Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan soal kenaikan PBB di berbagai daerah usai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025). Foto: Felldy Utama
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons soal maraknya sejumlah daerah yang membuat kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan ini belakangan menimbulkan keresahan masyarakat.
Dia telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada seluruh Kepala Daerah. Ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan sebelum mengambil kebijakan ini.
Baca juga: Demo Jilid II Pati Tuntut Bupati Sudewo Lengser, Mendagri: Jangan Anarkistis!
“Setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PPB, sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang pertama,” ujar Tito usai menghadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Kedua, setiap pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi publik sebelum menerapkan kebijakan ini. Hal tersebut penting agar tidak ada komunikasi yang terputus dengan masyarakat.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI harus dimaknai lebih dari sekadar bebas dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), benar-benar merasakan pemerataan pembangunan.
“Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak,” kata Sultan Baktiar Najamudin dalam pernyataannya, Minggu (17/8).
Sultan menyoroti bahwa kebebasan politik tidak cukup bila tidak diikuti oleh keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Sultan mencontohkan semangat dari gagasan demokrasi hijau yang termuat dalam bukunya berjudul Green Policing.
Baca juga : DPD RI: Sekolah Rakyat Implementasi Asta Cita untuk Bangun SDM Unggul
“Demokrasi kita harus lebih substansial: tidak hanya prosedural, melainkan berpihak pada daerah, ekologi, dan generasi mendatang,” kata Sultan.
Menurutnya, di tengah krisis iklim global, arah pembangunan Indonesia mesti memasukkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
Salah satu prioritas yang diusung DPD, lanjut Sultan, adalah masuknya RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) ke dalam Prolegnas Prioritas sebagai instrumen penting untuk memperkuat otonomi dan akuntabilitas daerah.
Baca juga : Hadiri HUT Ke-17 Partai Gerinda, Sultan: Suasananya Sejuk dan Penuh Kekeluargaan
“RUU Pemda harus memastikan pemerataan fiskal, perbaikan layanan dasar, dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Banyak daerah masih merasakan ketertinggalan dari pusat, kewenangan dan anggaran harus jelas agar pembangunan terasa nyata,” ujar Sultan.
Dalam konteks sinergi pusat-daerah, Sultan menekankan perlunya langkah terpadu pada bidang ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.
“Kita harus mendorong pemerataan investasi, memperkuat UMKM, menjamin akses fasilitas kesehatan dasar, dan mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas internet. Sinergi pusat-daerah harus berbasis kolaborasi, bukan sekadar retorika,” tegas Sultan.
Sultan juga menyoroti Asta Cita sebagai peta pemerataan yang harus diimplementasikan sampai ke level daerah. “Asta Cita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan,” katanya.
Sultan menegaskan DPD berperan sebagai pengawas dan pengawal agar janji-janji tersebut terwujud.
“Mari jadikan HUT ke-80 ini sebagai momentum mempercepat pemerataan dan menjadikan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan bersatu bagi seluruh wilayah,” tutup Sultan. (P-4)
Anak-anak nasabah PNM mengikuti lomba mewarnai.(PNM)
Dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelar lomba mewarnai yang diikuti anak-anak nasabah PNM Mekaar di wilayah Terdepan, Terpencil, Tertinggal (3T). Kegiatan ini dilaksanakan serentak di beberapa Ruang Pintar PNM dan Kantor Layanan PNM. Tak sekadar lomba, kegiatan ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus menanamkan nilai nasionalisme sejak dini.
Melalui tema 80 Tahun Indonesia Merdeka: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju, para peserta menuangkan imajinasi mereka dalam mewarnai gambar bertema kemerdekaan, pahlawan, dan keindahan alam Indonesia.
Sekretaris Perusahaan PNM L Dodot Patria Ary, menjelaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan misi PNM untuk tidak hanya memberdayakan ekonomi keluarga, tetapi juga membangun karakter generasi penerus bangsa.
Baca juga : HUT ke-80 RI Harus Jadi Momen Refleksi untuk Tingkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan
“Kemerdekaan bukan hanya diwariskan, tetapi harus terus ditumbuhkan di hati setiap anak bangsa. Melalui lomba ini, kami berharap anak-anak di wilayah 3T semakin mencintai Indonesia dan memahami arti merdeka dalam berkarya,” ujarnya dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (16/8).
Ia menambahkan, menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak-anak sangat penting agar mereka tumbuh menjadi generasi yang peduli dan bangga terhadap bangsanya.
“Anak-anak adalah pewaris masa depan bangsa. Semakin dini mereka mencintai negaranya, semakin besar peluang kita memiliki masa depan yang kuat dan bersatu. PNM ingin menjadi bagian dari proses itu,” tegas Dodot.
