Pemerintah Pastikan Penyaluran Bansos di Papua Tepat Sasaran dengan SIKS-NG

Pemerintah Pastikan Penyaluran Bansos di Papua Tepat Sasaran dengan SIKS-NG



loading…

Pemerintah Distrik Wania, Kabupaten Mimika memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayahnya tepat sasaran. Foto/Istimewa

MIMIKA – Pemerintah Distrik Wania, Kabupaten Mimika memastikan penyaluran bantuan sosial ( bansos ) di wilayahnya tepat sasaran. Langkah ini dilakukan dengan menyiapkan operator di setiap kelurahan dan kampung untuk memperbaiki data masyarakat dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Kebijakan tersebut diambil menyusul ditemukannya banyak ketidaksesuaian antara data Kemensos dengan kondisi nyata di lapangan. Ketidakakuratan ini berdampak pada penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, di mana sejumlah warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdaftar, sementara yang tidak memenuhi kriteria malah tercatat sebagai penerima.

Kepala Distrik Wania Merlyn Temorubun mengungkapkan permasalahan data ini menjadi keluhan serius dari para lurah dan kepala kampung. “Dalam pertemuan bersama lurah dan kepala kampung, mereka mengeluhkan data dari Kemensos yang tidak sesuai. Karena itu, masing-masing kampung dan kelurahan akan menyiapkan operator agar bisa mengakses langsung SIKS-NG,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Baca juga: Terlibat Judi Online, 228 Ribu Penerima Bansos Dicoret Kemensos

Rieke Diah Pitaloka Minta PPATK Bongkar Permainan Data Bansos Fiktif

Rieke Diah Pitaloka Minta PPATK Bongkar Permainan Data Bansos Fiktif



loading…

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta PPATK membongkar permainan data bantuan sosial (Bansos) fiktif. Foto/istimewa

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar permainan data bantuan sosial ( Bansos ) fiktif. Sebab data bansos fiktif telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya @riekediahp, Rieke mengungkap data mencengangkan terkait jumlah penerima bansos fiktif yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. “Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara” kata Rieke Diah Pitaloka, Kamis (7/8/2025).

Rieke menyebut pada 2021, tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp126 triliun per tahun. Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif.

Baca juga: 3 Fakta Penyimpangan Rekening Nganggur: Dana Bansos Mengendap Rp2,1 Triliun

“Saat itu diyatakan data fiktif dihapus. Pertanyaannya, kemana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut? Saya mengapresiasi Presiden Prabowo yang mendukung penuh kepada PPATK untuk membongkar adanya indikasi permainan data bansos fiktif yang terkorelasi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, korupsi dana bansos yang diendapkan di beberapa rekening,” ujarnya.

Pada Sabtu, 5 Juli 2025, PPATK mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos. Kemudian pada Senin, 7 Juli 2025 PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme.

Baca juga: Mensos Cabut Bantuan bagi 200.000 Penerima Bansos karena Main Judol