Nama Bupati Pati Sudewo menjadi perbincangan karena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Foto/Instagram Pemkab Pati
PATI – Profil Bupati Pati Sudewo menarik untuk diketahui. Nama Sudewo menjadi perbincangan karena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen dan viral di media sosial.
Warga marah karena Sudewo mengaku tak gentar dengan demo masyarakat terkait kebijakan kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Sudewo menantang warga.
“Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar, terus maju,” kata Sudewo dalam video viral.
Baca juga: Ricuh! Warga Pati dan Satpol PP Bersitegang saat Posko Tolak Kenaikan PBB 250% Dibubarkan
Kericuhan pun terjadi ketika Satpol PP berupaya membubarkan posko donasi untuk persiapan demo akbar pada 13 Agustus 2025 oleh warga secara sukarela. Satpol PP juga berusaha membubarkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
DONASI logistik untuk aksi demonstrasi warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus mengalir, tuntutan aksi pada unjukrasa akan digelar pada Rabu (13/8) mendatang bergeser dari sebelumnya penurunan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang naik 250 persen menjadi penurunan Bupati Pati.
Pemantauan Media Indonesia hingga Jumat (7/8) dini hari, donasi logistik untuk persiapan demontrasi yang ajan digelar pada Rabu (13/8) terus mengalir, selain ribyan dos air mineral yang terus berdatangan dari dalam dan luar daerah, juga ratusan dos makanan ringan ditumpuk di depan pagar Kantor Bupati Pati di depan Alun-alun Pati.
Meskipun Bupati Pati Sudewo telah menyatakan akan kembali meninjau kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, aksi demontrasi tetap akan dilaksanakan, bahkan tidak hanya 50 ribu orang jumlah peserta unjukrasa diperkirakan mencapai 100 ribu orang dengan tuntutan bergeser penurunan Bupati Pati Sudewo dari kursi kepala daerah.
Baca juga : Minta Maaf, Bupati Pati Siap Tinjau Ulang Kenaikan PBB-P2
“Jumlah donasi logistik untuk dukungan aksi demontrasi terkumpul cukup banyak, saat ini sudah terkumpul 8.000 dos lebih air mineral dan satu mobil makanan,” kata Koordinator penggalangan donasi Teguh Istiyanto.
Donasi terus berdatangan, menurut Teguh Istiyanto, tidak hanya dari warga atau kelompok masyarakat dalam Daerah Pati saja, tetapi juga banyak donasi datang dari luar daerah seperti Semarang, Kudus, Demak, Rembang bahkan dari luar provinsi juga berdatangan sejak dibuka donasi pada Jumat (1/8) lalu. “Kami masyarakat Pati sangat berterima kasih,” imbuhnya.
Wakil Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono mengatakan terkait dengan aksi demontrasi setelah Bupati Pati Sudewo telah akan mengkaji kembali kebaikan PBB-P2 yang menjadi biang kekisruhan, tetap akan berlanjut sesuai rencana. Namun sesuai kesepakatan tuntutan akan bergeser tidak hanya menuntut masalah PBB-P2 saja, juga menuntut penurunan Bupati Pati Sudewo turun dari kursi kepala daerah.
Baca juga : Kabupaten Pati Darurat Kejahatan terhadap Anak
Tuntutan turun Bupati Sudewo dari kursi Pemerintahan Pati, ungkap Supriyono didasari karena dalam beberapa bulan memimpin Pati banyak kebijakan kontroversial yang mengeluarkan banyak anggaran tidak untuk kepentingan rakyat, seperti Alun-alun Pati yang baru selesai renovasi akan kembali dibongkar kebekan anggaran Rp2 miliar lebih, videotron di depan kantor bupati lebih Rp1 miliar bahkan rencana pembongkaran Masjid Agung Pati yang bersejarah.
Sementara itu sebelumnya Bupati Pati Sudewo dalam keterangannta mengungkapkan permohonan maaf atas kekisruhan yang terjadi di Kabupaten Pati akibat kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen tersebut, sehingga atas desakan warga dan semua pihak akan kembali mengkaji pajak daerah itu dalam waktu dekat ini hingga sesuai.
Masalah PBB-P2 itu, demikian Sudewo, tidak seluruhbyabnsik 250 persen, karena sebagian besar hanya naik 50-100 persen, sedangkan kebutuhan anggaran diperlukan untuk pembangunan Pati sangat besar dari mulai membangun infrastruktur hingga sarana dan prasarana, maka kenaikan PBB-P2 diharapkan dapat menopang kebutuhan dana tersebut.
“Saya mohon maaf, saya menyadari bahwa dalam kepemimpinan di Kabupaten Pati masih banyak kekurangan dan akan diperbaiki secepatnya,” kata Sudewo.