Salah satu pendamping nasabah dari Fuk-Fuk, Papua, Rutlina Rumbino, mengaku mendapat banyak ucapan terima kasih dari para nasabah yang turut berpartisipasi. Dengan menyasar wilayah 3T, PNM membuktikan komitmennya untuk menghadirkan kemeriahan kemerdekaan hingga ke pelosok negeri. Lomba mewarnai ini menjadi simbol bahwa semangat 80 tahun kemerdekaan RI bukan hanya dirayakan di kota besar, tetapi juga mengakar di desa-desa dan pulau-pulau terdepan, demi Indonesia yang semakin mandiri dan berdaya. (E-3)
Awan tebal menyelimuti kawasan Pegunungan Dieng(Akhmad Safuan/MI)
CUACA ekstrem berpotensi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, Senin (12/8), hujan ringan hingga lebat mengguyur sebagian besar daerah sehingga diminta warga untuk waspada bencana hidrometeorologi dan air laut pasang (rob) masih berlangsung di perairan utara.
Pada pagi cuaca di Jawa Tengah masih cerah dan berawan, namun memasuki siang, sore hingga malam kondisi berubah dratis katebavcyaca buruk yakni hujan dengan intensitas ringan hingga lebat mengguyur sebagian besar daerah di provinsi ini, bahkan di sejumlah daerah berpotensi meningkatkan menjadi ekstrem.
Meskipun gelombang di perairan utara 0,5-1,25 meter dan selatan Jawa Tengah 1,25-2,5 meter ataucukup landai dan aman untuk aktivitas pelayaran, namun di perairan utara Jawa Tengah air laut pasang (rob) masih berlangsung dengan ketinggian air maksimum 0,9 meter berdampak banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah.
Baca juga : Hujan Mengguyur Belasan Daerah, Gelombang Tinggi dan Rob di Jawa Tengah Kamis 7 Agustus
“Warga berada di sejumlah pesisir Pantura seperti Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati waspadai banjir rob yang datang pada pukul 06.00-13.00 WIB,” kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Shafira Tsanyfadhila.
Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Arif N secara terpisah Senin (11/8) mengatakan kondisi cuaca di Jawa Tengah berubah buruk, bahkan berpotensi terjadi cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir di empat daerah seperti Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo dan Temanggung.
Sedangkan daerah lain di Jawa Tengah, ungkap Arif, berpeluang diguyur hujan ringan-sedang pada siang, sore hingga malam yakni Banyumas, Mungkid, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Pati, Kudus, Ungaran, Kajen, Slawi, Magelang, Salatiga, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa. “Selebihnya diguyur hujan ringan,” tambahnya.
Sebagai dampak perubahan cuaca ini, menurut Arif, maka diminta warga berada di Jawa Tengah untuk kewaspadai kondisi tersebut, Kareba berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung terutama pada empat daerah tersebut.
“Angin bertiup bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5-25 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-33 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 50-90 persen,” kata Arif.(H-4)
PEMERINTAH berencana memanfaatkan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto mencontohkan pelaksanaan MBG di Kabupaten Morotai, Maluku Utara, yang kaya akan sumber pangan lokal.
“Morotai adalah daerah surplus ikan, sumber protein berkualitas tinggi, yang bisa menjadi andalan gizi anak-anak sekolah,” ujarnya saat kunjungan kerja di wilayah tersebut, baru-baru ini, seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (10/8).
Selain ikan, hasil pertanian lokal seperti sayur dan buah juga berperan besar dalam pemenuhan gizi. Andirko menyebut pemanfaatan pangan lokal bukan hanya memenuhi amanat Perpres 81 Tahun 2024. Namun hal itu juga memperkuat ketahanan pangan daerah dan menggerakkan perekonomian setempat.
Baca juga : Pakar Kebijakan Publik: Tata Kelola MBG Masih Jauh dari Transparan, Harus Dievaluasi Total
Ia juga menyoroti peran Koperasi Desa Merah Putih dalam mendukung rantai pasok MBG. Menurutnya, Kopdes Merah Putih dapat menjadi pemasok beras SPHP, minyak, gula, dan bahan pangan strategis lainnya.
“Keberadaannya penting untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah,” jelas Andriko.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti menekankan pentingnya sinergi antar pihak untuk memanfaatkan bahan pangan lokal secara optimal.
Baca juga : 3 Rekomendasi CISDI untuk Program Makan Bergizi Gratis
“Program ini sebaiknya tidak mengambil bahan pokok MBG dari luar daerah apabila tersedia di Morotai, seperti ikan dan komoditas lain. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong petani, nelayan, peternak, dan mitra lokal,” ujarnya.
