YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama INOTEK Foundation kembali menghadirkan Program Desa EMAS (Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera) di Kabuoaten Indramayu.(Dok YIS)
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama INOTEK Foundation kembali menghadirkan Program Desa EMAS (Desa Ekonomi Maju dan Sejahtera).
Program yang diinisiasi Sandiaga Uno Selaku Founder YIS itu kini menyasar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Sabtu (16/8).
Desa Emas adalah program pelatihan bagi UMKM maupun Kelompok Usaha Desa untuk meningkatkan kapasitas usahanya.
Baca juga : Momentum Menghargai Pahlawan dan Komitmen Mengisi Kemerdekaan
Sehingga produk yang dihasilkan semakin berkualitas dan berdaya saing.
“Semakin berkualitas produknya, semakin luas pasar yang bisa disasar, termasuk pasar luar negeri,” ungkap Sandiaga Uno dalam siaran tertulis pada Minggu (17/8).
Dengan semakin luasnya pasar, ekonomi lokal berbasis potensi wilayah seperti Indramayu yang memiliki kerupuk dan mangga ini bisa semakin berdaya.
Baca juga : Istana: Kalau Mau Kritik Pemerintah Pakai Data, Bukan Perasaan
Pengembangan UMKM maupun kelompok usaha desa bisa membuka lapangan kerja.
“Mangga dan Kerupuk Indramayu bisa go internasional, ekonomi lokal berdaya-buka lapangan kerja,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Indramayu, Aep Surahman menyampaikan Kabupaten Indramayu memiliki kekayaan komoditas lokal, seperti mangga dan olahan hasil perikanan yaitu kerupuk, yang memiliki potensi besar untuk menembus pasar ekspor apabila dikembangkan secara tepat.
Melalui Program Desa EMAS, dirinya berharap kelompok usaha lokal bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, berdaya saing. dan sesuai dengan standar pasar global.
“Terima kasih kepada YIS dan Inotek. Saya meyakini, lewat pelatihan ini, pelaku UMKM dan kelompok usaha desa bisa meningkatkan pengetahuannya dalam mengembangkan usaha,” ungkap Aep.
“Lewat pendekatan teknologi, inovasi, dan kemitraan strategis saya yakin potensi kerupuk dan mangga Indramayu bisa bersaing di pasar global,” tambahnya. (E-4)
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan literasi keuangan digital perempuan penting sebagai bagian dari upaya pemberdayaan untuk mewujudkan kesetaraan.
“Kemampuan di sisi literasi keuangan digital merupakan salah satu peluang yang harus diambil perempuan untuk merealisasikan kesetaraan,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/8).
Data Statistik Telekomunikasi Indonesia tahun 2023 mencatat pengguna internet laki-laki mencapai 72,07%, sedangkan perempuan 66,35%.
Baca juga : Lestari Moerdijat: Tingkatkan Pemahaman Keluarga tentang Pentingnya Pemenuhan Gizi Seimbang
Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan akses informasi, peluang ekonomi, dan stereotip gender yang menganggap perempuan kurang mampu mengelola layanan keuangan digital.
Sementara itu, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun 80,5% penduduk Indonesia sudah memiliki akses layanan keuangan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan masih relatif rendah, yaitu sekitar 66%.
Menurut Lestari, kondisi tersebut harus benar-benar dicermati oleh para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan literasi keuangan digital bagi perempuan.
Baca juga : Lestari Moerdijat: Upaya Perlindungan terhadap Korban TPPO Harus Dikedepankan
Upaya pemberdayaan dari sisi kemudahan akses digital dan literasi keuangan digital, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus dilakukan secara konsisten.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, peningkatan literasi digital dan keuangan harus menjadi bagian dari upaya pemberdayaan di lingkungan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan melalui literasi keuangan digital.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap political will para pemangku kebijakan dalam pemberdayaan perempuan melalui peningkatan literasi keuangan digital dapat konsisten dilakukan.
Hal itu, tambah Rerie, demi mewujudkan kemandirian perempuan dan masyarakat secara luas di tengah gejolak ekonomi global dan nasional yang terjadi saat ini. (RO/H-4)
ANGGOTA Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, meninjau langsung kondisi perberasan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Jumat (8/8) untuk melihat rantai distribusi beras dari hulu ke hilir, sekaligus menelaah polemik beras oplosan yang tengah menjadi sorotan publik.
