DJKI Karya Cipta Tetap Dilindungi Setelah Pencipta Meninggal Dunia

DJKI Karya Cipta Tetap Dilindungi Setelah Pencipta Meninggal Dunia


DJKI: Karya Cipta Tetap Dilindungi Setelah Pencipta Meninggal Dunia
Perlindungan hak cipta pada ahli waris(Dok. DJKI)

KARYA cipta seperti lagu, buku, lukisan, hingga perangkat lunak kini semakin diakui sebagai bentuk harta tidak berwujud yang dapat diwariskan. Pemerintah menegaskan bahwa hak cipta atas karya tersebut tetap berlaku meski penciptanya telah meninggal dunia, dan berpindah ke tangan ahli waris atau penerima wasiat secara sah.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak gugur seiring wafatnya pencipta.

“Pelindungan hak cipta tetap berlanjut kepada ahli waris, penerima wasiat, atau pihak yang sah menerima hak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Kamis (31/7).

Dalam ketentuan UU tersebut, hak moral seperti pencantuman nama pencipta dan larangan pengubahan atau distorsi terhadap karya tetap dilindungi tanpa batas waktu. Hak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun dan tetap melekat meski pencipta telah tiada.

Sementara itu, hak ekonomi atas karya cipta dapat diwariskan secara sah melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian tertulis. Ahli waris seperti keluarga dekat atau pihak yang tercantum dalam wasiat berhak menerima manfaat ekonomi dari karya cipta tersebut.

Pasal 19 ayat (1) dalam UU Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa hak atas karya yang belum, telah, atau tidak dipublikasikan akan beralih kepada ahli waris atau penerima wasiat setelah pencipta meninggal dunia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengimbau pemilik karya maupun ahli waris untuk segera mencatatkan hak cipta melalui laman resmi DJKI di hakcipta.dgip.go.id agar perlindungan hukum dapat dioptimalkan.

Adapun untuk karya seperti program komputer, masa perlindungan hak cipta berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Meski lebih pendek dibanding karya sastra atau musik, nilai ekonomi dari karya tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh ahli waris secara legal selama masa perlindungan masih berlaku.

“Kami mendorong para ahli waris untuk proaktif menjaga dan mengurus hak atas karya yang ditinggalkan. Negara hadir untuk memastikan kepastian hukum atas warisan intelektual ini,” tambah Agung.

Dengan adanya ketentuan ini, karya intelektual kini diakui sebagai aset penting yang bernilai ekonomi tinggi dan patut dijaga lintas generasi. (Z-10)

Ghislaine Maxwell Desak Mahkamah Agung Batalkan Vonis, Klaim Dilindungi Kesepakatan Epstein

Ghislaine Maxwell Desak Mahkamah Agung Batalkan Vonis, Klaim Dilindungi Kesepakatan Epstein


Ghislaine Maxwell Desak Mahkamah Agung Batalkan Vonis, Klaim Dilindungi Kesepakatan Epstein
Ghislaine Maxwell meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan vonis perdagangan seks anak yang dijatuhkan padanya.(Media Sosial X)

GHISLAINE Maxwell, mantan kekasih sekaligus kaki tangan Jeffrey Epstein, meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan vonis perdagangan seks anak yang dijatuhkan padanya. Maxwell mengklaim dirinya seharusnya dilindungi perjanjian non-penuntutan (NPA), yang pernah dibuat Epstein dengan otoritas federal.

“Kasus ini bukan tentang apa yang dilakukan Epstein, tetapi tentang apa yang dijanjikan pemerintah,” tulis tim pengacara Maxwell dalam berkas yang diajukan ke Mahkamah Agung, Senin (29/7).

Maxwell saat ini menjalani hukuman 20 tahun penjara federal setelah divonis bersalah pada 2022. Ia dinyatakan turut berperan dalam membantu Epstein merekrut, merayu, dan melecehkan anak-anak perempuan di bawah umur selama bertahun-tahun.

Dalam bandingnya, Maxwell menyatakan bahwa perjanjian Epstein dengan jaksa federal di Florida pada 2008, juga seharusnya berlaku untuk dirinya. Namun, pengadilan banding AS wilayah ke-2 menolak argumen tersebut, menyatakan kesepakatan itu tidak mengikat jaksa federal di New York.

“Pemerintah terus-menerus mengabaikan apa yang sebenarnya tertulis dalam kesepakatan, dan malah bersandar pada apa yang mereka harap tertulis di dalamnya,” ujar pengacara Maxwell kepada Mahkamah Agung.

Dalam pernyataan terpisah, David Oscar Markus, pengacara Maxwell, juga menyerukan perhatian Presiden Donald Trump. “Presiden Trump membangun reputasinya melalui kekuatan sebuah kesepakatan, dan tentu dia akan sepakat bahwa ketika Amerika telah memberikan janjinya, maka negara ini harus menepatinya. Kami memohon agar Presiden dan Mahkamah Agung menyadari betapa tidak adilnya menjadikan Ghislaine Maxwell kambing hitam atas kejahatan Epstein,” katanya.

Maxwell sendiri belum pernah disebut sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian Epstein dengan jaksa Florida. Dalam tanggapan yang diajukan pada 14 Juli, Departemen Kehakiman menyatakan “Pemohon (Maxwell) bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Hanya Epstein dan Kejaksaan AS di Florida yang terlibat.”

Epstein sebelumnya mengaku bersalah atas dakwaan prostitusi di tingkat negara bagian pada 2008. Ia kemudian didakwa secara federal atas perdagangan seks pada Juli 2019, namun meninggal dunia di penjara sebulan kemudian dalam kasus yang disebut sebagai bunuh diri.

Meski pemerintahan Trump membela vonis Maxwell di Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman diketahui sempat bertemu langsung dengan Maxwell baru-baru ini, di tengah polemik yang berkembang seputar penanganan dokumen Epstein.

Mahkamah Agung diperkirakan akan memutuskan pada musim gugur mendatang apakah akan menerima atau menolak permohonan banding Maxwell. (CNN/Z-2)