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian dengan adanya keputusan kebjiakan gubernur, karena penerimaan siswa baru di sekolah ini menjadi berkurang,” ungkap kuasa hukum delapan organisasi SMA swasta atau penggugat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), Alex Edward, Kamis (7/8).
Selain itu, kata Alex, akibat kebijakan itu banyak guru-guru yang sudah tersertifikasi tidak dapat memenuhi jam pelajaran, karena berkurangnya murid pada sekolah-sekolah swasta pada tingkat SMA. Hal ini tentu secara otomatis mengakibatkan sarana dan prasarana dari para penggugat juga menjadi terbengkalai.
Baca juga : Pemprov Jabar Optimistis Menangkan Gugatan Terkait Rombel
“Kalau ini berlaku juga sampai tiga tahun bisa menyebabkan sekolah-sekolah swasta terutama penggugatnya bisa gulung tikar, bisa bangkrut,” ungkapnya.
Sekretaris KAI, Boyke Luthfiana Syahrir, menambahkan, pihaknya secara khusus diminta oleh sejumlah organisasi SMA swasta di Jabar untuk menjadi kuasa hukum dalam gugatan perkara di PTUN. KAI tergerak dengan hal ini karena pihaknya pun merasa ada hal-hal yang memang harus di luruskan di dalam terbitnya surat keputusan tersebut.
“Sebagai bagian dari penegak hukum, profesi advokat harus hadir dalam kepentingan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dari semua kalangan. Terkait sudah sesuai atau belum terbit nya surat keputusan tersebut, mari kita sama-sama uji agar benar benar memiliki kepastian hukum yang jelas,” bebernya.
Baca juga : Dedi Mulyadi Menjawab Gugatan Forum Sekolah Swasta soal Rombel
Sementara itu Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, merasa senang kebijakannya menjadi objek gugatan di PTUN Bandung, ini menjadi bukti bahwa dirinya sebagai gubernur bekerja. “Itu hak setiap orang melakukan gugatan dan bagi saya, sangat berbahagia digugat, ini mencerminkan bahwa Gubernur Jabar bekerja,” tegasnya.
Objek gugatan dalam perkara ini, kata Dedi, adalah upaya pemerintah untuk menyelamatkan anak-anak putus sekolah. Sejak Kepgub tersebut diterapkan, sudah ada 47 ribu anak yang bisa bersekolah di sekolah negeri secara gratis. Bahkan di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan jika kemudian kebijakan itu disengketakan, dirinya siap menghadapi gugatan tersebut.
“Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama, kedua, sekolah swastanya bertambah, tahun ini saja, nambah hampir 60 lebih sekolah swasta,” tutupnya. (AN/E-4)
SM Regional SME Service Telkom Sonya Soraya, GM Telkom Priangan Timur Nugroho Setio Budi, Bupati Imron Rosyadi dan Kadisdik Prov. Jabar, Purwanto dalam acara Indonesia Digital Learning (IDL) 2025.
Program Indonesia Digital Learning (IDL) 2025 yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Telkom Regional II, memperoleh dukungan dari Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperkuat transformasi digital di sektor pendidikan.
Mengusung tema “Guru Jabar Jago Digital”, pelatihan ini diikuti oleh 100 guru dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Kegiatan berfokus pada pelatihan Digital Deep Learning & Creative Teaching dengan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis digital.
Dalam sambutannya, General Manager Telkom Priangan Timur Nugroho Setio Budi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Telkom dalam mendukung digitalisasi pendidikan dan pengembangan talenta digital. “Pelatihan ini diharapkan dapat memicu kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran inovatif yang relevan dengan kebutuhan generasi masa depan,” ujarnya.
IDL 2025 juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh sertifikasi BNSP bertema teknologi digital, sejalan dengan program prioritas Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kesejahteraan guru.
Kehadiran Bupati Cirebon bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan industri dalam mendorong transformasi pendidikan yang inklusif dan berdaya saing.
Rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Sekolah Rakyat Kembali dibuka untuk tahap kedua. Foto/Isra Triansyah.
JAKARTA – Rekrutmen guru PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Sekolah Rakyat Kembali dibuka untuk tahap kedua. Tersedia 853 formasi untuk penempatan di 59 lokasi Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bisa bersekolah. Sekolah Rakyat saat ini telah menjangkau 8.000 anak dari keluarga miskin di Indonesia.
Sekolah Rakyat yang harapannya untuk mencetak Generasi Emas 2045 pun membutuhkan guru yang berkualitas. Oleh karena itu pemerintah saat ini Kembali membuka rekrutmen guru PPPK untuk Sekolah Rakyat dengan kuota 853 formasi.
Salah satu syarat rekrutmen guru Sekolah Rakyat adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting untuk menjadi perhatian karena saat ini ada 143 guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri dengan alas an jauh dari domisili.
Adapun hak dan kewajiban yang akan diterima para guru PPPK Sekolah Rakyat adalah untuk hak, akan mendapatkan gaji pokok sebagai PPPK jabatan fungsional guru yang diangkat oleh Kemensos, lalu tunjangan guru dan pelatihan.
Kemudian untuk kewajiban, guru Sekolah Rakyat harus disiplin, memberikan pengajaran sesuai kurikulum yang berlaku, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, dan bersedia melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Kemensos.
Melansir laman Kemensos, berikut ini informasi rekrutmen guru PPPK Sekolah Rakyat Tahap 2.
Persyaratan Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Tahap 2 2025
1. WNI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru
Guru Besar Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudjito Atmoredjo menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjamin koperasi memiliki hak milik atas tanah diperlukan. Foto/Istimewa
JAKARTA – Guru Besar Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudjito Atmoredjo menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjamin koperasi memiliki hak milik atas tanah diperlukan. Menurut dia, koperasi harus menjadi subjek hukum yang berhak atas kepemilikan tanah secara penuh, bukan hanya sebagai pengguna melalui skema Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).
“Kalau pemerintah punya komitmen untuk meningkatkan harkat dan martabat koperasi, maka tidak perlu ragu mengeluarkan Perppu yang menjamin koperasi memiliki hak milik atas tanah,” ujar Sudjito dalam forum Serap Aspirasi Publik RUU Perkoperasian bertema Urgensi Hak Milik atas Tanah untuk Koperasi sebagai Perwujudan Reforma Agraria Berkeadilan dan Berkelanjutan yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) di Hotel Keisha, Yogyakarta, Kamis (31/7/2025).
Sudjito dalam paparannya mengkritik banyaknya regulasi pertanahan yang sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dia menekankan pentingnya pembaruan hukum agar koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan tidak terus berada dalam posisi subordinat terhadap badan usaha lainnya.