Menurut Yeka, hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Ia menilai bahwa praktik yang terjadi di lapangan adalah bentuk pencampuran atau mixing beras.
“Lebih tepatnya itu adalah mixing atau pencampuran. Baik itu pencampuran varietas, mutu beras antara beras utuh dengan beras patah, atau pencampuran beras impor atau dalam negeri,” ujar Yeka.
Baca juga : Ombudsman Temukan Harga Beras di Pasar Tradisional di atas HET dan Langka di Ritel Modern
Meski demikian, Yeka menegaskan dukungannya terhadap upaya Bareskrim Polri dalam menegakkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama terkait kejujuran pelabelan.
“Apapun yang tertera di label atau kemasan harus sama dengan komposisi dalam kemasan. Misalnya 100% pandan wangi maka isinya pun harus pandan wangi, jika dicampur maka harus ditambahkan keterangan apa campurannya dan berapa persen. Jadi dalam pelabelan tidak ada negosiasi, artinya apapun yang dicantumkan harus sesuai dengan isinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ombudsman juga memantau pergerakan harga gabah saat ini. Pemerintah, sambung Yeka, ingin masyarakat mendapatkan harga beras dapat terjangkau sekaliagus menjaga keberlangsungan usaha penggilingan pagi dengan adanya selisih harga antara konsumen dan produsen. Namun, Yeka mengungkapkan bahwa persoalan mendasar penyebab mahalnya harga beras yakni pasokan yang menurun.
Baca juga : Pemerintah akan Terapkan Sistem Zonasi Harga Beras
“Kami melihat dalam kunjungan ini memang persoalan mendasar dari mahalnya harga beras ini adalah persediaan pasokan. Artinya produsen padi kita mengalami penurunan. Penurunan di sini penurunan barang yang tersedia di pasaran karena bisa jadi beras kita atau padi kita banyak yang ditahan para petani mengingat harga berasnya tinggi,” ucapnya.
Maka dari itu, Yeka menegaskan bahwa Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perberasan ini agar memberikan perlindungan bagi petani dan masyarakat.
“Itu menjadi catatan awal kami, mudah-mudahan ke depannya Ombudsman bisa memberikan saran perbaikan kepada pemerintah untuk melayani petani dan konsumen,” pungkas Yeka. (H-2)
Pertumbuhan dana murah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang solid berkontribusi pada penurunan Cost of Fund (CoF) pada Triwulan II 2025. Foto/Dok
JAKARTA – Pertumbuhan dana murah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang solid berkontribusi pada penurunan Cost of Fund (CoF) pada Triwulan II 2025. Sebagai bagian dari penguatan struktur pendanaan, BRI akan mendorong pertumbuhan CASA yang sehat melalui segmentasi layanan simpanan, penyederhanaan produk, akselerasi giro, penguatan digital channel, serta penguatan brand untuk memperkuat posisi di pasar ritel dan wholesale.
Sebagai informasi, BRI mencatatkan laba konsolidasian sebesar Rp26,53 triliun hingga akhir Juni 2025. Total aset mencapai Rp2.106,37 triliun atau tumbuh 6,52% yoy. Dengan landasan transformasi yang terus diperkuat, kolaborasi seluruh insan BRILiaN, serta kepercayaan nasabah, BRI optimistis dapat menjaga kinerja positif dan berkelanjutan, serta tetap memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Super App BRImo Tembus 42,7 Juta User, Volume Transaksi Rp3.231 Triliun
“Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan, kinerja keuangan BRI pada paruh pertama tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, dengan penekanan pada strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan,” ujar Direktur Utama BRI, Hery Gunardi.
Hingga akhir Juni 2025, BRI mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 6,7% secara year-on-year (yoy), menjadi Rp1.482,12 triliun. Komposisi dana murah atau CASA sendiri mencapai 65,5% dari total DPK, tumbuh double digit sebesar 10,60% yoy. Pencapaian tersebut salah satunya didorong oleh kinerja solid super app BRImo.
Dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional dan kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menggelar Kick-Off ASEAN Online Sales Day (AOSD) di Kantor Kemendag, Kamis (7/8).(MI/Naufal Zuhdi)
DALAM upaya meningkatkan perekonomian nasional dan kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menggelar Kick-Off ASEAN Online Sales Day (AOSD) di Kantor Kemendag, Kamis (7/8).