Menyangkut perampasan donasi okeh Satpol PP yang semakin menyulut kekisruhan, menurut Sudewo tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut, tetapi hanya ingin memindahkan ke tempat lain karena di lokasi tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan HUT Pati ke-702 dan juga HUT RI pada bulan Agustus ini. (H-2)
Bupati Kolaka Timur Abdul Azis konferensi pers bersama Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Foto/Istimewa
JAKARTA – Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membantah secara tegas bahwa Bupati Kolaka Timur Abdul Azis terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sahroni menghormati hukum dan proses penyelidikan yang dilakukan KPK.
Namun, dia meminta lembaga antirasuah itu tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum. “Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya,” kata Sahroni di Makassar, Rabu (7/8/25)
Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengungkapkan bahwa OTT semestinya terjadi dalam satu tempat dan waktu saat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, kata dia, pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak sesuai fakta karena Abdul Azis sedang berada di Jakarta, mengikuti agenda partai secara resmi.
Baca juga: OTT KPK di Sulawesi Tenggara, Bupati Kolaka Timur Diamankan
SM Regional SME Service Telkom Sonya Soraya, GM Telkom Priangan Timur Nugroho Setio Budi, Bupati Imron Rosyadi dan Kadisdik Prov. Jabar, Purwanto dalam acara Indonesia Digital Learning (IDL) 2025.
Program Indonesia Digital Learning (IDL) 2025 yang diselenggarakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Telkom Regional II, memperoleh dukungan dari Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperkuat transformasi digital di sektor pendidikan.
Mengusung tema “Guru Jabar Jago Digital”, pelatihan ini diikuti oleh 100 guru dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Kegiatan berfokus pada pelatihan Digital Deep Learning & Creative Teaching dengan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis digital.
Dalam sambutannya, General Manager Telkom Priangan Timur Nugroho Setio Budi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Telkom dalam mendukung digitalisasi pendidikan dan pengembangan talenta digital. “Pelatihan ini diharapkan dapat memicu kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran inovatif yang relevan dengan kebutuhan generasi masa depan,” ujarnya.
IDL 2025 juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh sertifikasi BNSP bertema teknologi digital, sejalan dengan program prioritas Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kesejahteraan guru.
Kehadiran Bupati Cirebon bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan industri dalam mendorong transformasi pendidikan yang inklusif dan berdaya saing.
Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi.(MI/BAYU ANGGORO)
BUPATI Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya pembangunan sanitasi yang baik bagi masyarakat. sanitasi yang baik adalah pondasi utama dalam mewujukan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif dan berdaya saing.
Menurutnya hal inipun erat kaitannya dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Khususnya pada tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) keenam, yaitu tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua,” ungkapnya, Senin (28/7).
Baca juga : Bupati Bandung: Sanitasi Bagian tak Terpisahkan dari Pembangunan Daerah
Ketua Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) itu menjelaskan, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menggelar Program Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi (PNGPTPPLHS) di Yogyakarta, pada 26 Juli.
Menurutnya kegiatan pencanangan ini merupakan implementasi nyata dari kerjasama antara HAKLI, BAPPENAS dan AKKOPSI dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Dia menyebut, pencanangan nasional gerakan pembinaan tempat pengolahan pangan laik higiene sanitasi ini merupakan sebuah langkah penting dalam mendukung keberhasilan program MBG.
Baca juga : Dorong Inovasi Sanitasi, Jaktim Gencarkan Sosialisasi Setop BAB Sembarangan
“Sebagai Ketua Umum Akkopsi, mewakili seluruh anggota kabupaten/kota se-Indonesia, saya menyampaikan komitmen penuh dari seluruh daerah yang menjadi anggota aliansi untuk memastikan bahwa sanitasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan daerah,” katanya.
HAKLI dan AKKOPSI pun, lanjut dia, telah berkomitmen untuk mendukung program nasional MBG, melalui pendayagunaan tenaga penjaja, pengelola dan pengawas sanitasi yang dilengkapi dengan standarisasi pelatihan berkelanjutan.
“Dalam kerangka tersebut, pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) ini merupakan bentuk nyata dari peran pemerintah daerah sebagai penerima manfaat,” jelas Kang DS, sapaan akrabnya.
Tujuannya adalah agar seluruh SPPG mendapat pengakuan laik higienis sanitasi, yang dibina secara sistematis oleh Dinas Kesehatan dan dinas terkait di masing-masing daerah, serta diawasi secara berkelanjutan oleh tenaga sanitasi lingkungan yang tergabung dalam HAKLI.
“Kemitraan antara HAKLI dan AKKOPSI ini juga akan menjadi rintisan tindak lanjut dalam pengembangan olahan dan pasca olahan SPPG, termasuk pengolahan limbah dan sampah dalam rangka ekonomi sirkuler berbasis sosial dan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif,” paparnya.
Dadang menjelaskan, komitmen HAKLI dan AKKOPSI juga tertuang melalui deklarasi Gerakan Nasional Pembinaan Laik Higiene Sanitasi hari ini.
“Ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan laik higiene sanitasi melalui pembinaan berkelanjutan dan pengawasan, sesuai dengan standar sanitasi keamanan pangan,” terangnya.
