PRESIDEN Prabowo Subianto membatalkan rencana lawatannya ke Beijing, Tiongkok, pada awal September 2025. Agenda tersebut semula mencakup pertemuan dengan Presiden Xi Jinping sekaligus menyaksikan parade militer angkatan bersenjata Tiongkok pada 3 September.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menjelaskan keputusan itu diambil karena Prabowo ingin memantau langsung dinamika dan situasi dalam negeri yang belakangan memanas di sejumlah daerah.
“Karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga Beliau ingin memimpin secara langsung, dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada Pemerintah Tiongkok, Beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari Pemerintah Tiongkok,” kata Prasetyo Hadi dikutip Antara, Sabtu (30/8).
Prasetyo menambahkan, Presiden awalnya berencana hadir di Beijing karena undangan dari Presiden Xi Jinping. Namun, padatnya agenda internasional di bulan yang sama juga menjadi pertimbangan, termasuk undangan untuk berbicara pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-80 di New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2025.
Selain Prabowo, undangan parade militer di Beijing itu juga ditujukan kepada 25 kepala negara, termasuk Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Parade tersebut digelar untuk memperingati 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat Tiongkok Melawan Agresi Jepang sekaligus Perang Dunia Anti-Fasis.
Sementara itu, situasi dalam negeri yang dimaksud berkaitan dengan gelombang aksi massa pada 25 dan 28–30 Agustus 2025 di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Makassar, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Di Jakarta, tensi aksi meningkat setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, 21, tewas dilindas kendaraan taktis Barracuda Brimob di kawasan Bendungan Hilir saat bentrok antara massa dan aparat.
Awalnya massa memprotes tunjangan perumahan anggota DPR serta sikap arogan sejumlah wakil rakyat. Namun, setelah insiden tewasnya Affan, gelombang protes meluas berujung pada bentrokan hingga pembakaran sejumlah kantor pemerintahan dan fasilitas umum. (P-4)