WALI Kota Washington DC, Muriel Bowser, mengkritik keputusan Presiden Donald Trump yang menempatkan Kepolisian DC di bawah kendali federal dan mengerahkan Garda Nasional. Ia menyebut langkah itu “mengusik dan belum pernah terjadi sebelumnya,” namun mencoba menjaga nada diplomatis dalam konferensi pers.
Bowser dan Kepala Polisi DC, Pamela Smith, disebut tidak mengetahui rencana ini sebelum diumumkan Trump. Menurut Bowser, pandangan Trump kemungkinan dipengaruhi pengalamannya pada masa pandemi covid-19 ketika tingkat kejahatan melonjak, meski kini data menunjukkan tren menurun.
Sekitar 800 personel militer akan diaktifkan, dengan 100–200 di antaranya bertugas mendukung kepolisian setiap saat, terutama di bidang administrasi, logistik, dan patroli. Seorang pejabat Angkatan Darat memastikan pasukan tidak akan membawa senapan secara terbuka, dan semua aparat federal akan mengenakan seragam atau tanda pengenal jelas.
Respons terhadap langkah ini terbelah. Ketua Serikat Polisi DC, Greggory Pemberton, mendukung keputusan Trump dengan alasan perlunya tindakan terhadap kriminalitas. Sebaliknya, Asosiasi Wali Kota Partai Demokrat menyebutnya sebagai “pertunjukan politik.”
Penyalahgunaan Kekuasaan
Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, juga mengecam kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai “penyalahgunaan kekuasaan presiden.” Menurutnya, rasa aman warga harus dijawab dengan kebijakan yang tepat, bukan pengerahan militer.
“Jika data menunjukkan kejahatan menurun, mengapa mengerahkan tentara hanya karena orang merasa takut? Itu bukan caranya,” kata Bass kepada CNN, seraya menilai langkah itu lebih mirip “stunt politik” dibanding solusi nyata. (CNN/Z-2)
