Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza

Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza


Delapan Negara Eropa Kutuk Keras Rencana Israel Duduki Jalur Gaza
Warga Palestina memeriksa kerusakan yang terjadi akibat serangan udara Israel di kawasan al-Zeitoun di Gaza City, Jalur Gaza.(AFP/BASHAR TALEB)

DELAPAN negara Eropa mengecam keras rencana pemerintah Israel untuk menduduki sepenuhnya Jalur Gaza dan dengan tegas menolak segala perubahan demografis maupun teritorial.

Dalam pernyataan bersama, Minggu (10/8), para menteri luar negeri dari Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, Slovenia, dan Spanyol mengatakan mereka mengecam keras pengumuman terbaru Pemerintah Israel mengenai intensifikasi pendudukan dan serangan militer di Jalur Gaza, termasuk di Kota Gaza.

“Keputusan ini hanya akan memperdalam krisis kemanusiaan dan semakin membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan,” tegas pernyataan bersama dari delapan negara Eropa tersebut.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Jalur Gaza yang diajukan Kepala Otoritas Benjamin Netanyahu pada Jumat (8/8) pagi, yang kemudian ditentang luas.

Para menteri luar negeri tersebut mencatat bahwa rencana pendudukan tersebut akan menyebabkan jumlah kematian yang sangat tinggi dan tidak dapat diterima dan pengusiran paksa hampir 1 juta warga sipil Palestina.

“Kami dengan tegas menolak segala bentuk perubahan demografis atau teritorial di Wilayah Pendudukan Palestina,” tegas mereka, sembari menambahkan bahwa tindakan seperti itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.

Para menteri tersebut juga memperingatkan bahwa intensifikasi serangan militer dan pendudukan Kota Gaza merupakan hambatan serius terhadap upaya penerapan solusi dua negara.

“Jalur Gaza harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Palestina bersama Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur,” kata pernyataan itu, seraya menyebutkan bahwa pengakuan Palestina dan Israel merupakan jaminan keamanan terbaik bagi keduanya dan akan menjamin stabilitas seluruh kawasan Timur Tengah.

“Kami terus menyerukan gencatan senjata segera dan penghentian permusuhan secara permanen, pembebasan segera seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas, dan masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat, tanpa hambatan, dan dalam skala besar,” tambah mereka.

Serangan militer Israel di Jalur Gaza kembali dilanjutkan pada 18 Maret dan sejak itu, sebanyak 9.862 orang telah tewas dan 40.809 lainnya luka-luka, menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sempat berlaku pada Januari.

Israel sedang menghadapi kecaman internasional yang meningkat akibat perang mematikan di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 61.400 orang sejak Oktober 2023. Kampanye militer itu telah menghancurkan wilayah kantong tersebut dan membuatnya berada di ambang kelaparan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah kantong tersebut. (Ant/Z-1)

Siapa Evgenia Gutsul? Politikus Moldova Anti-Uni Eropa yang Divonis 7 Tahun Penjara

Siapa Evgenia Gutsul? Politikus Moldova Anti-Uni Eropa yang Divonis 7 Tahun Penjara



loading…

Evgenia Gutsul, politikus Moldovo Pro-Rusia yang divonis 7 tahun penjara. Foto/X/@bedbolukbasi

MOSKOW – Pengadilan di Moldova , calon anggota Uni Eropa, menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Evgenia Gutsul, pemimpin daerah otonom Gagauzia atas tuduhan mendanai partai politik Euroskeptis secara ilegal. Padahal, Gutsul dikenal sebagai politikus pro-Rusia.

Evgenia Gutsul, yang membantah tuduhan tersebut dan mengklaim kasus tersebut bermotif politik, dihukum karena menerima dana kampanye ilegal dari kelompok kriminal terorganisir dan menyalurkannya ke partai Euroskeptis SOR, yang dilarang pada tahun 2023.

Siapa Evgenia Gutsul? Politikus Moldova Anti-Uni Eropa yang Divonis 7 Tahun Penjara

1. Dituduh Membayar Orang Berpartisipasi dalam Demonstrasi

Gutsul juga dituduh membayar orang untuk berpartisipasi dalam protes anti-pemerintah yang diselenggarakan oleh SOR pada tahun 2022. Selain hukuman penjara, Gutsul juga diperintahkan untuk membayar 40 juta lei Moldova (USD2,3 juta) kepada negara.

