Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan tak ada kenaikan gaji wakil rakyat hingga tunjangan para anggota legislator. Foto/SindoNews
JAKARTA – Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan tak ada kenaikan gaji wakil rakyat hingga tunjangan para anggota legislator. Hal itu setelah memastikan ke SetjenDPR RI terkait gaji yang didapat para anggota legislator.
Hal ini meluruskan pernyataan sebelumnya yang mengungkap adanya kenaikan tunjangan yang diperoleh para anggota DPR.
“Kemudian saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data, setelah saya cek di kesetjenan, ternyata, tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
Adies juga meluruskan soal tunjangan yang diterima anggota DPR, salah satunya tunjangan beras. Ia mengkkaim tak ada kenaikan tunjangan beras. Menurut Adies, besaran tunjangan beras anggota DPR hanya Rp200.000 per bulan.
“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar Rp200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi,” ujar Adies.
Baca juga: Panglima TNI Tunjuk Letjen Muhammad Saleh Mustafa Jadi Wakasad
Pekerja mengangkat karung beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta.(Antara/Rosa Panggabean)
KETUA Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid menyampaikan, kondisi perdagangan beras di Cipinang mulai menunjukkan perbaikan. Ia menilai harga beras sudah mulai mereda seiring dengan kelancaran pasokan.
“Alhamdulillah, di Pasar Induk Cipinang kelihatannya sudah mulai kondusif, harga sudah mulai merangkak turun. Mudah-mudahan dapat terus membaik ke depan,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (19/8).
Menurut Zulkifli, kelangkaan beras di sejumlah ritel modern justru memberikan dampak positif bagi pedagang di PIBC. Kondisi ini membuat aktivitas jual beli di pasar induk lebih bergairah. Meski begitu, ia menekankan bahwa dinamika perberasan nasional harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari sisi produksi hingga distribusi.
Baca juga : Omzet Pedagang Beras di Pasar Induk Cipinang Anjlok Sampai 50 Persen
Ia pun mendukung langkah pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan), yang terus mendorong peningkatan produksi padi sekaligus menata tata niaga beras nasional. Menurutnya, kebijakan Kementan yang mendorong sinergi petani, penggilingan padi, Bulog, dan pedagang pasar merupakan strategi penting untuk menjaga kestabilan harga sekaligus melindungi konsumen.
“Sudah 80 tahun kita merdeka, kita berharap bagaimana merdeka itu bisa benar-benar kita miliki,” ucapnya.
Zulkifli menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah wujud nyata dari kemerdekaan yang harus dijaga bersama. Karena itu, ia berharap tren penurunan harga beras di Cipinang terus berlanjut, sejalan dengan langkah strategis pemerintah di sektor pertanian.
Baca juga : Pemerintah akan Terapkan Sistem Zonasi Harga Beras
“Harapan kita itu saja, mudah-mudahan ke depan lebih cerah dan bergairah kembali, termasuk pasar dan harga beras bisa pulih kembali,” pungkasnya.
Turun sesuai HET
Sementara itu, tren penurunan harga beras juga diungkap dalam pemantauan yang dilakukan Perum Bulog pada Jumat (15/08) lalu di 36 provinsi. Pemantauan memperlihatkan bahwa harga beras premium dan medium di sebagian besar wilayah telah mengalami penurunan, bahkan di sejumlah daerah telah sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Direktur Utama Perum Bulog Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, tren penurunan harga ini tidak lepas dari intensifnya distribusi beras SPHP yang dilakukan Bulog sejak awal Juli 2025.
“Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa strategi penyaluran SPHP berhasil menekan harga dan menjaga ketersediaan beras di pasaran. Ini membuktikan bahwa intervensi pasar yang kita lakukan berjalan efektif,” ujarnya.
Dari hasil pengecekan, untuk beras premium di ritel modern tercatat 12 provinsi yang harga jualnya telah sesuai HET dan 12 provinsi lainnya mengalami penurunan harga. Di pasar tradisional, 6 provinsi telah sesuai HET dan 13 provinsi mengalami penurunan harga.
Di sisi lain, untuk beras medium di ritel modern terdapat 5 provinsi yang telah sesuai HET dan 7 provinsi mengalami penurunan harga, sementara di pasar tradisional 6 provinsi telah sesuai HET dan 17 provinsi mengalami penurunan harga.