“Kegiatan AOSD ini sudah beberapa tahun dilaksanakan dan semuanya melibatkan UMKM nasional tapi tidak hanya di Indonesia dan juga seluruh negara-negara di ASEAN,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono.
Sejak 2020, sambung Djatmiko, Kemendag telah bertindak sebagai satgas sekaligus badan pelaksana dari AOSD dan terus berperan aktif dalam meningkatkan komitmen perwujudan pemulihan ekonomi kawasan, khususnya melalui sektor perdagangan elektronik lintas batas. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan relevansi AOSD di kalangan UMKM dan masyarakat, Kemendag juga telah berhasil melaksanakan Physical Launching dari AOSD di 2023 yang bertepatan dengan pelaksanaan Keketuaan Indonesia di Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Baca juga : Kemendag Gandeng SRC Perkuat Daya Saing Toko Kelontong
“Melanjutkan komitmen tersebut, Kementerian Perdagangan tentunya berinisiatif untuk memberikan dukungan secara lebih baik di setiap pelaksanaan AOSD khususnya di tahun 2025 dengan menyelenggarakan kegiatan kick-off dan sharing session AOSD yang melibatkan perusahaan e-commerce dan UMKM,” terangnya.
Platform e-commerce telah menjadi salah satu pilihan yang memungkinkan UMKM untuk dapat mengurangi biaya logistik, biaya operasional, sekaligus memasarkan produknya secara lebih efisien dan menjaga pasar yang lebih luas dan konsumen yang lebih beragam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, ia menekankan pentingnya peran e-commerce dalam meningkatkan pertumbuhan dan daya saing UMKM di Indonesia.
“Di masa yang akan datang, tentunya kami juga berharap para peserta dapat menjadikan kegiatan ini sebagai ajang untuk memperluas pangsa pasar di kawasan ASEAN dan berpartisipasi dalam meningkatkan perdagangan elektronik lintas batas,” bebernya.
Baca juga : UMKM Palangkaraya Sukses Ekspor Ikan Hias ke Singapura
Di kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan saat ini sedang terjadi transformasi penjualan dari yang sebelumnya offline menjadi online.
“Karena antara offline dan online ini lagi transformasi, sebagian besar sudah belanja ke online, kemudian orang berdagang juga ke online. Tetapi kita ada solusinya yaitu dengan hybrid omnichannel,” papar Budi.
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa Kemendag telah memfasilitasi sekitar 700 UMKM di program UMKM Bisa Ekspor dengan total transaksi US$90,04 juta atau sekitar Rp1,4 triliun.
Sementara itu, Director of Brand Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi menyebut Shopee telah memiliki program ekspor yang berjalan sejak 2019 dan telah berhasil mengekspor 60 juta produknya.
Untuk tahun ini, Shopee telah berhasil mengekspor sebanyak 10 juta produknya ke mancanagera seperti kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin.
“Dan kita lihat destinasi ekspornya memang beragam tapi secara yang paling populer kita lihat ada di Malaysia, Singapura, maupun juga Filipina. Kami percaya bahwa dengan semangat kolaborasi dan juga kita berjuang bersama, kita yakin pasti kita bisa mengekspor lebih dan juga bisa membantu produk-produk UMKM untuk bisa sukses di kancah global,” jelas Daniel. (Fal/E-1)
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya menjaga ketahanan ekonomi nasional. Foto/istimewa
SURABAYA – Target Pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh di atas level 5-6% harus diiringi dengan penerapan strategi yang tepat agar bisa mengakselerasi sumber-sumber penopang pertumbuhan.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa saat tampil sebagai keynote speech dalam acara LPS Financial Festival di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/8/2025).
Purbaya mengatakan sumber penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan itu masih dari faktor permintaan domestik yaitu konsumsi, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). selebihnya, berasal dari ekspor.
Jika melihat data per Juni 2025, konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga dan belanja Pemerintah berkontribusi 62,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kemudian PMTB 27,83%. Dengan demikian, domestik demand sekitar 80-90%, sedangkan selebihnya adalah ekspor.
“Kekuatan ekonomi Indonesia berasal dari besarnya domestik demand, sebab itu dua mesin yang menggerakkan potensi domestik itu harus dioptimalkan,” kata Purbaya.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya penanganan anemia sebagai bagian dari upaya nasional menciptakan generasi sehat dan berkualitas. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya anemia pada anak, terutama di usia pertumbuhan.
