10 Negara Terbaik di Dunia untuk Membesarkan Anak, Nomor 3 Beri Cuti Melahirkan Lebih dari Setahun

10 Negara Terbaik di Dunia untuk Membesarkan Anak, Nomor 3 Beri Cuti Melahirkan Lebih dari Setahun



loading…

The US News & World Report merilis daftar negara terbaik di dunia untuk membesarkan anak yang disusun berdasarkan survei global terhadap 17.000 responden. Foto/Freepik

JAKARTA – The US News & World Report merilis daftar negara terbaik di dunia untuk membesarkan anak yang disusun berdasarkan survei global terhadap hampir 17.000 responden dari berbagai negara. Penilaian dilakukan menggunakan delapan indikator utama.

Di antaranya adalah hak asasi manusia, keramahan terhadap keluarga, kesetaraan gender, keamanan, kesetaraan pendapatan, tingkat kebahagiaan, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas. Faktor-faktor ini menjadi acuan penting dalam menentukan lingkungan yang ideal untuk tumbuh kembang anak.

Selain mempertimbangkan kualitas hidup, laporan ini juga menyoroti Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah penduduk, dan PDB per kapita setiap negara. Data ini memberi gambaran tentang stabilitas ekonomi, sumber daya publik, dan peluang yang tersedia bagi warga negara, khususnya keluarga yang membesarkan anak.

Dalam daftar ini, banyak negara yang terkenal memiliki kebijakan ramah keluarga, mulai dari cuti melahirkan yang panjang hingga pendidikan gratis atau terjangkau. Berikut daftar negara terbaik di dunia untuk membesar anak dilansir dari Stars Insider, Kamis (14/8/2025).

10 Negara Terbaik di Dunia untuk Membesarkan Anak

Baca Juga: 10 Negara dengan Penduduk Paling Banyak Tidur di Dunia, Indonesia Termasuk?

1. Denmark

Denmark menduduki peringkat pertama dengan PDB sebesar USD404 miliar atau sekitar Rp6.654 triliun. Populasinya mencapai 5,95 juta jiwa, dengan PDB per kapita sekitar USD76.688 atau setara Rp1,26 miliar. Denmark dikenal sebagai negara dengan tingkat keamanan tinggi dan kebijakan yang sangat mendukung keluarga.

Pemerintahnya mengalokasikan anggaran besar untuk pengasuhan anak, tunjangan keluarga, dan pendidikan pra-sekolah. Lingkungan sosial yang inklusif serta keseimbangan hidup-kerja yang baik membuat Denmark menjadi pilihan utama bagi orang tua di seluruh dunia.

2. Swedia

Swedia menempati posisi kedua dengan PDB USD593 miliar atau sekitar Rp9.760 triliun, populasi 10,5 juta jiwa, dan PDB per kapita USD70.207 atau Rp1,15 miliar. Negara ini terkenal karena sistem kesejahteraan sosialnya yang kuat, termasuk biaya pengasuhan anak yang terjangkau dan pendidikan pra-sekolah yang berkualitas.

Swedia juga memiliki kebijakan cuti orang tua yang panjang dan fleksibel, sehingga memberikan kesempatan bagi kedua orang tua untuk terlibat aktif dalam pengasuhan anak.

Pemerintah bakal Beri Izin Masyarakat Kelola Sumur Minyak Tua

Pemerintah bakal Beri Izin Masyarakat Kelola Sumur Minyak Tua


Pemerintah bakal Beri Izin Masyarakat Kelola Sumur Minyak Tua
Ilustrasi(Antara)

Pemerintah bakal memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua. Setidaknya 25 ribu hingga 30 ribu sumur akan diberikan izin kelolanya agar masyarakat dapat mendukung perputaran ekonomi.

“Total sumur yang kita kasih izin nanti puncaknya itu 25 ribu hingga 30 ribu sumur,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada pewarta di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8).

Dia menerangkan, sumur-sumur tua yang akan dikelola oleh masyarakat itu masih mampu menghasilkan minyak mentah di rentang 1-5 barel per hari. Sumur tua dengan produksi paling rendah diperkirakan menghasilkan minyak 1-3 barel per hari.

Untuk satu sumur, kata Bahlil, lapangan kerja yang dibutuhkan ialah sebanyak 10 orang. Dengan asumsi-asumsi tersebut, pendapatan daei satu sumur diperkirakan berkisar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta.

Pemberian izin pengelolaan sumur minyak kepada masyarakat juga disebut sebagai upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi. “Selama ini kan minyak bumi dipersepsikan (untuk) bisnis para konglomerat-konglomerat,” tutur Bahlil.