Svetlana Popan, mantan sekretaris di Kantor Pusat SOR, dijatuhi hukuman enam tahun penjara dalam kasus yang sama. Hukuman tersebut dapat diajukan banding.

Mengomentari putusan tersebut, Sergiu Moraru, pengacara Gutsul, mengatakan, “Ini bukan persidangan, melainkan eksekusi publik… Saya tidak bisa mengatakan ada bukti di sana, yang ada hanyalah fiksi.”

Sidang pengadilan tersebut menarik kerumunan pengunjuk rasa di luar gedung, beberapa di antaranya meneriakkan “Memalukan [Presiden Moldova] Maia Sandu.” Sebuah demonstrasi tandingan juga diadakan di dekatnya, yang mendorong polisi untuk memasang garis polisi.

RI Perlu Strategi Hibrida untuk Seimbangkan Pasar AS dan Eropa

RI Perlu Strategi Hibrida untuk Seimbangkan Pasar AS dan Eropa


RI Perlu Strategi Hibrida untuk Seimbangkan Pasar AS dan Eropa
Kesibukan aktifitas bongkar muat kontainer di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta.(MI/Usman Iskandar)

KEPALA Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpandangan pemerintah perlu menerapkan pendekatan hibrida dalam strategi ekspornya. Tujuannya untuk menyeimbangkan pasar Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, seiring munculnya kesepakatan dagang baru. 

Secara jangka pendek, AS dinilai tetap menjadi pasar yang substansial karena ketergantungan ekspor padat karya Indonesia. Namun, prospek jangka panjang akan lebih menjanjikan di Uni Eropa karena komitmen tarif yang lebih pasti, kerja sama teknis yang luas, dan akses pasar yang lebih beragam melalui kesepakatan dagang atau comprehensive economic partnership agreement (CEPA).

“Pemerintah harus mengambil pendekatan hibrida untuk mengoptimalkan peluang pasar,” katanya, Selasa (5/8).

Secara komprehensif Josua menerangkan AS saat ini masih menjadi pasar ekspor utama bagi Indonesia, terutama untuk produk padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, produk perikanan, dan karet. Namun, arah kebijakan perdagangan AS di bawah Presiden Donald Trump yang cenderung proteksionis mulai menciptakan risiko baru. 

Tarif resiprokal sebesar 19% yang dikenakan kepada Indonesia memang lebih rendah dibanding negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam (20%) dan Thailand (36%). Tetapi, tarif itu tetap menekan margin pelaku usaha dan mempersempit daya saing produk Indonesia.

Kekhawatiran semakin besar ketika melihat penerapan tarif sektoral berdasarkan Section 232 terhadap berbagai produk strategis, mulai dari baja, aluminium, otomotif, hingga peralatan rumah tangga berbahan logam. 

“Jika seluruh rencana tarif diberlakukan secara penuh, sekitar 62% dari ekspor Indonesia ke AS berpotensi terdampak. Ini termasuk pada sektor bernilai tinggi seperti elektronik, furnitur, dan ban,” jelasnya.

Namun demikian, peluang tetap terbuka. Pada komoditas tertentu seperti perikanan dan makanan olahan, penurunan tarif yang dinikmati oleh kompetitor seperti Vietnam dan Tiongkok bisa dijadikan celah bagi Indonesia untuk mengajukan negosiasi tarif preferensial, terutama bagi produk yang tidak diproduksi di AS seperti kelapa sawit atau CPO, cokelat, kopi, dan karet.

Sebaliknya, lanjut Josua, pasar Uni Eropa menunjukkan arah yang lebih positif dan terbuka. Melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (Indonesia-EU CEPA), Uni Eropa berkomitmen untuk menghapuskan tarif sebesar 98% dari seluruh pos tarif dan 99% dari total nilai impor. Komitmen ini mencakup produk unggulan Indonesia seperti alas kaki, sawit, biodiesel, elektronik, makanan olahan, dan produk pertanian.

“Lebih dari sekadar tarif, CEPA juga membuka berbagai peluang nontarif. Seperti, akses jasa tenaga profesional Indonesia ke pasar Eropa dan jaminan iklim investasi yang ramah terhadap ekonomi hijau,” kata kepala ekonom Bank Permata itu. 