“Ketika usia anak mengalami anemia, ini akan mempengaruhi perkembangan, tumbuh-kembang anak. Tidak hanya secara fisik, tetapi dalam pengetahuan juga itu berdampak luar biasa,” ujar Arifatul, Rabu (6/8).
Anemia, yang kerap tidak terdeteksi sejak dini, menjadi salah satu penyebab utama gangguan tumbuh kembang. Menurut dia, kondisi ini berkontribusi terhadap rendahnya daya tahan tubuh, keterlambatan belajar, hingga penurunan prestasi akademik anak.
Baca juga : Puluhan Ribu Anak Indonesia Bermain dan Belajar di kumparanMOM Festival Hari Anak 2025
Sebagai bentuk konkret, Kementerian PPPA menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk skrining anemia, bagi seluruh keluarga besar kementerian dalam rangkaian peringatan HAN 2025.
“Kita bukan hanya mengajak, tetapi kita juga harus melakukan dulu baru kita bisa mengajak yang lainnya,” tegasnya.
Arifatul juga menyampaikan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam mengatasi persoalan ini. Kementerian PPPA terus mendorong kolaborasi dengan kementerian teknis lainnya, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan, agar program pencegahan dan penanganan anemia tidak berjalan sendiri-sendiri.
Baca juga : APPNIA dukung Hari Anak Nasional 2025, Tekankan Pemenuhan Gizi Menuju Indonesia Emas 2045
Selain edukasi kesehatan, kegiatan HAN 2025 juga dirancang untuk memperkuat fondasi fisik dan mental anak melalui pendekatan menyeluruh. Salah satunya dengan mengurangi waktu penggunaan gawai dan memperkenalkan kembali aktivitas fisik dan sosial seperti senam anak hebat, permainan tradisional, serta dongeng tentang pahlawan daerah.
Namun, menurut dia, masalah kesehatan anak seperti anemia juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi keluarga. “Pelonjakan kekerasan cukup tinggi untuk anak-anak, dan salah satu faktor penyebabnya adalah ekonomi, pola asuh dalam keluarga, gadget, dan lingkungan,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, Kementerian PPPA juga mendorong penguatan regulasi digital untuk melindungi anak dari konten negatif, sekaligus mengatur batasan usia penggunaan media sosial. Ini sejalan dengan misi membentuk anak yang sehat jasmani, rohani, dan digital. (H-2)
Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi menetapkan perubahan signifikan dalam truktur kompetisi futsal nasional melalui Peraturan Nomor 015/FFI-LGL/VII-PER/2025 / Foto: MNC Media
Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi menetapkan perubahan signifikan dalam struktur kompetisi futsal nasional melalui Peraturan Nomor 015/FFI-LGL/VII-PER/2025. Peraturan ini akan mulai berlaku pada musim 2025/2026 untuk Pro Futsal League (PFL) dan pada musim 2026 untuk Women’s Pro Futsal League (WPFL).
Melalui kebijakan ini, sistem promosi dan degradasi yang selama ini menjadi bagian dari kompetisi resmi dihapuskan, dan digantikan oleh format liga tertutup berbasis lisensi partisipasi.
Perubahan ini merupakan bagian dari strategi besar FFI untuk memperkuat tata kelola olahraga futsal nasional, meningkatkan profesionalisme klub, serta mendorong terbentuknya ekosistem industri futsal yang lebih stabil dan bernilai secara ekonomi. Dalam sistem liga tertutup yang mulai diterapkan, keikutsertaan klub tidak lagi ditentukan berdasarkan hasil kompetisi semata, melainkan melalui proses evaluasi menyeluruh dan pemberian Lisensi Partisipasi oleh FFI.
Baca Juga: Debut Justin Hubner: Bikin Pemain Keturunan Vietnam Meringis Kesakitan, Fortuna Sittard Kalah
Skema ini dirancang untuk memastikan bahwa klub-klub yang berlaga di liga profesional benar-benar memenuhi standar kelayakan manajerial, finansial, teknis, dan legal yang telah ditetapkan.
Untuk musim 2025/2026, jumlah maksimal peserta PFL ditetapkan sebanyak 14 klub. Sepuluh klub teratas dari klasemen akhir PFL musim 2024/2025 akan otomatis memperoleh Lisensi Partisipasi.
Kunjungan perwakilan manajemen PT Tirta Sibayakindo ke Pemerintah Kabupaten Karo(MI/HO)
KEMAJUAN pendidikan anak bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia usaha. Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu contoh nyata dari sinergi ini dapat dilihat melalui dukungan PT Tirta Sibayakindo terhadap program beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi di Kabupaten Karo.
Perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan bermerek Aqua di Berastagi ini menegaskan komitmennya dalam mencetak generasi muda Karo yang unggul dan berdaya saing.
Baca juga : Direktur Kerja Sama APSKI M.Ikhsan Kurnia: Siap Kolaborasi dengan Stakeholder
Dalam kunjungan resmi ke Pemerintah Kabupaten Karo, perwakilan manajemen PT Tirta Sibayakindo, Dyah Prativi Istiningtyas, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan Pemkab Karo.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting beserta jajaran atas sambutan dan dukungan yang diberikan. Kami berharap melalui program beasiswa ini, para penerima dapat berkembang menjadi generasi emas Karo yang cerdas, berkarakter, dan peduli terhadap sesama,” ujar Dyah.
Program Beasiswa: Investasi Sosial Jangka Panjang
Pada 2025, PT Tirta Sibayakindo telah merealisasikan bantuan beasiswa bagi pelajar berprestasi sebagai bagian dari kontribusi sosial di wilayah operasionalnya.
Baca juga : Yuk Intip Calon Dubes AS yang Sudah Disiapkan Pemerintah
Program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga bertujuan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak yang memiliki potensi besar namun terbatas secara ekonomi.
“Sebagai bagian dari komitmen kami dalam menciptakan ekosistem yang sehat bagi anak dan keluarga, kami percaya pendidikan adalah fondasi masa depan. Inisiatif ini juga mendukung misi kami sebagai Perusahaan Ramah Anak yang tidak hanya menghadirkan hidrasi sehat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup melalui program sosial,” jelas Dyah.
Sinergi Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah
Selain mendukung dunia pendidikan, PT Tirta Sibayakindo juga menyampaikan harapan agar tercipta iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di Kabupaten Karo. Lingkungan bisnis yang sehat dipandang sebagai faktor penting dalam memperkuat kontribusi sosial perusahaan bagi masyarakat.
Merespons hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo menyatakan komitmennya untuk terus menciptakan iklim investasi yang mendukung pelaku usaha dengan dampak sosial positif.
Sebagai bentuk konkret, Pemkab Karo akan membentuk forum CSR yang melibatkan perusahaan-perusahaan aktif di wilayahnya, termasuk PT Tirta Sibayakindo, untuk menyinergikan program-program sosial yang lebih terkoordinasi dan berdampak luas.
Komitmen Keberlanjutan
Selama lebih dari lima dekade, Aqua menjalankan berbagai program keberlanjutan yang berfokus pada tiga pilar utama: Perlindungan Sumber Daya Air, Pengurangan Sampah Plastik melalui Program Ekonomi Sirkular, dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar area operasional.
Sebagai pelopor industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia, perusahaan ini terus berkomitmen menjaga kemurnian air dari sumbernya, sekaligus mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan.
Langkah nyata seperti pemberian beasiswa di Kabupaten Karo menjadi cerminan dari visi perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk produk, tetapi juga kontribusi terhadap masa depan generasi penerus bangsa. (Z-1)
Guru Besar Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudjito Atmoredjo menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjamin koperasi memiliki hak milik atas tanah diperlukan. Foto/Istimewa
JAKARTA – Guru Besar Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudjito Atmoredjo menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjamin koperasi memiliki hak milik atas tanah diperlukan. Menurut dia, koperasi harus menjadi subjek hukum yang berhak atas kepemilikan tanah secara penuh, bukan hanya sebagai pengguna melalui skema Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB).
“Kalau pemerintah punya komitmen untuk meningkatkan harkat dan martabat koperasi, maka tidak perlu ragu mengeluarkan Perppu yang menjamin koperasi memiliki hak milik atas tanah,” ujar Sudjito dalam forum Serap Aspirasi Publik RUU Perkoperasian bertema Urgensi Hak Milik atas Tanah untuk Koperasi sebagai Perwujudan Reforma Agraria Berkeadilan dan Berkelanjutan yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) di Hotel Keisha, Yogyakarta, Kamis (31/7/2025).
Sudjito dalam paparannya mengkritik banyaknya regulasi pertanahan yang sudah usang dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dia menekankan pentingnya pembaruan hukum agar koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan tidak terus berada dalam posisi subordinat terhadap badan usaha lainnya.