“Dengan peraturan menteri yang baru, UMKM, BUMD dan koperasi bisa mengelola sumur-sumur, tetapi sumur yang sudah lama yang sudah terjadi di masa lampau. Tujuannya apa? agar mereka bisa kelola dan lakukan perputaran ekonomi daerah,” tambahnya.

Lebih jauh, Bahlil turut menyampaikan realisasi lifting minyak bumi terus menunjukkan tren positif. Pada semester I 2025, lifting minyak tercatat rerata mencapai 608 ribu barel per hari, lebih tinggi dari asumsi di APBN 2025 yang sebesar 605 ribu barel per hari.

“Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini target APBN pertama yang bisa kita realisasikan di lifting. Selama ini sejak 2008-2024 lifting itu tidak pernah sampai capai target APBN sekarang alhamdullilah sudah 608 ribu,” pungkas Bahlil. (E-3)

Viral 3 Truk Diduga Buang Tinja di Saluran DI Panjaitan, Pemprov DKI Siap Beri Sanksi

Viral 3 Truk Diduga Buang Tinja di Saluran DI Panjaitan, Pemprov DKI Siap Beri Sanksi


Viral 3 Truk Diduga Buang Tinja di Saluran DI Panjaitan, Pemprov DKI Siap Beri Sanksi
Truk pengangkut limbah diduga membuang muatan ke saluran air di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (9/8/2025) siang .(Antara/Siti Nurhaliz)

HUMAS Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan masih menyelidiki video viral mengenai tiga truk yang diduga membuang limbah domestik ke saluran air di pinggir Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Sabtu (9/8) siang. “Langsung kita proses pencarian dan kita selidiki truk tangki,” kata Yogi.

Dia menyebut apabila sopir truk tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenai sanksi, mulai dari denda hingga pencabutan izin. “Sanksi bisa berupa denda, dan bukan menutup kemungkinan dicabut izin jika berulang melanggar,” katanya.

Saat ini, Dinas LH DKI masih memproses dan mencari keberadaan truk tersebut. Dia memastikan pelaku mendapatkan sanksi sebagaimana aturan yang ada. “Identitas kendaraan sudah kami kantongi, masih kami proses, tapi pasti kena sanksi, kita tindaklanjuti dengan tegas,” ucap Yogi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI melalui Bidang Pengawasan dan Penaatan Hukum (PPH) juga berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan di Jakarta Timur untuk mengidentifikasi pangkalan-pangkalan truk tinja swasta yang beroperasi di wilayah Jakarta Timur.

DLH Bidang PPH juga berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengetahui identitas kepemilikan truk tangki tinja bernomor polisi B 9043 TNA tersebut.

Sejumlah warga yang tengah beraktivitas di sekitar Jalan DI Panjaitan mengaku heran melihat tiga truk pengangkut limbah diduga tinja tersebut membuang muatannya secara terang-terangan ke saluran air.

Warga Cipinang Cempedak bernama Budi, 43, menduga truk-truk pengangkut limbah yang berhenti di sepanjang Jalan DI Panjaitan itu sengaja membuang muatannya ke saluran air.

Menurut dia, tindakan tersebut bisa mengganggu kenyamanan akibat bau tidak sedap dan juga berpotensi menimbulkan penyakit. “Akibatnya kan radius sekitar berapa meter bisa tercium baunya. Mengganggu juga, bau tak sedap. Takutnya bisa bawa kuman penyakit. Meskipun saluran airnya nyambung ke kali, ya harusnya jangan sembarangan, kan ada tempatnya buat pembuangan,” tutur Budi.

Lebih lanjut, dia menyebutkan sepanjang Jalan DI Panjaitan rawan menjadi titik pembuangan karena jauh dari permukiman sehingga kurang mendapat perhatian warga.

Peristiwa tiga truk yang berhenti di pinggir Jalan DI Panjaitan dan diduga membuang muatannya ke saluran air itu viral di media sosial Instagram @warungjurnalis.

Dari kejauhan, nampak tiga truk tersebut bersama pengemudi tengah menunggu pembuangan limbah selesai dari selang yang dikeluarkan ke got. Tindakan membuang limbah sembarangan itu melanggar aturan yang berlaku dan dapat dikenai sanksi pidana, seperti yang diatur dalam Perda 8 Tahun 2007. (Ant/P-2)

Prabowo Beri Insentif Rp30 Juta Dokter Spesialis Daerah Tertinggal, MUI: Solusi Ketimpangan Distribusi Dokter

Prabowo Beri Insentif Rp30 Juta Dokter Spesialis Daerah Tertinggal, MUI: Solusi Ketimpangan Distribusi Dokter



loading…

Lembaga Kesehatan MUI mengapresiasi Presiden Prabowo atas pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK. Foto/Dok.SindoNews

JAKARTA – Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) merupakan langkah positif dan strategis. Langkah itu adalah jawaban bagi ketimpangan distribusi dokter di Indonesia.

