Breaking! BI Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 5,00%

Breaking! BI Pangkas Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 5,00%



loading…

Bank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 5,00%. Keputusan ini ditetapkan dapat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang berlangsung pada 19-20 Agustus 2025. Foto/Dok

JAKARTABank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 5,00%. Keputusan ini ditetapkan dapat Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang berlangsung pada 19-20 Agustus 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan asesmen menyeluruh, terutama seiring inflasi yang lebih rendah. Baca Juga: BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,25%, Kedua Kalinya di 2025

“Dengan mendasarkan asesmen, proyeksi, dan berbagai arah ke depan, RDG BI pada 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen,” kata Perry dalam pengumuman hasil RDG BI periode Februari di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Adapun suku bunga Deposit Facility juga turun 25 bps menjadi 4,25%, demikian juga suku bunga Lending Facility turun 25 bps menjadi 5,75%.

Perry menuturkan keputusan penurunan suku bunga BI Rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 di kisaran 2,5-1%. “Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian,” jelasnya.

Adapun langkah BI kali ini di luar ekspektasi pasar. Sebelumnya Ekonom Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, memproyeksikan BI tetap akan menahan suku bunga.

“BI sudah menurunkan suku bunga sebanyak tiga kali sepanjang tahun ini. Kami perkirakan pemangkasan lanjutan sebesar 25 bps ke 5,0% baru akan dilakukan pada semester II-2025,” kata Rully dalam risetnya, Rabu (20/8).

HSBC Yakini Pertumbuhan Ekonomi BPS Akurat, Didukung Investasi dan Konsumsi

HSBC Yakini Pertumbuhan Ekonomi BPS Akurat, Didukung Investasi dan Konsumsi


HSBC Yakini Pertumbuhan Ekonomi BPS Akurat, Didukung Investasi dan Konsumsi
Warga antre untuk masuk ke salah satu gerai pusat perbelanjaan saat berlangsung program Semarang Great Sale (Semargres) 2025 di Semarang, Jawa Tengah.(Antara/Aprillio Akbar)

CHIEF Indonesia and India Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari menegaskan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sudah valid. Hingga kuartal II 2025, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan kuartal I yang sebesar 4,9%.

Pranjul menyebut capaian tersebut merupakan kejutan positif, meski sebagian masyarakat merasa belum benar-benar merasakan pertumbuhan tersebut di lapangan. 

“Faktanya, saya tidak punya alasan untuk meragukan data tersebut,” ujarnya dalam acara Media Briefing HSBC: Indonesia Economy Outlook H2-2025 yang digelar secara daring, Jumat (8/7).

Pranjul menilai ada dua sumber utama yang menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, yakni investasi dan konsumsi rumah tangga.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik tumbuh 6,99% secara tahunan (yoy) pada kuartal II 2025, menjadi pertumbuhan tertinggi sejak kuartal II 2021. PMTB memberikan kontribusi sekitar 27–27,8% terhadap PDB nasional.

Pranjul mengatakan pada sisi investasi, dorongan terbesar berasal dari belanja modal pemerintah. Data menunjukkan pada April–Juni 2025, belanja modal pemerintah mencapai Rp70,1 triliun, melonjak signifikan dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar Rp36,7 triliun pada Januari–Maret 2025. Kenaikan belanja modal ini tecermin pada meningkatnya aktivitas konstruksi.

“Saya rasa inilah yang mendorong pertumbuhan pada kuartal Juni,” tegasnya.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh 4,97%. Sejumlah indikator konsumsi menunjukkan perbaikan, khususnya pada pengeluaran untuk makanan, bahan bakar, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. 

Menurut Pranjul, ketahanan konsumsi ini didorong oleh inflasi yang menurun, peningkatan upah di pedesaan, serta program bantuan sosial pemerintah. Meski konsumsi kelas atas cenderung melemah, kekuatan konsumsi secara keseluruhan banyak berasal dari sektor informal.