Bulog, sambung dia, telah menetapkan rencana penyaluran SPHP untuk enam bulan ke depan, yaitu Juli hingga Desember 2025, dengan target penyaluran stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton. Penyaluran ini dilakukan melalui jaringan distribusi yang luas, melibatkan ritel modern, pasar tradisional, hingga mitra penyalur di daerah.
Sesuai arahan Mentan Amran Sulaiman, penyaluran beras SPHP akan dikonsentrasikan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kenaikan harga signifikan. Sementara wilayah yang terpantau sedang panen, penyaluran beras SPHP akan dikurangi atau bahkan dihentikan. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga harga di tingkat petani. (Fal/E-1)
Ombudsman RI mendorong pemerintah segera melepaskan cadangan beras yang dimiliki oleh Perum Bulog untuk mengisi pasar dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut sebagian beras di gudang sudah berumur lebih dari satu tahun. Menurutnya, beras yang paling lama tersimpan sejak Februari 2024 sehingga berpotensi menurun kualitasnya bahkan jadi beras busuk.
“Beras di gudang Bulog harus segera keluar mengingat masyarakat membutuhkan ketersediaan beras, sementara pelaku usaha pun perlu diyakinkan dengan mekanime yang menjamin rasa aman agar mau menyerap beras Bulog,” ujar Yeka dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (9/8).
Ombudsman RI menekankan bahwa ketersediaan pangan, khususnya beras, harus menjadi prioritas utama pemerintah, pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan di tengah polemik perberasan yang terjadi belakangan ini.
Baca juga : Dorong Perlindungan Konsumen, Ombudsman RI Tinjau Hulu-Hilir Beras di Karawang
Yeka mengingatkan bahwa rasa aman dan nyaman bagi seluruh pelaku usaha perlu segera diwujudkan, demi menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, melindungi konsumen, serta memastikan kesejahteraan petani.
Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah persoalan di rantai tata niaga beras. Di tingkat petani, produktivitas padi saat ini di wilayah amatan mencapai rata-rata 5,5 ton per hektare. Angka itu meningkat dibanding dua hingga tiga musim sebelumnya yang kerap mengalami gagal panen.
“Namun, sangat disayangkan varietas padi yang digunakan oleh petani masih banyak yang ditemukan tidak tersertifikasi. Selain itu, harga gabah saat ini sudah mencapai di kisaran Rp7.500-Rp8.400 per kilogram. Hal ini tentu akan mendorong kenaikan harga beras juga, sehingga HET beras akan sulit patuhi,” papar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (9/8).
Baca juga : Ombudsman Temukan Harga Beras di Pasar Tradisional di atas HET dan Langka di Ritel Modern
Di tingkat penggilingan padi, persaingan untuk mendapatkan gabah semakin ketat, bahkan memicu banyak penggilingan padi kecil tidak beroperasi dan bahkan sudah ada yang tutup.
Gudang penggilingan padi banyak yang kosong tidak memiliki stok gabah maupun beras, akibat kekhawatiran para pelaku usaha terhadap kebijakan tata niaga perberasan saat ini.
Sementara itu, harga beras di pasar naik berkisar Rp2.000-Rp3.000 kenaikannya per kilogram. Mayoritas beras dijual dalam bentuk curah tanpa label mutu.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ombudsman RI menekankan perlunya langkah mitigasi pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan beras yang kondusif agar stok beras pada Bulog dapat tersalurkan. (E-3)
ANGGOTA Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, meninjau langsung kondisi perberasan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Jumat (8/8) untuk melihat rantai distribusi beras dari hulu ke hilir, sekaligus menelaah polemik beras oplosan yang tengah menjadi sorotan publik.
Menurut Yeka, hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Ia menilai bahwa praktik yang terjadi di lapangan adalah bentuk pencampuran atau mixing beras.
“Lebih tepatnya itu adalah mixing atau pencampuran. Baik itu pencampuran varietas, mutu beras antara beras utuh dengan beras patah, atau pencampuran beras impor atau dalam negeri,” ujar Yeka.
Baca juga : Ombudsman Temukan Harga Beras di Pasar Tradisional di atas HET dan Langka di Ritel Modern
Meski demikian, Yeka menegaskan dukungannya terhadap upaya Bareskrim Polri dalam menegakkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama terkait kejujuran pelabelan.