Menurut Nani, pelaksanaan MBG di daerah 3T memiliki tantangan berbeda dibanding wilayah lain. Untuk itu pihaknya meninjau langsung untuk mendapatkan data lapangan sebanyak mungkin agar solusi yang diambil tepat sasaran.
Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional Sitti Aida Adha Taridala menekankan bahwa keberhasilan MBG diukur bukan hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari mutu dan keberlanjutan menu.
“Setiap menu MBG harus memenuhi standar gizi dengan kombinasi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai panduan teknis. Dapur MBG di Morotai perlu memanfaatkan ikan segar, sayur, buah, dan bahan pokok lokal yang memenuhi kriteria keamanan pangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilakukan melalui pelatihan pengelola, standarisasi peralatan dapur, dan pengawasan rantai pasok. (H-4)
Lembaga Kesehatan MUI mengapresiasi Presiden Prabowo atas pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK. Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA – Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) merupakan langkah positif dan strategis. Langkah itu adalah jawaban bagi ketimpangan distribusi dokter di Indonesia.
Sebelumnya, aturan ini dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis , Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).
Baca juga: Prabowo Terbitkan Perpres, Tunjangan Dokter Spesialis di Perbatasan-Tertinggal Rp30 Juta per Bulan
Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan besaran tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian. Pada tahap awal, tunjangan ini akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis yang saat ini berpraktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Kawasan kawah Gunung Ungaran di Perbatasan Kabupaten Semarang-Kendal Kamis (7/8) pagi.(MI/AKHMAD SAFUAN)
HUJAN ringan-sedang kembali berpotensi mengguyur daerah di pegunungan tengah dan Pantura Jawa Tengah Kamis (7/8), gelombang tinggi di perairan selatan dan air laut pasang (rob) di perairan utara Jawa Tengah juga masih berlangsung.
Cuaca daerah di Jawa Tengah pagi umumnya cerah dan berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang mulai mengguyur sejumlah daerah terutama di kawasan pegunungan bagian tengah dan Pantura, sehingga diminta kepada warga di daerah itu untuk mewaspadai perubahan cuaca tersebut karena dapat berubah ekstrem.
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah juga masih berlangsung dengan ketinggian 2,5-4 meter cukup berisiko terhadap pelayaran dan air laut pasang (rob) di perairan utara dengan ketinggian maksimum 0,9 meter mengakibatkan banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah. “Waspadai gelombang tinggi dan rob tersebut,” kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Shafira Tsanyfadhila.
Baca juga : Gelombang Tinggi 4 Meter Masih Berlangsung di Perairan Selatan Jawa Tengah
Menurut Shafira Tsanyfadhila gelombang tinggi di perairan tersebut cukup berisiko terhadap kegiatan pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang, kapal barang dan penumpang, sedangkan air laut pasang (rob) meskipun tidak terlalu tinggi berdampak menimbulkan banjir di daerah Pantura seperti Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Jepara dan Pati.
Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Farita Rachmawati secara terpisah mengatakan hujan ringan-sedang kembali berpeluang mengguyur sejumlah daerah di Jawa Tengah bahkan dimungkinkan disertai angin kencang dan sambaran petir yakni Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kendal, Batang dan Kajen.
Sedangkan sejumlah lain, ungkap Farita Rachmawati, hanya mengalami hujan ringan seperti Banyumas, Purbalingga, Mungkid, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Ungaran, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Salatiga, Semarang, Pekalongan, Tegal, Bumiayu dan Ambarawa. “Daerah selebihnya hanya berawan sepanjang hari,” tambahnya.
Angin pada umumnya bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5-25 kilometer per jam, lanjut Farita Rachmawati, suhu udara berkisar 18-33 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 59-90 persen, sedangkan ketinggian gelombang di perairan utara cukup landai berkisar 0,5-1,25 meter. (H-2)
Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi.(MI/BAYU ANGGORO)
BUPATI Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya pembangunan sanitasi yang baik bagi masyarakat. sanitasi yang baik adalah pondasi utama dalam mewujukan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif dan berdaya saing.
Menurutnya hal inipun erat kaitannya dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Khususnya pada tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) keenam, yaitu tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua,” ungkapnya, Senin (28/7).
Baca juga : Bupati Bandung: Sanitasi Bagian tak Terpisahkan dari Pembangunan Daerah
Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) itu menjelaskan, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menggelar Program Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi (PNGPTPPLHS) di Yogyakarta, pada 26 Juli.
Menurutnya kegiatan pencanangan ini merupakan implementasi nyata dari kerjasama antara HAKLI, BAPPENAS dan AKKOPSI dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Dia menyebut, pencanangan nasional gerakan pembinaan tempat pengolahan pangan laik higiene sanitasi ini merupakan sebuah langkah penting dalam mendukung keberhasilan program MBG.
