AJAKAN untuk mendatangi Gedung DPR dengan seruan bertajuk Aksi Bubarkan DPR ramai beredar di berbagai platform media sosial. Namun hingga kini, belum jelas siapa pihak atau kelompok yang bertanggung jawab atas aksi tersebut.
Situasi ini membuat sejumlah kelompok gerakan masyarakat sipil tampak kebingungan menyikapi rencana aksi tersebut. Tokoh pergerakan buruh, Jumhur Hidayat turut mempertanyakan kejelasan aksi yang dijadwalkan pada 25 Agustus itu.
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawabnya dan apa isu yang diperjuangkan, saya melarang seluruh anggota dan keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk ikut dalam aksi 25 Agustus,” ujar Jumhur, dalam keterangannya, Sabtu (23/8).
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut rawan menjadi anarkis dan berpotensi menciptakan kerusuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai panggung konflik politik elit.
“Ini sama saja mengorbankan rakyat demi kepentingan politik elit. Karena itu, KSPSI dan, saya harap, semua elemen gerakan masyarakat sipil terutama gerakan buruh sahabat tidak mengambil bagian dalam aksi tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jumhur menjelaskan bahwa sistem politik di Indonesia cenderung lebih mengutamakan kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, jika ada tuntutan perubahan kebijakan, sebaiknya diarahkan kepada pemerintah.
“Untuk saat ini, pemerintah khususnya Presiden Prabowo justru sedang berjuang keras menghadirkan keadilan dan memberantas korupsi,” tambahnya.
Ia menilai, sejumlah kebijakan mendasar yang sebelumnya dinilai prooligarki pada era sebelumnya kini mulai diubah secara bertahap demi kepentingan rakyat.“Memang, masih ada kelompok lama yang menentang. Tapi kita lihat saja perkembangannya dari waktu ke waktu sebelum mengambil langkah,” pungkas Jumhur. (Cah/P-3)