Peluang nontarif lainnya ialah penguatan kerja sama standardisasi dan pengakuan bersama (mutual recognition arrangements/MRA) yang dapat mengurangi hambatan teknis dan sanitasi dalam perdagangan. Keuntungan ini menjadikan UE sebagai mitra jangka panjang yang lebih stabil dan progresif.

“Apalagi, ada kerja sama lintas sektor CEPA mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perawatan pesawat (MRO), hingga sektor kesehatan dan farmasi,” katanya. 

Kecermatan

Josua kemudian menekankan pentingnya kecermatan pemerintah dalam merespons perkembangan kebijakan dagang AS, terutama terkait perluasan tarif terhadap sektor-sektor yang kini masih dalam tahap investigasi, seperti semikonduktor, farmasi, pesawat terbang, dan mineral kritis. Produk-produk ini merupakan bagian penting dari ekspor bernilai tambah tinggi Indonesia. 

Ketidakpastian tarif juga dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran dari pembeli luar negeri, yang pada gilirannya menghambat masuknya devisa hasil ekspor (DHE), menekan cadangan devisa, dan berdampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah.

Pemerintah perlu memastikan agar Indonesia tidak berada dalam posisi tawar yang lemah saat bernegosiasi dengan AS. Ketegasan dalam mempertahankan daya saing produk strategis seperti CPO, perikanan, dan TPT sangat penting. 

Di sisi lain, untuk memaksimalkan manfaat dari CEPA, Indonesia perlu memperkuat standardisasi domestik dan sistem sertifikasi yang sesuai dengan regulasi teknis UE seperti SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures), TBT (Technical Barriers to Trade), dan aspek keberlanjutan (sustainability). 

Kegagalan dalam penyelarasan regulasi ini, ungkap Josua, berisiko membuat CEPA tidak dimanfaatkan secara optimal (underutilized), dan kehilangan potensi manfaat yang besar bagi perekonomian nasional. (Ins/E-1)

Pemerintah Sebut Visa Cascade ke Eropa Pacu Pertumbuhan Bisnis

Pemerintah Sebut Visa Cascade ke Eropa Pacu Pertumbuhan Bisnis


Pemerintah Sebut Visa Cascade ke Eropa Pacu Pertumbuhan Bisnis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kebijakan terbaru visa cascade yang merupakan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dapat mendorong pertumbuhan bisnis dalam negeri.(MI/Naufal Zuhdi)

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kebijakan terbaru visa cascade yang merupakan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dapat mendorong pertumbuhan bisnis dalam negeri.

Di bawah kebijakan ini, warga negara Indonesia yang telah memiliki setidaknya satu visa Schengen dalam tiga tahun terakhir kini memenuhi syarat untuk mengajukan visa multiple-entry yang berlaku hingga lima tahun. 

“Saat ini, Indonesia telah menyediakan visa on arrival untuk 27 negara Uni Eropa, dan kebijakan Uni Eropa yang baru ini akan memberikan dampak langsung pada sektor ekonomi dan bisnis kita. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi para pengusaha kita yang memungkinkan mereka untuk menghadiri pameran dagang, forum bisnis, dan pertemuan investasi di seluruh Eropa dengan lebih mudah,” katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (31/7).

Airlangga mengungkapkan selama ini telah banyak pelaku usaha Indonesia yang rutin menghadiri pameran produk internasional seperti Hannover Messe, SIAL Paris, Ambiente Frankfurt, Paris Fashion Week, hingga Medica Dusseldorf.

Platform-platform tersebut, sambung Airlangga, telah memamerkan keunggulan Indonesia di berbagai sektor, mulai dari industri kreatif, pengolahan makanan, manufaktur, fesyen, dan teknologi ramah lingkungan, hingga alat kesehatan.

“Saya berharap kebijakan visa baru ini akan meningkatkan kehadiran Indonesia di kancah global dan membuka peluang ekspor yang lebih besar di pasar Eropa untuk menawarkan kepada konsumen Uni Eropa berbagai macam produk Indonesia dengan harga yang lebih kompetitif,” bebernya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Airlangga, mendukung penuh kebijakan visa baru ini dan menyadari pentingnya peran strategisnya dalam mempererat hubungan bilateral. 