Baca juga : Dorong Inovasi Sanitasi, Jaktim Gencarkan Sosialisasi Setop BAB Sembarangan
“Sebagai Ketua Umum Akkopsi, mewakili seluruh anggota kabupaten/kota se-Indonesia, saya menyampaikan komitmen penuh dari seluruh daerah yang menjadi anggota aliansi untuk memastikan bahwa sanitasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan daerah,” katanya.
HAKLI dan AKKOPSI pun, lanjut dia, telah berkomitmen untuk mendukung program nasional MBG, melalui pendayagunaan tenaga penjaja, pengelola dan pengawas sanitasi yang dilengkapi dengan standarisasi pelatihan berkelanjutan.
“Dalam kerangka tersebut, pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) ini merupakan bentuk nyata dari peran pemerintah daerah sebagai penerima manfaat,” jelas Kang DS, sapaan akrabnya.
Tujuannya adalah agar seluruh SPPG mendapat pengakuan laik higienis sanitasi, yang dibina secara sistematis oleh Dinas Kesehatan dan dinas terkait di masing-masing daerah, serta diawasi secara berkelanjutan oleh tenaga sanitasi lingkungan yang tergabung dalam HAKLI.
“Kemitraan antara HAKLI dan AKKOPSI ini juga akan menjadi rintisan tindak lanjut dalam pengembangan olahan dan pasca olahan SPPG, termasuk pengolahan limbah dan sampah dalam rangka ekonomi sirkuler berbasis sosial dan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif,” paparnya.
Dadang menjelaskan, komitmen HAKLI dan AKKOPSI juga tertuang melalui deklarasi Gerakan Nasional Pembinaan Laik Higiene Sanitasi hari ini.
“Ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan laik higiene sanitasi melalui pembinaan berkelanjutan dan pengawasan, sesuai dengan standar sanitasi keamanan pangan,” terangnya.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan bersama Kepala Perum Bulog Cabang Ciamis, Dadan Irawan Pinca dan Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Arm Yan Octa Rombenanta melauncing penyaluran beras dilakukan di Gudang Bulog Kota Tasikmalaya.(MI/KRISTIADI)
Pemerintah daerah bersama Perum Bulog distribusikan beras cadangan pemerintah untuk bantuan pangan dan penyaluran yang dilakukan diperuntukkan bagi 740.400 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan jumlah 1.480.800 kilogram.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik. Namun, beras yang didistribusikan di Kota Tasikmalaya sebanyak 224.288 kg diperuntukkan bagi 112.144 keluarga penerima manfaat (KPM) di 69 kelurahan tersebar di 10 kecamatan.
“Pendistribusian beras bagi masyarakat dilakukan hanya satu kali pengiriman dan bantuan beras akan diberikan juga kepada masyarakat miskin ekstrem 44.462 kepala keluarga (KK) dan miskin 35.818 kepala keluarga. Akan tetapi, bantuan beras yang didistribusikan semua keluarga penerima manfaat (KPM) seberat 10 kg per dua bulan,” katanya, Minggu (27/7/2025).
Baca juga : Produsen Tertekan, Ekonom Sumut Minta Pemerintah Naikkan HET Beras
Ia mengatakan, program yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menekan inflasi yang terus meningkat dari 0,36 persen Januari menjadi 1 persen di bulan Juni 2025. Akan tetapi, penyaluran dilakukan Bulog Ciamis bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya termasuk daerah lainnya.
“Untuk masing-masing KPM menerima 10 kilogram beras alokasi Juni dan Juli 2025 dan bantuan juga menyasar kelompok masyarakat rentan, kehadiran negara menjamin ketahanan pangan melindungi daya beli masyarakat terutama kelompok rentan. Kami mengajak masyarakat ikut andil menjaga ketahanan pangan hingga mengubah pola konsumsi dan mereka juga harus lebih bijak berbelanja, mengelola konsumsi dan menjaga pola hidup hemat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Ciamis, Dadan Irawan Pinca mengatakan, pendistribusian beras untuk lokasi penyaluran di Kota Tasikmalaya sebanyak 224.288 kg diperuntukkan bagi 112.144 keluarga penerima manfaat, Kota Banjar 31.772 kg bagi 15.886, Kabupaten Tasikmalaya 380.518 kg bagi 190.259, Pangandaran 76.726 kg bagi 38.363, Garut 445.938 kg bagi 227.969 dan Ciamis 311.558 kg bagi 155.779 KPM.
“Penyaluran beras dilakukan di Priangan Timur mulai Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran dan Garut. Karena, Bulog memiliki 4 gudang di wilayahnya guna memastikan distribusi beras berjalan lancar termasuk tepat sasaran dan berharap agar TNI, Polri melakukan pengawalan,” pungkasnya. (H-1)
...
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
►
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