“Yang paling penting, konsumsi rumah tangga tetap tangguh dengan tumbuh hampir 5%. Menurut saya hal ini sebagian besar konsumsi dari sektor informal,” ucapnya.

Dalam kesempatan sama,  Head of Equity Strategy Asia Pacific HSBC Global Research Herald van der Linde menambahkan, Indonesia masih dihadapkan pada ketidakpastian global. Termasuk soal perang tarif, membuat banyak perusahaan menunda pembangunan fasilitas baru.

Meski begitu, ia melihat peluang bagi Indonesia di tengah pergeseran rantai pasok global yang menguntungkan kawasan ASEAN, terutama pada sektor seperti nikel.

Ke depan, Indonesia dinilai perlu menarik lebih banyak investasi asing atau foreign direct investment (FDI) di sektor padat karya untuk mendorong permintaan tenaga kerja terampil. Namun, ini juga merupakan target jangka menengah yang juga sedang dibidik negara lain seperti Vietnam dan Malaysia. 

“Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam persaingan ini,” pungkas Herald. (Ins/E-1)

Pengamat Tuding Pertumbuhan Ekonomi versi BPS tak Cerminkan Kondisi Masyarakat

Pengamat Tuding Pertumbuhan Ekonomi versi BPS tak Cerminkan Kondisi Masyarakat


Pengamat Tuding Pertumbuhan Ekonomi versi BPS tak Cerminkan Kondisi Masyarakat
ilustrasi(Dok.MI)

KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan. 

BPS mencatat  pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga pertengahan tahun 2025 mencapai angka 5,12%. Di atas kertas, kata Tulus, capaian ini terlihat menggembirakan dan seolah menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional. Namun, angka tersebut justru melampaui berbagai estimasi dari banyak pemangku kepentingan di sektor ekonomi, yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5%

“Dari sisi pelaku ekonomi dan masyarakat konsumen, angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS tersebut sungguh tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat,” tegas Tulus dalam keterangan yang diterima, Rabu (6/8).

Ia menyoroti  daya beli masyarakat saat ini justru tengah mengalami tekanan yang sangat dalam. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan pelemahan konsumsi rumah tangga yang signifikan, yang seharusnya menjadi indikator utama dalam menilai pertumbuhan ekonomi nasional. Para pelaku usaha juga merasakan kelesuan ekonomi, tercermin dari penurunan transaksi di pusat-pusat perbelanjaan.

Merujuk pada data dari Trading Economics yang bersumber dari Bank Indonesia, penjualan ritel Indonesia pada April 2025 mengalami kontraksi 0,3 persen secara tahunan (yoy). Meskipun pada Mei sempat tumbuh tipis 1,9% yoy, namun secara bulanan (month-to-month), penjualan ritel mengalami kontraksi berturut-turut sebesar 5,1% di April dan 1,3% di Mei. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya pertumbuhan konsumsi masyarakat di pertengahan tahun.

Tak hanya sektor ritel, industri otomotif juga mencatatkan tren penurunan penjualan. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), angka wholesales (penjualan dari pabrik ke dealer) mobil pribadi per Juni 2025 tercatat hanya 57.760 unit. Angka ini turun tajam 22,6% dibandingkan Juni 2024 yang mencapai 74.615 unit. Penurunan juga terjadi secara bulanan, yaitu sebesar 4,7% dibandingkan Mei 2025.

“Ini menandakan konsumen dari kalangan kelas menengah pun sedang mengalami penurunan daya beli. Padahal, kelas menengah adalah motor penggerak utama roda perekonomian,” tegas Tulus.

Ia pun mempertanyakan validitas data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS, dan menuding angka tersebut seperti melegitimasi adanya kebohongan statistik. 

“Kita berharap data yang dirilis BPS tersebut bukan report yang sifatnya ABS atau asal bapak senang,” pungkasnya.(H-4)