“Apapun yang tertera di label atau kemasan harus sama dengan komposisi dalam kemasan. Misalnya 100% pandan wangi maka isinya pun harus pandan wangi, jika dicampur maka harus ditambahkan keterangan apa campurannya dan berapa persen. Jadi dalam pelabelan tidak ada negosiasi, artinya apapun yang dicantumkan harus sesuai dengan isinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ombudsman juga memantau pergerakan harga gabah saat ini. Pemerintah, sambung Yeka, ingin masyarakat mendapatkan harga beras dapat terjangkau sekaliagus menjaga keberlangsungan usaha penggilingan pagi dengan adanya selisih harga antara konsumen dan produsen. Namun, Yeka mengungkapkan bahwa persoalan mendasar penyebab mahalnya harga beras yakni pasokan yang menurun.
Baca juga : Pemerintah akan Terapkan Sistem Zonasi Harga Beras
“Kami melihat dalam kunjungan ini memang persoalan mendasar dari mahalnya harga beras ini adalah persediaan pasokan. Artinya produsen padi kita mengalami penurunan. Penurunan di sini penurunan barang yang tersedia di pasaran karena bisa jadi beras kita atau padi kita banyak yang ditahan para petani mengingat harga berasnya tinggi,” ucapnya.
Maka dari itu, Yeka menegaskan bahwa Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perberasan ini agar memberikan perlindungan bagi petani dan masyarakat.
“Itu menjadi catatan awal kami, mudah-mudahan ke depannya Ombudsman bisa memberikan saran perbaikan kepada pemerintah untuk melayani petani dan konsumen,” pungkas Yeka. (H-2)
Dit Tipideksus Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan beras oplosan PT TIM. Foto/SindoNews
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka baru kasus dugaan beras oplosan atau tak sesuai standar mutu.
Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah, S selaku Presdir PT PIM, AI selaku Kepala Pabrik PT PIM, dan DO selaku Kepala Quality Control (QC) PT PIM.
“Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 tersangka,” kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri sekaligus Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025).
PT PIM merupakan produsen beras mereka Sania, Fortune, Sovia dan Siip. Dalam hal ini, modus tersangka adalah, memproduksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI.
Bareskrim Polri menetapkan 3 petinggi PT FS sebagai tersangka di kasus penjualan beras oplosan. Foto/SindoNews
JAKARTA – Bareskrim Polri menetapkan 3 petinggi PT FS sebagai tersangka di kasus penjualan beras tidak sesuai standar mutu sebagaimana mestinya. Penetapan tersangka itu dilakukan polisi pascagelar perkara kasus tersebut.
“Penyidik telah melakukan gelar perkara dan menemukan barang bukti untuk meningkatkan status 3 karyawan PT FS sebagai tersangka,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf, Jumat (1/8/2025).
Menurut Helfi, ketiga tersangka tersebut berinisial KG selaku Direktur Utama PT FS, lalu RL selaku Direktur Operasional PT FS, dan RP selaku Kepala Seksi Qualiti Kontrol PT FS. Modus operandinya, pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI.
“Beras premium nomor 61282020 yang ditetapkan pemerintahan Nomor 31 Tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan badan pangan nasional berbadan Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras,” tuturnya.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung tindak tegas pengoplos beras. Foto/istimewa
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil sejumlah pejabat mulai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Negara pada Rabu malam, 30, Juli 2025.
Dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan yang digelar sekitar pukul 21.00 WIB itu juga turut dihadiri Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan pertemuan tersebut membahas tentang pelanggaran terhadap standar mutu beras premium dan medium di pasaran.
Baca juga: Kejagung Periksa 3 Produsen Terkait Kasus Beras Oplosan
“Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran,” kata Teddy, Kamis (31/7/2025).
Teddy menjelaskan, dalam arahan Presiden Prabowo, tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
“Kepala Negara memberikan arahan yang jelas, bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Proses penegakan hukum harus berjalan,” jelas dia.
Satgas P3TPK Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa tiga pihak produsen beras terkait kasus dugaan korupsi penyaluran subsidi beras (beras oplosan). Foto/Ist
JAKARTA – Tim Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa tiga pihak produsen beras terkait kasus dugaan korupsi penyaluran subsidi beras (beras oplosan). Pemanggilan dilakukan untuk mengumpulkan data-data.
