Ibas Tudingan Keterlibatan Demokrat soal Ijazah Jokowi Fitnah dan Sesat

Ibas Tudingan Keterlibatan Demokrat soal Ijazah Jokowi Fitnah dan Sesat


Ibas: Tudingan Keterlibatan Demokrat soal Ijazah Jokowi  Fitnah dan Sesat
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas(Dok. MPR RI)

KETUA Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Ia menegaskan  tudingan terhadap Demokrat  yang mendalangi isu polemik ijazah palsu itu fitnah dan berpotensi menyesatkan publik.

“Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa ‘partai biru’ adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah,” kata Ibas dalam keterangannya pada Selasa (29/7).

Ibas mengatakan Demokrat sejak awal tak pernah ikut campur dalam polemik tersebut. Ia juga menyebut tidak ada hubungan antara Demokrat dengan isu personal Jokowi.  

“Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit,” ucapnya. 

Ibas menilai upaya mengaitkan Demokrat dengan isu ijazah palsu merupakan bagian dari manuver politik yang tidak sehat. Ia menyebut narasi yang mengaitkan Demokrat dengan hal itu berpotensi memecah belah bangsa sehingga harus dihentikan.

“Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ibas mengungkapkan bahwa Roy Suryo sebagai pihak pelapor yang tak percaya keaslian ijazah Jokowi, tidak lagi menjadi kader Demokrat sejak 2019.

“Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai,” ucapnya. (H-4)

 

Tolak Wacana Pilkada Tak Langsung, Demokrat Masak Main Tunjuk Lagi

Tolak Wacana Pilkada Tak Langsung, Demokrat Masak Main Tunjuk Lagi


Tolak Wacana Pilkada Tak Langsung, Demokrat: Masak Main Tunjuk Lagi
Ilustrasi(Dok.MI)

Partai Demokrat tidak sepakat dengan usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung. Skema pemilihan itu dinilai kembali ke era dulu.

“Masa main tunjuk-tunjuk lagi, balik lagi zaman dulu. Kalau balik zaman dulu lagi, rasanya enggak lah. Kita perbaiki dengan versi Indonesia lah. Itu oke lah,” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Pikiran Cak imin ya kita hormati sebagai pikiran Partai Kebangkitan Bangsa, tapi Partai Demokrat bersikap kami masih seperti yang dulu, belum pindah ke lain hati,” ucap Hinca.

Hinca menyinggung keputusan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika menjabat presiden, SBY membatalkan Undang-Undang Pilkada yang mengubah pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung.

SBY, kata Hinca, saat itu langsung mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Maka itu sikap Demokrat tidak berubah menolak pilkada tidak langsung.

“Waktu soal Pilkada langsung tidak langsung ini, waktu itu Pak SBY masih Presiden. Waktu itu dia lagi dalam penerbangan dari Amerika ke Indonesia lewat Jepang. Dan akhirnya, waktu itu kita putuskan Perppu menolak itu. Karena menurut kita, mestinya pemilu langsung,” kata Hinca.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan Indonesia telah memilih demokrasi partisipasi masyarakat secara langsung. Maka kalau dirasa masih ada yang kurang, seharusnya yang diperbaiki penyelenggaraannya.

“Kalau ada yang kurang pas, penyelenggaraannya, penyelenggaraannya yang diperbaiki, bukan keputusan politiknya. Demokrasi tetaplah pilihan kita. Kalau ada yang kurang pelaksanannya, kita perbaiki,” kata Hinca.(P-1)

Demokrat Menyangkal Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Demokrat Menyangkal Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi



loading…

Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto/Dok SindoNews

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab isu yang beredar di ruang publik terkait tuduhan bahwa Demokrat berada di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar.

“Istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami,” kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/7/2025).

Dia menjelaskan, Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. “Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai,” tuturnya.

Baca juga: AHY Sebut Tudingan Partai Demokrat di Balik Kisruh Ijazah Palsu Jokowi Fitnah