“Kami mendorong semua pemangku kepentingan, pebisnis, pelajar, dan wisatawan, untuk memanfaatkan kesempatan ini secara bertanggung jawab. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat, serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan Uni Eropa,” tutur dia.

Di kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi menyambut lebih banyak pelaku bisnis Indonesia yang berkunjung ke Eropa dengan memanfaatkan sistem visa cascade.

“Sistem ini akan memungkinkan mereka merencanakan kunjungan dengan lebih baik, karena mereka dapat bepergian beberapa kali. Ini jauh lebih praktis, efisien secara biaya,” sebut Denis. (Fal/E-1)

Stasiun Luar Angkasa Eropa Akan Beroperasi hingga 2030

Stasiun Luar Angkasa Eropa Akan Beroperasi hingga 2030



loading…

Stasiun Luar Angkasa Eropa. FOTO/ CNET

LONDO Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) diperkirakan akan terus beroperasi setidaknya hingga 2030, setelah berakhirnya perjanjian antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia yang berakhir pada 2028.

BACA JUGA – Stasiun Luar Angkasa Internasional Rusak Terkena Puing Luar Angkasa

Direktur Jenderal Roscosmos, Dmitry Bakanov, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan saluran TV RBC Rusia pada hari Senin bahwa setiap keputusan untuk mengakhiri operasi stasiun tersebut harus dibuat bersama oleh Rusia dan AS.

“Pada tahap ini, keputusan bersama antara Roscosmos dan NASA adalah bahwa stasiun tersebut masih dibutuhkan setidaknya hingga 2028 dan kemungkinan besar hingga 2030,” ujarnya.

Diluncurkan pada tahun 1998, ISS memiliki berat sekitar 435 ton dan dapat mencapai 470 ton saat berlabuh dengan pesawat ruang angkasa.

Ini adalah proyek multinasional yang melibatkan Rusia, AS, Kanada, Jepang, dan 10 negara anggota Badan Antariksa Eropa: Belgia, Jerman, Denmark, Spanyol, Italia, Belanda, Norwegia, Prancis, Swedia, dan Swiss.

(wbs)

Timnas Inggris Sukses Pertahankan Gelar Piala Eropa Putri, Ini Daftar Juaranya

Timnas Inggris Sukses Pertahankan Gelar Piala Eropa Putri, Ini Daftar Juaranya


Timnas Inggris Sukses Pertahankan Gelar Piala Eropa Putri, Ini Daftar Juaranya
Pemain timnas Inggris melakukan selebrasi usai menjadi juara Piala Eropa Putri.(AFP/SEBASTIEN BOZON)

TIMNAS Inggris berhasil mencatatkan sejarah dengan mempertahankan gelar juara Piala Eropa Putri 2025 setelah mengalahkan Spanyol melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 di final yang digelar di St. Jakob Park, Basel, Minggu (27/7) malam WIB.

Kemenangan ini menegaskan dominasi The Lionesses di kancah sepak bola putri Eropa, sekaligus menambah koleksi gelar mereka menjadi dua kali berturut-turut.

Timnas Jerman tetap menjadi tim tersukses dalam sejarah Piala Eropa Wanita dengan koleksi delapan gelar (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, dan 2013).

Inggris kini menjadi tim kelima yang meraih dua trofi secara beruntun (2022 dan 2025), bersama dengan Swedia, Norwegia, Jerman, dan Belanda.

Spanyol, meski gagal di final 2025, menunjukkan potensi besar setelah menjadi juara Piala Dunia Putri 2023, namun belum pernah memenangkan Piala Eropa Putri.

Berikut adalah daftar lengkap juara Piala Eropa Putri dari awal penyelenggaraan hingga 2025, berdasarkan laman resmi UEFA:

  • 1984: Swedia
  • 1987: Norwegia
  • 1989: Jerman
  • 1991: Jerman
  • 1993: Norwegia
  • 1995: Jerman
  • 1997: Jerman
  • 2001: Jerman
  • 2005: Jerman
  • 2009: Jerman
  • 2013: Jerman
  • 2017: Belanda
  • 2022: Inggris
  • 2025: Inggris

Kemenangan timnas Inggris di 2025 menegaskan kebangkitan sepak bola putri di Negeri Ratu Elizabeth, dengan pelatih Sarina Wiegman dipuji sebagai otak di balik kesuksesan The Lionesses. (Ant/Z-1)