“Hari ini, dari 6 perusahaan yang hari kemarin kita jadwakan, kan hadir 2. Nah sekarang hadir 2, yang satu yang kemarin hadir, sekarang lagi, yang kedua yang PT Sentosa Utama Lestari dan PT Subur Jaya Indotama hari ini hadir,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna pada wartawan, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, dari enam perusahaan yang dipanggil Tim P3TPK Kejagung, hanya tiga perusahaan sudah hadir. Mereka adalah PT Unifood Candi Indonesia dan PT Subur Jaya Indotama, yang mana kedua produsen beras itu juga hadir saat diperiksa pada Senin, 28 Juli 2025 kemarin.
Kedua perusahaan itu, kembali hadir pada Selasa (29/7/2025) menjalani pemeriksaan. Selain itu, pihak dari PT Sentosa Utama Lestari juga hadir menjalani pemeriksaan pada Selasa (29/7/2025) ini.
Adapun 3 perusahaan lainnya, yakni PT Food Station yang seharusnya diperiksa kemarin mengajukan penundaan pemeriksaan pada Jumat, 1 Agustus 2025 mendatang, PT Wilmar Padi Indonesia yang juga seharusnya diperiksa kemarin menyampaikan penundaan sehingga bakal dilakukan penjadwalan ulang.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan bersama Kepala Perum Bulog Cabang Ciamis, Dadan Irawan Pinca dan Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Arm Yan Octa Rombenanta melauncing penyaluran beras dilakukan di Gudang Bulog Kota Tasikmalaya.(MI/KRISTIADI)
Pemerintah daerah bersama Perum Bulog distribusikan beras cadangan pemerintah untuk bantuan pangan dan penyaluran yang dilakukan diperuntukkan bagi 740.400 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan jumlah 1.480.800 kilogram.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik. Namun, beras yang didistribusikan di Kota Tasikmalaya sebanyak 224.288 kg diperuntukkan bagi 112.144 keluarga penerima manfaat (KPM) di 69 kelurahan tersebar di 10 kecamatan.
“Pendistribusian beras bagi masyarakat dilakukan hanya satu kali pengiriman dan bantuan beras akan diberikan juga kepada masyarakat miskin ekstrem 44.462 kepala keluarga (KK) dan miskin 35.818 kepala keluarga. Akan tetapi, bantuan beras yang didistribusikan semua keluarga penerima manfaat (KPM) seberat 10 kg per dua bulan,” katanya, Minggu (27/7/2025).
Baca juga : Produsen Tertekan, Ekonom Sumut Minta Pemerintah Naikkan HET Beras
Ia mengatakan, program yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menekan inflasi yang terus meningkat dari 0,36 persen Januari menjadi 1 persen di bulan Juni 2025. Akan tetapi, penyaluran dilakukan Bulog Ciamis bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya termasuk daerah lainnya.
“Untuk masing-masing KPM menerima 10 kilogram beras alokasi Juni dan Juli 2025 dan bantuan juga menyasar kelompok masyarakat rentan, kehadiran negara menjamin ketahanan pangan melindungi daya beli masyarakat terutama kelompok rentan. Kami mengajak masyarakat ikut andil menjaga ketahanan pangan hingga mengubah pola konsumsi dan mereka juga harus lebih bijak berbelanja, mengelola konsumsi dan menjaga pola hidup hemat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Ciamis, Dadan Irawan Pinca mengatakan, pendistribusian beras untuk lokasi penyaluran di Kota Tasikmalaya sebanyak 224.288 kg diperuntukkan bagi 112.144 keluarga penerima manfaat, Kota Banjar 31.772 kg bagi 15.886, Kabupaten Tasikmalaya 380.518 kg bagi 190.259, Pangandaran 76.726 kg bagi 38.363, Garut 445.938 kg bagi 227.969 dan Ciamis 311.558 kg bagi 155.779 KPM.
“Penyaluran beras dilakukan di Priangan Timur mulai Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran dan Garut. Karena, Bulog memiliki 4 gudang di wilayahnya guna memastikan distribusi beras berjalan lancar termasuk tepat sasaran dan berharap agar TNI, Polri melakukan pengawalan,” pungkasnya. (H-1)
...
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
►
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
