Dijamin - My Blog

Rezeki Sudah Dijamin, Ada 7 Pintu untuk Mendapatkannya, Apa Saja?

ilb3h Uncategorized Agustus 13, 2025Ada, Apa, Dijamin, Mendapatkannya, Pintu, Rezeki, Saja, Sudah, untuk 0 Komentar

loading…

Sebagai mukmin kita tidak perlu gelisah dengan rezeki ini, karena banyak sumber rezeki untuk manusia ini, salah satunya pintu rezeki karena sering bersyukur. Foto ilustrasi/ist

Rezeki manusia sudah dijamin dan diatur Allah Subhanahu wa ta’ala dengan sangat baik, melalui pintu-pintu rezeki buat mereka di dunia. Karenanya sebagai mukmin kita tidak perlu gelisah dengan rezeki ini, karena banyak sumber rezeki untuk manusia ini.

Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam mengibaratkannya seperti kematian, yang itu pasti akan datang kepada kita. Maknanya apa? Rezeki itu pasti akan tersampaikan.

Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda :

لو أن ابن آدم هرب من رزقه ‌‏كما يهرب من الموت ‏لأدركه رزقه كما يدركه الموت

“Jika seandainya Anak adam lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian. pasti dia akan menjumpai rezekinya tersebut sebagaimana kematian akan menjemputnya..” [As-Silsilah ash-Shahihah 952]

Maka anggapan yang salah jika seorang hamba sangat khawatir akan rezekinya. Salah satu contoh yang terjadi saat ini, apabila seorang pemuda yang ingin menikah, banyak orang tua sangat sulit mengizinkan karena khawatir bagaimana tentang rezekinya nanti.

Kekhawatiran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kewajiban kita hanyalah ikhtiar dan tawakkal , selebihnya semua sudah ada ketetapannya, maka bersyukur akan menambah nikmat kita.

Allah Ta’ala berfirman :

“Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.” (QS. Ath Tholaq: 3)

Dari Umar bin Al Khaththab radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Korban Kekerasan Seksual Belum Dijamin JKN, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Pendukung

ilb3h Uncategorized Agustus 2, 2025Aturan, Belum, Desak, Dijamin, DPR, JKN, Kekerasan, Korban, pemerintah, Pendukung, Seksual, Terbitkan 0 Komentar

KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu membuat negara pun terkesan abai dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), terutama dari sisi layanan rehabilitatif dan kuratif.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menegaskan bahwa sejak awal pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Rancangan UU TPKS), urgensi layanan kuratif dan rehabilitatif bagi korban TPKS sudah menjadi perhatian utama.

Ia menekankan bahwa kehadiran negara dalam aspek ini adalah mutlak, namun belum sepenuhnya terwujud secara konkret karena belum adanya pengaturan teknis yang bisa dijadikan dasar implementasi.

“Sejak awal dialog dibangun dalam pengusulan RUU TPKS, hal ini sudah mencuat. Ide layanan rehabilitatif, termasuk kuratif korban TPKS ini adalah ide tentang menghadirkan rasa keadilan bagi korban. Kehadiran negara dirasa mutlak diperlukan. Namun harus diakui memang hal ini butuh pengaturan detail yang dapat menjadi pijakan implementasinya,” kata Willy saat dihubungi, Jumat (1/8).

Willy juga menyebut bahwa saat ini beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur penanganan korban kekerasan seksual. Ia menilai inisiatif daerah tersebut dapat dijadikan rujukan praktis secara nasional.

“Ide ini juga yang saya dan teman-teman Komisi XIII lanjutkan bersama LPSK dan BPJS. Faktanya ada beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan lainnya yang memberi alokasi untuk penanganan korban kekerasan seksual melalui Peraturan Daerah. Artinya kita sudah punya sumber pelajaran praktis yang bisa menjadi contoh,” ujarnya.

Willy juga menyoroti belum adanya peraturan pelaksana dari UU TPKS sebagai faktor penghambat utama. Menurutnya, tanpa aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP), maka keberadaan UU TPKS terancam menjadi “macan kertas”.

“Fakta-fakta bahwa masih cukup tingginya tindak pidana kekerasan seksual dan belum adanya peraturan pelaksana UU TPKS membuat semakin mendesaknya Peraturan Pemerintah tentang TPKS ini. Tentu DPR dan Pemerintah sebagai pembuat UU TPKS tidak ingin upaya-upayanya ini hanya menjadi macan kertas yang sulit diwujudkan,” ucapnya.

Oleh karena itu, Willy mengatakan, Komisi XIII berkomitmen akan mendorong terbitnya aturan tentang penanganan kuratif dan rehabilitatif korban TPKS, termasuk pembiayaannya melalui JKN.

“Komisi XIII akan terus mengupayakan langkah yang tepat bersama pemerintah dan lembaga negara agar ada aturan segera tentang penanganan kuratif dan rehabilitatif bagi korban,” tuturnya.

“Penanganan cepat terhadap korban tentu bisa dilakukan oleh pemerintah melalui kewenangan diskresinya. Namun kita perlu produk aturan yang lebih pasti dan strategis untuk penanganan korban TPKS,” tambahnya. (H-3)