DALAM upaya mendukung kepentingan strategis nasional, Kementerian Hukum RI terus memperbaiki tata kelola proses naturalisasi. Salah satu langkah utamanya adalah meningkatkan koordinasi lintas kementerian.
Selama tersebut, proses naturalisasi menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya integrasi data antarlembaga, padahal proses ini melibatkan berbagai kementerian.
Selain itu, kecepatan proses juga menjadi perhatian, karena penilaian terhadap calon WNI harus dilakukan secara hati-hati namun tetap efisien.
Direktur Tata Negara Kementerian Hukum, Dulyono, menjelaskan bahwa pihaknya kini aktif membangun koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Badan Intelijen Negara (BIN).
BIN juga telah mengembangkan Sistem Reckoning (Pemberian Rekomendasi dan Clearance Entitas Asing) yang mampu mempercepat sekaligus menjamin keamanan dalam proses asesmen naturalisasi.
“Melalui sinergitas tersebut, diharapkan proses naturalisasi dapat berjalan optimal sehingga dapat berkontribusi maksimal bagi bangsa dan negara,” ujar Dulyono. (Put)