Ombudsman RI mendorong pemerintah segera melepaskan cadangan beras yang dimiliki oleh Perum Bulog untuk mengisi pasar dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut sebagian beras di gudang sudah berumur lebih dari satu tahun. Menurutnya, beras yang paling lama tersimpan sejak Februari 2024 sehingga berpotensi menurun kualitasnya bahkan jadi beras busuk.
“Beras di gudang Bulog harus segera keluar mengingat masyarakat membutuhkan ketersediaan beras, sementara pelaku usaha pun perlu diyakinkan dengan mekanime yang menjamin rasa aman agar mau menyerap beras Bulog,” ujar Yeka dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (9/8).
Ombudsman RI menekankan bahwa ketersediaan pangan, khususnya beras, harus menjadi prioritas utama pemerintah, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan di tengah polemik perberasan yang terjadi belakangan ini.
Yeka mengingatkan bahwa rasa aman dan nyaman bagi seluruh pelaku usaha perlu segera diwujudkan, demi menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, melindungi konsumen, serta memastikan kesejahteraan petani.
Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah persoalan di rantai tata niaga beras. Di tingkat petani, produktivitas padi saat ini di wilayah amatan mencapai rata-rata 5,5 ton per hektare. Angka itu meningkat dibanding dua hingga tiga musim sebelumnya yang kerap mengalami gagal panen.
“Namun, sangat disayangkan varietas padi yang digunakan oleh petani masih banyak yang ditemukan tidak tersertifikasi. Selain itu, harga gabah saat ini sudah mencapai di kisaran Rp7.500-Rp8.400 per kilogram. Hal ini tentu akan mendorong kenaikan harga beras juga, sehingga HET beras akan sulit patuhi,” papar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (9/8).
Di tingkat penggilingan padi, persaingan untuk mendapatkan gabah semakin ketat, bahkan memicu banyak penggilingan padi kecil tidak beroperasi dan bahkan sudah ada yang tutup.
Gudang penggilingan padi banyak yang kosong tidak memiliki stok gabah maupun beras, akibat kekhawatiran para pelaku usaha terhadap kebijakan tata niaga perberasan saat ini.
Sementara itu, harga beras di pasar naik berkisar Rp2.000-Rp3.000 kenaikannya per kilogram. Mayoritas beras dijual dalam bentuk curah tanpa label mutu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ombudsman RI menekankan perlunya langkah mitigasi pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan beras yang kondusif agar stok beras pada Bulog dapat tersalurkan. (E-3)
