KELOMPOK Lippo menggelar program renovasi 1.500 rumah desa dimulai dari Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai bagian dari kontribusi nyata dunia usaha mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Program renovasi rumah tersebut merupakan langkah awal Lippo dalam ikut serta menghadirkan hunian layak, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan pedesaan dan daerah wisata budaya.
“Rumah adalah tempat lahirnya harapan. Dengan merenovasi rumah-rumah sederhana di desa, kami ingin memastikan setiap keluarga Indonesia merasakan hidup yang lebih layak, sehat, dan penuh martabat. Program ini adalah bentuk tanggung jawab moral Lippo sebagai bagian dari bangsa, sekaligus dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi besar membangun 3 juta rumah setahun untuk rakyat,” ucap Pendiri Lippo Mochtar Riady, dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (27/8).
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan bahwa renovasi rumah desa adalah salah satu bentuk intervensi sosial yang efektif.
“Perumahan layak meningkatkan kesehatan, pendidikan, serta produktivitas ekonomi keluarga miskin. Apa yang dilakukan Lippo di Malang dapat menjadi model kolaborasi swasta-pemerintah untuk mengurangi kemiskinan secara struktural,” terangnya.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukuman, Ara Sirait, menyatakan bahwa pembangunan rumah tidak hanya soal dinding dan atap, tapi soal harkat manusia.
“Dukungan Lippo terhadap program 3 juta rumah Presiden Prabowo menunjukkan bahwa sektor swasta bisa menjadi mitra strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia,” tegas Ara.
Adapun pertama dari program renovasi 1.500 rumah desa dimulai di Kampung Wisata Topeng, Malang, dengan fokus pada perbaikan struktur bangunan, ventilasi, serta akses air bersih. Program ini tidak hanya berhenti di Malang, tetapi secara bertahap akan diperluas ke berbagai wilayah lain, seperti Bandung, Bekasi, Tangerang, Sulawesi, hingga Papua, dalam kurun waktu lima tahun ke depan. (E-4)