Sebelumnya, aturan ini dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis , Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Baca juga: Prabowo Terbitkan Perpres, Tunjangan Dokter Spesialis di Perbatasan-Tertinggal Rp30 Juta per Bulan

Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan besaran tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai ketentuan kepegawaian. Pada tahap awal, tunjangan ini akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis yang saat ini berpraktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Presiden Beri Arahan ke Kemhan, TNI dan BIN Antisipasi Gejolak Global


Presiden Beri Arahan ke Kemhan, TNI dan BIN Antisipasi Gejolak Global
Presiden Prabowo Subianto(Dok.Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memanggil petinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Badan Intelijen Negara untuk memberikan arahan-arahan secara langsung mengenai gejolak global dan langkah-langkah antisipasinya.

“Masalah pertahanan adalah masalah yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara,” kata Seskab Teddy dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, hari ini, membagikan salah satu isi arahan Presiden dalam rapat terbatas soal pertahanan dan keamanan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari ini.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo berbicara langsung dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, yang tepat duduk di sebelah kanan Presiden, kemudian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang duduk tepat di sebelah kiri Presiden.

Panglima TNI, sebagaimana ditunjukkan dalam foto-foto yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden, terlihat mencatat poin-poin arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.

Kemudian, rapat itu juga dihadiri oleh pimpinan TNI dan petinggi Kementerian Pertahanan lainnya, yang duduk bersama-sama dalam format meja bundar. Di samping Panglima TNI, ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Wakil KSAD Letjen TNI Tandyo Budi Revita.

Di sebelah Menhan Sjafrie, ada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, kemudian ada Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari.

Di seberang kursi Presiden, ada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang juga mengikuti rapat dan mendengar langsung arahan-arahan Presiden Prabowo kepada jajaran pimpinan TNI, Kemhan, dan BIN.

Seskab Teddy melanjutkan Presiden Prabowo dalam rapat tersebut juga menjelaskan arti kemerdekaan sejati, khususnya menjelang peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan pimpinan Kemhan, TNI, dan BIN itu. Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.

“Jika sebuah negara ingin merdeka sesungguhnya, jika sebuah negara ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, termasuk untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada,” kata Seskab Teddy membagikan pesan Presiden Prabowo kepada pejabat negara bidang pertahanan dan keamanan saat rapat di Hambalang.(Ant/P-1)

Pemukim Israel Bunuh Aktivis Palestina Terkait Film Peraih Academy Award, AS Didesak Beri Sanksi

Pemukim Israel Bunuh Aktivis Palestina Terkait Film Peraih Academy Award, AS Didesak Beri Sanksi



loading…

Aktivis Palestina Awdah Hathaleen. Foto/Eldad Rafaeli

WASHINGTON – Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Tammy Bruce ditanya terkait pembunuhan aktivis Palestina Awdah Hathaleen, yang diduga dilakukan seorang pemukim Israel yang sebelumnya dijatuhi sanksi oleh pemerintah AS. Bruce berkelit dari pertanyaan wartawan.

Dalam jumpa pers pada hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menolak ketika ditanya apakah tersangka dalam kematian Hathaleen, Yinon Levi, akan dimintai pertanggungjawaban.

“Israel sedang melakukan investigasi terkait situasi seperti ini,” ujar Bruce. “Saya tidak tahu hasil akhirnya, saya juga tidak akan berkomentar atau berspekulasi tentang apa yang seharusnya terjadi.”

Perdebatan sengit antara Bruce dan wartawan terjadi satu hari setelah beredar video yang menunjukkan Levi menembaki Hathaleen di desa Umm al-Kheir di Tepi Barat yang diduduki.

Aktivis Palestina berusia 31 tahun itu kemudian meninggal dunia akibat luka tembak di dadanya.

Levi adalah salah satu dari beberapa pemukim Israel di Tepi Barat yang sebelumnya dikenai sanksi di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden karena melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.

Namun, Presiden Donald Trump mencabut sanksi tersebut melalui perintah eksekutif tak lama setelah menjabat untuk masa jabatan kedua pada bulan Januari. Namun, Inggris dan Uni Eropa tetap mempertahankan sanksi terhadap Levi.

Hathaleen, penduduk Masafer Yatta, telah membantu menciptakan film dokumenter pemenang Academy Award, No Other Land, yang menggambarkan dampak permukiman Israel, yang ilegal menurut hukum internasional, dan serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.